Fakfak, Redaksi.co — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di wilayah pesisir Teluk Patipi berlangsung dengan cara yang berbeda. Tidak digelar di dalam gedung atau ruang formal, kegiatan ini justru dilaksanakan di ruang terbuka yang menyatu dengan alam.

Di bawah langit biru Teluk Patipi, masyarakat mengikuti kegiatan lapak baca dan diskusi sebagai wujud nyata semangat literasi. Kegiatan yang berlangsung pada 2 Mei 2026 ini diinisiasi oleh Rumah Baca Siboban Irak Igiamanawas, sebuah komunitas literasi yang bermarkas di ibu kota Distrik Teluk Patipi.

Rumah baca tersebut didirikan oleh Zulkifli Patipi, putra asli Fakfak yang dikenal aktif sebagai kader GMNI dan pegiat literasi yang konsisten menggerakkan minat baca di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Lapak baca yang digelar menghadirkan beragam koleksi buku yang dapat diakses secara bebas. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias membaca, berdiskusi, serta saling berbagi pengetahuan dalam suasana santai namun penuh makna.

Menurut Zulkifli, pemilihan ruang terbuka dilakukan sebagai upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Pendidikan adalah milik semua orang dan bisa dilakukan di mana saja. Melalui ruang terbuka seperti ini, kami ingin menciptakan suasana belajar yang lebih bebas, menyenangkan, dan membumi,” ujar bung Zulkifli.

Selain kegiatan membaca, acara ini juga diisi dengan diskusi ringan yang melibatkan masyarakat setempat. Topik yang dibahas meliputi pentingnya pendidikan, penguatan budaya literasi, serta peran generasi muda dalam membangun daerah.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga. Mereka menilai lapak baca tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Momentum Hardiknas kali ini menjadi pengingat bahwa semangat pendidikan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan seremonial. Di Teluk Patipi, semangat tersebut tumbuh dari kesederhanaan—dari buku-buku yang dibentangkan di tanah, diskusi yang mengalir alami, hingga kepedulian seorang anak daerah terhadap masa depan generasinya.

Melalui inisiatif ini, Zulkifli Patipi bersama Rumah Baca Siboban Irak Igiamanawas menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil—membuka lembar demi lembar buku, di bawah langit yang sama, demi masa depan yang lebih cerah.

Redaksi.co MAMASA : Praktik mencurigakan mencuat di SPBU Mambi. Warga yang mengisi BBM menggunakan jerigen mengaku dipungut biaya tambahan sebesar Rp2.000 dengan dalih “pajak” dan “biaya keamanan”. Dalih tersebut memantik kemarahan publik karena diduga kuat merupakan pungutan liar (pungli) yang berlangsung secara sistematis dan terus berulang.

Sejumlah warga menyebut praktik ini bukan kejadian baru, melainkan sudah menjadi “kebiasaan” yang seolah dilegalkan tanpa dasar hukum yang jelas. Muh. Nabir menegaskan bahwa pungutan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum. Tidak ada pihak swasta maupun pengelola SPBU yang berwenang menarik biaya atas nama pajak tanpa ketentuan resmi negara.

“Ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini penyalahgunaan wewenang yang terang-terangan merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.

Situasi semakin memprihatinkan karena praktik ini berlangsung tanpa penindakan nyata. Ketiadaan langkah hukum memunculkan dugaan serius adanya pembiaran, bahkan indikasi kongkalikong antara pengelola SPBU dengan oknum aparat. Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Secara hukum, praktik tersebut berpotensi melanggar berbagai ketentuan, di antaranya Pasal 23A UUD 1945 terkait pungutan yang harus diatur undang-undang, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum, Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan, hingga Pasal 423 KUHP terkait penyalahgunaan jabatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas juga menegaskan bahwa distribusi BBM wajib mengikuti aturan resmi tanpa pungutan ilegal.

Pungutan Rp2.000 per jerigen dengan alasan yang tidak sah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan melawan hukum yang merugikan rakyat secara langsung. Jika aparat terus memilih diam, maka wajar publik mempertanyakan integritas dan keberpihakan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Masyarakat kini mendesak adanya investigasi terbuka dan transparan terhadap pengelola SPBU Mambi, sekaligus penelusuran dugaan keterlibatan oknum aparat. Praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan tumbuh menjadi sistem yang menindas rakyat kecil.

Negara tidak boleh kalah oleh pungli. Hukum harus berdiri tegak, tanpa kompromi, tanpa pandang bulu. (ZUL)

Aceh.Redakai.co
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturrahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb yang dikenal sebagai Abu Paya Pasi, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, di Masjid Al-Falah, Gampong Namploh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Jumat, 1/5/2026

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut melaksanakan Shalat Jumat berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al-Falah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara umara dan ulama dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dalam suasana penuh kehangatan, silaturrahmi berlangsung dengan dialog yang membahas peran ulama dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama sebagai pilar utama dalam membangun Aceh yang damai, religius, dan berkelanjutan.

“Peran ulama sangat strategis dalam membimbing masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta memperkuat persatuan di tengah kehidupan sosial,” ujar Wakil Gubernur.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan para ulama dalam setiap aspek pembangunan daerah.

Silaturrahmi ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara ulama dan umara, sehingga terbangun sinergi yang kokoh dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju dan sejahtera ****