Redaksi.co MAMUJU : Di balik gemerlap tren global “transisi energi” dan ambisi memburu Logam Tanah Jarang (Rare Earth Elements), sebuah perlawanan sengit justru sedang membara di jantung Sulawesi Barat. Rencana eksploitasi yang digadang-gadang menjadi masa depan industri hijau kini membentur dinding tebal penolakan dari rahimnya sendiri: putra daerah Desa Botteng.

Rafiil, Bendahara Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulbar, mendadak jadi sorotan setelah melontarkan provokasi publik yang menelanjangi proyek ambisius di wilayah Botteng dan Takandeang. Proyek ini dituding bukan membawa kesejahteraan, melainkan drama kehancuran yang mempertaruhkan masa depan ruang hidup masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang menghentak pada Jumat (15/5/2026), aktivis muda asal Botteng ini menegaskan rasa muaknya terhadap syahwat industri global yang ingin menumbalkan tanah kelahirannya.

“Transisi energi tidak boleh menjadi alasan untuk memindahkan beban kerusakan lingkungan ke daerah kami. Pemuda Botteng menolak dijadikan korban rantai pasok global!” gertak Rafiil tanpa kompromi.

Logam tanah jarang boleh jadi primadona baru dunia teknologi, namun IPMAPUS Sulbar menguliti sisi gelap di balik proses ekstraksinya. Kalkulasi dampak lingkungan yang mereka beberkan mengerikan, sebuah skenario ekosida yang mengintai Mamuju.

1. Sabuk Hijau yang Terancam Botak: Deforestasi massal yang siap melahap hutan-hutan asri.

2. Hantu Asam Sulfat: Ancaman krisis air bersih akut akibat potensi rembesan bahan kimia berisiko tinggi yang digunakan untuk memurnikan logam.

3. Bom Waktu Kesehatan: Bahaya laten paparan limbah industri yang mengintai warga lingkar tambang.

Secara hukum, romansa investasi ini dinilai cacat moral. IPMAPUS menegaskan ada pembangkangan konstitusi yang nyata, menabrak Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan sehat, sekaligus mengangkangi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seksi, ambisius, tapi sekaligus ugal-ugalan. Data Kementerian ESDM yang diolah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membongkar angka yang mencengangkan, lebih dari 20 ribu hektare lahan di Mamuju masuk dalam plot pengembangan proyek ini. Wilayah Botteng dan Takandeang kini tengah dibidik untuk dijadikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Bagi warga lokal, ini bukan sekadar angka di atas kertas korporasi, melainkan rencana perampasan ruang hidup yang terstruktur.

“Masyarakat lahir, besar, dan hidup di Botteng. Tidak ada alasan bagi negara untuk mengorbankan kampung kami demi proyek yang tidak kami setujui,” cetus Rafiil.

Melihat situasi yang kian kritis dan seksi untuk memicu eskalasi massa, IPMAPUS Sulbar melayangkan tiga tuntutan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah:

* Hentikan Total: Cabut seluruh proses perizinan dan rencana pengembangan tambang tanah jarang di Botteng dan Takandeang.

* Dialog Adil (Bukan Formalitas): Buka ruang negosiasi yang transparan dan sejajar dengan masyarakat terdampak, hentikan drama sosialisasi sepihak.

* Prinsip Kehati-hatian: Gunakan akal sehat dan precautionary principle sebelum mengetuk palu kebijakan yang berpotensi fatal.

IPMAPUS Sulbar memastikan mereka tidak akan mundur selangkah pun. Bersama warga Botteng dan koalisi masyarakat sipil, mereka siap mengonsolidasikan kekuatan di jalanan untuk mengawal isu ini hingga ada jaminan mutlak atas hak tanah mereka.

Penolakan dari pemuda Botteng ini bukan sekadar protes biasa; ini adalah alarm keras bagi para pemangku kebijakan bahwa kilau logam tanah jarang di Mamuju kini sedang dibayangi oleh amarah rakyat yang menolak ditumbalkan. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Aroma kongkalikong dan syahwat eksploitasi raksasa pertambangan di Sulawesi Barat mulai tercium menyengat. Rencana pengelolaan Tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju kini bergeser menjadi bola panas yang siap meledak kapan saja.

Secara mengejutkan, gerakan mahasiswa melalui Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju langsung mengambil posisi “perang” frontal melawan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mereka mencium gelagat tidak beres di balik kemesraan Pemprov dengan para cukong industri.

Ketegangan ini memuncak pasca pertemuan rahasia berkedok dinas antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Badan Industri Mineral (BIM) dan PT Perminas pada Kamis, 14 Mei 2026. Pertemuan tersebut diduga kuat menjadi pintu masuk untuk mengeksploitasi “harta karun” LTJ bumi Sulbar.

“Persoalan Tambang LTJ ini, kami dari PMII memperingati Pemprov agar hati-hati dalam mengambil keputusan. Sebab, hal ini menyangkut ruang hidup masyarakat banyak!” gertak Sekretaris PC PMII Mamuju, Ikbal Lestari, dengan nada tinggi, Jumat (15/05/2026).

Bukan tanpa alasan PMII meradang. Nilai investasi seksi dari komoditas super langka (LTJ) ini diduga membuat pemerintah buta. Bayangkan saja, lebih dari 27 ribu hektare lahan subur yang menjadi ruang hidup rakyat kini masuk dalam radar bidikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Berikut adalah 5 Blok “Harta Karun” yang siap dikavling dan dieksploitasi besar-besaran:

Nama Blok Pertambangan Luas Lahan (Hektare) Wilayah Terdampak.

* Blok Bebanga – Ampallas 8.712 Ha Pemukiman & Lahan Rakyat

* Blok Tapalang – Botteng – Pangasaan – Ahu 7.813 Ha Ruang Hidup Masyarakat

* Blok Hulu Mamuju 4.087 Ha Kawasan Penyangga

* Blok Tapalang – Rantedoda – Taan 4.010 Ha Hak Ulayat/Masyarakat

* Blok Mamuju 2.670 Ha Pusat Sektor Strategis

“Sekitar 27 ribu hektare tanah rakyat masuk usulan WIUP. Seharusnya pemerintah daerah mengutamakan dialog dengan masyarakat dulu, bukan malah langsung kasak-kusuk ke pusat! Ini terkesan terburu-buru dan mengangkangi hak rakyat,” semprot Ikbal.

​Menghisap Kekayaan, Menyisakan Konflik PMII menilai langkah Pemprov Sulbar yang membuka ruang negosiasi dengan pihak korporasi sebelum mengetuk pintu rumah warga adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik. Langkah instan ini dinilai seksi bagi kantong investor, namun menjadi bom waktu konflik sosial bagi warga lokal.

​“Sejarah kelam pertambangan di Indonesia membuktikan, konflik sosial pecah karena rakyat selalu dijadikan opsi terakhir dalam kebijakan. Pemerintah jangan pura-pura buta!” cetus Ikbal memperingatkan.

​Skandal ini semakin seksi dan mencurigakan karena berjalan beriringan dengan mandeknya pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat (2015–2034).

​PMII mencium adanya indikasi revisi RTRW ini sengaja “didesain” di ruang gelap demi memuluskan legalitas eksploitasi tambang LTJ tersebut.
​PMII Mamuju mengeluarkan ultimatum keras: Buka draf RTRW ke publik, atau hadapi perlawanan massa!

​“Kami menegaskan agar revisi RTRW Sulawesi Barat dibahas secara terbuka. Libatkan tokoh adat, pemuda, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Jangan dibahas sembunyi-sembunyi seperti pencuri di malam hari!” tegas Ikbal menutup pernyataannya.

​Kini, bola panas ada di tangan Gubernur Sulbar. Apakah ia akan memilih menjadi pelayan rakyat, atau justru tunduk pada syahwat oligarki pertambangan? Publik Mamuju kini menuntut pembuktian. (ZUL)