Redaksi.co MAMUJU : Keberadaan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang semakin sering terlihat berkeliaran di sejumlah ruang publik di Kabupaten Mamuju mulai memicu keresahan masyarakat. Situasi ini kini menjadi sorotan tajam PP IPMAPUS SULBAR yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum menimbulkan persoalan yang lebih serius.

Sekretaris Jenderal PP IPMAPUS SULBAR, Ismuliadi, meminta Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak tinggal diam terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, keberadaan sejumlah ODGJ di fasilitas umum, pusat perbelanjaan hingga rumah ibadah telah mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami. Warga merasa takut dan tidak nyaman ketika berada di ruang publik karena ada beberapa ODGJ yang perilakunya tidak terprediksi. Pemerintah harus segera hadir memberikan solusi,” tegas Ismuliadi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, persoalan ODGJ bukan hanya menyangkut ketertiban kota, tetapi juga menyangkut tanggung jawab kemanusiaan negara terhadap warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, ia meminta adanya langkah terpadu antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar penanganan tidak terkesan saling lempar tanggung jawab.

Dalam pernyataannya, PP IPMAPUS SULBAR menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

Mendesak Dinas Sosial Kabupaten Mamuju segera melakukan penertiban secara persuasif terhadap ODGJ yang berkeliaran di jalan protokol dan fasilitas umum.

Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan rumah singgah atau fasilitas rehabilitasi yang layak agar para ODGJ mendapat penanganan medis dan pendampingan yang manusiawi.

Mendorong sinergi lintas sektor antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap ODGJ yang terjaring.

Ismuliadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah benar-benar mengambil tindakan nyata di lapangan.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus dibiarkan. Pemerintah jangan saling lempar tanggung jawab. Ini menyangkut keamanan masyarakat sekaligus martabat para penderita gangguan jiwa agar mereka mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi,” pungkasnya. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM yang semestinya menjadi jalan terang bagi masyarakat miskin di pelosok Kabupaten Mamasa kini justru diterpa dugaan skandal pungutan liar. Di balik program listrik gratis yang dibiayai negara, warga di Kecamatan Mambi mengaku harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi mendapatkan sambungan listrik.

Dugaan praktik pungli itu mencuat setelah sejumlah warga Desa Indobanua dan Desa Pamoseang buka suara terkait pembayaran pemasangan listrik yang seharusnya gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Ironisnya, dugaan pungutan terjadi di wilayah yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), kawasan yang semestinya menjadi prioritas perhatian negara dalam pemerataan energi dan pelayanan publik.

“Kami dijanji bantuan gratis, tapi kenyataannya masih ada pembayaran,” ungkap Rosmawati, warga Dusun Rindingbassi, Desa Pamoseang.

Rosmawati menyebut dari sekitar 40 Kepala Keluarga dengan 30 rumah di wilayahnya, hanya 11 rumah yang memperoleh bantuan gratis pada tahap kedua. Sementara pada tahap pertama, sebagian warga disebut diminta membayar hingga Rp1,8 juta kepada kepala desa demi mendapatkan sambungan listrik.

Di Dusun Rante Lelamun, Desa Pamoseang, kondisi masyarakat bahkan lebih memprihatinkan. Hingga kini sebagian warga belum menikmati aliran listrik PLN meskipun proses pendataan telah dilakukan sejak awal 2025.

Selama bertahun-tahun warga hanya mengandalkan turbin sederhana berkapasitas terbatas yang bahkan hanya mampu menyalakan tiga lampu di setiap rumah.

“PLN datang mendata tanggal 6 Maret 2025. Sudah dua bulan didata, tapi belum ada tindak lanjut,” kata Hajar, warga setempat.

Fakta lain yang membuat masyarakat geram adalah dugaan perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Warga menyebut Desa Pamoseang dan Desa Indobanua dilaporkan telah menikmati layanan listrik sejak 2017–2018. Namun kenyataannya, hingga hari ini masih banyak rumah warga yang belum menikmati listrik PLN secara layak.

Masyarakat juga menilai pihak PLN baru aktif turun ke lapangan setelah persoalan listrik di wilayah tersebut viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Dugaan pungutan paling banyak dikeluhkan warga Desa Indobanua. Sejumlah warga mengaku menyerahkan uang antara Rp1,3 juta hingga Rp2 juta kepada pihak tertentu untuk pemasangan meteran listrik dan instalasi rumah, namun tanpa kuitansi resmi maupun dokumen administrasi yang dapat diverifikasi.

“Kami bayar untuk pemasangan meteran 900 kWh dan instalasi lampu, tapi tidak ada bukti resmi,” ujar Asriadi, warga Dusun Popanga.

Pengakuan serupa datang dari Marding yang mengaku menyerahkan Rp2 juta kepada seseorang bernama Rusli. Warga lain seperti Hasna, Janaria, Nurhayati, dan Sapiya juga mengaku membayar antara Rp1,3 juta hingga Rp2 juta demi memperoleh sambungan listrik.

Yang paling memprihatinkan, dua rumah lansia atas nama Mahmud dan Laida justru tercatat menggunakan kategori listrik non subsidi meski kondisi ekonomi mereka tergolong lemah.

Pada meteran listrik warga juga ditemukan identitas bertuliskan “PT SMART METER INDONESIA”, “UPS Mamuju”, “UPL Mamasa”, “Listrik Bukan Subsidi”, dan “PT Melocinda”.

Aktivis IPMAPUS, Muhammad Imran Abbas, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal serius dugaan penyimpangan program bantuan negara di sektor ketenagalistrikan.

“Program BPBL adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Jika benar ada pungutan hingga jutaan rupiah tanpa transparansi dan tanpa bukti administrasi resmi, maka ini harus diusut secara terbuka. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya.

Ia menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen dan bukti transaksi pembayaran masyarakat yang diduga berkaitan dengan pemasangan listrik di Desa Indobanua dan Desa Pamoseang.

“Dokumen dan bukti transaksi pembayaran masyarakat kami miliki. Ini akan menjadi bagian penting untuk membuka secara terang bagaimana mekanisme pembayaran yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Dalam mekanisme resmi PLN, seluruh pembayaran pemasangan listrik seharusnya dilakukan melalui sistem resmi dan tercatat secara digital melalui PLN Mobile, bank, kantor pos, maupun kanal pembayaran resmi lainnya. Setiap transaksi wajib menghasilkan nomor registrasi pelanggan dan bukti pembayaran resmi.

Sementara dalam Program BPBL, seluruh biaya penyambungan listrik, instalasi rumah, Sertifikat Laik Operasi (SLO), hingga token perdana sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui APBN sehingga masyarakat penerima bantuan tidak dibebankan biaya apa pun.

Karena itu, dugaan pembayaran tunai kepada oknum tertentu tanpa kuitansi resmi dan di luar mekanisme resmi PLN dinilai berpotensi melanggar prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.

Program BPBL sendiri merupakan program bantuan pemerintah melalui Kementerian ESDM bagi rumah tangga tidak mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik.

Selain itu, dugaan pungutan liar dalam program bantuan pemerintah juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, hingga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum, Ombudsman, Inspektorat, hingga pemerintah pusat untuk membongkar dugaan penyimpangan tersebut. Sebab bagi warga pelosok Mamasa, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan bukti kehadiran negara yang selama ini mereka tunggu. (ZUL)

Fakfak, Redaksi.co — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Misi Katolik Maghi yang digelar di Gewerpe, Jumat (8/5/2026), dalam rangka mendukung perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua serta syukuran satu tahun episkopal Uskup Timika tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Papua Barat itu juga menyerahkan bantuan sebesar Rp20 juta sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat tersebut.

Dalam sambutannya, Filep menilai kegiatan adat dan keagamaan tersebut memiliki nilai positif yang sangat besar bagi masyarakat Papua, terutama dalam menjaga warisan budaya, adat, dan nilai spiritual yang diwariskan para leluhur.

“Acara adat ini dalam rangka perayaan Misi Katolik yang ke-132 ini, bagi saya nilainya sangat positif sekali.

Ia mengatakan, masyarakat Papua harus terus mengembangkan kreativitas, akal budi, dan karunia yang telah diberikan Tuhan untuk membangun kehidupan sosial dan budaya yang lebih baik.

“Daripada kita tiap hari antre proposal terus, lebih baik Tuhan sudah kasih kita akal dan karunia. Yang harusnya kita gunakan akal budi itu untuk memperoleh sumber demi memuliakan Tuhan,” katanya.

Ia turut menyampaikan ucapan selamat atas perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua dan syukuran satu tahun episkopal Uskup Timika tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Filep mengaku kehadirannya pada kegiatan tersebut juga sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan masyarakat Papua Barat yang telah memilih dirinya sebagai wakil rakyat di pusat.

“Yang saya kasihi, saya Filip, telah dipercayakan oleh masyarakat Papua Barat mewakili sebagai wakil rakyat di pusat. Hari ini saya sebagai ungkapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hikmat dan berkat yang berkelimpahan,” tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya tersebut, Filep menyerahkan sedekah perpuluhan sekaligus bantuan sebesar Rp20 juta untuk membantu pelaksanaan kegiatan Misi Katolik Maghi dalam rangka perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua dan syukuran satu tahun episkopal Uskup Timika.

“Sebagai anak Tuhan, kewajiban saya juga untuk terus membantu, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu izinkan saya menyerahkan sedekah perpuluhan saya kepada Bapak-Ibu dalam rangka melaksanakan momen bersejarah di Tanah Papua terkait dengan Misi Katolik dan perayaan HUT ke-132 tahun. Semoga berkat Tuhan ini dapat berfungsi dan menunjang kegiatan tersebut,” pungkasnya

Fakfak, Redaksi.co – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, menyoroti masih minimnya partisipasi kelembagaan adat dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat. Hal itu disampaikannya saat melakukan reses di Dewan Adat Mbaham Matta, Rabu (7/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Filep menegaskan bahwa secara konstitusi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan yang bersifat khusus, termasuk kelembagaan adat. Karena itu, menurutnya, lembaga adat memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Otsus di Tanah Papua.

“Yang jadi masalah adalah sejauh mana peran atau partisipasi kelembagaan adat ini dalam pembangunan. Jangan sampai diabaikan, karena yang punya hak Otonomi Khusus itu adalah kelembagaan adat dan masyarakat adat,” ujarnya.

Ia menilai, apabila kelembagaan adat diabaikan, maka pelaksanaan Undang-Undang Otsus belum berjalan secara utuh sesuai amanat regulasi.

Filep mengaku telah menerima berbagai aspirasi masyarakat adat terkait implementasi Otsus. Ia menyebut, pada tanggal 13 mendatang dirinya dijadwalkan bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan persoalan tersebut.

“Kalau di daerah sulit implementasi, maka kita minta Kementerian Polhukam dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan intervensi supaya implementasi Otsus dan partisipasi adat benar-benar berjalan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Filep juga menyoroti implementasi alokasi 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dalam Undang-Undang Otsus diperuntukkan bagi kelembagaan adat. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan hak yang melekat bagi Dewan Adat dan lembaga adat lainnya di Papua Barat.

Namun, ia menyebut hingga saat ini lembaga adat belum merasakan manfaat dari alokasi tersebut.

“Kalau tidak ada, uang itu dikemanakan? Kalau tidak didistribusikan bagi kelembagaan adat, maka harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut akan dibahas bersama Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri agar dilakukan peninjauan kembali terhadap mekanisme distribusi dana tersebut.

Bahkan, Filep mengusulkan agar pemerintah pusat dapat menyalurkan langsung dana 10 persen DBH Migas kepada lembaga adat tanpa melalui birokrasi pemerintah daerah.

“Kalau memang lewat pemerintah daerah sulit didistribusikan, kenapa tidak kementerian langsung ambil alih dan distribusi langsung ke kelembagaan adat. Supaya jangan ada birokrasi yang banyak, karena kelembagaan adat ini membutuhkan dan perannya sangat penting,” ujarnya.

Filep juga menegaskan bahwa dirinya terlibat langsung dalam proses perumusan Undang-Undang Otsus, sehingga memahami secara jelas substansi pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk alokasi 10 persen DBH Migas.

Menurutnya, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh lembaga adat di Papua Barat, bukan hanya di Fakfak.

Ia berharap masyarakat adat tidak diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah.

“Saya mau lembaga adat ini menjadi mitra strategis pemerintah, sehingga apapun program perencanaan di daerah, lembaga adat, MRP, dan DPR Otsus harus terlibat aktif dalam penyusunan program-program daerah,” pungkasnya.