Jakarta, Redaksi.Co – Industri perunggasan Nasional memasuki fase penentuan arah baru. Pemerintah mulai menyiapkan langkah besar untuk membangun ulang tata niaga ayam Nasional melalui skema hilirisasi terintegrasi yang digadang-gadang menjadi proyek.
penyelamatan peternak rakyat terbesar dalam satu dekade terakhir, isu tersebut mengemukan dalam seminar strategis yang berlangsung di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah, BUMN pangan, lembaga investasi, Asosiasi Peternak, hingga pelaku industri itu menjadi panggung konsolidasi menghadapi krisis berkepanjangan sektor perunggasan.
Sorotan utama tertuju pada rencana investasi jumbo senilai Rp20 triliun yang disiapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) dan antara bersama Kementerian Pertanian untuk membangun ekosistem peternakan ayam Nasional dari hulu hingga hilir.
Skema tersebut diproyeksikan tidak hanya memperkuat produksi, tetapi juga memutus ketergantungan peternak kecil terhadap tengkulak dan permainan harga pasar yang selama ini dinilai lebih menguntungkan korporasi besar.
Dalam forum itu, wacana pengambilalihan kembali impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) oleh BUMN juga menjadi perhatian serius. Kebijakan tersebut disebut tengah dikaji pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga pakan ternak yang selama ini menjadi beban utama biaya produksi peternak mandiri.
Pelaku usaha menilai pengendalian impor bahan baku pakan oleh negara dapat menjadi instrumen penting untuk meredam gejolak harga global sekaligus menciptakan distribusi yang lebih merata.
Penyelenggara kegiatan, Alvino, menegaskan bahwa persoalan utama peternak saat ini bukan hanya produksi, melainkan lemahnya sistem pascapanen nasional.
Menurutnya, peternak rakyat selama ini dipaksa menjual ayam hidup dengan harga yang sangat fluktuatif karena minimnya fasilitas penyimpanan dan pemrosesan.
“Hilirisasi menjadi jalan keluar agar hasil ternak rakyat dapat diserap secara stabil dan memiliki nilai tambah,” ujarnya dalam forum seminar.
Ia menilai dana investasi pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani seperti ayam dan telur.
Dalam diskusi yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu, berbagai asosiasi peternak mengungkap kondisi riil di lapangan yang semakin berat akibat anjloknya harga ayam hidup dan telur dalam beberapa periode terakhir.
Peternak rakyat disebut berada dalam posisi paling rentan karena harus menghadapi kenaikan biaya pakan, lemahnya akses distribusi, serta ketimpangan kekuatan pasar dengan perusahaan integrator besar.
Karena itu, keberadaan BUMN pangan dinilai harus diperkuat sebagai penyangga harga nasional melalui skema penyerapan hasil ternak secara berkelanjutan.
Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan, mulai dari kesepakatan nasional penyerapan hasil ternak rakyat oleh BUMN pangan, penyusunan skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage di sentra peternakan, hingga perumusan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir dalam sesi lanjutan seminar, di antaranya perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BUMN pangan, Danantara, hingga unsur pemerintah daerah dan asosiasi industri.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap industri perunggasan nasional tidak lagi hanya bertumpu pada mekanisme pasar bebas, melainkan memiliki sistem perlindungan yang mampu menjadikan peternak rakyat sebagai kekuatan utama ketahanan pangan Indonesia.
