Redaksi.co, Jakarta | IPB University mengungkapkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem bisnis pertanian dan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha desa. Hal ini disampaikan oleh Handian Purwawangsa, Wakil Ketua Umum 2 DPP HA IPB, dalam agenda Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa bertema Kedaulatan Pangan dan Energi menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/5).
Dalam wawancara, Handian mengatakan bahwa IPB berfokus pada pembangunan ekosistem bisnis dari hulu ke hilir, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Kami fokus pada penguatan sumber daya manusia dan membangun ekosistem bisnis. Jadi bukan hanya produksinya, tetapi juga bagaimana pengolahannya hingga akses pasar,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya keuntungan petani saat panen menjadi persoalan utama akibat rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak. Untuk itu, IPB mendorong efisiensi biaya produksi sekaligus peningkatan nilai jual hasil panen.
“Peningkatan pendapatan petani bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menekan biaya atau meningkatkan harga jual. Kami bekerja di dua sisi itu,” kata Handian.
IPB juga melakukan pendampingan langsung melalui program koperasi desa dan kampung nelayan, termasuk membantu perencanaan usaha dan penguatan model bisnis. Selain itu, IPB tengah mengembangkan pusat percontohan dapur sebagai center of excellence guna meningkatkan standar pengolahan produk pangan.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk perbankan dan jaringan alumni, menjadi kunci dalam memperluas dampak program pemberdayaan tersebut.
“Kami berharap kepengurusan ke depan lebih masif dalam pendampingan lapangan dan mampu memperluas jaringan mitra untuk pemberdayaan petani,” ujarnya.
Melalui langkah ini, IPB optimistis dapat memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Redaksi.co MAMASA : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “karpetmerah” menuju generasi emas, kini berubah menjadi horor di atas piring. Temuan ulat dalam sajian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Aralle bukan sekadar “insiden dapur“, melainkan tamparan keras yang membongkar bobroknya standar keamanan pangan pemerintah.
Dapur yang seharusnya menjadi tempat meramu masa depan, justru terkesan menjadi inkubator kelalaian. Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa (FPPM) Kabupaten Mamasa langsung bereaksi dalam amarah. Mereka menilai insiden ini adalah bukti nyata bahwa nyawa anak-anak sedang dipertaruhkan di tangan pengelola yang amatir.
“Ini bukan kecelakaan teknis biasa. Ini adalah kejahatan sistemik terhadap kesehatan publik!” tegas Ketua FPPM, Ahyar Anwar, dengan nada yang membakar.
Ahyar tidak menyaring kata-katanya. Ia menyoroti bagaimana sebuah sistem pengawasan bisa sebobrok itu hingga ulat mampu menembus rantai distribusi makanan.
* Standar Kebersihan: Nol besar
* Kontrol Kualitas: Macet total.
* Kompetensi Pengelola: Dipertanyakan secara radikal.
“Kalau urusan perut dan kebersihan saja mereka gagal, buat apa ada SPPG? Ini menyangkut hidup dan mati anak-anak kita,” lanjut Ahyar dengan sorotan tajam.
Bagi FPPM, maaf saja tidak cukup. Mereka menuntut kepala yang harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan mandat rakyat. Berikut adalah 4 Tuntutan Berdarah yang mereka layangkan:
1. EKSEKUSI JABATAN: Copot Kepala SPPG Aralle segera! Kelalaian fatal ini adalah dosa kepemimpinan yang tak termaafkan.
2. AUDIT TOTAL: Bongkar seluruh sistem pengelolaan makanan di SPPG se-Kabupaten Mamasa tanpa kecuali.
3. TELANJANGI DATA: Transparansi penuh. Publik berhak tahu siapa yang lalai dan apa yang akan diperbaiki.
4. PIHAK KETIGA: Libatkan pengawas independen agar standar keamanan bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Skandal ini lebih dari sekadar ulat di sayur; ini adalah tentang runtuhnya kepercayaan. Jika pemerintah lamban merespons, Program MBG yang prestisius ini akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat.
“Kami tidak akan mundur satu inci pun,” tutup Ahyar dengan nada mengingatkan. Jika tuntutan ini diabaikan, FPPM berjanji akan membawa gelombang protes yang lebih besar hingga ke pusat kekuasaan.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Apakah mereka akan memotong rantai kebusukan ini, atau membiarkan kepercayaan publik mati keracunan di tengah janji-janji manis gizi gratis? (ZUL)
KARAWANG ( REDAKSI.CO ) — Disaksikan ratusan pasang mata yang turut hadir di Lapangan Sepakbola Sumur Bandung, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu 2 Mei 2026.
Pesat Legend Cikampek (Old Stars) yang diperkuat oleh legenda-legenda sepakbola kota Cikampek yang pernah jaya pada masanya, seperti: Endang Sodikin (ex Persika), Ade Harun (ex Persika), Aep Syaepuloh (ex Persika), Iwan Hendrawan (ex Bandung Raya), Yanto (ex Persika), serta CoachMurbahri (ex Persipo dan Warna Agung) juga pemain-pemain yang lainnya, menghadapi tuan rumah Gabrug FC.
Laga persahabatan yang bertajuk, “Membangkitkan Persepakbolaan Daerah untuk Sepak Bola Nasional”ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat Dawuan Timur.
Satu gol Pesat Old Stars dicetak lewat tendangan finalty oleh H. Asep. Gabrug FC sempat menyamakan kedudukan lewat sontekan Suseno pada menit ke 26. Sorak penonton pecah tiap kali para legenda menunjukkan sentuhan khas yang dulu sempat menggetarkan stadion. Meski usia tak lagi muda, visi bermain dan semangat juang mereka masih terlihat jelas di atas rumput Sumur Bandung. Gol penentu kemenangan tuan rumah Gabrug FC dicetak oleh Eman lewat tendangan finalty di menit 72 babak kedua.
Turut hadir legenda Persika Karawang, Persipo, dan Warna Agung yaitu Murbahri yang memberikan pernyataan terkait gelaran ini.
Setelah usai pertandingan Coach Murbahri mengatakan:
“Pertama saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat Dawuan Timur yang sudah menggelar acara ini. Lapangannya ramai, anak-anak muda juga nonton. Ini bukti bahwa sepak bola di daerah kita masih hidup dan dicintai.”
“Acara seperti ini penting banget. Kita yang tua-tua main bukan cari menang, tapi mau nunjukin ke adik-adik bahwa sepak bola itu soal kebanggaan dan kebersamaan. Dulu Persika besar karena dukungan dari kampung-kampung seperti ini. Dari lapangan tanah, dari tarkam, lahir pemain yang akhirnya bisa tembus level nasional.”
“Harapan saya, kegiatan ini jangan berhenti di sini. Harus rutin. Pembinaan usia dini di Dawuan Timur dan Cikampek umumnya harus digalakkan lagi. Lapangan harus dirawat, kompetisi antar kampung dihidupkan, dan klub-klub lokal diberi panggung. Kalau fondasinya kuat di bawah, Persika dan sepak bola nasional pasti kebagian hasilnya.”
“Saya juga titip pesan ke pemain muda: jaga sikap, disiplin latihan, dan hormat sama proses. Skill bisa diasah, tapi mental juara dibentuk dari hal kecil. Mudah-mudahan dari Dawuan Timur ini lahir lagi Ejan Risbara, Sarkadi, atau Neng Syaepuloh yang baru untuk Indonesia.”
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara pemain, panitia, dan warga. Masyarakat berharap laga persahabatan legenda ini jadi agenda bulanan di Dawuan Timur. (SK)
Redaksi.co MAMASA : Program unggulan pemerintah yang digadang-gadang menjadi penyelamat gizi generasi muda kini terseret dalam skandal memuakkan. Di Aralle, Kabupaten Mamasa, makanan yang seharusnya menyehatkan justru ditemukan terkontaminasi ulat hidup, sebuah temuan yang langsung memicu kemarahan publik.
Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (PP IPMAPUS) Sulawesi Barat bereaksi keras. Mereka menyebut insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan bukti nyata bobroknya pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai uang negara.
Alih-alih memperbaiki kualitas gizi siswa, program tersebut kini dituding berpotensi menjadi sumber penyakit. Situasi ini memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program.
Sekretaris Jenderal PP IPMAPUS Sulbar, Ismuliadi, secara tegas menyebut kejadian ini sebagai kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa laporan yang diterima organisasinya menunjukkan kondisi dapur penyedia makanan jauh dari standar higienitas.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik! Bagaimana mungkin makanan untuk siswa bisa terkontaminasi ulat? Ini bukti nyata bahwa proses pengolahan sangat jorok dan jauh dari standar kesehatan,” tegasnya.
Dalam sikap tanpa kompromi, PP IPMAPUS Sulbar melontarkan tiga tuntutan keras:
* Pertama, mereka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sulbar untuk segera mencabut izin operasional dapur penyedia yang dinilai gagal total menjamin keamanan pangan.
* Kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diminta turun langsung melakukan uji laboratorium guna memastikan tingkat bahaya yang mungkin telah dikonsumsi siswa.
* Ketiga, pemerintah didesak membuka transparansi anggaran dan proses penunjukan vendor, guna memastikan program ini tidak sekadar menjadi ladang bisnis tanpa kontrol kualitas.
Tak berhenti pada tuntutan, organisasi tersebut juga mengeluarkan ultimatum: jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, aksi protes besar siap digelar.
“Jangan jadikan anak-anak sebagai korban dari program yang amburadul! Ini uang negara, ini masa depan generasi. Kami tidak akan diam,” ujar Ismuliadi dengan nada geram.
Kasus ini kini menjadi sorotan panas di Sulawesi Barat dan berpotensi membuka persoalan yang lebih dalam terkait tata kelola program MBG. Insiden ini bukan hanya mencoreng wajah program nasional, tetapi juga menjadi alarm keras bahwa kelalaian dalam program publik bisa berujung pada ancaman nyata bagi kesehatan anak bangsa. (ZUL)
Redaksi.co, Jakarta | Dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa bertema Kedaulatan Pangan dan Energi menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Fauzi Amro (Ketum HA IPB University) menyoroti belum adanya pengaturan jelas terkait porsi penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi, dalam forum yang dihadiri alumni IPB University serta pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan di hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/5).
Fauzi menilai hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik proporsi kredit untuk sektor UMKM, korporasi, maupun konsumsi. Hal ini dinilai menghambat optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berapa persen UMKM yang ideal disalurkan oleh bank, berapa persen korporasi, dan berapa persen konsumsi, ini belum ada regulasi yang jelas sampai hari ini,” ujar Fauzi.
Fauzi mengatakan, meskipun berbagai kebijakan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterbitkan untuk mempermudah akses pembiayaan, implementasinya belum berjalan optimal. Ia juga menyoroti fenomena kredit UMKM yang justru tertinggal dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
“Kredit kita tumbuh sekitar 9 persen, sementara DPK 13 persen. Harusnya kredit yang lebih tinggi agar mendorong pertumbuhan,” katanya.
Ia juga menanggapi wacana penurunan bunga kredit menjadi 5 persen bagi buruh dan UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan selama ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan otoritas moneter.
“Bunga kredit 5 persen itu sangat mungkin, tinggal bagaimana koordinasi antara kementerian keuangan, BI, dan perbankan,” katanya.
Fauzi yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, menambahkan, segmentasi perbankan saat ini mulai kabur karena semua bank mengejar berbagai sektor tanpa fokus. Ia mendorong adanya pengaturan ulang dalam undang-undang untuk memperjelas peran masing-masing bank.
Ke depan, Komisi XI DPR RI akan menggelar pembahasan bersama pemangku kepentingan guna merumuskan skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Redaksi.co SULBAR : Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang beririsan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap kondisi sosial di Sulawesi Barat. Aktivis muda daerah, Zul Bakri Ismail, melontarkan peringatan keras: ketimpangan buruh dan rapuhnya sektor pendidikan masih menjadi bom waktu yang terus diabaikan.
Dalam pernyataannya, Zul menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan simbol perlawanan atas ketidakadilan yang hingga kini belum tuntas. Ia menyoroti fakta di lapangan, banyak pekerja, terutama di sektor informal dan tenaga honorer, masih menerima upah di bawah standar UMR/UMK, dengan perlindungan kerja yang minim.
“Buruh kita bekerja keras, tetapi belum mendapatkan hak yang layak. Ketimpangan ini nyata dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi,” tegasnya.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan, Zul mengaitkan persoalan ini dengan lemahnya fondasi pendidikan. Ia menyebut kondisi pendidikan di Sulawesi Barat masih jauh dari kata merata, sekolah di wilayah terpencil kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses pembelajaran yang layak.
Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen evaluasi total, bukan sekadar seremoni formal.
“Jika pendidikan dibiarkan timpang, maka kita sedang menciptakan siklus ketidakadilan yang akan terus melahirkan buruh-buruh yang rentan di masa depan,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada nasib guru honorer yang dinilai masih jauh dari sejahtera. Zul menyebut kondisi ini sebagai ironi besar, di tengah tuntutan mencetak generasi unggul, para pendidik justru hidup dalam ketidakpastian. Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret, termasuk pengangkatan tenaga honorer dan penyesuaian gaji yang layak.
Dalam konteks daerah, ia mendorong pemerintah di Sulawesi Barat untuk tidak lagi setengah hati dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar aturan.
Lebih jauh, Zul melihat momentum bersamaan antara May Day dan Hardiknas 2026 sebagai titik konsolidasi gerakan masyarakat sipil. Ia menyerukan persatuan lintas elemen, mahasiswa, buruh, guru, hingga masyarakat umum, untuk mendorong perubahan nyata.
“Kita tidak boleh hanya memperingati. Kita harus bergerak. Sulawesi Barat membutuhkan keberanian kolektif untuk keluar dari lingkaran ketimpangan ini,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Zul berharap pemerintah pusat dan daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta menjadikan kesejahteraan buruh dan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
Momentum ini pun dipandang sebagai ujian: apakah akan kembali berlalu sebagai seremoni tahunan, atau menjadi titik awal perubahan nyata bagi masa depan Sulawesi Barat. (ZUL)
Redaksi.Co || Pengurus Daerah Keluarga Alumni Al-Masthuriyah (KALAM) Sukabumi menggelar Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pelantikan pimpinan komisariat se-Kabupaten Sukabumi di Aula Yayasan Al-Masturiyah, Tipar, Cisaat, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung lancar dan dihadiri ratusan alumni lintas generasi.
Pelantikan pimpinan komisariat dipimpin langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Abdul Azis Masthuro, serta dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat KALAM, Ismail, bersama jajaran pengurus daerah.
Mengusung tema “Menggali Potensi Alumni untuk Menguatkan Ukhuwah dan Khidmah”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran alumni dalam berbagai sektor.
Ketua Pengurus Daerah KALAM Sukabumi, Muhamad Jihad, menyampaikan apresiasi kepada para pendiri, guru, dan seluruh alumni yang hadir. Ia menuturkan bahwa alumni Al-Masthuriyah telah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
“Dari 47 kecamatan, seluruhnya terdapat alumni Al-Masturiyah. Namun pada kesempatan ini, terdapat 19 pimpinan komisariat yang mengajukan untuk dilantik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh alumni untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap almamater serta memperkuat kolaborasi lintas profesi. Menurutnya, sinergi antaralumni menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk kemaslahatan bersama.
Sementara itu, Abdul Azis Masthuro menekankan pentingnya kesiapan para pengurus dalam menjalankan amanah organisasi. Ia mengingatkan agar kepemimpinan dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta berlandaskan nilai-nilai keislaman.
“Pengurus harus amanah serta merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis dalam menjalankan organisasi,” katanya.
Ia juga mengimbau para alumni untuk terus menjaga kecintaan terhadap almamater dan para pendiri, sebagai bagian dari upaya merawat nilai-nilai tradisi serta keberkahan yang telah diwariskan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran Keluarga Alumni Al-Masturiyah Sukabumi sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi, sekaligus mendorong kontribusi nyata alumni bagi masyarakat di berbagai bidang. (DH)
Redaksi.co MAMASA : Kasus menjijikkan yang mencuat dari SPPG Arelle kini berubah menjadi amarah publik yang tak terbendung. Penemuan ulat hidup dalam sajian makanan bukan lagi sekadar insiden memalukan, ini adalah skandal serius yang membuka borok pengelolaan pangan yang diduga penuh kelalaian.
Sorotan tajam datang dari kalangan aktivis, termasuk Hidayatullah, pemuda Aralle, yang menyebut peristiwa ini sebagai bukti nyata bobroknya sistem pengawasan dan rendahnya standar kebersihan di dapur penyedia makanan tersebut. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kegagalan total,” tegasnya.
Makanan seharusnya menjadi sumber kesehatan, bukan ancaman. Namun fakta bahwa ulat bisa muncul di atas piring konsumen menunjukkan ada yang sangat salah, mulai dari penyimpanan bahan baku yang diduga busuk, proses pengolahan yang tak higienis, hingga kontrol kualitas yang nyaris tak berjalan.
Aktivis menilai, kehadiran ulat adalah indikator jelas bahwa bahan makanan telah terkontaminasi dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Ini bukan sekadar ceroboh, ini kelalaian fatal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat luas.
Risikonya bukan main-main. Konsumsi makanan tercemar dapat memicu gangguan pencernaan, keracunan, hingga infeksi serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dalam konteks ini, apa yang terjadi di SPPG Arelle bukan hanya pelanggaran standar, tapi ancaman nyata bagi keselamatan publik.
Lebih jauh, insiden ini dianggap sebagai bentuk kegagalan tanggung jawab manajemen. Bisnis kuliner bukan hanya soal menjual makanan, tetapi menjamin keamanan setiap sajian. Ketika prinsip dasar itu diabaikan, kepercayaan publik hancur, dan konsekuensinya harus ditebus.
Gelombang desakan kini mengarah ke instansi terkait. Aktivis menuntut inspeksi total tanpa kompromi. Jika terbukti melanggar standar kesehatan dan keamanan pangan, maka penutupan, baik sementara maupun permanen, harus segera dilakukan.
“Tidak boleh ada toleransi. Ini menyangkut nyawa,” ujar salah satu aktivis dengan nada geram.
Tak hanya itu, tuntutan sanksi administratif hingga pidana juga menguat. Jika ditemukan unsur kelalaian disengaja atau pembiaran sistematis, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pelaku usaha kuliner: kebersihan bukan formalitas, melainkan kewajiban mutlak. Ketika makanan berubah menjadi ancaman, maka negara wajib hadir, dan publik berhak marah. (ZUL)
PURWOREJO | Redaksi.co – Yayasan Embun Surga Purworejo sukses menggelar Gathering Akbar 2026 yang berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Kegiatan yang digelar pada Sabtu, 2 Mei 2026 mulai pukul 10.00 WIB tersebut bertempat di Coffee Sulthan Purworejo, dengan mengusung tema “Sinergitas Tanpa Batas, Terwujudnya Purworejo Guyub Rukun Bersama Pemerintah, Relawan dan Komunitas”. Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian dan rasa berbagi.
Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen. Di antaranya Ketua Dinas Sosial Kabupaten Purworejo Andang N, perwakilan Bupati Purworejo, Kapolres Purworejo, Dandim 0708/Purworejo, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo. Kehadiran para pimpinan daerah menjadi bukti dukungan penuh pemerintah terhadap gerakan sosial yang digagas yayasan.
Turut meramaikan kegiatan ini pula perwakilan dari berbagai organisasi sosial dan komunitas yang ada di Purworejo. Salah satunya adalah Paguyuban Keluarga Purworejo atau disingkat PAKUREJO yang dihadiri langsung oleh ketuanya, Eko Priyono. Suasana akrab dan penuh kebersamaan terasa menyelimuti seluruh rangkaian acara, sesuai dengan tema yang diusung.
Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Embun Surga Purworejo, Trimaningsih, menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Ia menegaskan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata untuk terus mempererat kerja sama.
“Kami sadar, tidak ada hal besar yang bisa kita capai sendirian. Melalui sinergi tanpa batas antara pemerintah, relawan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat saling melengkapi dan bekerja sama mewujudkan Purworejo yang guyub, rukun dan sejahtera. Semoga pertemuan hari ini menjadi titik awal kerja sama yang semakin erat dan berkelanjutan,” ujar Trimaningsih.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Purworejo Andang N dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif yang dilakukan Yayasan Embun Surga. Menurutnya, keberadaan organisasi sosial menjadi mitra strategis pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan, karena mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Santunan yang diberikan hari ini juga merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang selaras dengan program pemerintah. Kami berharap sinergi yang sudah terjalin ini terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak warga yang membutuhkan,” tegas Andang N.
Ketua Paguyuban Keluarga Purworejo (PAKUREJO) Eko Priyono, juga turut menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan ini. Ia menilai gathering akbar ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi gagasan, pengalaman serta menyamakan langkah dalam memajukan daerah.
“Ini kegiatan yang sangat positif dan patut diapresiasi. Melalui pertemuan seperti ini, kita tidak hanya saling mengenal, tapi juga membangun kekuatan bersama. PAKUREJO siap bergandengan tangan dengan Yayasan Embun Surga dan seluruh elemen yang ada, untuk terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan Purworejo,” ungkap Eko Priyono.
Sebagai puncak acara, dilakukan penyerahan santunan secara simbolis kepada puluhan anak yatim yang hadir. Momen berbagi ini menjadi penutup yang penuh makna, sekaligus menjadi pengingat bahwa nilai kepedulian dan kebersamaan harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman dan kondusif. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan menjadi modal utama untuk mewujudkan visi Purworejo yang harmonis, guyub rukun dan sejahtera bagi seluruh warganya. (Wahid)
PURWAKARTA ( 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞.𝙘𝙤 ) – Pendekatan humanis terus ditunjukkan jajaran Polsek Pasawahan Polres Purwakarta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melalui kegiatan sambang kamtibmas, Bhabinkamtibmas Desa Bungurjaya aktif hadir di tengah masyarakat untuk membangun kedekatan sekaligus memperkuat stabilitas lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bungurjaya, Ridwan Hendrawan, pada Jumat pagi, 1 Mei 2026, sekitar pukul 09.00 WIB, dengan menyambangi warga di wilayah Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.
Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Aipda Ridwan Hendrawan berdialog langsung dengan warga, mendengarkan berbagai aspirasi, serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Kehadiran polisi di tengah masyarakat ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai faktor pendukung terciptanya suasana yang sehat, nyaman, dan aman bagi seluruh warga.
Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukabdi menegaskan bahwa kegiatan sambang merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga kondusifitas wilayah.
“Kami terus mendorong anggota untuk aktif turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah lebih awal. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan sehat,” ujarnya.
Enjang menyebut bahwa kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Polri hadir untuk masyarakat. Dengan kehadiran langsung di tengah warga, kami ingin memastikan situasi tetap aman, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga lingkungan yang bersih, tertib, dan kondusif,” ungkap AKP Enjang Sukandi.
Melalui kegiatan sambang yang rutin dan berkelanjutan, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis di wilayah hukum Polsek Pasawahan. (*/SK)
