Minggu, Maret 22, 2026
Beranda blog Halaman 308

Korban Program MBG: Jual Asset Demi Anak Bangsa, Haknya Malah Tak Dibayar

0

redaksi.co, Jakarta – Harly Law selaku kuasa hukum dari Ira Mesra Destiawati menyesalkan Tindakan Yayasan “MBN” yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari ibu Ira selaku Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Selasa (15/4/2025).

Perlu diketahui Ibu Ira Mesra rela mencari-cari investor dan menjual assetnya untuk modal guna menjadi mitra dapur Makan Bergizi Gratis. Untuk itu Harly Law mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi.

Ibu Ira Mesra bekerjasama dengan Pihak Yayasan dan SPPG sejak bulan Februari-Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi Makan Bergizi Gratis yang terbagi daları 2 tahap, perselisihan terjadi pada bulan Maret 2025 dimana Ibu Ira baru mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD/TK/RA/SD.

Senyatanya di Kontrak Perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap porsinya. Namun sebagian diubah menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian Kerjasama. Setelah ada pengurangan pun hak kami dipotong lagi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap porsinya.

Kemudian setelah kejadian itu, Ibu Ira baru mengetahui ternyata pembayaran tahap pertama sudah dikirimkan oleh BGN kepada Yayasan sebesar Rp. 386.500.000,- (tiga ratus delapan puluh enak juta lima ratus ribu rupiah).

Ketika hendak menagih haknya Pihak Yayasan mengatakan bahwa ibu Ira tidak mendapat bagian karena kekurangan bayar sebesar Rp. 45.314.249 (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan rupiah). Dengan dalih adanya invoice-invoice saat dilapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan.

Fakta di lapangan seluruh dana operasional dikeluarkan oleh ibu Ira mulai dari bahan pangan. sewa tempat, kendaraan, Listrik, peralatan dapur dan juru masak. Kami pun baru mendapat info terkait pencairan tahap 2 oleh BGN namun tetap tidak dibayarkan oleh Yayasan.

Selain ketidakjelasan tersebut kami juga menyesali Tindakan dari Kepala SPPG Kalibata yang mana tidak terdapat keterbukaan terkait pengiriman dan penerimaan makanan ke sekolah, awalnya hal tersebut merupakan tugas kami namun dari Pihak SPPG meminta kami tidak turut campur dan fokus dalam kegiatan menyiapkan makanan.

Bahkan ibu Ira tidak diperkenankanpula untuk mengetahui penyusunan pertanggungjawaban yang diajukan ke BGN sehingga banyak sekali hal-hal yang ditutup-tutupi terutama tentang penyusunan pertanggungjawaban.

Maka terhadap Tindakan Yayasan yang tidak membayarkan sepeserpun hak Klien kami dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini. Harly Law akan mengambil Langkah hukum baik Gugatan Perdata maupun Laporan Polisi.

Program MBG merupakan program yang sangat baik, namun saat pelaksanaan banyak hal-hal yang tidak sesuai dan sangat rentan dipermainkan oleh oknum-oknum. Sehingga diharapkan dapat membuka mata pemerintah dan masyarakat untuk melakukan evaluasi secara berkala agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Bupati Intruksikan BKPSDM ,Satpol PP dan WH Awasi ASN Nongkrong Saat Jam Kerja

0

Aceh Barat Redaksi .co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengeluarkan instruksi tegas kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) untuk rutin melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam kerja.

“Kedisiplinan ASN harus ditegakkan. Saya menerima laporan bahwa masih ada ASN yang nongkrong di warung kopi pada saat jam kerja. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Bupati Tarmizi dalam keterangannya kepada media, Selasa 15/4/2025

Ditegaskan, bahwa penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus dilakukan melalui pemantauan yang intensif dan pengawasan yang diperketat.

Tarmizi juga mengimbau seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami minta kepala SKPK lebih aktif mengawasi dan membina bawahannya. Bila ditemukan ASN yang mangkal saat jam kerja, segera beri tindakan tegas dan laporkan langsung kepada saya,” tegasnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Aceh Barat, Drs. Hasmi Zuandi, MSc, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kami tidak ingin ASN kehilangan kepercayaan publik hanya karena segelintir oknum. Pengawasan akan terus dilakukan secara acak dan tanpa pemberitahuan,” ujar Hasmi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara ****

Di Konfirmasi Soal Pelepasan Siswa, KAMAD MAN Lumajang Ajak Ketemu Wartawan di Sekolah, Ada Apa ?? 

0

Redaksi. Co, Lumajang – Bertempat di Gedung Rock Convention Centre, Lumajang Siswa Siswi MAN Lumajang melaksanakan kegiatan Perpisahan / Pelepasan Kelas XII Tahun Ajaran 2024-2025

Dari panauan awak media Redaksi. Co, pada hari senin 15 april 2025, kegiatan ini tergolong tertutup juga terkesan tidak mengindahkan Imbauhan Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Timur pada tanggal  6 maret 2025, Nomor: 000.1.5 / 1506 /101.5 / 2024

Yang mana saat berlangsungnya acara kegiatan, wali murid berinisial E,  mengaku, jika dalam acara tersebut wali murid dibebani biaya hingga 265,000

Di tanya soal boleh atau tidaknya acara tersebut di laksanakan, wali murid berinisial E, menjawab, Saya sebenarnya tau mas kalau kegiatan semacam ini diperbolehkan,  ASAL tidak boleh di lakukan di luar sekolah apalagi kegiatan ini sampai ada biaya tambahan untuk sewah gedung.

“Acara ini sudah ada paguyupan wali murid, jadi ketika kami menolak tidak akan ada gunanya, apalagi  wali murid tanda tangan di atas berkas bermartei yang sudah di siapkan oleh ketua paguyuan, “Ucapnya.

Hal senada juga di sampaikan wali murid berinisial J, ia mengatakan jika kegiatan ini berbayar, “ia mas kegiatan ini bayar, cuma saya tidak tau berapa bayarnya, istri saya yang bayar. “Selain bayar di acara pelepasan siswa, sebelumnya juga ada pembayaran untuk foto foto, “tuturnya.

Untuk menjadikan pemberitaan yang berimbang awak media mencoba menemui seseorang bernama Dewi,

Dewi yang mengaku wakil dari ketua paguyupan ketika di mintai keterangan soal kegiatan tersebut pihaknya tak berkenan di wawancari,

“Untuk apa mas Wawanca, saya gak mau, lagian ini sudah ada kesepakatan dari wali murid, jangan di buat berita mas, kata Dewi dengan wajah sedikit suram

Ditempat yang sama Malik yang mengaku Guru kesiswaan juga tak mengharapan kegiatan tersebut di publikasikan,

“Kalau bisa tidak perluh di publikasikan, besok sampean temui pak KAMAD disekolah saja, ” Ujar Malik.

Edi selaku Kepala Madrasyah (KAMAD) MAN Lumajang ketika di ditanya perihal pelepasan Siswa melalui panggilan Whatsapp mengatakan,,”Besok aja mas kita ketemu di sekolah, tidak enak jika kita bicara lewat telpon  soal ini,”kata Edi.

Lanjut Edi, “Acara jni bukan wilayah lembaga, melainkan acara yang di buat oleh paguyuban, “kami hadir karna di undang, jika tidak di undang kami gak akan hadir,” Terangnya (sofyan).

Masa Angkutan Lebaran 2025, Lebih dari 343 Ribu Penumpang Gunakan LRT Sumsel

0

Redaksi.co | Palembang, – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) selaku operator LRT Sumsel mencatat sebanyak 343.706 penumpang menggunakan jasa transportasi modern yang berada di Kota Palembang ini selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2025 dari tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan jumlah rata-rata harian pengguna LRT Sumsel selama masa Angkutan Lebaran 2025 sebanyak 15.623 penumpang, bahkan pada tanggal 2 dan 3 April 2025 atau hari ketiga dan keempat lebaran pengguna LRT Sumsel menyentuh angka 28.698 dan 31.579 penumpang.

“Pencapaian jumlah pengguna LRT Sumsel tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat baik yang memang keseharian nya telah menggunakan transportasi LRT Sumsel ataupun penumpang musiman yang mudik berlebaran di kota Palembang menggunakan LRT untuk menikmati libur lebaran bersama keluarga mengunjungi area publik seperti pusat perbelanjaan dan ikon wisata yang ada di Kota Palembang,” kata Aida.

Untuk mengantisipasti lonjakan penumpang tersebut, selama libur Lebaran 2025 sejak tanggal 1 hingga 6 April 2025 LRT Sumsel menambah 8 perjalanan dari 94 perjalanan setiap harinya menjadi 102 perjalanan. Selain itu, untuk meningkatkan layanan kepada pengguna dan mendukung pengembangan pelaku UMKM, LRT Sumsel menghadirkan tenant-tenant yang menyediakan kerajinan tangan, makanan dan minuman di stasiun Asrama Haji, Bumi Sriwijaya, Ampera, Polrestabes dan DJKA.

“Hal tersebut sebagai bentuk upaya LRT Sumsel untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif,” jelas Aida.

Berdasarkan data Angkutan Lebaran 2025, terdapat 5 stasiun LRT Sumsel yang memiliki volume naik turun penumpang tertinggi yakni sebagai berikut :

1.Stasiun Asrama Haji sebanyak 67.855 penumpang, rata-rata harian 3.084 penumpang;

2.Stasiun Ampera sebanyak 65.650 penumpang, rata-rata harian 2.984 penumpang;

3.Stasiun DJKA sebanyak 53.841 penumpang, rata-rata harian 2.447 penumpang;

4.Stasiun Bumi Sriwijaya sebanyak 41.037 penumpang, rata-rata harian 1.865 penumpang; dan

5.Stasiun Bandara sebanyak 29.794 penumpang, rata-rata harian 1.354 penumpang.

Tak hanya jumlah pengguna LRT Sumsel yang tinggi, namun dari sisi kinerja ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) LRT Sumsel juga tercatat memiliki ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan mencapai 100 persen.

“Hal tersebut merupakan bentuk komitmen LRT Sumsel dalam menyediakan moda transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu,” ungkap Aida.

KAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna yang telah menjadikan LRT Sumsel sebagai moda transportasi pilihan dalam bepergian di Kota Palembang.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat beserta seluruh stakeholder diantaranya Pemerintah Provinsi Sumsel, TNI/Polri dan Forkopimda di wilayah Provinsi Sumsel khususnya di Kota Palembang yang telah mendukung dan mensukseskan Angkutan Lebaran 2025 pada layanan LRT Sumsel, serta rekan-rekan media massa baik itu online, cetak maupun elektronik serta penggiat media sosial atau influencer dan komunitas pecinta kereta api yang turut membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan LRT Sumsel selama masa angkutan lebaran.

“LRT Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadikan LRT Sumsel sebagai moda transportasi di Sumsel khusus nya di kota Palembang,” tutup Aida.(*)

*Cegah Gangguan Kamtibmas, Polwan di Maluku Utara Rutin Patroli Dialogis di Pusat Keramaian*

0

REDAKSI.CO‐- Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, personel Polisi Wanita (Polwan) Direktorat Samapta Polda Maluku Utara rutin melaksanakan kegiatan patroli dialogis dan himbauan Kamtibmas di Pasar Barito, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate.

Kegiatan ini dipimpin oleh Perwira Pengendali Iptu Lili Sumita, S.H, bersama sejumlah personel Polwan Ditsamapta, mereka menyapa para pedagang dan pengunjung pasar sambil menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Melalui pendekatan yang humanis, para Polwan memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan, menjaga barang bawaan, serta turut menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Terpisah, Kabidhumas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preemtif dan preventif Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah Maluku Utara.

“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli dialogis seperti ini, guna mempererat komunikasi dengan warga serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian”. Ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keaktifan personel Polwan dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya di pusat-pusat keramaian.

Polda Maluku Utara berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan, sebagai bentuk kehadiran Polri yang responsif, humanis, dan dekat dengan masyarakat.

Giat Bakti Sosial ke 3 Panti Asuhan di Lakukan Rutan Kelas I Palembang

0

Redaksi.co | Palembang – Keluarga besar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang mengadakan kegiatan Bakti Sosial (baksos) ke 3 panti asuhan di sekitar lingkungan Rutan Kelas I Palembang, (Senin, 14/4/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan berbagi kasih kepada anak-anak di panti asuhan dan merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 yang mengusung tema Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, David Rosehan didampingi ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) beserta pejabat struktural dan Ibu-ibu PIPAS Cabang Rutan Kelas I Palembang tiba dan disambut hangat oleh panti asuhan pertama yang dikunjungi, yaitu Panti Asuhan Annisa.

Dalam sambutannya David Rosehan menyampaikan bahwa sebagai manusia sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berbagi dan tak lupa untuk bersyukur. “Bakti sosial ini merupakan suatu bentuk rasa syukur Jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang sekaligus pengingat dalam meningkatkan rasa kepekaan atau kepedulian sosial kepada sesama dan kami juga berharap setidaknya bantuan ini dapat membantu anak-anak kami yang ada di Panti Asuhan ini,” ungkapnya.

Dalam kunjungan ini diberikan bantuan berupa sembako kepada tiga panti Asuhan yaitu, Panti Asuhan Annisa, Panti Asuhan Pelangi, Panti Asuhan Al Fajar.

Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan doa bersama yang dipandu anak- anak Panti Asuhan Al Fajar.

Bukan Sekadar Bantahan, Tim Hukum Jokowi Siap Tempuh Jalur Hukum Lawan Hoaks

0

redaksi.co, JAKARTA – Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat di media sosial. Namun, Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks yang menyesatkan dan telah berulang kali dibantah oleh lembaga resmi.

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (14/4/2025), tim hukum yang terdiri dari Yakup Putra Hasibuan, Rivai Kusumanegara, Prof. Dr. Firmanto Laksana, dan Andra Reinhard Pasaribu kembali meluruskan isu tersebut.

Yakup Putra Hasibuan, S.H., L.L.M., menjelaskan bahwa tudingan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi bukanlah hal baru dan sudah dibantah langsung oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tudingan-tudingan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah Pak Jokowi itu asli dan telah dikonfirmasi oleh pihak UGM,” tegas Yakup.

Lebih lanjut, ia menyebut ijazah tersebut telah digunakan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden, tanpa pernah mengalami persoalan hukum.

“Sudah diverifikasi oleh KPU berkali-kali, digunakan dalam proses pendaftaran resmi, dan tak pernah ada masalah. Bahkan isu ini sudah diuji tiga kali di pengadilan dan semuanya ditolak,” jelas Yakup

Sementara itu, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuka dokumen asli Jokowi ke publik, kecuali ada permintaan resmi dari pengadilan.

“Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali diminta oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga privasi dan menghindari penyalahgunaan,” ujarnya.

Guru Besar Hukum, Prof. Dr. Firmanto Laksana, turut menambahkan bahwa masyarakat perlu lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang telah terbukti tidak berdasar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menyebarkan informasi palsu. Verifikasi dari UGM, KPU, dan pengadilan adalah bukti yang sah dan kuat,” ucapnya.

Tim hukum juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin bertanya atau mengklarifikasi isu ini secara langsung.

“Jika masih ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal ini, silakan hubungi kami secara resmi,” kata Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H.

Yakup menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan penyebaran fitnah akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan isu ini. Sudah cukup jelas bahwa semua lembaga yang berwenang menyatakan ijazah Presiden Jokowi adalah sah,” pungkasnya.

Bupati Toha Tegaskan Perusahaan dan Kendaraan Dinas Harus Jadi Contoh Pembayar Pajak

0

Redaksi.co (Muba) – Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Optimalisasi PAD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (14/4/2025), Bupati Muba H. M. Toha menekankan pentingnya kepatuhan membayar pajak, khususnya bagi perusahaan dan kendaraan dinas.

“Kami akan panggil langsung pihak perusahaan agar bisa bekerja sama dengan Pemkab. Juga akan dievaluasi kepatuhan kendaraan dinas terhadap pajak,” ujar Bupati Toha di Ruang Rapat Serasan Sekate.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Rohman, Plh Sekda Muba Mirwan Susanto, Kepala Bapenda Sumsel H. Achmad Rizwan SSTP MM, serta seluruh camat dan OPD terkait.

Rizwan menjelaskan strategi peningkatan PAD mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, seperti pendataan ulang wajib pajak, digitalisasi pemungutan, dan peningkatan SDM serta infrastruktur.

Sementara itu, Kepala BPPRD Muba Haryadi Karim, SE, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan kepala daerah untuk mendongkrak PAD.
“BPPRD Muba akan intensifkan pengawasan, khususnya terhadap objek pajak strategis seperti kendaraan dinas dan sektor usaha. Kami juga akan maksimalkan pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas sektor,” tegasnya.

Rakor ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
(Alam/Team)

*Kapolda Maluku Utara Terima Kunjungan FKUB, Bahas Pencegahan Bunuh Diri dan Peredaran Miras*

0

REDAKSI.CO – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, menerima kunjungan dan silaturahmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara di ruang kerjanya, Senin (14/4/2025). Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua FKUB serta perwakilan dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan Hindu.

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Maluku Utara.

“Saya pernah bertugas di Maluku Utara pada tahun 2008, dan saat itu Gubernurnya adalah Taib Armayn. Saya berkunjung ke beberapa Kabupaten, dan sampai sekarang masih menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh penting di sini,” ungkap Irjen Pol Waris Agono.

Kapolda juga menyoroti maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah Maluku Utara sepanjang tahun 2025, yang tercatat mencapai enam kasus. Ia mengungkapkan bahwa motif di balik tindakan tersebut beragam, mulai dari masalah ekonomi, percintaan, hingga kesehatan.

“Mirisnya, beberapa pelaku merekam aksi bunuh diri mereka. Hal ini bisa menjadi contoh buruk dan memicu orang lain melakukan hal serupa,” katanya.

Kapolda meminta dukungan FKUB dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas seperti bunuh diri. Ia juga menyinggung persoalan lain yang menjadi perhatian, yakni peredaran minuman keras (miras) yang masih marak di Maluku Utara.

“Kami terus melakukan razia baik di tempat produksi maupun distribusinya,” tegasnya.

Selain itu, Irjen Pol Waris Agono juga menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Gubernur Maluku Utara mengenai permasalahan miras. Ia pun sering berkomunikasi dengan jamaah tabligh untuk mengetahui kondisi sosial di masyarakat, termasuk dampak dari judi online (Judol) dan pinjaman online (Pinjol), yang turut menjadi faktor pemicu tindakan bunuh diri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan para tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan. Bersama FKUB, kami berharap bisa menekan angka kasus bunuh diri di Maluku Utara,” pungkas Kapolda.

Dinas PUPR Lakukan Perbaikan Jalan Berlubang di Pungki Sungai Mas Hingga Simpang Kisaran Meulaboh

0

Aceh Barat Redaksi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat melakukan perbaikan beberapa titik ruas jalan berlubang dan rusak dari Gampong Pungki Kecamatan Sungai Mas hingga Simpang Kisaran Kota Meulaboh.

Perbaikan ini mengingat kondisi ruas jalan tersebut banyak yang berlubang di beberapa titik dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan juga sangat rawan terjadi kecelakaan.

Kadis PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi melalui Kabid Jalan dan Jembatan Beni Hardi menyebutkan bahwa penanganan perbaikan jalan berlubang dan rusak di mulai ditangani dari gampong Pungki Kecamatan Sungai Mas hingga sampai ke simpang kisaran kota Meulaboh

Beni menyebutkan bahwa dalam penanganan perbaikan ini dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) pada beberapa titik ruas jalan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan dan dengan adanya perbaikan semoga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di sepanjang jalur tersebut

Kita turunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penanganan perbaikan pada beberapa titik ruas jalan berlubang dan rusak dari gampong Pungki Kecamatan Sungai Mas hingga sampai ke simpang kisaran kota Meulaboh,” kata Beni, Senin (14/4-2025) seperti di lansir Metrozone

“Perbaikan jalan berlubang ini dilakukan secara patching dengan beton atau ready mix, untuk menutupi lubang-lubang beberapa titik di sepanjang jalan tersebut. Dan dengan adanya perbaikan ini diharapkan dapat memberi kenyamanan oleh pengguna jalan baik kenderaan roda empat dan dua disepanjang jalur ini,” tutup Beni

Sebelumnya masyarakat pengendara roda dua dan empat mengeluh, pasalnya, di beberapa titik sepanjang ruas jalan dari gampong Pungki sampai dengan simpang kisaran kota meulaboh banyak yang berlubang dan rusak dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

Masyarakat khususnya pengguna jalan baik kendaraan roda dua dan empat meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat agar pada titik-titik ruas jalan yang berlubang dan rusak untuk segera diperbaiki, karena kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan parah, dan disamping itu, jalan yang berlubang dan rusak juga sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan sangat rawan terjadi kecelakaan ****