Peringatan Hari Pohon Sedunia Polres Meranti Tanam Pohon Menjaga Meranti Tetap Lestari

Penulis

-

21 November 2025

Meranti,- Polres Kepulauan Meranti Gelar Penanaman Pohon Serentak 21.000 Dalam Rangka Hari Pohon Nasional tahun 2025 yang pimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H.Asmar dan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.I.K., M.H.bersama jajaran Forkopimda Kanor Perpustakaan Jalan Perumbi Kota Selatpanjang Jumat (21/11/2025) Pagi.

Selain itu, Kegiatan penanaman pohon serentak ini menunjukkan bahwa Implementasi nyata program unggulan Kapolda Riau Green Policing dan Melindungi Tuah Menjaga Marwah, dengan Polres Kep. Meranti bertindak aktif sebagai pelaksana utama kegiatan penghijauan di wilayahnya.

Ketua LAM Kepulauan Meranti Afrizal Cik menayampaikan, bahwa penanaman hari ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi langkah berkelanjutan untuk menjaga Meranti tetap lestari, aman, dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Ditempat yang sama Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H.mengatakan bahwa Hari ini kita melaksanakan Penanaman Pohon Nasional yang bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam.

Kegiatan ini sejalan dengan program unggulan Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heriyawan, yaitu Green Policing dan Melindungi Tuah Menjaga Marwah, yang menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan kehormatan daerah,” ungkap AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Orang Nomor Satu di Kepolisian Kepulauan itu juga menyampaikan, Pada puncak peringatan hari ini, kita menanam 264 pohon, sehingga total keseluruhan penanaman mencapai 1.914 pohon, melebihi target 1.750 pohon. Ini adalah bukti nyata sinergi kuat antara Polri, Pemerintah Daerah, Forkopimda, PT. ITA, dan seluruh elemen masyarakat.

Semoga apa yang kita tanam hari ini menjadi investasi jangka panjang bagi anak cucu kita, serta menjaga Meranti tetap hijau dan bermarwah,”jelas Kapolres.

Hal ini, juga disampaikan oleh Manajemen PT. Imbang Tata Alam Bonar Ari Nindito mengungkapkan bahwa Pertama-tama, kami dari PT. Imbang Tata Alam menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan Penanaman Pohon Serentak dalam rangka Hari Pohon Nasional tahun 2025 ini.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purna) H.Asmar menyambuat baik acara tersebut mengatakan Pada hari yang cerah dan penuh makna ini, 21 November, kita bersama memperingati Hari Pohon Sedunia. Momen ini mengingatkan kita akan betapa besar peran pohon dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan bumi yang kita cintai.

Melalui gerakan penanaman pohon ini, kita bukan hanya menciptakan lingkungan yang lebih hijau, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih sehat, lebih teduh, dan lebih lestari untuk anak cucu kita kelak. Mari kita jadikan peringatan Hari Pohon Sedunia ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Satu pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi bagi masa depan yang lebih baik,” pinta H.Amar.

PEMERIKSAAN SETEMPAT SENGKETA TANAH DI DUSUN ROWOK BERJALAN LANCAR

Penulis

Suhaili .

-

21 November 2025

0

PEMERIKSAAN SETEMPAT SENGKETA TANAH DI DUSUN ROWOK BERJALAN LANCAR

Lombok Tengah, 21 November 2025 — Proses sidang pemeriksaan setempat (PS) terkait sengketa tanah antara warga Dusun Rowok, Desa Selong Belanak, dengan PT Sri Rowok Indah berjalan lancar, tertib, dan mendapat perhatian besar dari masyarakat setempat pada Jumat (21/11). Pemeriksaan lapangan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kejelasan objek sengketa sebelum majelis hakim melanjutkan ke tahapan pembuktian berikutnya.

Agenda PS dihadiri oleh para pihak, mulai dari penggugat maupun tergugat, serta kuasa hukum masing-masing. Dari pihak penggugat turut hadir kuasa hukum Rohadi Wijaya, SH., bersama timnya, yang sejak awal menyampaikan bahwa sengketa ini telah berlangsung cukup lama dan perlu kepastian hukum. Kehadiran kuasa dari Pemerintah Daerah/Bupati menunjukkan bahwa pemerintah turut memantau perkembangan kasus yang berdampak pada masyarakat. Namun, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku turut tergugat tidak hadir dalam agenda penting tersebut, sehingga sejumlah klarifikasi teknis mengenai peta bidang tidak dapat dilakukan pada kesempatan itu.

Dalam pemeriksaan di lokasi, pihak penggugat melalui kuasa hukum dan prinsipal menunjukkan titik-titik batas tanah, termasuk patok dan penanda yang selama ini menjadi rujukan warga. Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memahami kondisi faktual di lapangan. Pihak penggugat menegaskan bahwa lahan yang digugat merupakan tanah turun-temurun yang telah dikuasai warga sejak lama.

Sementara itu, dari pihak tergugat PT Sri Rowok Indah, disampaikan klaim bahwa sebagian lahan pada batas selatan merupakan milik perusahaan. Namun penggugat membantah keras pernyataan tersebut, dengan menegaskan bahwa area yang diklaim justru masuk kawasan hutan lindung. Menurut penggugat, klaim tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan batas hutan negara apabila tidak segera diluruskan.

Selama proses pemeriksaan, majelis hakim tampak cermat mencatat setiap penunjukan dan keterangan di lapangan. Masyarakat yang menyaksikan dari kejauhan terlihat antusias namun tetap menjaga ketertiban, mengingat sengketa ini dianggap penting bagi keberlangsungan hak kepemilikan warga Dusun Rowok.

Agenda pemeriksaan setempat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dasar pertimbangan majelis hakim sebelum masuk pada sidang pembuktian lanjutan, baik dari sisi saksi, dokumen, maupun ahli. Selanjutnya, sidang perkara akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh majelis.

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Abach Uhel

Panglima Laot Tolak Masuk Bunker BBM Lewat Pelabuhan Kuala Bubon

Penulis

Dila Andrian

-

21 November 2025

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Panglima Laot Kabupaten serta puluhan nelayan bersama masyarakat, serta panglima Laot Lhok Bubon melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas bunker minyak BBM di pelabuhan Fery Bubon aksi ini dilakukan menyusul adanya aktivitas bongkar muat BBM yang diduga kuat secara ilegal

Aksi penolakan masyarakat nelayan dan di dukung penuh oleh panglima Laot Lhok Bubon serta Panglima Laot Kabupaten ini di dasari oleh kekuatiran mereka terhadap kegiatan bongkar muat yang menurut mereka bisa menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan nelayan, ekosistem laut dan ekonomi,apalagi Pertamina Meulaboh telah menegaskan bahwa bongkar muat BBM tersebut bukan berasal dari Pertamina dan mereka para peserta aksi menduga kuat adanya jaringan distribusi BBM ilegal di pelabuhan Fery tersebut.

Hal ini di ungkapkan oleh Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Amiruddin kepada Redaksi.co Jumat 21/11/2025.

Menurut Amiruddin,pihaknya dan masyarakat meminta pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas kepada yang melakukan aktivitas dugaan ilegal BBM ini karena menurut ia jika ini dibiarkan,maka pihaknya bersama masyarakat akan melakukan aksi besar besaran.

” Karena itu kami dari panglima Laot bersama masyarakat nelayan hari ini memasang spanduk sebagai bentuk penolakan bongkar muat BBM yang diduga ilegal,kami menyaksikan langsung 3 unit mobil tangki selesai membongkar dan keluar dari pelabuhan,jika penolakan ini tidak di tindak lanjuti,kami siap melakukan aksi besar untuk menggugah publik dan ingin untuk menyelamatkan ekosistem laut ” Ujar panglima Laot Kabupaten ini dengan nada serius.

Tuntutan masyarakat nelayan dan panglima Laot ini kata dia adalah terkait dengan aktivitas bongkar muat minyak yang kuat dugaan adalah ilegal.

“Kami bersama dengan masyarakat nelayan meminta penutupan bunker minyak secara permanen,mendesak ada tindakan tegas dari Aparat penegak hukum (APH) dan Pemkab Aceh Barat tentang bunker,juga perlindungan hukum bagi nelayan tradisional serta solusi ekonomi bagi masyarakat pesisir, Ungkapnya.

Lebih lanjut Amiruddin mengatakan aktivitas bunker BBM di pelabuhan Fery Bubon adalah ancaman nyata terhadap keselamatan nelayan dan ekosistem laut sebab kata Amir, dengan begitu konflik sosial bisa dihindari ,makanya pihak terkait harus respon dengan persoalan tersebut.

” Pemda dan APH segera lakukan investigasi terhadap jalur distribusi BBM dari Sumatra Utara ke pelabuhan Bubon,segel bunker minyak, stop aktivitas bongkar muat sampai ada kejelasan dengan legalitasnya,dan kami minta agar ada koordinasi lintas sektoral lintas instalasi untuk dilakukan tindakan cepat,dan terakhir kami berharap ada dialog terbuka dengan masyarakat nelayan dan panglima Laot semata mata untuk menghindari potensi aksi besar-besaran” Pungkasnya ****

112 Peserta SIP Ikuti Pengambilan Sumpah dan Pakta Integritas di Polresta Tidore

Penulis

Hasbi Hanafi

-

21 November 2025

0

REDAKSI. CO – Polresta Tidore melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Panitia dan Peserta Seleksi Pendidikan Pengembangan Terpadu (Dikbangpes) Tahun Anggaran 2026, yang diikuti oleh 112 peserta Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 55 dan 56 Tahun 2026 yang berlangsung secara virtual dari Aula Tien Wahab Polresta Tidore, Jumat (21/11).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjamin pelaksanaan seleksi yang berpedoman pada prinsip bersih, transparan, objektif, dan bebas dari intervensi ataupun praktik KKN.

Seluruh peserta mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas dengan penuh kesungguhan.

Dalam kesempatan tersebut, Kabag SDM Polresta Tidore, AKP Walid Buamona, S.H., memberikan arahan kepada peserta untuk menjaga integritas diri, mematuhi seluruh ketentuan seleksi, serta menunjukkan dedikasi tinggi selama proses berlangsung.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Polresta Tidore berharap setiap peserta mampu menjalani tahapan seleksi secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan calon perwira Polri yang unggul dan berkarakter.

Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Jember Tegaskan Disiplin Berlalu Lintas dengan Pendekatan Humanis

Penulis

Redaksi.co Biro Jember

-

20 November 2025

0

JEMBER, Redaksi.co – Polres Jember kembali menggencarkan upaya peningkatan disiplin berlalu lintas melalui Operasi Cipta Kondisi Zebra Semeru 2025, yang digelar pada Kamis pagi (20/11/2025) di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Kantor UPT Uji KIR Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Jember, AKP B. Bagas Simamarta, dengan dukungan personel gabungan dari Satlantas Polres Jember, UPT Samsat Barat, Bapenda Kabupaten dan Provinsi, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan keseriusan Polres Jember dalam menekan angka pelanggaran dan potensi kecelakaan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan menindak sejumlah pelanggaran kasat mata. Namun, operasi ini tidak semata berfokus pada penindakan. Petugas juga memberikan edukasi langsung kepada pengendara terkait pentingnya keselamatan, penggunaan helm SNI, kepatuhan terhadap rambu, hingga larangan memakai ponsel saat berkendara.

Hasil operasi mencatat ada 72 pelanggaran diantaranya 71 pengendara menerima surat teguran dan 1 pengendara dikenai tindakan tilang karena pelanggaran yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan.

Kasat Lantas AKP B. Bagas Simamarta menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan secara humanis dan edukatif, dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga mengimbau pengendara untuk memastikan kelengkapan kendaraan sebelum bepergian serta selalu menaati aturan demi keselamatan bersama.

Melalui Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Jember berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Jember dapat terus ditekan dan tercipta budaya berkendara yang lebih aman (*)

Kadispendik Jember Bantah Keras Soal Surat Tugas Wartawan

Penulis

Redaksi.co Biro Jember

-

20 November 2025

0

JEMBER,Redaksi.co – Upaya tim Redaksi.co untuk melakukan konfirmasi terkait proyek pembangunan di salah satu SDN di Kecamatan Kencong justru membuka rangkaian kejanggalan yang patut diduga sebagai bentuk penghalangan tugas jurnalistik. Penolakan akses informasi terjadi berulang kali, baik dari pihak sekolah maupun pengawas proyek, meski proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah yang seharusnya terbuka untuk publik (20/11/2025).

Kejanggalan pertama muncul ketika Endah, salah satu pihak sekolah, menyampaikan bahwa wartawan wajib membawa surat tugas dari Dinas Pendidikan untuk bisa meliput proyek tersebut. Alasan inilah yang kemudian dipakai sebagai dasar penolakan wawancara maupun dokumentasi di lokasi.

Namun, setelah ditelusuri, pernyataan itu ternyata tidak memiliki dasar hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, ketika ditemui awak media pada 11 November di halaman kantor Dispendik, membantah tegas dan menyatakan bahwa aturan tersebut tidak pernah ada.

“Itu tidak ada kaitannya dengan kami. Itu urusan sekolah dengan pusat,” ujar Hadi, memastikan tidak ada regulasi yang mewajibkan wartawan membawa surat tugas dari dinas untuk peliputan kegiatan pendidikan,”terang Hadi Mulyono

Temuan berikutnya memperkuat dugaan adanya upaya mengaburkan informasi. Saat dimintai keterangan terkait progres pekerjaan, pengawas proyek justru memberi jawaban yang tidak lazim dan terkesan menutup diri.

“Itu kan urusan saya,” jawabnya singkat, menolak memberikan data apapun.

Jawaban tersebut memperlihatkan sikap tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, terutama karena proyek ini bersumber dari anggaran pemerintah.

Tidak berhenti di situ, Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa proyek tersebut diawasi oleh pihak Kejaksaan. Pernyataan ini justru menambah daftar kejanggalan, sebab keberadaan pengawasan aparat hukum bukanlah alasan untuk menutup akses media. Bahkan, dalam banyak kasus, justru pengawasan itu dilakukan untuk memastikan transparansi berjalan.

Serangkaian pernyataan yang saling bertolak belakang, penolakan konfirmasi, hingga sikap defensif dari pengawas proyek menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan proyek ini, dan mengapa akses informasi begitu ditutup rapat?

Setelah Kadispendik memberikan bantahan resmi, dugaan adanya misinformasi dari oknum sekolah dan pengawas proyek semakin kuat. Publik berhak mengetahui penggunaan anggaran pendidikan, dan pers memiliki mandat undang-undang untuk mengawal setiap tahapannya tanpa intimidasi maupun penghalangan.

Redaksi.co akan terus menelusuri dan mengumpulkan data lanjutan untuk memastikan transparansi berjalan sebagaimana mestinya.

(Tim Investigasi Redaksi.co)

Kadispendik Jember Bantah Keras Soal Surat Tugas Wartawan

Penulis

Redaksi.co Biro Jember

-

20 November 2025

0