Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Daerah Persiapan Ikatan Wartawan Online (PD-P IWO) Kabupaten Nagan Raya dijadwalkan resmi terbentuk pada Juni 2026 mendatang. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi para jurnalis agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme, Kode Etik Jurnalistik, serta kaidah penulisan berita di media daring.

Pemegang mandat pembentukan PD IWO Nagan Raya, Muhammad Hasannuddin, mengatakan bahwa organisasi ini dibentuk untuk menjaga marwah dan kehormatan profesi wartawan di tengah pesatnya perkembangan media digital.

“Seluruh jurnalis yang tergabung dalam IWO wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi fakta secara cermat, serta tidak menjadi alat kepentingan kelompok maupun pihak tertentu,” ujar Hasannuddin, Jumat 8/5/2026

Ia menjelaskan, setelah resmi terbentuk nantinya, PD IWO Nagan Raya akan menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya pelatihan penulisan berita, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW), hingga pendampingan hukum bagi anggota.

Menurutnya, integritas jurnalis menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Pers memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi. Jika jurnalis tidak menjaga integritas dan profesionalisme, maka masyarakat yang akan dirugikan akibat informasi yang tidak akurat,” tegasnya.

Rencananya, pelantikan kepengurusan PD IWO Nagan Raya akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pengurus Wilayah IWO Aceh di Banda Aceh. Kepengurusan tersebut akan melibatkan wartawan dari berbagai media daring lokal maupun nasional yang aktif melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah IWO Aceh, Charan Manggeng, menyambut baik rencana pembentukan pengurus daerah tersebut. Ia berharap seluruh anggota IWO dapat terus mengedepankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

“Pemberitaan harus akurat, berimbang, dan tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi. Prinsip ini wajib menjadi pegangan setiap jurnalis,” katanya.

Dengan terbentuknya PD IWO Nagan Raya, diharapkan kualitas pemberitaan di daerah itu semakin meningkat serta mampu menciptakan ekosistem pers yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab,****

Redaksi.co MAMUJU : Tabir gelap pelayanan listrik di pelosok Kabupaten Mamasa mulai tersibak. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli (AMMP) Sulawesi Barat menabuh genderang perlawanan terhadap dugaan maladministrasi, pungutan liar (pungli), hingga indikasi laporan fiktif yang menyeret nama oknum di lingkup PT PLN (Persero).

Ledakan polemik ini bermula dari hasil investigasi lapangan JOL Mamasa sepanjang April–Mei 2026 yang menemukan kondisi memprihatinkan di Desa Pamoseang dan Desa Indobanua. Di tengah gaung program pemerataan energi nasional, sebagian warga di dua desa itu justru masih hidup dalam gelap dan bertahan menggunakan turbin rakitan seadanya.

Fakta paling menyentak ditemukan di Dusun Sambaho, Desa Pamoseang. Sejumlah fasilitas umum seperti Sekolah Dasar, TK hingga masjid disebut belum pernah menikmati aliran listrik PLN.

Warga selama bertahun-tahun hanya mengandalkan pelita minyak tanah dan aki motor untuk penerangan malam hari. Ironisnya, tiang listrik dilaporkan sudah berdiri sejak 2017, namun hingga kini belum mampu menghadirkan cahaya bagi masyarakat.

Tiang-tiang itu kini disebut warga hanya menjadi “monumen besi” yang membisu di tengah gelapnya kampung.

AMMP mempertanyakan ke mana arah anggaran dan bagaimana laporan progres proyek elektrifikasi desa tersebut selama hampir delapan tahun terakhir.

Tak hanya soal listrik yang tak kunjung menyala, investigasi juga mengungkap dugaan pungutan liar pada program listrik subsidi untuk masyarakat kurang mampu.

AMMP mengaku menemukan indikasi penarikan biaya pemasangan listrik sebesar Rp1,3 juta hingga Rp2 juta per kepala keluarga tanpa bukti resmi maupun mekanisme pembayaran sah dari PLN.

“Kami menemukan dugaan transaksi gelap. Warga membayar tanpa bukti resmi dan di luar prosedur. Ini sangat mencederai hak rakyat kecil,” tegas Koordinator AMMP Sulbar, Hasbi Assiddiq, Jumat (8/5/2026).

Menurut AMMP, praktik semacam itu tidak hanya melanggar aturan pelayanan publik, tetapi juga memperparah penderitaan warga desa yang selama ini berharap listrik menjadi pintu kemajuan ekonomi dan pendidikan.

Kemarahan mahasiswa dan masyarakat semakin memuncak setelah aksi demonstrasi AMMP pada Rabu (6/5/2026) disebut tidak mendapat respons serius dari pihak PLN.

AMMP menilai PLN UP3 Mamuju dan UP2K Sulbar memilih bungkam di tengah tuntutan transparansi publik.

Hasbi menegaskan pihaknya akan kembali mendatangi kantor PLN pada Senin (11/5/2026) untuk menuntut audiensi terbuka.

“Hari Senin kami datang lagi. Kami menuntut penjelasan transparan. Jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran hukum atau laporan fiktif terkait penyalaan listrik desa, kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, AMMP Sulbar menyampaikan empat tuntutan utama kepada PLN:

– Klarifikasi total terkait belum beroperasinya jaringan listrik di Desa Pamoseang dan Desa Indobanua meski infrastruktur disebut telah tersedia sejak 2017.

– Audit investigatif terhadap dugaan pungutan liar pemasangan listrik subsidi.

– Evaluasi dan pencopotan oknum yang diduga membuat laporan fiktif terkait progres elektrifikasi desa.

– Percepatan penyalaan listrik di fasilitas umum Dusun Sambaho tanpa hambatan birokrasi.

Kini publik menanti langkah PLN. Apakah perusahaan listrik negara itu akan membuka diri dan menjawab tudingan yang mengemuka, atau tetap memilih diam sementara warga di pelosok Mamasa terus hidup dalam kegelapan. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menggegerkan publik setelah menyatakan akan melaporkan PT PLN (Persero) UP3 Mamuju dan UP2K Sulawesi Barat ke kepolisian dan kejaksaan terkait dugaan maladministrasi pelayanan listrik serta indikasi pelanggaran hukum dalam program elektrifikasi desa di Kabupaten Mamasa.

Ketua Central Commite JOL, Muh Ikbal, menegaskan pihaknya segera membawa temuan investigasi tersebut ke Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan PT PLN Persero UP3 Mamuju dan UP2K Sulbar ke Polda Sulbar dan Kejati Sulbar agar dilakukan penyelidikan menyeluruh,” tegas Ikbal, Jumat (8/5/2026).

JOL menyoroti pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara gratis. Program tersebut mencakup pemasangan sambungan rumah, instalasi listrik, Sertifikat Laik Operasi (SLO), hingga token listrik awal tanpa biaya.

Dalam investigasi di Desa Pamoseang dan Desa Indobanua, wilayah kategori 3T di Kabupaten Mamasa, warga justru mengaku diminta membayar antara Rp1,3 juta hingga Rp2 juta untuk pemasangan listrik subsidi 900 KWH.

Di Kampung Tombang, Desa Pamoseang, warga mengaku membayar Rp1,8 juta untuk meteran dan instalasi listrik. Pengakuan serupa juga ditemukan di Kampung Saluang, Dusun Galung, Dusun Palado, hingga Dusun Popanga di Desa Indobanua.

Ironisnya, sebagian pembayaran disebut dilakukan tanpa kuitansi resmi maupun mekanisme pembayaran resmi PLN.

Investigasi JOL bermula dari laporan warga Dusun Sambaho, Desa Pamoseang, pada 16 April 2026. Warga mengaku belum menikmati listrik PLN sejak 1993 dan hanya mengandalkan turbin swadaya masyarakat selama puluhan tahun.

Turbin sederhana berkapasitas sekitar 10 ribu KWH itu disebut hanya mampu menyalakan empat lampu per rumah. Bahkan beberapa kali rusak akibat longsor dan tanggul jebol.

Warga mengaku selama bertahun-tahun hidup menggunakan pelita minyak tanah dan aki motor untuk penerangan.

Tak hanya rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah dasar, taman kanak-kanak, hingga masjid di kawasan Sambaho juga disebut belum menikmati listrik negara.

JOL juga menemukan dugaan lebih serius terkait proyek listrik desa di Pamoseang dan Indobanua.

Meski tiang listrik disebut telah dipasang sejak 2017–2018, aliran listrik baru benar-benar menyala pada awal 2025.

Padahal, berdasarkan keterangan Pamoseang Institute, pada 2018–2019 sempat muncul laporan bahwa listrik telah menyala di dua desa tersebut.

“Fakta lapangan menunjukkan masyarakat masih hidup tanpa listrik negara hingga bertahun-tahun kemudian,” ungkap Ikbal.

JOL menduga terdapat laporan fiktif serta proyek mangkrak sebelum akhirnya dilakukan advokasi ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat pada 2023–2024.

Selain dugaan maladministrasi, JOL menilai terdapat potensi pelanggaran hukum serius dalam pelaksanaan program bantuan listrik tersebut.

Dugaan pelanggaran itu mencakup:

* Ketidaktransparanan pungutan biaya pemasangan listrik subsidi,

* Dugaan penyalahgunaan program bantuan pemerintah,

* Dugaan penyampaian laporan yang tidak sesuai kondisi lapangan.

JOL menyebut praktik tersebut berpotensi melanggar:

– Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

– Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

hingga ketentuan tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian masyarakat.

Sebelum melapor ke aparat penegak hukum, JOL diketahui lebih dulu mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk meminta pemeriksaan dugaan maladministrasi pelayanan publik oleh PLN UP3 Mamuju dan UP2K Sulawesi Barat. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara bagi rakyat miskin, kini diterpa badai dugaan pungutan liar yang memantik kemarahan publik. Program yang digadang-gadang “gratis” itu justru dituding berubah menjadi ladang permainan oknum, setelah muncul pengakuan warga yang mengaku dipaksa membayar hingga Rp2 juta demi mendapatkan sambungan listrik.

Gelombang protes keras pun datang dari kalangan aktivis pemuda. Tokoh pemuda PUS, Alimustakim, melontarkan kritik tajam kepada pihak PLN yang dinilai tidak cukup hanya mengeluarkan klarifikasi normatif tanpa pembuktian nyata di lapangan.

“Klarifikasi itu murah! Jangan cuma sibuk bikin rilis lalu merasa masalah selesai. Kalau memang PLN bersih dan isu pungutan Rp2 juta itu dianggap hoaks, buktikan secara terbuka. Kami tantang PLN menandatangani Pakta Integritas di depan publik!” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurut Alimustakim, munculnya keluhan warga bukan sesuatu yang bisa dianggap angin lalu. Ia menilai dugaan pungli dalam program BPBL adalah alarm serius yang mengindikasikan adanya praktik kotor dalam distribusi bantuan pemerintah.

“Api tidak mungkin muncul tanpa asap. Kalau warga sampai menjerit karena merasa diperas, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jangan sampai program subsidi untuk rakyat kecil justru dijadikan bancakan oleh mafia energi,” katanya.

Ia mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan tanpa kompromi terhadap seluruh proses penyaluran BPBL. Mulai dari audit lapangan terhadap sambungan listrik yang dianggap bermasalah, hingga penindakan keras terhadap pihak-pihak yang diduga bermain di balik program tersebut.

“Kalau ada oknum, baik dari pihak ketiga maupun internal, sikat habis. Jangan ada perlindungan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal moral dan integritas perusahaan negara,” sambungnya.

Alimustakim juga mengingatkan bahwa rakyat kecil adalah kelompok yang paling menderita jika praktik pungli benar terjadi. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, warga miskin justru diduga dipalak demi mendapatkan hak yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma oleh negara.

“Jangan biarkan rakyat kecil sudah jatuh tertimpa tangga. Programnya gratis di atas kertas, tapi di bawah rakyat diperas jutaan rupiah. Ini penghinaan terhadap semangat bantuan sosial pemerintah,” tutupnya.

Kini sorotan publik tertuju kepada PLN. Apakah perusahaan listrik negara itu akan membuktikan integritasnya lewat tindakan nyata dan transparansi penuh, atau justru membiarkan dugaan skandal ini menguap tanpa ujung sementara jeritan rakyat terus terdengar? (ZUL)