Aceh Barat.Redaksi.co
Pelantikan yang dilakukan oleh PB HMI terhadap Anwar Efendi telah menciptakan konflik internal dalam keorganisasian yang didirikan oleh Lafran Pane tersebut.

Keputusan yang tidak berdasarkan kesepakatan serta demokrasi atau proses Konferensi Cabang sehingga sampai menimbulkan penolakan dari Steering Committee (SC).

Sebelumnya Pemilihan Ketua HMI Cabang Aceh Barat (Meulaboh) untuk periode 2025-2026 telah menghasilkan Marza Khadarus Madi sebagai ketua terpilih. Pemilihan ini terjadi pada Konferensi Cabang ke-XIV HMI Cabang Meulaboh yang dilaksanakan pada Februari 2025, di mana Marza terpilih secara Aklamasi setelah salah satu kandidat, Mukhtaruddin, memberikan dukungan kepada Marza

Namun akhirnya, proses pelantikan yang dilakukan oleh PB HMI terhadap Anwar Efendi di aula gedung Bapeda Aceh barat pada Sabtu 15 nov 2025.

Dimana pelantikan tersebut sampai terjadi kericuhan bahkan penarikan secara paksa terhadap ketua Kohati HMI sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, terlihat Anisah selaku ketua Kohati HMI berjalan menuju podium serta berdiri diatas podium dengan suara yang lantang mengatakan,

“Dengan Mengucap Bismillah, Dengan ini saya menyatakan bahwa saudari Erlida yang dilantik tidak sah dan bahkan tidak pernah mencalonkan diri pada musyawarah kohati cabang yang saya buat dan buka. Serta tidak akan ada serah terima jabatan oleh saya selaku Demisioner ketua kohati HMI cabang Meulaboh periode 2023-2024. Dan juga dengan ketidakhadiran demisioner ketua umum HMI Cabang Meulaboh periode 2023-2024 maka jelas menyatakan bahwa pelantikan HMI dan KOHATI cabang meulaboh tidak sah dan cacat aturan”. Pungkasnya.

Diduga ketua umum Pengurus Besar HMI yang terpilih untuk periode 2023-2025 secara aklamasi dalam Kongres ke-XXXII Pontianak tersebut tidak memiliki sikap yang obyektif, dikarenakan telah melakukan pelantikan tanpa mempertimbangkan juknis serta gugatan yang telah dilayangkan oleh Steering Committee kepada dirinya.

Tanpa disadari, sikap dari PB HMI Bagas Kurniawan telah menimbulkan banyak kegaduhan bahkan sampai menghasilkan perpecahan serta konflik diantara keanggotaan HMI. Sehingga keorganisasian tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai tokoh masyarakat bahkan dari internal HMI itu sendiri.

Menurut Anisah selaku Kohati cabang, “pelantikan yang dilakukan terhadap Anwar Efendi tersebut tidak sah. Dikarenakan saudara Anwar Efendi bukanlah kandidat yang terpilih didalam forum Konfercab XIV yang digelar di bawah tanggung jawab Aris Munandar selaku Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh”. Ungkap nya kepada media ini Minggu 16/11/2025

Pada pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) XIV, maka hasil dari panitia konfercab menyatakan bahwa saudara Marza Khadarus Madi terpilih sebagai formatur yang sah setelah melalui berbagai proses verifikasi.

“Ini Patut untuk dipertanyakan… Kenapa kandidat yang dilantik bukanlah kandidat yang terpilih secara sah dalam forum konfercab, yang telah dilakukan sesuai dengan aturan AD/ART HMI”, ucap Anisah.

Anisa juga menambahkan, “kuat dugaan semua ini seperti telah terseting serta dengan konsep yang terstruktur,” ujarnya. kami tidak menuduh, itu sebatas dugaan dikarenakan sikap dari seorang pimpinan yang terus saja melakukan pelantikan kepada kandidat yang tidak terpilih didalam forum tanpa adanya musyawarah atau keputusan bersama, bahkan mengabaikan surat gugatan dari kami serta semua aturan-aturan didalam HMI”, tutupnya.

Secara terpisah kritikan juga datang dari Aris Munandar selaku demisioner ketua umum HMI Cabang Meulaboh periode 2023-2024 saat dikonfirmasi langsung oleh media.

Menurut Aris Munandar kedua ketua tersebut cacat prosedur, apalagi sampai ada dugaan melakukan manipulasi berkas yang dilakukan oleh saudara Anwar Efendi.

“Kedua ketua yang dilantik oleh PB HMI saat itu adalah cacat prosedural semenjak dari mereka membuat forum ataupun menyabotase forum, dikarenakan forum tersebut tidak ada dua”. Ucapnya kepada media.

Aris Munandar mengatakan , jika ada kesempatan dimanapun dan kapanpun mereka akan terus menyuarakan ke tidaksahan terhadap kedua ketua HMI yang telah dilantik tersebut. Karena mereka telah mencoreng nama baik HMI serta menghilangkan nilai secara keagamaan.

“Kami akan terus menyuarakan dan menyampaikan kepada masyarakat atas semua perbuatan mereka, supaya semua masyarakat mengetahui bahwa ketua HMI yang telah dilantik saat ini tidak sah,” kata Aris Munandar.

Lebih lanjut, Aris Munandar juga menambahkan” dirinya sangat menyangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua ketua tersebut. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran hanya untuk memenuhi ambisi menjadi ketua HMI cabang.

“Dari apa yang telah terjadi saya berharap PB HMI untuk turun langsung serta melakukan pembentukan tim verifikasi untuk mempertemukan kedua pihak untuk mendapatkan penyelesaian.. dengan begitu, apapun hasilnya kami akan menerima nantinya. Jika tidak, maka sampai kapanpun kami dan juga beserta kader-kader HMI lainnya tidak akan pernah mengakui terhadap apa yang telah mereka hasilkan,”tutup Aris.

Dengan demikian, berdasarkan hasil yang telah dirangkum media ini dari
beberapa sumber informasi (kader HMI, panitia konfercab, komisariat HMI) dan bahkan dari sumber media yang telah terbit sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa semua prosesi yang dijalankan oleh pihak kepengurusan organisasi HMI tersebut, tidak masuk akal. mulai dari penetapan formatur yang tidak terverifikasi oleh panitia sampai pada pelantikannya.

Banyak pihak menilai terhadap sikap seorang pemimpin yaitu dimana sikap tersebut tidak memperhatikan tentang pentingnya menjaga keutuhan, persatuan, norma serta demokrasi yang semestinya harus selalu dijaga.

Sebagai mana yang dicerminkan oleh PB HMI tersebut, dapat terlihat dari pengambilan keputusan sampai terjadinya kericuhan pada acara pelantikan yang dengan semua itu mencerminkan ketidak mampuan pemimpin untuk bersikap mendamaikan pertikaian yang terjadi didalam rumah tangganya sendiri (organisasi).

Seperti yang terlihat pada konflik internal HMI Cabang Aceh Barat saat ini, bisa dikatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan Ketidak kemampuan pemimpin dalam mengatur, mengurus, serta menyelesaikan konflik internal. Salah satunya ialah, seperti ketidak Adilan, tidak transparan, menjalankan fungsi tidak berdasarkan aturan atau bahkan yang lain nya.

Harapan dari seluruh kader HMI Cabang Meulaboh kepada PB HMI untuk dapat berlaku adil serta menghormati setiap aturan yang telah menjadi ketetapan AD/ART HMI.

Serta mereka juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar HMI (MPK PB HMI), Untuk dapat menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi saat ini, disebabkan Karena adanya penetapan formatur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi ketetapan AD/ART HMI.

Serta harapan ini juga kami sampaikan untuk mencegah terjadinya konflik internal yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan rusaknya nama baik organisasi HMI, dan juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keorganisasian HMI serta perannya yang hadir ditengah masyarakat ****

FAKFAK.Redaksi.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan penyalaan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Minggu, 16 November 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian percepatan elektrifikasi yang menjadi prioritas pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM menegaskan bahwa seluruh desa dan kampung di Fakfak ditargetkan sudah menikmati layanan listrik sepenuhnya pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, termasuk sejumlah kampung di Fakfak. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penyelesaian elektrifikasi di Fakfak membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar, dengan Rp71 miliar dialokasikan pada tahun 2025 dan sisanya pada 2026.
Menteri ESDM menyampaikan bahwa langkah ini sekaligus menjawab permintaan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang sejak awal masa jabatan menjadikan kelistrikan sebagai prioritas utama. “Ini jawaban moral saya sebagai Menteri ESDM yang berasal dari Fakfak. Bupati dan Wakil Bupati datang menyampaikan kebutuhan listrik, dan hari ini kita jawab secara konkret,” ujarnya.
Selain pembangunan jaringan desa, pemerintah juga fokus membantu warga yang belum memiliki sambungan listrik karena terkendala biaya instalasi sebesar Rp2–2,5 juta per rumah. Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan 215 ribu pemasangan listrik gratis secara nasional, termasuk hampir 500 rumah di Fakfak yang mendapatkan sambungan tanpa biaya sebagai bagian dari program BPBL.
Untuk menjawab kebutuhan daya yang terus meningkat, pemerintah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 20 Megawatt pada 2026 dan menargetkannya beroperasi pada 2027. Gas untuk pembangkit tersebut akan disuplai dari Bentuni melalui kerja sama dengan Genting Oil, guna memastikan kebutuhan energi untuk industri bernilai tambah seperti cold storage dapat terpenuhi. Menteri menilai keberadaan PLTG sangat krusial mengingat konsumsi listrik Fakfak meningkat tajam sementara kapasitas daya tidak pernah bertambah sehingga menyebabkan pemadaman, terutama pada malam hari.
Menteri juga menyoroti peningkatan status PLN Fakfak yang kini resmi menjadi UP3 Fakfak dan membawahi tiga wilayah. Ia meminta agar lokasi pembangkit baru tidak lagi dibangun di area PLN lama yang dinilai sudah tidak layak. “Lokasi itu sudah ada sebelum saya lahir. Masa dari sebelum saya lahir sampai jadi Menteri ESDM barangnya masih di situ terus? Jangan-jangan mesinnya juga masih yang lama,” ujarnya, seraya meminta PLN mencari lokasi yang lebih aman, tidak bising, dan tidak dekat permukiman.
Saat ini Fakfak masih mengandalkan PLTD yang biaya produksinya sangat mahal, mencapai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kWh. Dengan beralih ke gas, biaya tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1.000 per kWh sehingga tarif lebih terjangkau dan beban subsidi negara ikut berkurang. Menteri berharap seluruh upaya ini mendorong Fakfak menjadi kota terang secara berkelanjutan. “Kita ingin Fakfak menjadi kota terang. Jangan terang sebentar, lalu jam 12 malam kembali gelap,” pungkasnya.

FAKFAK, Redaksi.co – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kembali membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Fakfak melalui kegiatan penyalaan simbolis yang digelar pada Minggu, 16 November 2025.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghadirkan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan hingga pelosok negeri, termasuk Papua Barat yang selama ini masih menghadapi tantangan akses energi.

BPBL merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM yang mendukung Asta Cita Presiden dan Menteri ESDM dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada energi nasional. Program ini diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses listrik secara layak tanpa terbebani biaya pemasangan awal.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 215.000 rumah tangga di seluruh Indonesia menjadi penerima manfaat BPBL. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.550 rumah tangga berada di Provinsi Papua Barat.

Untuk Kabupaten Fakfak sendiri, penyalaan simbolis hari ini mencakup 100 pelanggan baru yang tersebar di sejumlah distrik. Adapun rincian persebarannya yaitu: Bomberay (7 rumah), Fakfak (34 rumah), Fakfak Barat (2 rumah), Fakfak Tengah (17 rumah), Fakfak Timur Tengah (14 rumah), Kayauni (2 rumah), Kokas (9 rumah), Kramongmongga (1 rumah), Pariwari (13 rumah), dan Wartutin (1 rumah).

Hadirnya listrik diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses energi. Program BPBL di Fakfak ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi Papua Barat, guna memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang infrastruktur permukiman. Pada Minggu, 16/11/25.

Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM., secara resmi menyerahkan satu unit mobil crane skylift kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Barat.

Penyerahan berlangsung di halaman kantor dinas serta diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta turut disaksikan oleh sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Bupati Tarmizi mengatakan, pengadaan mobil crane skylift ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dinas, terutama dalam penanganan fasilitas umum, pemeliharaan penerangan jalan, perbaikan sarana permukiman, serta berbagai kebutuhan teknis lain yang memerlukan peralatan ketinggian.

Ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir dengan fasilitas kerja yang memadai guna memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, efektif, dan aman.

Dengan adanya mobil crane skylift ini, proses perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur seperti lampu penerangan jalan, perbaikan atap fasilitas umum, hingga penanganan darurat di area permukiman dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Seremoni penyerahan mobil pendukung kinerja Perkim ini diketahui dilakukan secara sederhana namun penuh makna.

Setelah penandatanganan berita acara serah terima, Bupati Tarmizi secara simbolis menyerahkan kunci kendaraan operasional tersebut kepada Kadis Perkim.

Selanjutnya, Bupati bersama sejumlah pejabat dinas terkait kemudian melakukan pengecekan langsung kondisi kendaraan sebelum secara resmi ditetapkan sebagai aset operasional Dinas Perkim Aceh Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM., usai sesi penyerahan mengatakan bahwa pengadaan mobil crane skylift ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam mendukung penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman.

” Alat ini kita serahkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih aman dalam melakukan berbagai pekerjaan teknis di lapangan. Infrastruktur permukiman yang baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan menjadi salah satu indikator kemajuan daerah,” ujar Bupati Tarmizi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menambah fasilitas kerja secara bertahap demi menunjang kinerja dinas teknis, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

” Kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki sarana yang memadai. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat Aceh Barat,” tambahnya.

Dengan dukungan fasilitas baru tersebut, Bupati berharap Dinas Perkim dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas-tugas strategis, termasuk pemeliharaan lampu penerangan jalan, perbaikan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan teknis lain yang membutuhkan mobilitas ketinggian.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Barat, Mudasir, menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap kebutuhan operasional dinas yang ia pimpin.

” Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah memberikan dukungan berupa satu unit mobil crane skylift ini. Fasilitas ini sangat kami butuhkan untuk menunjang berbagai pekerjaan teknis, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas umum dan kawasan permukiman,” ujar Mudasir.

Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak pekerjaan lapangan yang harus dilakukan dengan peralatan terbatas, sehingga kehadiran mobil skylift akan sangat membantu meningkatkan efektivitas dan keselamatan petugas saat bekerja di ketinggian.

” Dengan adanya mobil ini, tim kami dapat bekerja lebih cepat dan lebih aman. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perbaikan PJU, penanganan sarana umum, dan berbagai tugas lain yang membutuhkan alat pendukung,” tambahnya.

Mudasir memastikan bahwa mobil crane skylift tersebut akan segera dioperasionalkan dan dijadwalkan untuk kebutuhan prioritas di berbagai kawasan permukiman di Aceh Barat****

Aceh Barat.Redaksi co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM melaunching pembentukan kepengurusan bank sampah induk kecamatan dan bank sampah unit gampong di Cafe Meulaboh Premium pada Minggu 16/11/2025

Tarmizi mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam rangkaian persiapan Aceh Barat menuju adipura, mulai dari pelatihan sebanyak tiga kali, kemah Adipura bagi Satgas Gampong hingga pembentukan struktur pengurusan bank sampah pada hari ini.

“Kita bukan hanya fokus pada target untuk mendapatkan adipura saja, tapi kita ingin kedepan kota Meulaboh ini bersih dari dan ketika datang tamu dari luar daerah melihat kota Meulaboh ini bebas dari sampah,” kata Tarmizi.

Dikatakan Tarmizi, ketika ketika ada tamu yang datang dari luar daerah maka yang dilihat atau dikunjungi adalah Meulaboh, maka apa yang terlihat di kota Meulaboh apakah itu bersih atau kotor maka itu la gambaran dia terhadap Aceh Barat.

“Kita juga ingin mengedukasi anak – anak kedepan jika dia melihat sampah dia tahu bahwa sampah itu ada nilainya mala dia akan membuang sampah pada tempatnya. Kita sudah sebarkan tong sampah yang terpilah baik itu sampah organik maupun anorganik di sejumlah titik di kota Meulaboh,” katanya.

Untuk di Kecamatan Johan Pahlawan kata Tarmizi, target pengadaan tong sampah ada sebanyak 500 unit, dia juga berharap agar kesadaran akan penting nya untuk membuang sampah pada tempatnya dapat dilakukan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

“Berbicara tentang sampah, salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jadi saat ini sampah yang dibuang ke sana itu 130 ton per harinya. Jadi sampah itu harus dikelola maka butuh alat berat seperti eksavator dan buldozer, eksavator kita sudah ada makanya kita beli buldozer khusus untuk di TPA,” ujar Tarmizi.

Tarmizi juga mengimbau kepada semua perusahaan yang ada di Aceh Barat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan atau penanganan sampah melalui dana CSR sesuai dengan amanah dari Presiden Republik Indonesia.

“Bukan hanya dari APBD saja, kalau APBD amanahnya itu 3 persen, kalau 3 persen dari APBD kita itu hampir Rp 50 miliar tidak mungkin karena kita tidak ada uang, makanya perlu kerjasama seluruh perusahaan untuk aktif membantu program pemerintah,” ujarnya ****

FAKFAK, Redaksi.co – Kritik terhadap perayaan HUT Fakfak ke-125 kembali muncul, kali ini dari seniman senior daerah, Fachry Tura. Dalam pernyataannya pada Sabtu (15/11/2025), Fachry menilai bahwa gelaran tahun ini belum mencerminkan penghargaan yang layak bagi para pelaku seni lokal yang selama ini berkontribusi pada kehidupan budaya Fakfak.

Fachry, yang telah 25 tahun berkarya dan dikenal sebagai penggagas festival band pertama di Fakfak pada 2003, menilai bahwa perayaan HUT tahun ini justru menunjukkan kemunduran dalam hal ruang bagi talenta daerah.

“Saya melihat ada penurunan kualitas. Keterlibatan teman-teman muda pelaku seni—tari, musik, dan lainnya—semakin sedikit,” ujarnya.

Dominasi Artis Luar di Panggung Utama

Ia menyoroti komposisi penampil di malam puncak yang dinilainya tak berpihak kepada seniman lokal. Dari lima penampil utama, hanya satu yang berasal dari Fakfak, sementara lainnya didatangkan dari luar daerah.

“Dari lima penampil, hanya satu dari Fakfak. Lainnya artis luar. Kita bisa bayangkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan,” kata Fachry.

Menurutnya, dominasi tersebut bukan hanya menghilangkan kesempatan tampil bagi musisi dan seniman Fakfak, tetapi juga membuat perputaran ekonomi acara berjalan ke luar daerah.

“Bayaran untuk artis luar itu besar, dan uangnya tidak berputar di Fakfak. Padahal pelaku seni lokal butuh ruang dan dukungan agar tetap hidup,” tambahnya.

Seni Harus Jadi Prioritas, Bukan Penggembira

Fachry menyebut banyak kota besar menjadikan seni sebagai bagian penting pembangunan. Fakfak, menurutnya, perlu menata ulang sudut pandang dalam mengelola perayaan kota.

“Kalau memang mau datangkan artis luar, cukup satu saja. Sisanya beri panggung penuh kepada seniman lokal,” tegasnya.

Ajakan untuk Lebih Reflektif di Hari Jadi Fakfak

Menutup pesannya, Fachry berharap masyarakat tetap menjadikan HUT Fakfak ke-125 sebagai momentum refleksi, bukan sekadar euforia.

“Selamat hari jadi Kota Fakfak ke-125. Ingat jang hanya bajoget. Mari kita gunakan momen ini untuk melihat kembali apa yang bisa kita bangun bersama demi Fakfak,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa perayaan hari ulang tahun seharusnya mampu mengangkat seni dan budaya daerah, sambil memastikan pelaku seni lokal mendapatkan ruang yang layak sebagai bagian dari identitas kota.

FAKFAK, Redaksi.co — Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Saleh Siknun, SE, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Fakfak. Memanfaatkan masa reses, legislator yang akrab disapa Pace SS ini mengunjungi SMP Negeri 4 Kokas dan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 1 Henggi, Distrik Kramongmongga, pada Sabtu (15/11/2025).

Sejumlah tokoh turut hadir dalam rangkaian kegiatan itu, antara lain Marcanus Ahek (Kepala Kampung Mbaham Ma Youn), Kosmas Heremba (Kepala Kampung Kramongmongga), Yosep Heremba dan Fidelis Heremba (tokoh adat), Yanwaris Kramandondo (tokoh agama), serta Patris Heremba selaku kontraktor proyek. Mereka bersama Pace SS melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan.

Di SMP Negeri 4 Kokas, kedatangan Pace SS disambut hangat para guru. Ia meninjau langsung kondisi asrama sekolah yang selama ini kurang terawat. Didampingi Wakil Kepala Sekolah, Maklon Kondawe, S.Pd, Pace SS melihat fasilitas yang ada sekaligus berdiskusi mengenai langkah perbaikan demi kenyamanan siswa.

Agenda kemudian berlanjut ke SMA Negeri 1 Henggi, tempat dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan tiga ruang kelas baru. Pembangunan RKB tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2025. Acara berlangsung sederhana namun tetap khidmat dengan prosesi adat setempat, meski Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Fakfak, Mansur Ali, S.Pd, M.Si, berhalangan hadir karena harus menyambut kunjungan Menteri di Fakfak.

Partisipasi aktif Saleh Siknun dalam agenda ini menegaskan dukungan DPRP Papua Barat terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir Fakfak. Pembangunan ruang kelas baru diharapkan dapat memperkuat kualitas proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Henggi serta menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para siswa.