Redaksi.co MAMASA : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “karpet merah” menuju generasi emas, kini berubah menjadi horor di atas piring. Temuan ulat dalam sajian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Aralle bukan sekadar “insiden dapur“, melainkan tamparan keras yang membongkar bobroknya standar keamanan pangan pemerintah.
Dapur yang seharusnya menjadi tempat meramu masa depan, justru terkesan menjadi inkubator kelalaian. Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa (FPPM) Kabupaten Mamasa langsung bereaksi dalam amarah. Mereka menilai insiden ini adalah bukti nyata bahwa nyawa anak-anak sedang dipertaruhkan di tangan pengelola yang amatir.
“Ini bukan kecelakaan teknis biasa. Ini adalah kejahatan sistemik terhadap kesehatan publik!” tegas Ketua FPPM, Ahyar Anwar, dengan nada yang membakar.
Ahyar tidak menyaring kata-katanya. Ia menyoroti bagaimana sebuah sistem pengawasan bisa sebobrok itu hingga ulat mampu menembus rantai distribusi makanan.
* Standar Kebersihan: Nol besar
* Kontrol Kualitas: Macet total.
* Kompetensi Pengelola: Dipertanyakan secara radikal.
“Kalau urusan perut dan kebersihan saja mereka gagal, buat apa ada SPPG? Ini menyangkut hidup dan mati anak-anak kita,” lanjut Ahyar dengan sorotan tajam.
Bagi FPPM, maaf saja tidak cukup. Mereka menuntut kepala yang harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan mandat rakyat. Berikut adalah 4 Tuntutan Berdarah yang mereka layangkan:
1. EKSEKUSI JABATAN: Copot Kepala SPPG Aralle segera! Kelalaian fatal ini adalah dosa kepemimpinan yang tak termaafkan.
2. AUDIT TOTAL: Bongkar seluruh sistem pengelolaan makanan di SPPG se-Kabupaten Mamasa tanpa kecuali.
3. TELANJANGI DATA: Transparansi penuh. Publik berhak tahu siapa yang lalai dan apa yang akan diperbaiki.
4. PIHAK KETIGA: Libatkan pengawas independen agar standar keamanan bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Skandal ini lebih dari sekadar ulat di sayur; ini adalah tentang runtuhnya kepercayaan. Jika pemerintah lamban merespons, Program MBG yang prestisius ini akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat.
“Kami tidak akan mundur satu inci pun,” tutup Ahyar dengan nada mengingatkan. Jika tuntutan ini diabaikan, FPPM berjanji akan membawa gelombang protes yang lebih besar hingga ke pusat kekuasaan.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Apakah mereka akan memotong rantai kebusukan ini, atau membiarkan kepercayaan publik mati keracunan di tengah janji-janji manis gizi gratis? (ZUL)
