Redaksi.co MAMASA : Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara bagi rakyat miskin, kini diterpa badai dugaan pungutan liar yang memantik kemarahan publik. Program yang digadang-gadang “gratis” itu justru dituding berubah menjadi ladang permainan oknum, setelah muncul pengakuan warga yang mengaku dipaksa membayar hingga Rp2 juta demi mendapatkan sambungan listrik.
Gelombang protes keras pun datang dari kalangan aktivis pemuda. Tokoh pemuda PUS, Alimustakim, melontarkan kritik tajam kepada pihak PLN yang dinilai tidak cukup hanya mengeluarkan klarifikasi normatif tanpa pembuktian nyata di lapangan.
“Klarifikasi itu murah! Jangan cuma sibuk bikin rilis lalu merasa masalah selesai. Kalau memang PLN bersih dan isu pungutan Rp2 juta itu dianggap hoaks, buktikan secara terbuka. Kami tantang PLN menandatangani Pakta Integritas di depan publik!” tegasnya dengan nada tinggi.
Menurut Alimustakim, munculnya keluhan warga bukan sesuatu yang bisa dianggap angin lalu. Ia menilai dugaan pungli dalam program BPBL adalah alarm serius yang mengindikasikan adanya praktik kotor dalam distribusi bantuan pemerintah.
“Api tidak mungkin muncul tanpa asap. Kalau warga sampai menjerit karena merasa diperas, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jangan sampai program subsidi untuk rakyat kecil justru dijadikan bancakan oleh mafia energi,” katanya.
Ia mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan tanpa kompromi terhadap seluruh proses penyaluran BPBL. Mulai dari audit lapangan terhadap sambungan listrik yang dianggap bermasalah, hingga penindakan keras terhadap pihak-pihak yang diduga bermain di balik program tersebut.
“Kalau ada oknum, baik dari pihak ketiga maupun internal, sikat habis. Jangan ada perlindungan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal moral dan integritas perusahaan negara,” sambungnya.
Alimustakim juga mengingatkan bahwa rakyat kecil adalah kelompok yang paling menderita jika praktik pungli benar terjadi. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, warga miskin justru diduga dipalak demi mendapatkan hak yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma oleh negara.
“Jangan biarkan rakyat kecil sudah jatuh tertimpa tangga. Programnya gratis di atas kertas, tapi di bawah rakyat diperas jutaan rupiah. Ini penghinaan terhadap semangat bantuan sosial pemerintah,” tutupnya.
Kini sorotan publik tertuju kepada PLN. Apakah perusahaan listrik negara itu akan membuktikan integritasnya lewat tindakan nyata dan transparansi penuh, atau justru membiarkan dugaan skandal ini menguap tanpa ujung sementara jeritan rakyat terus terdengar? (ZUL)
