Beranda blog Halaman 34
Penulis
AGUS KUSTIADI
-
0

Bhabinkamtibmas Polsek Nongkojajar Dampingi Warga Pantau Tanaman Tomat Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Pasuruan – Dalam rangka mendukung Program 1 Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Desa Blarang Polsek Nongkojajar Polres Pasuruan melaksanakan kegiatan sambang dan pemantauan lahan tanaman tomat di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (5/8/2026) pukul 15.00 hingga 15.25 WIB.

http://(redaksi.co )( 6,8,2026,Agustus )

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh AIPTU Rama selaku Bhabinkamtibmas Desa Blarang. Dalam kegiatan itu, ia meninjau langsung kondisi tanaman tomat milik warga sekaligus memberikan pendampingan dan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kapolsek Nongkojajar AKP Budi Luhur menyampaikan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor ketahanan pangan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, anggota Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai penggerak masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk terus menanam berbagai komoditas pangan, termasuk tanaman tomat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Kegiatan pemantauan berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Tutur serta mendukung terwujudnya program Asta Cita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

http://( Agus,kostiadi ) ( 6,2026 ) agustus

BPN Jakarta Barat Gencarkan Konseling Pertanahan di Seluruh Kecamatan, Hari Ini Digelar di Taman Sari

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat kembali memperkuat pelayanan publik melalui Program Konseling Peta Jakarta Barat (Jakbar) yang pada Rabu, 5 Agustus 2026, digelar di Kantor Kecamatan Taman Sari, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Kegiatan yang diketuai Dedy Rahmat Wiganda ini merupakan bagian dari program jemput bola BPN Jakarta Barat yang dilaksanakan secara bergilir di seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Barat, Pelaksanaannya diawali melalui mekanisme surat permohonan dan perizinan resmi kepada pihak kecamatan sebagai bentuk koordinasi antarinstansi.

Program konseling bertujuan mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan untuk memperoleh informasi maupun konsultasi, Layanan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai berbagai persoalan pertanahan, mulai dari status hak atas tanah, peningkatan hak, roya, perubahan data pertanahan, hingga penyampaian persyaratan administrasi secara benar dan transparan, Program ini merupakan bagian dari layanan konsultasi keliling BPN Jakarta Barat yang telah dijadwalkan bergilir di delapan kecamatan.

Melalui konseling tersebut, masyarakat memperoleh berbagai manfaat, antara lain kemudahan akses layanan, penghematan waktu dan biaya, kepastian informasi sesuai ketentuan, pencegahan kesalahan administrasi, peningkatan pemahaman hukum pertanahan, serta meminimalkan potensi sengketa akibat kurangnya informasi.

BPN Jakarta Barat berharap program konseling yang terus hadir di seluruh kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang profesional, cepat, mudah, dan akuntabel.

Wakil Ketua Ombudsman RI Nilai Home Care Jember Efektif, Layak Dicontoh Daerah Lain

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0
0-3840x1742-0-0#

JEMBER, Redaksi.co – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., menilai program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember layak menjadi contoh pelayanan kesehatan nasional. Penilaian tersebut disampaikan setelah ia melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan kesehatan gratis berbasis jemput bola yang menyasar warga lanjut usia, penyandang disabilitas, penyintas stroke, hingga kelompok rentan lainnya (05/08/2026).

Kunjungan yang berlangsung di sejumlah titik di Kabupaten Jember itu bertujuan memastikan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di bidang kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Rahmadi didampingi Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), yang menjelaskan mekanisme pelayanan, pembagian tugas tenaga kesehatan, hingga pola koordinasi antarpetugas di lapangan.

Sebanyak tiga warga dengan kondisi kesehatan berbeda dikunjungi dalam kegiatan tersebut, mulai dari penyintas stroke, penyandang gangguan jiwa (ODGJ), hingga penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara berkala. Tim tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis langsung di rumah pasien, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas tetap memperoleh layanan kesehatan secara optimal.

“Kami melihat langsung bagaimana para tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan Home Care hari ini. Pelaksanaannya sangat baik, bahkan sudah didukung fasilitas telemedicine yang terhubung langsung dengan dokter siaga di rumah sakit rujukan seperti RSD dr. Soebandi,” ujar Dr. Rahmadi.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi telemedicine menjadi keunggulan program tersebut karena memungkinkan tenaga kesehatan di lapangan berkonsultasi secara langsung dengan dokter di rumah sakit rujukan. Sistem itu dinilai mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sehingga penanganan pasien menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif.

Selain menyoroti kualitas pelayanan, Rahmadi juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta perangkat daerah lainnya dalam memastikan program Home Care berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap inovasi pelayanan kesehatan berbasis jemput bola yang diterapkan di Kabupaten Jember dapat terus dikembangkan dan direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.

“Inovasi pelayanan kesehatan yang hadir langsung ke rumah warga seperti ini perlu kita jaga dan kembangkan bersama. Harapan kami, program Home Care di Kabupaten Jember dapat menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya (Sofyan)

KETUA DPRD KETAPANG ACHMA SHOLEH GH BAHAS ANTRIAN PANJANG SPBU KAB KETAPANG

Penulis
SUMANTRI
-
0

Redaki.co Kalimantan barat.  DPRD KETAPANG KALBAR GELAR RAKOR BAHAS ANTRIAN PANJANG BBM DI SPBU 3/8/2026

 

Pertamina, Hiswana Migas, dan Pemda Duduk Bareng Cari Solusi_

Ketapang – Kalimantan Barat Senin, 3 Agustus 2026

DPRD Kabupaten Ketapang* menggelar rapat koordinasi bersama *Pemda Ketapang, Jobber Pertamina, Hiswana Migas, dan pihak SPBU* untuk membahas persoalan penyaluran BBM* yang masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU.

Rapat koordinasi tersebut digelar pada Senin, 3/8/2026* dan menjadi atensi serius wakil rakyat karena antrian BBM sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas.

Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh* menyampaikan pernyataan usai rakor. Dalam pertemuan itu dibahas langkah-langkah untuk menertibkan dan melancarkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Rakor ini diharapkan menjadi awal solusi nyata agar masyarakat Ketapang tidak lagi antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

Catatan Redaksi Media Patroli http://86.com:*

 

1. *Tindak Tegas Penyeleweng.* Patroli 86 mendesak hasil rakor segera ditindaklanjuti. Awasi penyaluran, sidak ke SPBU dan pengecer. Jangan sampai ada penimbunan dan penjualan ke industri.

 

2. *Tambah Kuota & Jam Operasional.* Jika memang kuota kurang, Pemda bersama Pertamina harus segera mengusulkan penambahan. Atur jam operasional SPBU agar tidak menumpuk di jam tertentu.

 

3. *Libatkan Aparat Pengawas.* Polres dan Kejari harus ikut mengawasi. Jika ada SPBU nakal atau mafia BBM, sikat dan cabut izinnya.

 

4. *Utamakan Kepentingan Rakyat.* BBM adalah kebutuhan pokok. Jangan sampai urusan rakor-rakor saja, tapi di lapangan masyarakat tetap menderita antri.

Isu:* Antrian Panjang Penyaluran BBM di SPBU Ketapang
Pelaku Rakor:* DPRD Ketapang, Pemda, Jobber Pertamina, Hiswana Migas, SPBU
Narasumber:* Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh
Tanggal:* Senin, 3 Agustus 2026
Sumber:* Sorot10news

Redaksi.co Kalimantan Barat

Duduk Perkara Pria di Sukaraja Sukabumi Diduga Mabuk dan Rusak Fasilitas Dapur MBG

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

REDAKSI.CO, SUKABUMI || Fasilitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yaspida II Selawangi 1 di Kampung Cibeureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, menjadi sasaran aksi perusakan pada Rabu (5/8/2026) dini hari.

Bangunan yang berfungsi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dirusak oleh seorang pria berinisial C (35) menggunakan sebilah golok sekitar pukul 00.30 WIB.

Kronologi Kejadian dan Kerusakan

Aksi nekat pelaku menyebabkan sejumlah fasilitas di lokasi mengalami kerusakan cukup parah. Berdasarkan data pihak kepolisian, fasilitas yang rusak meliputi: Kaca pos keamanan pecah, Penutup pagar fiber rusak,  Pintu kantor mengalami kerusakan, Kaca spion kendaraan operasional pecah.

Total kerugian materiel akibat amukan pria tersebut diperkirakan mencapai Rp. 2 juta.

Motif Kecewa dan Dugaan Mabuk

Kapolsek Sukaraja, Kompol Aguk Khusaini, membenarkan terjadinya insiden perusakan tersebut. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa pelaku melakukan aksinya di bawah pengaruh minuman beralkohol.

“Terduga pelaku berinisial C datang ke lokasi dan melakukan pengrusakan menggunakan sebilah golok. Dugaan sementara, yang bersangkutan berada dalam kondisi mabuk,” ujar Aguk saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).

Terkait motif, polisi menduga aksi ini dipicu oleh kekecewaan pribadi pelaku. C sebelumnya diketahui sempat berusaha memasukkan salah satu anggota keluarganya untuk bekerja di dapur pelayanan gizi tersebut, namun ditolak.

Proses Hukum Berjalan

Polisi bergerak cepat dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti di lokasi. Dua orang saksi telah dimintai keterangan, yaitu:

* Ruslan (24), selaku Kepala SPPG.

* Herlin (40), petugas keamanan yang berjaga.

Pihak pengelola dapur SPPG telah resmi melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Sukaraja untuk menuntut keadilan.

“Terduga pelaku merupakan warga setempat. Saat ini pihak pengelola dapur tengah menyelesaikan proses pelaporan resmi, sementara penyelidikan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kompol Aguk. (Raden Haraqi)***

T. Nur Azmi Apresiasi Pelantikan Irwansyah Jadi Koordinator Jampidum Kejagung

Penulis
MUHAMMAD ICHSAN NIZALI
-
0

KOTA JANTHO — Tokoh Pemuda Kota Jantho, T. Nur Azmi, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas dilantiknya Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

T. Nur Azmi menilai kepercayaan yang diberikan oleh Jaksa Agung RI kepada putra terbaik Aceh tersebut merupakan bukti nyata dari rekam jejak, dedikasi, serta profesionalisme tinggi yang selama ini ditunjukkan Irwansyah dalam Korps Adhyaksa.

“Selamat dan sukses kepada Bapak Irwansyah atas amanah baru sebagai Koordinator Jampidum Kejagung RI. Pengangkatan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh, khususnya para generasi muda,” ujar T. Nur Azmi.

Rekam Jejak dan Sederet Prestasi

Penunjukan Irwansyah dalam posisi strategis di Kejagung RI didasari oleh sederet pengalaman serta rekam jejak kepemimpinan yang cemerlang di berbagai posisi penting:

* Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jawa Tengah: Berhasil memimpin penanganan perkara tindak pidana umum di wilayah Jawa Tengah dengan mengedepankan efektivitas dan keadilan.

* Direktorat Pelanggaran HAM Berat JAM Pidsus Kejagung RI: Berkontribusi langsung dalam menangani isu-isu strategis penegakan hukum di tingkat nasional.

* Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh: Sukses memperkuat tata kelola penegakan hukum daerah, menjaga kondusivitas wilayah, serta meningkatkan transparansi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

* Kasubdit Intelijen Kejagung RI: Berpengalaman di bidang intelijen Kejaksaan sebagai Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi pada JAM Intelijen Kejagung RI.

Harapan Penegakan Hukum

Lebih lanjut, T. Nur Azmi menaruh harapan besar terhadap kiprah Irwansyah di posisi barunya. Ia berharap kepemimpinan Irwansyah dapat semakin memperkuat penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di seluruh Indonesia, khususnya melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) yang menjadi fokus Bidang Tindak Pidana Umum.

“Harapan kami, dengan integritas dan pengalaman yang dimiliki Bapak Irwansyah, penegakan hukum pidana umum di Indonesia dapat terus mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat, responsif terhadap dinamika sosial, serta tetap tegas dan profesional dalam menegakkan hukum,” pungkas T. Nur Azmi.

 

Pemerintah Gampong Ranto Panyang Barat Ajak Warga Kibarkan Bendera Merah Putih Semarakkan HUT RI ke 81

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke 81 Pemerintah Gampong Ranto Panyang Barat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih baik di rumah maupun di tempat usaha masing masing selama bulan Agustus.

Imbauan dan ajakan mengibarkan bendera ini dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke 81 di sampaikan oleh Plt Keuchik Gampong Ranto Panyang Barat Agustiar ketika berbincang-bincang dengan media ini Rabu 5/8/2026.

Menurut Agustiar,ajakan mengibarkan bendera dan memasang umbul-umbul bukan cuma sekedar pelengkap,namun sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada para pahlawan terdahulu yang telah berjuang dan berkorban meraih kemerdekaan.

” Pada bulan Agustus ini kami pemerintahan Gampong Ranto Panyang Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul baik itu di rumah maupun tempat usahanya yang semua ini untuk memeriahkan suasana Gampong dalam menyambut HUT RI ke 81 ” Ujar Agustiar.

Ia juga menambahkan, untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke 81 kali ini pemerintah Gampong juga mengadakan sejumlah kegiatan untuk warga.

” Kita juga akan adakan kegiatan seperti Jalan Santai,Sepak bola mini antar dusun untuk menyemarakkan momen acara HUT RI ke 81, Pungkasnya

Dari pantauan media ini terlihat di depan rumah penduduk di pinggir jalan dan warung serta kedai sudah terpasang umbul umbul dan berkibar bendera merah putih semakin menandakan semangat warga dalam memeriahkan HUT RI ke 81.*****

Penulis
AGUS KUSTIADI
-
0

Polres Pasuruan Nonjobkan Anggota Reskrim Polsek Beji, Wujud Komitmen Transparansi Penanganan Dugaan Penganiayaan

http://redaksi.co,5.2026

PASURUAN – Polres Pasuruan mengambil langkah cepat dengan memutasi anggota Reskrim Polsek Beji ke Polres Pasuruan dengan status nonjob menyusul dugaan penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku judi online di Kecamatan Beji.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang berjalan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas peristiwa yang sebelumnya ramai menjadi perhatian publik. Seorang terduga pelaku judi online dilaporkan meninggal dunia tidak lama setelah proses penangkapan. Peristiwa itu kemudian memunculkan dugaan penganiayaan yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim internal Polres Pasuruan.

Plh. Kasi Humas Polres Pasuruan IPTU Joko Suseno, S.H. mengatakan, kebijakan menonjobkan personel yang terlibat merupakan perintah langsung Kapolres Pasuruan agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif tanpa adanya intervensi.

“Sebagai bentuk komitmen transparansi kepada publik, anggota Reskrim Polsek Beji yang terlibat dalam penanganan perkara telah ditarik ke Polres Pasuruan dan dinonjobkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah ini diambil agar pemeriksaan dapat berjalan secara objektif, profesional, dan akuntabel,” ujar IPTU Joko Suseno.

Menurutnya, mutasi nonjob tersebut bukan merupakan bentuk putusan terhadap personel yang bersangkutan, melainkan bagian dari mekanisme internal untuk mendukung proses pemeriksaan secara menyeluruh. Seluruh anggota yang terlibat juga telah dimintai keterangan oleh tim pemeriksa.

“Kapolres Pasuruan telah membentuk Tim Internal untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan secara menyeluruh. Semua personel yang berkaitan dengan penanganan perkara telah dimintai keterangan guna mengungkap fakta secara utuh,” jelasnya.

Joko menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, Polres Pasuruan akan menindak tegas sesuai ketentuan disiplin Polri, Kode Etik Profesi Polri, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi.

“Kami berkomitmen mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Polres Pasuruan mengajak masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Kepolisian memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

http://Agus kostiadi,5.agustus,20026

Rekam Jejak Irwansyah: Dari Perampasan Aset Rp21 Miliar hingga Menerima Amanah Koordinator JAM Pidum

Penulis
MUHAMMAD ICHSAN NIZALI
-
0
Screenshot

JAKARTA — Rekam jejak panjang dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran hukum maritim dan pidana strategis mengiringi langkah karier Irwansyah, S.H., M.H. di lingkungan Korps Adhyaksa. Salah satu pencapaian paling moncer dalam perjalanan kariernya terjadi saat ia bertindak sebagai Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan kapal asing MV Silver Sea 2 (SS-2) di Pengadilan Negeri Sabang.

Dalam perkara penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Thailand berbobot 2.285 gross tonnage tersebut, ketegasan Tim JPU yang dipimpin Irwansyah membuahkan hasil signifikan bagi keuangan dan kedaulatan negara. Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan JPU untuk merampas barang bukti utama untuk negara, termasuk kapal MV Silver Sea 2, dokumen operasional, serta uang Rp21 miliar hasil lelang muatan 1.930 ton ikan sitaan.

Keberhasilan menyelamatkan aset negara bernilai puluhan miliar rupiah tersebut menegaskan komitmen hukum Korps Adhyaksa di wilayah pesisir Nusantara. Usai pembacaan putusan di PN Sabang kala itu, Irwansyah menyampaikan pesan penegakan hukum yang tegas:

“Hakim sudah memutuskan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran perikanan di laut Indonesia dan kami bersyukur majelis hakim sependapat dan mengabulkan tuntutan serta semua barang bukti dirampas untuk negara. Siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia akan kita tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”

Melangkah ke Posisi Strategis di Kejaksaan Agung RI

Integritas dan konsistensi Irwansyah dalam menangani pelbagai perkara besar mengantarkannya menduduki serangkaian posisi penting di internal Kejaksaan Republik Indonesia. Putra daerah asal Pidie, Aceh ini tercatat pernah mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, bertugas di Direktorat Pelanggaran HAM Berat JAM Pidsus Kejagung RI, hingga menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Atas rekam jejak kepemimpinan, dedikasi, serta kinerjanya yang teruji, Jaksa Agung RI resmi memberikan kepercayaan baru melalui promosi jabatan sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI.

Lewat amanah anyar di Markas Besar Kejaksaan Agung ini, Irwansyah memegang peran vital dalam mendukung koordinasi, supervisi, serta pengawasan penanganan perkara tindak pidana umum di seluruh wilayah Indonesia. Promosi ini sekaligus menjadi penegas komitmen Kejaksaan RI dalam menempatkan jaksa-jaksa berprestasi dan berpengalaman di jajaran pengambil kebijakan hukum nasional.

 

Bupati Aceh Barat Serahkan Rancangan KUA dan PPAS Aceh Barat Tahun 2027

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM dan Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri pembukaan rapat paripurna ke-IV masa sidang ke II terhadap pembahasan dan penetapan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 di ruang sidang utama kantor DPRK setempat pada Rabu,5/8/2026

Tarmizi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pimpinan seluruh anggota DPRK Aceh Barat dan Forkopimda yang telah menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergi yang baik selama ini.

“Penyusunan rancangan KUA PPAS merupakan tahapan strategis pada proses perencanaan dan penganggaran daerah, dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun 2027,” kata Tarmizi.

Dikatakan Tarmizi, rancangan KUA dan PPAS tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Aceh serta mengacu pada Permen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

“Selain itu, penyusunan KUA PPAS juga mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan nyata masyarakat. Prioritas pembangunan yang menjadi bagian pemerintah daerah meliputi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM dan ekonomi kreatif,” katanya.

Kemudian, juga pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan tata kelola pemerintahan.

“Prioritas pembangunan tersebut dilakukan selaras dengan tema pembangunan Aceh Barat tahun 2027 yaitu mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata di berbagai sektor,” ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, komposisi tahun anggaran 2027 adalah, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1.320.243.141.706, kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.356.783.082.651 dan pembiayaan daerah sebesar Rp 36.539.940.945.

“Pemkab Aceh Barat telah menetapkan berbagai asumsi dasar pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS, pertama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2027 ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,30 hingga 6,20 persen, Kedua, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan pada kisaran 5,20 persen melalui perluasan kesempatan kerja dan penguatan sektor produktif,” ujarnya.

Ketiga, Indeks Gini yang mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat ditargetkan berada pada angka 0,250, keempat, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 76,73, kelima, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun pada kisaran 14,50 sampai 15,50 persen, keenam, laju inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,50 hingga 3,50 persen.

“Kami berharap pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dapat berlangsung secara objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh Barat. Berbagai masukan, saran maupun penyempurnaan yang diberikan oleh anggota dewan akan menjadi bagian dalam menghasilkan dokumen perencanaan anggaran yang semakin berkualitas dan tepat sasaran,” tutup Tarmizi ****

1...333435...669Halaman 34 dari 669