Redaksi.co MAMUJU : Rencana raksasa BUMN PT Perminas untuk mengeruk Logam Tanah Jarang (LTJ) di bumi Mamuju mendadak dihantam ombak perlawanan sengit. Alih-alih disambut karpet merah, proyek bernilai strategis ini justru ditantang keras oleh aktivis lingkungan lokal yang mencium aroma petaka ekologis di balik gemerlap investasi.

Kahfi, pentolan aktivis lingkungan Mamuju, secara terbuka memasang badan menolak mentah-mentah syahwat hilirisasi komoditas yang kerap dijuluki “emas baru” dunia teknologi tersebut. Dengan nada tinggi, Kahfi memperingatkan pemerintah agar tidak menutup mata demi memburu keuntungan materi.

“Jangan berlindung di balik mantra palsu lowongan kerja dan dongeng peningkatan ekonomi! Dampak kehancuran lingkungan hidup harus jadi harga mati yang tidak bisa ditawar,” tegas Kahfi dengan nada berapi-api, Jumat (15/5/2026).

Logam Tanah Jarang memang menjadi “gadis seksi” yang diperebutkan industri global saat ini, komoditas super langka yang menjadi motor utama teknologi masa depan, mulai dari smartphone, baterai kendaraan listrik, hingga alutsista militer. Namun, di balik kilaunya yang menggoda, Kahfi membeberkan sisi gelap yang mengerikan.

Pertambangan LTJ dinilai sebagai bom waktu yang siap meledak dan menyisakan kehancuran absolut bagi warga Mamuju. Ekosistem yang rusak, hancurnya sumber air bersih, hingga kontaminasi tanah oleh logam berat yang beracun, kini membayangi masa depan Sulawesi Barat.

Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah risiko jangka panjang yang tak bisa disembunyikan, ancaman radiasi.

Proses pemisahan Logam Tanah Jarang secara alami hampir selalu mengekskavasi material radioaktif seperti uranium dan torium. Kahfi mengingatkan bahwa bekas lubang tambang LTJ bakal menjadi warisan beracun yang mustahil dipulihkan, meninggalkan residu radioaktif yang siap mengintai kesehatan generasi mendatang dengan ancaman kanker dan mutasi genetik.

Tak ingin Mamuju berakhir menjadi kota hantu yang sekarat, Kahfi melayangkan tuntutan keras dan mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dan manajemen PT Perminas.

Ada tiga tuntutan radikal yang dilemparkan ke meja kekuasaan:

1. Gedor Rem Darurat: Hentikan dan bekukan sementara seluruh proses perizinan proyek LTJ sekarang juga.

2. Telanjangi Data: Buka dialog publik yang transparan, jangan ada kongkalikong di ruang gelap.

3. Audit Independen: Lakukan kajian lingkungan total oleh lembaga independen sebelum sejengkal tanah pun dikeruk.

Publik kini menunggu: Apakah Pemprov Sulbar dan PT Perminas akan tetap nekat melanjutkan proyek ‘seksi‘ bernilai triliunan ini demi syahwat bisnis, atau mendengarkan jeritan alam yang disuarakan para aktivis? Pertarungan panas antara kapitalisme hijau dan keselamatan nyawa baru saja dimulai. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang penolakan terhadap rencana pengelolaan Tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju kian memanas. Aktivis PMII Rayon Ekonomi Komisariat IKBS Fatimah Mamuju, Fergiawan Rai Zacky, melontarkan kritik keras terhadap langkah PT PERMINAS bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang disebut telah menyetujui kelanjutan proses industri tambang LTJ di daerah tersebut.

Menurut Fergiawan, narasi “tata kelola tambang berpihak kepada rakyat” yang digaungkan pemerintah dan pihak perusahaan hanyalah dalih untuk melancarkan eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Barat.

“Tidak ada istilah tata kelola yang benar-benar berpihak kepada rakyat kalau pada akhirnya masyarakat tetap menjadi korban. Itu cuma obat penenang rakyat demi melancarkan kerja para eksploitator,” tegasnya.

Ia menilai pembahasan pemerintah selama ini hanya berkutat pada upaya meminimalisir dampak ekologis tambang, namun mengabaikan ancaman yang lebih besar terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Fergiawan menyoroti potensi “dampak ekobiologis”yang menurutnya jauh lebih berbahaya dibanding sekadar kerusakan lingkungan. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah mampu menjamin keselamatan warga dari ancaman penyakit dan kerusakan biologis yang dapat muncul akibat aktivitas pertambangan LTJ.

“Sepandai-pandainya pemerintah menghadirkan solusi ekologis, tetap saja akan terbobol dan memunculkan dampak biologis. Yang harus dipikirkan itu dampak ekobiologisnya, bukan hanya keuntungan ekonominya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji perputaran ekonomi dan investasi besar yang dibawa industri tambang.

“Percuma ekonomi berjalan bagus kalau rakyat sakit-sakitan akibat dampak biologis tambang. Kekayaan daerah tidak ada artinya kalau masyarakat kehilangan kesehatan dan ruang hidupnya,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Fergiawan menegaskan hanya ada satu solusi yang dianggap paling tepat demi keselamatan masyarakat Mamuju, menghentikan seluruh rencana aktivitas tambang LTJ.

“Ada satu solusi dan cuma satu demi kepentingan bersama, hentikan aktivitas tambang itu,” pungkasnya. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang penolakan terhadap rencana tambang logam tanah jarang atau rare earth di wilayah Botteng terus menguat. Kali ini, suara lantang datang dari seorang perempuan muda berdarah Botteng, Rhena J. Tapion, yang menegaskan bahwa tanah kelahirannya bukanlah sekadar “harta karun” untuk diperebutkan investor dan kepentingan industri.

Dalam pernyataannya yang menyentuh dan penuh ketegasan, Rhena menolak keras eksploitasi tambang yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat, sumber air, lahan pertanian, hingga masa depan generasi muda di Botteng.

“Botteng bukan sekadar titik tambang di peta investasi. Botteng adalah rumah, ruang hidup, dan warisan leluhur yang harus dijaga,” tegasnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat yang disebut-sebut menjadi incaran industri teknologi dan kendaraan listrik dunia. Namun bagi warga lokal, isu tersebut justru memunculkan kecemasan besar akan ancaman kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Rhena menilai pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kemanusiaan dan alam. Ia menyoroti berbagai kasus kerusakan ekologis di sejumlah daerah tambang yang meninggalkan krisis air bersih, hilangnya lahan pertanian, hingga kemiskinan masyarakat setelah sumber daya alam habis dieksploitasi.

“Pengalaman di banyak tempat menunjukkan tambang sering meninggalkan luka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika lingkungan rusak. Mulai dari sulitnya mendapatkan air bersih, menurunnya hasil kebun, hingga meningkatnya kerentanan perempuan dan anak saat konflik lahan terjadi.

“Ketika air tercemar, perempuan yang mencari air. Ketika dapur keluarga terancam, perempuan yang paling memikirkan bagaimana keluarga bertahan hidup,” katanya.

Karena itu, Rhena menegaskan bahwa penolakan masyarakat bukanlah bentuk anti pembangunan. Menurutnya, warga hanya ingin memastikan pembangunan tetap berpihak kepada rakyat dan tidak menghancurkan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat turun-temurun.

Ia percaya Botteng memiliki potensi besar di sektor pertanian, budaya, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan tanpa harus menghancurkan gunung dan tanah adat.

“Atas nama perempuan Botteng dan generasi yang akan datang, kami menolak tambang yang mengancam ruang hidup masyarakat. Alam bukan sekadar warisan leluhur, tetapi titipan Tuhan yang wajib dijaga,” pungkasnya.

Pernyataan Rhena kini menjadi sorotan dan mulai menggema di tengah masyarakat Mamuju. Banyak pihak menilai suara perempuan Botteng tersebut menjadi simbol perlawanan masyarakat lokal terhadap ancaman eksploitasi alam yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara risiko kerusakannya harus ditanggung rakyat kecil selama puluhan tahun. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Deru banjir yang menggila di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, berubah menjadi petaka memilukan bagi warga Dusun Palado, Desa Indobanua. Hujan deras yang mengguyur wilayah itu membuat Sungai Aralle meluap hingga mencapai sekitar 12 meter dan menghantam Jembatan Palado sampai putus total pada Kamis malam (14/5/2026) sekitar pukul 18.00 WITA.

Jeritan kesedihan warga pecah ketika satu-satunya akses penghubung kehidupan mereka roboh diterjang arus ganas. Jembatan yang selama ini menjadi nadi aktivitas masyarakat kini tinggal puing, meninggalkan puluhan warga dalam ancaman keterisolasian.

Bagi masyarakat Dusun Palado, jembatan itu bukan sekadar bangunan penghubung. Di atas jembatan itulah anak-anak berangkat sekolah, warga mencari nafkah, ibu-ibu mengambil kebutuhan harian, hingga saluran distribusi air bersih bergantung penuh pada akses tersebut.

Kepala Desa Indobanua, Dulla M, mengungkapkan bahwa jembatan itu dibangun sejak 2010 melalui program PNPM dan pernah diperbaiki menggunakan dana desa pada 2022. Namun kerusakan kembali terjadi pada awal 2024 dan hanya mampu diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat.

“Tidak ada alternatif lain untuk jalan keluar dari Dusun Palado. Warga hanya mengandalkan jembatan itu untuk menyeberangi sungai,” ujarnya dengan nada penuh kekhawatiran.

Kini penderitaan warga semakin berat. Putusnya jembatan membuat suplai air bersih ikut terhenti. Warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan.

Sebanyak 19 Kepala Keluarga terdampak langsung dalam bencana ini. Di antara mereka terdapat seorang lansia, dua ibu hamil, dan 14 balita yang kini berada dalam situasi rawan.

Kepala Dusun Palado, Ilham, mengatakan kondisi tersebut sangat memukul kehidupan masyarakat karena seluruh akses utama lumpuh total.

“Kalau tidak segera ditangani, warga bisa benar-benar terisolasi,” tegasnya.

Dampak tragedi ini juga menghantam dunia pendidikan. Satu Madrasah Ibtidaiyah dengan tujuh tenaga pendidik dan 12 siswa ikut terdampak akibat putusnya akses penghubung desa.

Tak hanya itu, sedikitnya 11 pelajar tingkat SMP dan SMA yang setiap hari harus melintasi jembatan menuju sekolah di Talippuki dan Mambi kini terancam tidak bisa bersekolah.

“Sekarang akses mereka terganggu karena jembatan sudah putus,” kata Ani, salah seorang warga dengan wajah penuh kecemasan.

Di tengah kesedihan itu, ancaman ekonomi warga juga semakin nyata. Jembatan Palado merupakan jalur utama masyarakat menuju lahan pertanian dan perkebunan. Saat ini tanaman padi warga tengah memasuki masa panen, namun mereka tak lagi bisa menjangkau sawah mereka.

“Padi sudah matang, tapi kami kesulitan memanen karena jembatan itu satu-satunya jalan menyeberang,” ungkap Muliadi lirih.

Warga berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat segera turun tangan sebelum kondisi berubah menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar. Tangisan dan kecemasan masyarakat Dusun Palado kini menunggu jawaban nyata dari pemerintah, sebelum desa kecil di pedalaman Mamasa itu benar-benar terputus dari dunia luar. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang penolakan terhadap rencana aktivitas tambang tanah jarang di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mulai membesar. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Universitas Muhammadiyah Mamuju, M. Darwin. S., tampil lantang menyuarakan penolakan keras terhadap proyek tambang yang dinilai mengancam lingkungan dan masa depan masyarakat.

Sebagai putra daerah, Darwin menegaskan bahwa Desa Botteng bukan ruang kosong yang bisa dijadikan lokasi eksploitasi tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap warga dan alam sekitar.

“Kami menolak segala bentuk aktivitas tambang tanah jarang di Desa Botteng karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan mengancam masa depan masyarakat. Kekayaan alam harus dijaga, bukan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang,” tegas Darwin dalam pernyataannya.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. HIMEPA menilai aktivitas pertambangan berpotensi memicu kerusakan serius terhadap lahan pertanian warga, menghancurkan sumber mata air, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat Botteng.

Pernyataan sikap tersebut langsung memantik perhatian publik. Isu tambang tanah jarang kini menjadi sorotan baru di Mamuju, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.

Darwin juga mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait agar tidak gegabah menerbitkan izin operasional sebelum melakukan kajian mendalam dan transparan terhadap dampak lingkungan maupun sosial yang dapat ditimbulkan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas ancaman ekologis yang berpotensi diwariskan kepada generasi mendatang.

“HIMEPA mengajak seluruh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal kelestarian lingkungan di Mamuju. Alam bukan warisan untuk dieksploitasi sesuka hati, tetapi titipan yang wajib dijaga,” ujarnya.

HIMEPA menegaskan bahwa pembangunan yang sehat harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka khawatir, jika tambang tetap dipaksakan masuk, Desa Botteng justru akan menghadapi ancaman bencana ekologis di masa depan.

Dengan mengusung semangat “Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan”, HIMEPA Universitas Muhammadiyah Mamuju memastikan akan terus mengawal isu ini dan berdiri bersama masyarakat yang menolak tambang tanah jarang di wilayah mereka. (ZUL)

Redaksi.co POLMAN : Kepanikan besar sempat menyelimuti warga Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, setelah seorang warga dilaporkan hilang saat berada di area kebun dan hutan, Kamis (15/5/2026).

Peristiwa ini langsung mengundang perhatian masyarakat setempat. Tim SAR Gabungan pun bergerak cepat melakukan operasi pencarian besar-besaran di kawasan hutan dan perkebunan yang dikenal cukup sulit dijangkau.

Drama pencarian berlangsung menegangkan. Sekitar pukul 14.00 WITA, harapan mulai muncul setelah tim menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban. Barang-barang tersebut berupa sandal, keranjang sayur, sabit, hingga pakaian ganti yang tercecer sekitar 500 meter dari lokasi kebun korban.

Penemuan itu membuat Tim SAR Gabungan langsung memperluas penyisiran di sekitar area hutan. Suasana pencarian semakin tegang karena lokasi dipenuhi semak dan medan terjal.

Satu jam kemudian, tepat pukul 15.00 WITA, kabar melegakan akhirnya datang. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 100 meter dari lokasi ditemukannya barang-barang miliknya.

Tim gabungan segera melakukan evakuasi cepat dari tengah kawasan hutan menuju permukiman warga. Korban kemudian dibawa pulang ke rumah keluarganya dan tiba sekitar pukul 15.30 WITA dalam keadaan selamat.

Operasi penyelamatan ini melibatkan banyak unsur, mulai dari Tim Rescue USS Polman, BPBD Kabupaten Polewali Mandar, Polsek Tutar, Babinsa Tutar, tenaga kesehatan Pustu Peburru, aparat desa, hingga masyarakat setempat yang turut membantu pencarian.

Keberhasilan evakuasi korban pada hari pertama operasi menjadi bukti kuatnya solidaritas warga dan sigapnya koordinasi Tim SAR Gabungan dalam menangani situasi darurat di wilayah pedalaman Polewali Mandar. (ZUL)