Fakfak, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun 2027.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Percepatan Otsus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan menitikberatkan pada akselerasi program-program pembangunan yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Fakfak, Abdul Razak Ibrahim Rengen, menyampaikan bahwa tahun 2027 menjadi momentum penting untuk meningkatkan skala dan dampak program pembangunan daerah.
“Fokus pembangunan tidak lagi pada tahap memulai, tetapi beralih pada penguatan serta perluasan dampak program yang telah berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa implementasi Dana Otsus ke depan akan semakin terintegrasi dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan kekhasan daerah.
Secara umum, tujuan utama pemanfaatan Dana Otsus di Kabupaten Fakfak diarahkan pada empat aspek utama, yaitu percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kebijakan afirmasi guna mengurangi kesenjangan.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengacu pada visi pembangunan Papua dalam RIPPP 2022–2041, yakni “Terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.”
Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga misi utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan.
Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, termasuk ketersediaan tenaga medis serta jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Sementara di sektor pendidikan, perhatian difokuskan pada peningkatan akses pendidikan yang inklusif, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta penguatan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Adapun di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, indikator pembangunan juga ditetapkan secara terukur, meliputi peningkatan umur harapan hidup, penurunan prevalensi stunting, peningkatan rata-rata lama sekolah, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
