Redaksi.co MAMUJU : Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Mamuju diharapkan tidak hanya berhenti pada legalisasi aset dan penerbitan sertifikat tanah, tetapi mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status lahan.

Harapan tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, S.H., M.H., menyusul penetapan Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang Barat, sebagai desa percontohan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Mamuju tahun 2026.

Menurut Yusuf, langkah GTRA patut diapresiasi karena menjadi momentum penting untuk menghadirkan keadilan agraria yang lebih nyata bagi masyarakat. Desa Orobatu dinilai dapat menjadi model pelaksanaan Reforma Agraria yang tidak hanya fokus pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.

“Reforma Agraria bukan sekadar membagikan sertifikat tanah, tetapi menata kembali hubungan antara negara, ruang hidup, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menyoroti masih banyak nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak di Mamuju yang menghadapi persoalan aktivitas usaha yang berada dalam indikasi kawasan hutan lindung. Padahal, sebagian masyarakat telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun sebagai sumber utama penghidupan keluarga.

Kondisi tersebut, kata Yusuf, menyebabkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun. Karena itu, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah administrasi tata ruang, melainkan persoalan kesejahteraan yang membutuhkan kehadiran negara.

Yusuf menegaskan peran Tim GTRA sangat strategis dalam mengidentifikasi subjek dan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), melakukan sinkronisasi data lintas sektor, verifikasi lapangan, hingga merumuskan solusi terhadap berbagai hambatan regulasi yang dihadapi masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak dapat dicapai apabila pelaksanaannya berjalan secara sektoral. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur yang tergabung dalam tim, mulai dari Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPKH, akademisi hingga pemerintah desa.

“Tidak ada satu lembaga pun yang mampu menyelesaikan persoalan agraria sendirian. Semakin kompleks masalahnya, semakin besar kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju telah menyampaikan langsung persoalan masyarakat pesisir yang terdampak kawasan hutan melalui rapat koordinasi virtual dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar.

Dalam forum tersebut, DKP Mamuju mendorong lahirnya formulasi kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan perlindungan kawasan hutan dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada usaha tambak dan perikanan.

Yusuf menilai hal yang paling penting saat ini adalah menghindari kondisi di mana masyarakat terus berada dalam “ruang abu-abu” regulasi tanpa kepastian hukum. Karena itu, ia mendorong Kantor Pertanahan sebagai leading sector Reforma Agraria untuk membangun pola kerja yang lebih kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota tim sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

Menurutnya, ukuran keberhasilan Reforma Agraria tidak terletak pada banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau jumlah rapat yang dilaksanakan, tetapi pada sejauh mana program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Setelah legalitas aset diperoleh, pemerintah juga harus menghadirkan program penataan akses melalui bantuan benih dan benur, sarana budidaya, akses pembiayaan KUR Perikanan, penguatan kelembagaan kelompok, pembangunan infrastruktur produksi, hilirisasi hasil perikanan hingga perluasan akses pasar.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan tetap harus menjadi perhatian utama. Kawasan mangrove, sempadan pantai, dan kawasan lindung harus tetap dijaga sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga ekosistem pesisir Mamuju.

“Reforma Agraria tidak boleh menjadi alat melegalkan kerusakan lingkungan, tetapi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat,” pungkasnya.

Dengan ditetapkannya Desa Orobatu sebagai desa percontohan, Mamuju diharapkan mampu melahirkan model Reforma Agraria yang lebih integratif, kolaboratif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir serta masa depan pembangunan daerah. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Semangat kemaritiman Sulawesi Barat menggema kuat dalam Pagelaran Seni Budaya Bahari yang diselenggarakan LPP RRI Mamuju di Aula Gedung Perpustakaan Daerah Sulawesi Barat, Sabtu (20/6/2026). Di antara berbagai pertunjukan yang ditampilkan, Tari Posasi berhasil mencuri perhatian penonton melalui kisah menyentuh tentang kehidupan para nelayan pesisir Desa Sumare, Kabupaten Mamuju.

Dengan gerakan yang dinamis dan penuh makna, tiga penari membawakan Tari Posasi yang menggambarkan perjalanan hidup para pelaut Sumare. Mulai dari persiapan berangkat melaut, menghadapi tantangan ombak dan angin, hingga perjuangan mencari nafkah di tengah hamparan lautan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

Koreografer Tari Posasi, Syambriana Muiz, mengungkapkan bahwa tarian tersebut lahir dari kecintaannya terhadap budaya pesisir dan penghormatan kepada para nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumare.

“Tari Posasi dalam bahasa daerah Sumare berarti Tari Nelayan. Tarian ini saya ciptakan karena terinspirasi oleh kehidupan masyarakat pesisir Sumare yang mayoritas berprofesi sebagai pelaut,” ujar Syambriana.

Melalui setiap gerakan yang ditampilkan, Tari Posasi tidak hanya menghadirkan keindahan seni, tetapi juga menyampaikan pesan tentang kerja keras, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah yang melekat dalam kehidupan masyarakat bahari.

Menurut Syambriana, kesempatan tampil di panggung RRI Mamuju menjadi momentum penting untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus menanamkan kecintaan terhadap warisan maritim kepada generasi muda.

“Kami bersyukur atas undangan dari RRI Mamuju. Ini menjadi motivasi bagi remaja putri kami untuk terus mengangkat dan melestarikan tradisi Desa Sumare. Tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga upaya agar generasi penerus tidak melupakan identitas maritim yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat pesisir,” tuturnya.

Penampilan Tari Posasi menjadi bukti bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir Mamuju memiliki kekuatan narasi yang mampu menyentuh hati dan membangkitkan kebanggaan terhadap budaya daerah. Melalui seni pertunjukan, kisah perjuangan para nelayan tidak hanya dikenang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas maritim Sulawesi Barat yang patut dijaga dan dibanggakan. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Penampilan Tari Pangkalumpang dari Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, menjadi sorotan utama dalam pagelaran budaya yang digelar LPP RRI Mamuju di Aula Gedung Perpustakaan Daerah Sulawesi Barat, Sabtu (20/6/2026). Tarian yang dibawakan oleh kelompok remaja putri tersebut sukses memikat perhatian penonton melalui gerakan yang menggambarkan kehidupan tradisional masyarakat pesisir Sulawesi Barat.

Pagelaran budaya ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang pelestarian tradisi lokal yang melibatkan generasi muda sebagai pewaris budaya daerah. Melalui Tari Pangkalumpang, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya kuliner masyarakat Sumare kembali dihidupkan di tengah arus modernisasi.

Koreografer Tari Pangkalumpang, Harjuna, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan RRI Mamuju untuk menampilkan karya budaya tersebut di hadapan masyarakat luas. Menurutnya, kegiatan ini menjadi motivasi besar bagi para remaja putri Desa Sumare untuk terus mencintai dan mengembangkan tradisi leluhur.

“Alhamdulillah, kami bersyukur diundang RRI. Kegiatan ini sangat memotivasi remaja putri kami untuk mengangkat tradisi di Desa Sumare, terutama aktivitas keseharian ibu-ibu, yaitu mengkalumpang,” ujar Harjuna.

Ia menjelaskan, Tari Pangkalumpang merupakan refleksi dari aktivitas sehari-hari para ibu rumah tangga dalam mengolah makanan tradisional khas Sulawesi Barat. Masyarakat Mamuju mengenalnya sebagai “Kalumpang”, sementara masyarakat Mandar menyebutnya “Jepa”.

“Tarian ini menceritakan proses mulai dari mengolah ubi yang tadinya bulat, dihamburkan, hingga dicampur dengan parutan kelapa yang diproses secara manual,” jelasnya.

Proses pengolahan makanan tradisional tersebut kemudian divisualisasikan melalui rangkaian gerakan tari yang dinamis dan penuh makna, termasuk tahapan memasak menggunakan tungku tradisional atau yang dikenal dengan sebutan “dangia”. Setiap gerakan penari menggambarkan ketekunan, kebersamaan, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat pesisir yang diwariskan secara turun-temurun.

Penampilan Tari Pangkalumpang pun mendapat apresiasi dari para penonton yang hadir. Selain menyajikan keindahan seni tari, pertunjukan tersebut juga menghadirkan edukasi budaya tentang tradisi kuliner lokal yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sulawesi Barat.

Harjuna berharap, melalui pertunjukan ini, generasi muda semakin memahami pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah, termasuk tradisi kuliner serta cara hidup masyarakat masa lalu yang sarat nilai kebersamaan dan kearifan lokal.

“Jangan sampai warisan budaya yang menjadi identitas kita hilang tergerus perkembangan zaman. Lewat tarian ini, kami ingin generasi muda mengenal, mencintai, dan bangga terhadap budaya daerahnya sendiri,” tuturnya.

Tari Pangkalumpang menjadi bukti bahwa budaya lokal tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga mampu tampil memukau di panggung modern melalui kreativitas generasi muda yang terus menjaga nyala tradisi leluhur. (ZUL)