Redaksi.co MAMASA : Borok dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa kini benar-benar meledak. Sederet laporan pertanggungjawaban bodong, dokumen yang diduga dipalsukan, hingga proyek “hantu” alias fiktif dalam pengelolaan anggaran Pilkada 2024 dikuliti habis-habisan.

Tak main-main, Lembaga Swadaya Masyarakat JOL Nasional langsung mengambil langkah ekstrem: siap menyeret skandal ini ke jalur hukum! Mereka membidik Sekretaris KPU Mamasa sebagai aktor yang harus bertanggung jawab penuh atas dugaan kejahatan administrasi dan finansial yang memuakkan ini.

Skandal panas ini membara setelah dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 16/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPN.03/11/2025 bocor ke publik. Isinya? Cetak biru dugaan perampokan uang rakyat yang terstruktur rapi.

Central Commite JOL Nasional, Cornelius Dehata, dengan lantang menyebut bahwa temuan BPK bukan lagi sekadar kelalaian administrasi, melainkan kejahatan pidana yang nyata.

“Kami sementara mengkaji dua LHP KPU Mamasa. Dugaan pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi di sana luar biasa kuat! Ini bukan salah ketik, ini kejahatan!” tegas Cornelius dengan nada tinggi kepada media, Kamis (21/5).

Bedasarkan data LHP BPK, berikut adalah rincian “bancakan” anggaran yang diduga dimanipulasi secara sadis:

* Dana Gaib PPK & PPS (Rp376,6 Juta): Anggaran bahan ATK dan laporan disapu bersih, namun seluruh Sekretaris PPK se-Kabupaten Mamasa bernyanyi bahwa mereka tidak pernah menerima sepeser pun dana tersebut. Nota pembelian dan tanda tangan diduga dipalsukan!

* Makan Minum ‘Fiktif’ Sirekap (Rp196,8 Juta): Dana simulasi aplikasi Sirekap diduga ditilep dan dialihkan untuk pengeluaran gelap di luar peruntukan resmi DIPA.

* Skandal Kuitansi Hotel Palsu (Rp180,8 Juta): Biaya perjalanan dinas dikorupsi. BPK melakukan konfirmasi ke hotel-hotel terkait, dan pihak hotel geleng-geleng kepala: kuitansi itu palsu, nama pegawai KPU tidak pernah menginap, dan dokumen dicetak hanya demi mencairkan uang negara! Bahkan ada perjalanan dinas fiktif senilai Rp20 juta di mana pegawai yang dicatut namanya sama sekali tidak tahu kalau mereka “ditugaskan“.

* EO Debat Publik Fiktif (Rp32,4 Juta): Kegiatan Event Organizer (EO) debat publik tidak pernah dilaksanakan, tetapi anggarannya tetap dicairkan 100%.

* Pajak ‘Gelap’ (Rp52,1 Juta): Pajak sudah dipotong dari anggaran, tapi uangnya menguap dan tidak pernah disetorkan ke kas negara.

* 12 Paket Pengadaan Misterius (Rp706,5 Juta): Proyek pengadaan barang/jasa amburadul tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang jelas, sarat aroma kongkalikong.

JOL Nasional menertawakan pembelaan picik dari oknum KPU Mamasa yang mencoba berlindung di balik narasi “kesalahan administrasi” dan buru-buru mengembalikan kerugian negara setelah kedoknya dibongkar BPK.

“Dalam hukum pidana korupsi, pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus pidana! Kalau dokumen sudah dipalsukan, kalau perjalanan dinas sudah difiktifkan, dosanya tetap ada. Hukum harus jalan terus!” gertak Cornelius.

Ia menantang pihak KPU Mamasa untuk membuktikan argumen “kesalahan administrasi” mereka di depan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat.

JOL Nasional mendesak keras agar Kejati Sulbar tidak membuang waktu dan segera memanggil aktor-aktor kunci. Jantung administrasi lembaga harus dibedah total.

“Kalau temuannya sekotor ini, mengarah pada pemalsuan dokumen dan laporan fiktif, maka Kejati wajib memeriksa Sekretaris KPU Mamasa terlebih dahulu! Dialah yang memegang kendali administrasi, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran,” potong Cornelius tajam.

Kini, JOL Nasional tengah melakukan finalisasi kajian hukum. Begitu dokumen rampung, mereka akan resmi mendaftarkan laporan pidana guna menyeret para mafia anggaran di KPU Mamasa ke balik jeruji besi. Publik kini mengawal: beranikah aparat bertindak tegas, atau skandal seksi ini akan menguap begitu saja? (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi benteng suci demokrasi kini berada di pusaran prahara besar. Dugaan skandal korupsi berkedok kegiatan fiktif di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa memicu gelombang amarah yang tak terbendung.

Tidak tanggung-tanggung, Ketua Umum Front Pemuda Peduli Mamasa (FPPM) bersama Ketua Fraksi Mahasiswa langsung “menabuh genderang perang“. Mereka murka besar dan mengutuk keras borok anggaran tersebut yang dinilai sebagai bentuk pelacuran integritas dan pengkhianatan paling keji terhadap rakyat.

Skandal panas ini mencuat ke permukaan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bocor, mengindikasikan adanya sederet item kegiatan bodong yang diduga sengaja dirancang untuk merampok uang negara.

“Ini Bukan Main-Main, Ini Pelacuran Demokrasi!”

Dengan nada bergetar menahan amarah, Ketua Umum FPPM Kabupaten Mamasa menegaskan bahwa kasus ini adalah tamparan keras yang sangat memuakkan. KPU Mamasa dituding telah berubah fungsi dari pengawal suara rakyat menjadi sarang tikus berdasi yang asyik bermain anggaran.

“Kami menilai dugaan kegiatan fiktif ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap rakyat! KPU yang seharusnya suci, justru tercemar oleh praktik yang memalukan, kotor, dan amoral. Ini mencederai kepercayaan publik dan tidak boleh ada toleransi!” gertak Ketua Umum FPPM.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Mahasiswa Sulbar menyebut kasus ini bukan sekadar urusan salah ketik atau kelalaian administrasi, melainkan kejahatan moral yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Kalau lembaga penyelenggara pemilu saja sudah berani main-main dengan anggaran fiktif, lalu rakyat mau percaya pada siapa lagi? Ini penghinaan bagi rakyat yang diperas pajaknya! Kejati Sulbar jangan mandul, jangan diam seribu bahasa. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke elite!” cetusnya berapi-api.

Sebagai bentuk perlawanan total, aliansi FPPM dan Fraksi Mahasiswa memastikan diri tidak akan tinggal diam di balik meja. Mereka mengumumkan akan menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menyerbu dan mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat serta Kantor KPU Provinsi Sulbar.

Aksi ini diklaim akan menjadi panggung penghakiman moral dari mahasiswa dan rakyat jelata yang muak melihat marwah demokrasi Mamasa dihancurkan oleh oknum penyelenggara pemilu yang haus harta.

7 Tuntutan Berdarah & Harga Mati Mahasiswa:

Untuk meredam amarah massa, aliansi pemuda dan mahasiswa ini melayangkan 7 maklumat keras yang wajib segera dipenuhi tanpa tapi:

* Gedor Kejati Sulbar: Segera panggil, periksa, dan telanjangi seluruh aktor intelektual di balik dugaan kegiatan fiktif KPU Mamasa sesuai LHP BPK.

* Sikat Tanpa Pandang Bulu: Usut tuntas aliran dana haram tersebut tanpa ada tebang pilih atau perlindungan dari “tangan gaib” elite politik.

* Evaluasi Total: Desak KPU Provinsi Sulbar untuk membersihkan dan merombak total jajaran KPU Mamasa yang terlibat skandal.

* Seret ke DKPP: Desak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memecat oknum-oknum tak bermoral yang merusak kehormatan institusi.

* Telanjangi Anggaran: Desak KPU Mamasa membuka seluruh dokumen anggaran secara telanjang dan transparan di depan publik.

* Copot dan Penjarakan: Pecat secara tidak hormat seluruh oknum yang terbukti menikmati uang haram kegiatan fiktif dan jebloskan ke sel tahanan.

* Lawan Intimidasi: Menolak keras segala bentuk lobi-lobi politik, kompromi di bawah meja, maupun upaya pembungkaman terhadap kasus ini.

“Kami tegaskan, mahasiswa dan rakyat tidak akan tinggal diam melihat lembaga demokrasi dihancurkan oleh oknum-oknum yang haus kepentingan! Jika kasus ini coba-coba dipeti-eskan, kami akan buat gelombang massa yang lebih mengerikan. Jangan pernah uji titik didih kemarahan rakyat!” tutup mereka dengan nada mengancam.

Kini, bola panas ada di tangan Kejati Sulbar dan KPU Provinsi. Akankah hukum berani menyentuh para ‘petinggi‘ KPU Mamasa, ataukah skandal seksi ini akan menguap begitu saja di bawah meja kompromi? Publik menunggu pembuktiannya. (ZUL)

Manokwari Selatan. Redaksi.co — Komandan Korem 182/JO, Irwan Budiana, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (21/5/2026), dengan meninjau langsung pembangunan KDKMP yang berada di Kampung Margo Mulyo.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mengecek kesiapan fasilitas sebelum nantinya digunakan masyarakat sesuai fungsinya.

Dalam peninjauan itu, Danrem menerima laporan bahwa pembangunan KDKMP telah selesai secara fisik atau mencapai 100 persen. Rampungnya pembangunan tersebut diharapkan segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan dan kebutuhan warga di wilayah Manokwari Selatan.

Danrem 182/JO menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembangunan hingga dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Dandim 1808/Manokwari Selatan atas upaya dan koordinasi yang dilakukan selama proses pembangunan berlangsung.

“Pembangunan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghadirkan fasilitas yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas,” ujar Danrem.

Lebih lanjut, ia berharap keberadaan KDKMP dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan pelayanan di daerah.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Korem 182/JO dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat melalui penguatan kolaborasi lintas sektor demi kemajuan daerah.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM bersama Plt Sekretaris Daerah, DR. Kurdi, Asisten Administrasi Umum, Safrizal, SP, MSc Kepala Dinas Perhubungan, Erdian Mourny serta Kepala BPKD, Edy Juanda pada Kamis (21/5/2026), melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPSDM Kementerian Perhubungan terkait pengembangan SDM di bidang transportasi, yang dilaksanakan di kementerian setempat.

Kerja sama tersebut menjadi angin segar bagi putra-putri Aceh Barat yang bercita-cita menempuh pendidikan kedinasan di sektor transportasi, khususnya di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini, putra-putri Aceh Barat kini memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan pada program Diploma III (D-III) maupun Diploma IV (D-IV) di bidang transportasi.
“Dulu seluruh putra-putri Aceh Barat harus bersaing sangat ketat untuk bisa lulus. Namun Alhamdulillah, sekarang Aceh Barat sudah diberikan kuota khusus sebanyak lima orang setiap tahunnya,” ujar Tarmizi.

Tidak hanya itu, Pemkab Aceh Barat juga membuka peluang lebih luas melalui jalur mandiri tanpa batas kuota bagi siswa yang berminat melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan pribadi.
Menurut Tarmizi, program pendidikan tersebut memiliki prospek menjanjikan karena para lulusan berpeluang langsung memperoleh tiket menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Alhamdulillah, Aceh Barat saat ini sudah memiliki tujuh orang alumni, bahkan kemarin dua orang telah kami serahkan SK 100 persen PNS,” ungkapnya.

Ia menegaskan, di tengah kondisi fiskal daerah yang masih lemah, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta minimnya lapangan pekerjaan, pemerintah daerah dituntut menghadirkan solusi konkret untuk masa depan generasi muda.
“Kondisi daerah dengan fiskal lemah, PAD kurang, dan lapangan kerja yang terbatas harus dijawab dengan langkah nyata. Maka pemerintah harus menghadirkan solusi-solusi konkret untuk membuka peluang masa depan anak-anak daerah,” tegasnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu jalan strategis dalam mencetak SDM unggul Aceh Barat di sektor transportasi sekaligus membuka akses pekerjaan yang lebih pasti bagi generasi muda daerah, pungkas Tarmizi ****