Fakfak, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun 2027.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Percepatan Otsus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan menitikberatkan pada akselerasi program-program pembangunan yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Fakfak, Abdul Razak Ibrahim Rengen, menyampaikan bahwa tahun 2027 menjadi momentum penting untuk meningkatkan skala dan dampak program pembangunan daerah.

“Fokus pembangunan tidak lagi pada tahap memulai, tetapi beralih pada penguatan serta perluasan dampak program yang telah berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa implementasi Dana Otsus ke depan akan semakin terintegrasi dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan kekhasan daerah.

Secara umum, tujuan utama pemanfaatan Dana Otsus di Kabupaten Fakfak diarahkan pada empat aspek utama, yaitu percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kebijakan afirmasi guna mengurangi kesenjangan.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengacu pada visi pembangunan Papua dalam RIPPP 2022–2041, yakni “Terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga misi utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, termasuk ketersediaan tenaga medis serta jaminan kesehatan yang menyeluruh.

Sementara di sektor pendidikan, perhatian difokuskan pada peningkatan akses pendidikan yang inklusif, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta penguatan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Adapun di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, indikator pembangunan juga ditetapkan secara terukur, meliputi peningkatan umur harapan hidup, penurunan prevalensi stunting, peningkatan rata-rata lama sekolah, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

Banda Aceh.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), yang dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Fadhlullah mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda rutin. Ia menilai rakor menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi serta merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terukur dan berdampak.

Menurutnya, MPU memiliki posisi krusial dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga penjaga nilai-nilai syariat Islam sekaligus penuntun moral masyarakat.

“Di tengah perubahan yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Peran ulama sangat penting sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.

Ia menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, relevan dengan kondisi saat ini.

Kekhususan Aceh, katanya, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Wagub berharap rakor ini memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh tingkatan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan selaras dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, ia menyoroti derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, ulama diharapkan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.

Menanggapi isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar lebih tepat sasaran.

“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal, sehingga masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan dukungan ulama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus memperkuat peran MPU sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis nilai-nilai syariat Islam.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi MPU se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya****

Redaksi.co | Palembang. – PT Pegadaian terus memperkuat perannya dalam mendorong inklusi keuangan melalui pengembangan ekosistem investasi emas yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tren meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Saat ini, emas kembali menjadi pilihan utama masyarakat sebagai safe haven dan lindung nilai terhadap inflasi. Kenaikan harga emas yang signifikan serta performanya yang cenderung stabil menjadikan instrumen ini semakin relevan bagi berbagai kalangan, baik investor pemula maupun berpengalaman.
Menariknya, pertumbuhan investasi emas juga didorong oleh generasi muda. Generasi Z tercatat menjadi motor utama dengan pertumbuhan signifikan, seiring adanya pergeseran perilaku dari investasi spekulatif seperti saham dan kripto menuju instrumen yang lebih aman dan berkelanjutan. Selain itu, tren micro-investing turut berkembang, di mana masyarakat mulai berinvestasi dalam nominal kecil secara rutin.
Pemimpin Wilayah Sumbagsel PT Pegadaian, Novryandi, menyampaikan bahwa kemudahan akses melalui digitalisasi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas.
“Di tengah dinamika ekonomi global, emas menjadi pilihan investasi yang semakin diminati karena mampu menjaga nilai aset sekaligus memberikan rasa aman. Kini, dengan dukungan layanan digital, masyarakat dapat mulai berinvestasi dengan nominal yang terjangkau dan proses yang praktis,” ujar Novryandi.
Pegadaian sendiri terus menghadirkan inovasi melalui penguatan ekosistem bullion bank atau bank emas. Sistem ini didukung dengan jaminan underlying asset fisik dengan rasio 1:1, sehingga memberikan keamanan dan transparansi bagi nasabah. Selain itu, Pegadaian juga didukung dengan infrastruktur penyimpanan emas berstandar internasional yang semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Melalui ekosistem yang terintegrasi, masyarakat tidak hanya dapat menabung emas, tetapi juga dapat mengoptimalkan asetnya melalui berbagai layanan seperti gadai, cicil, hingga deposito emas. Hal ini menjadikan emas tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai solusi finansial yang fleksibel dan komprehensif.
Pegadaian juga berperan aktif dalam mendorong penguatan ekosistem emas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pasar emas yang lebih transparan, terstandar, dan efisien, sekaligus memperkuat peran emas dalam sistem keuangan nasional.
“Pegadaian akan terus berinovasi menghadirkan solusi finansial yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami optimis, melalui penguatan ekosistem emas, Pegadaian dapat terus menjadi mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” tutup Novryandi.

###
Tentang Pegadaian
PT Pegadaian didirikan di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901. Tak hanya bergerak di Industri Gadai, Pegadaian kini bertransformasi menjadi lembaga keuangan inklusif yang menyediakan beragam produk dan layanan finansial. Sejak tahun 2021, Pegadaian tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan PNM, berkomitmen penuh dalam mendukung UMKM naik kelas.

Pegadaian kini mengukuhkan posisinya sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia dengan produk terlengkap, sejak resmi mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Selain Layanan Bank Emas, Pegadaian juga memiliki ragam produk investasi emas yang mudah diakses masyarakat, seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas, serta produk pembiayaan yang lengkap (Haji & Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, hingga KUR Syariah).

Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses melalui Outlet, Agen Pegadaian, serta aplikasi Tring! by Pegadaian yang dirancang dengan fokus pada pengembangan ekosistem emas dan transformasi digital, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi finansial bagi masyarakat.

Sebagai lembaga pembiayaan sosial, Pegadaian juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, menciptakan dampak positif bagi komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara luas. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id.

Banyuwangi – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Kali ini, sejumlah warga penerima bantuan beras Bulog di wilayah Jalan Andalas, no 45 Kelurahan Singotrunan, kecamatan Banyuwangi, disebut dimintai uang sebesar Rp20.000 per penerima.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media, penarikan uang tersebut diduga terjadi pada Kamis, 2 April 2026, dan disebut melibatkan seorang warga yang di sebut sebut sebagai “asisten” dari ketua RT 04 RW 03 berinisial MK.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, dugaan pungutan tersebut disebut bukan pertama kali terjadi. Salah seorang warga yang enggan disebut identitasnya mengaku praktik serupa pernah terjadi pada penyaluran bantuan sebelumnya.

“Bukan baru kali ini, sebelumnya juga pernah ada penarikan seperti itu,” ungkap salah satu warga kepada awak media.

Meski muncul dugaan kurangnya pengawasan dari kepala Kelurahan adanya dugaan praktik pungli tersebut, Boy Kadarisman, selaku Kepala Kelurahan Singotrunan, menyatakan pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun koordinasi terkait adanya penarikan uang dari penerima bantuan.

“Kami tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut dan tidak ada koordinasi dari pihak kelurahan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Boy juga menegaskan, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, mengingat bantuan pangan dari pemerintah semestinya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat penerima manfaat.

“Bisa dikategorikan seperti itu, karena bantuan dari pemerintah tersebut murni untuk masyarakat dan tidak ada pungutan berupa apa pun juga. Kelurahan hanya ketempatan dalam proses pembagian, karena petugas Bulog yang datang ke kelurahan untuk distribusi,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak RT maupun pihak yang disebut dalam dugaan tersebut guna memperoleh keterangan berimbang. (tim)

Redaksi.co MAMUJU : Penggunaan dana desa di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, memantik kontroversi panas. Ketua LSM KPK RI, Simson, melontarkan kritik pedas terhadap pengelolaan anggaran tahun 2024 hingga 2025 yang dinilai sarat kejanggalan, diduga penuh praktik mark-up, serta pekerjaan yang disebut-sebut jauh dari standar mutu.

Simson menilai, berbagai kegiatan yang dikelola Penjabat (Pj) Kepala Desa Leling mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Dari hasil temuan di lapangan, ia mengaku melihat indikasi pembengkakan anggaran yang tidak wajar, sementara kualitas pekerjaan disebut-sebut memprihatinkan dan memicu tanda tanya publik.

Kontroversi semakin memanas ketika struktur pelaksana kegiatan desa turut disorot. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Desa. Simson menegaskan, seharusnya hanya ada satu TPK yang diangkat sebagai koordinator kegiatan desa. Namun, praktik di Desa Leling diduga berbeda. Pj Kepala Desa disebut mengangkat lebih dari satu unsur pelaksana, memunculkan dugaan pelanggaran prosedur dan mempertanyakan legalitas mekanisme yang berjalan.

Tak berhenti di situ, program pemberdayaan masyarakat desa juga menuai kritik tajam. Dana desa yang seharusnya membuka peluang kerja bagi warga lokal justru diduga lebih banyak melibatkan tenaga dari luar desa. Kondisi ini dianggap bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat sekaligus melanggar prinsip prioritas tenaga kerja lokal.

Simson bahkan mengungkap adanya dugaan kongkalikong yang melibatkan aparat tingkat dusun. Ia menyoroti tidak adanya berita acara resmi yang menyatakan masyarakat menolak bekerja. Namun, alasan yang disampaikan pihak pemerintah desa dinilai tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini bukan lagi sekadar masalah administratif. Ini sudah mengarah pada dugaan pelanggaran serius dalam tata kelola dana desa. Harus ada audit menyeluruh dan klarifikasi terbuka kepada publik,” tegas Simson dengan nada keras.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Leling belum memberikan keterangan resmi atas berbagai tudingan tersebut. Di tengah polemik yang terus bergulir, masyarakat mendesak aparat berwenang segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana desa agar tidak merugikan warga. (ZUL)

Redaksi.co MATENG : Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah warga di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Selasa pagi (14/4/2026) sekitar pukul 07.30 WITA. Rumah milik Nurhasan (48), seorang petani, ludes dilalap api bersama seluruh isinya dan sempat memicu kepanikan warga sekitar.

Peristiwa bermula saat istri korban, Juherlina, sedang memasak di dapur bersama anaknya. Ia tiba-tiba melihat kobaran api muncul dari kamar depan rumah. Menyadari bahaya, Juherlina langsung berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut segera berdatangan membantu memadamkan api, sementara sebagian lainnya menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Namun, karena bangunan rumah didominasi material kayu pada bagian plafon dan rangka, api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga akhirnya berhasil menjinakkan api sekitar pukul 08.00 WITA.

Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada saklar di kamar depan rumah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp150 juta, termasuk barang berharga dan dokumen penting yang ikut terbakar. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap barang-barang yang hangus terbakar. Korban juga akan difasilitasi untuk pembuatan surat keterangan kebakaran guna keperluan administrasi lanjutan.

Kapolsek Karossa, IPTU Didik Prihanto, mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang berasal dari instalasi listrik.

“Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman dan sesuai standar guna mencegah kejadian serupa,” ujarnya.

Saat ini, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman dan kondusif. Warga setempat turut membantu korban membersihkan sisa-sisa kebakaran serta memberikan dukungan pascakejadian. (ZUL)