Redaksi.co

Banyuwangi – Gelombang sorotan mulai mengarah pada pola pembagian pekerjaan di lingkungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Glenmore. Sejumlah pengusaha lokal menilai sistem yang berjalan terkesan tidak berpihak kepada pelaku usaha daerah dan dinilai memunculkan ketimpangan kesempatan kerja.

Keluhan tersebut muncul setelah dugaan berbagai pekerjaan di lingkungan PG Glenmore disebut didominasi oleh satu perusahaan tertentu, yakni PT Fajar, pada sejumlah sub bidang pekerjaan mulai dari jasa angkut tebu, operasional grabber hingga traktor.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan pelaku usaha lokal terkait mekanisme penunjukan maupun proses pembagian pekerjaan yang selama ini berjalan.

“Yang disayangkan bukan soal siapa yang mendapat pekerjaan, tetapi soal keterbukaan dan kesempatan yang dirasa tidak merata. Banyak pengusaha lokal sebenarnya mampu, memiliki alat, tenaga kerja, bahkan pengalaman, namun merasa sulit mendapat ruang,” ungkap GG salah satu pengusaha lokal.

Sorotan semakin menguat karna keberadaan perusahaan besar negara semestinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, termasuk membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar.

Beberapa pihak menilai jika pola pembagian pekerjaan hanya berputar pada kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat mematikan pertumbuhan pelaku usaha lokal dan memperlebar ketimpangan ekonomi di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Selain itu, muncul dugaan minimnya keterbukaan dari pihak perusahaan terkait dasar penunjukan pekerjaan, mekanisme evaluasi vendor, hingga parameter penentuan mitra kerja.

Padahal dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), keterbukaan, akuntabilitas dan keadilan merupakan hal mendasar yang wajib dijalankan, terlebih pada perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan ekonomi masyarakat luas.

Sorotan masyarakat tersebut tidak lepas dari beberapa regulasi yang mengatur prinsip persaingan usaha sehat dan larangan praktik monopoli maupun pengaturan pekerjaan yang tidak transparan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa praktik penguasaan pasar atau pengaturan tertentu yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi objek pengawasan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pemerintah maupun pelaku usaha besar didorong untuk memberikan ruang kemitraan dan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah daerah.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan transparansi, fairness (keadilan), dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak PT SGN Glenmore terkait mekanisme pembagian pekerjaan yang menjadi sorotan para pengusaha lokal tersebut.

Para pelaku usaha salah satunya Rifki Alamudi berharap perusahaan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih transparan serta memberikan kesempatan yang lebih proporsional kepada pengusaha lokal yang dinilai memiliki kemampuan dan kesiapan kerja.

“Harapannya sederhana, ada keterbukaan dan keberpihakan terhadap masyarakat sekitar. Karena keberadaan perusahaan besar seharusnya ikut mengangkat ekonomi lokal, bukan justru menimbulkan kesan adanya pengkotakan kesempatan usaha,” ujar Rifki saat di temui di kediamannya.

Kini publik menunggu langkah PT SGN Glenmore dalam menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, sekaligus memastikan seluruh proses kemitraan dan pembagian pekerjaan berjalan secara adil, profesional, dan terbuka.

Redaksi.co MAMASA : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kepala Desa Hahangan, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Mereka menilai, sikap dan pola kepemimpinan sang kepala desa saat ini telah jauh menyimpang dari nilai-nilai kepemimpinan rakyat yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan mendengar aspirasi masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, PMII Cabang Mamasa menegaskan bahwa seorang kepala desa bukanlah penguasa yang bisa bertindak semaunya, melainkan pelayan masyarakat yang wajib menjaga etika, komunikasi, dan penghormatan terhadap warga.

“Yang kami lihat justru sebaliknya. Ada sikap arogan, cara bicara yang tidak mencerminkan adab seorang pemimpin, serta respons yang dinilai antikritik terhadap aspirasi masyarakat. Ini sangat mencederai kepercayaan rakyat,” tegas pengurus PMII Cabang Mamasa.

PMII menilai, perilaku tersebut telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat Desa Hahangan. Warga disebut menginginkan sosok pemimpin yang mampu merangkul semua pihak, mengedepankan musyawarah, serta menghormati rakyat tanpa mempertontonkan emosi dan kesombongan kekuasaan.

Mereka juga menyoroti kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat 4, yang menegaskan bahwa kepala desa wajib:

* Menyelenggarakan pemerintahan desa secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien;

* Bertindak adil dan tidak diskriminatif;

* Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat;

* Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Kalau seorang kepala desa sudah tidak mampu menjaga etika, tidak lagi berpihak kepada rakyat, dan justru menunjukkan mental premanisme dalam memimpin, maka sangat wajar jika masyarakat meminta evaluasi bahkan pencopotan,” lanjut pernyataan tersebut.

PMII Cabang Mamasa mendesak adanya evaluasi serius terhadap kepemimpinan Kepala Desa Hahangan demi memulihkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Mereka menegaskan, rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir dengan ketulusan, bukan kekuasaan yang melahirkan ketakutan.

“Jabatan kepala desa adalah amanah rakyat, bukan alat untuk menunjukkan arogansi. Jika kepemimpinan sudah kehilangan keberpihakan kepada masyarakat, maka kepercayaan publik pun akan runtuh,” tutup PMII Cabang Mamasa. (ZUL)

Banda Aceh.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu,20/5/2026 sore.

Pertemuan yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Aceh yang akrab disapa Dek Fadh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal. Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian Sosial RI, khususnya terkait perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Salah satu poin utama yang dibahas ialah usulan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh sebanyak 331.984 jiwa.

Pemerintah Aceh menilai penambahan kuota tersebut sangat penting untuk memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak melalui skema jaminan kesehatan nasional.

“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.

Menurutnya, Pemerintah Aceh terus berupaya memperkuat sistem perlindungan sosial agar seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dapat memperoleh akses kesehatan secara merata dan berkelanjutan.

Selain persoalan jaminan kesehatan, Pemerintah Aceh juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pascabencana.

“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” kata Wagub.

Tak hanya itu, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat yang tengah berjalan di sejumlah wilayah. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh.

“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat guna mendukung berbagai program kesejahteraan sosial di daerah.

“Pemerintah Aceh berharap kolaborasi dan dukungan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” tutup Fadhlullah ****

Redaksi.co | Palembang, – Organisasi Masyarakat (Ormas) Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Polda Sumsel serta Ormas di Kota Palembang gelar Silaturahmi dengan tema Dengan Semangat Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi Kita Tingkatkan Silaturahmi dan Wujudkan Koalisi Antar Ormas Se-Kota Palembang yang aman dan kondusif, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Rabu (20/05/26).

Hadir dalam silaturahmi tersebut, Dirintelkam Polda Sumsel, KBP Tony Budhi Susetyo SIK MH yang di Wakili oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Sumsel AKBP Mario Ivanry, SE, MM, Ketua PMPB Sumsel M Yusuf Malaya, Kabid Ormas Kesbangpol Prov. Sumsel Irawan Ridwan, SH. MM, Akademisi sekaligus Dosen Unisa Zulfikar SH.MH, Sekjen Ormas PMPB Sumsel Bpk. Sofan Sofian, S.Pd, CEE, serta beberapa ormas yang ada di Kota Palembang.

Dirintelkam Polda Sumsel, KBP Tony Budhi Susetyo SIK MH yang di Wakili oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Sumsel AKBP Mario Ivanry, SE, MM, mengatakan sinergitas acara silaturahmi ormas hari ini dapat menimbulkan dampak yang positif dalam upaya mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondisif di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang.

“Dimana saat ini kita mengetahui bersama banyak terdapat aksi-aksi premanisme maupun tindakan yang berawal dari hukum sehingga dengan adanya kegiatan silaturahmi kita dapat menjadi penggerak dalam memberikan teladan bagi masyarakat maupun organisasi yang ada di kota Palembang dengan langkah nyata memperkuat persatuan antar ormas sekaligus mendorong kontribusi dalam menjalankan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2023,”ujarnya.

Lebih lanjut, Mario menjelaskan fungsi organisasi masyarakat adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial kontrol dan pemersatu bangsa.

Dan, kami sangat harapkan peran nyata dari organisasi masyarakat untuk bekerja dengan fungsi, sesuai dengan fungsinya, kegiatan dan komunikasi antar kepolisian pemerintah dan ormas masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik sosial.

“Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta Ormas se-kota Palembang yang selalu hadir menjaga Kamtibmas, harapan kami terciptanya situasi yang aman kondusif dan nyaman bagi seluruh masyarakat, dan mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk memperkuat komitmen kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota Palembang maupun provinsi Sumatera Selatan,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malayah, mengatakan hari ini PMPB Sumsel gelar Silaturahmi untuk mewujudkan Koalisi antar Ormas Se-Kota Palembang yang aman dan kondusif.

“Kita menyikapi hal tersebut, kita harus menjaga ketertiban dan keamanan, dan PMPB siap berkontribusi serta bersinergi kepada siapapun dalam hal ini ormas yang ada di kota Palembang untuk menjaga kota Palembang dari ganguan Kamtibmas.

“Harapannya dengan terselengarannya kegiatan ini, PMPB siap terdepan untuk menjaga ke amana dan ketertiban,”pungkasnya