Redaksi.co SULBAR : Jeritan ratusan ribu petani sawit di Sulawesi Barat pecah menjadi kemarahan besar. Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit resmi “menabuh genderang perang” melawan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar yang dinilai mandul, lumpuh, dan diduga sengaja membiarkan korporasi raksasa “memeras” keringat petani lokal lewat permainan harga yang ugal-ugalan.

Tak lagi kompromi, mahasiswa kini menuntut kepala dinas dicopot secara tidak hormat. Institusi plat merah tersebut dituding hanya menjadi “stempel formalitas” korporasi tanpa taring untuk melindungi rakyat!

Skandal jatuhnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Sulbar dinilai penuh dengan kejanggalan dan permainan kotor. Koordinator Lapangan, Asrullah, membongkar bagaimana sistem penentuan harga hari ini telah berubah menjadi lelucon yang menyakitkan bagi petani swadaya.

Tragedi Harga Sawit Sulbar: Di atas kertas, pemerintah mengumumkan kenaikan harga penetapan. Namun fakta di lapangan sangat biadab: Korporasi membeli dengan harga Rp2.100 – Rp2.200/kg, sementara tengkulak dan sistem yang timpang memaksa petani swadaya gigit jari menerima recehan Rp1.700 – Rp1.800/kg.

“Jangan hanya duduk manis menetapkan harga lalu diam di ruangan ber-AC! Ketika harga jatuh terjun payung dan masyarakat menjerit, pemerintah baru sibuk pura-pura turun ke lapangan setelah ada gejolak,” amuk Asrullah dengan nada tinggi.

Bukan rahasia lagi, mahasiswa mengendus adanya dugaan konspirasi sistemik berupa penumpukan buah dan rekayasa antrean panjang kendaraan sawit di pabrik. Modus klasik alasan “kapal lambat sandar” diduga sengaja dimainkan agar buah petani membusuk, sehingga petani terpaksa menjual dengan harga murah di bawah tekanan psikologis.

Anehnya, di tengah hantaman badai krisis ini, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar justru terkesan “penakut” dan menutup mata.

“Kami sudah melakukan aksi berjilid-jilid, tetapi Kepala Dinas selalu kabur dan menolak menemui kami. Bahkan ketika DPRD Provinsi memanggilnya untuk hearing, dia tetap mangkir! Ada apa di Dinas Perkebunan? Siapa yang sedang mereka lindungi?” cecar Asrullah curiga.

6 Tuntutan Berdarah Aliansi Rakyat Peduli Sawit:

Menolak kalah dari gurita perusahaan nakal, mahasiswa melayangkan ultimatum keras:

* Pecat Kadis Perkebunan: Segera copot jabatan Kepala Dinas karena gagal total mengawasi implementasi harga di lapangan.

* Audit Total PKS: Lakukan sidak dan audit investigatif terhadap implementasi harga TBS di seluruh perusahaan kelapa sawit Sulbar.

* Bongkar HGU & CSR: Transparansi penuh terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan aliran dana CSR yang selama ini dinilai tidak menyentuh rakyat.

* Hukum Perusahaan Nakal: Berikan sanksi berat hingga pencabutan izin operasi bagi korporasi yang memanipulasi harga.

* Selamatkan Petani Swadaya: Keberpihakan nyata dan proteksi harga mutlak bagi petani mandiri.

“Kami tidak ingin pemerintah hanya hadir di meja rapat, tetapi hilang seperti hantu ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. REALISASIKAN HARGA PENETAPAN, JANGAN BIARKAN RAKYAT MATI DI ATAS LAHANNYA SENDIRI!” tutup Asrullah membakar semangat massa.

Gelombang massa yang lebih besar diprediksi akan kembali mengepung kantor Gubernur jika Dinas Perkebunan tetap memilih bungkam dan bersekutu dengan kemiskinan petani. (ZUL)

Redaksi.co SULBAR : Kursi empuk Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat mendadak panas membara. Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat resmi “menabuh genderang perang” melawan dugaan borok birokrasi, permainan jabatan, hingga aroma tak sedap pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan petinggi institusi pencetak moral tersebut.

Bukan sekadar isapan jempol, badai isu ini meledak setelah mahasiswa mengendus adanya dugaan upeti penjerat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angkanya fantastis untuk sebuah administrasi: Rp1,5 juta per kepala! Jika terbukti, ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan jabatan yang merampok hak para abdi negara.

Dugaan skandal ini kian seksi dan memicu syak wasangka karena dinilai penuh dengan tebang pilih. Mahasiswa mencium adanya skenario “melindungi kawan, mengorbankan lawan.”

Saat beberapa pegawai kecil dihantam sanksi demosi (penurunan jabatan) dan “dikotakkan” tanpa kenaikan pangkat bertahun-tahun, seorang pejabat elite justru melenggang bebas tanpa tersentuh hukum.

Sorotan tajam kini tertuju pada Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) berinisial “S”. Posisi “S” dinilai terlalu sakti. Di saat gerbong mutasi dan penyegaran jabatan menyapu hampir seluruh pejabat Kanwil, “S” justru kokoh tak tergoyahkan di kursinya selama lebih dari 5 tahun.

Isu Liar di Lingkar Kekuasaan: Berkembang rumor panas di tengah masyarakat bahwa bertahannya sang Kabag TU disinyalir kuat karena adanya “fasilitas khusus” yang disetor sebagai pelicin demi mengamankan posisi empuk tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kadri, dengan lantang menyatakan tidak akan membiarkan institusi agama ini dikotori oleh mentalitas korup para oknum pejabatnya.

“Jika benar ada praktik pungutan, permainan jabatan, dan perlindungan terhadap oknum tertentu, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip profesionalisme ASN dan harus segera diusut secara transparan!” gertak Kadri dengan nada tinggi.

Demi membersihkan “tangan-tangan kotor” di tubuh Kemenag Sulbar, mahasiswa melayangkan tuntutan keras:

* Audit Total: Desak Inspektorat Jenderal Kemenag RI segera turun ke Sulbar untuk membongkar borok tata kelola kepegawaian.

* Seret ke Hukum: Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas dugaan pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Buka Mulut! Menantang oknum pejabat terkait, terutama berinisial “S”, untuk melakukan klarifikasi terbuka dan tidak bersembunyi di balik ketiak jabatan.

Kawal Sampai Tuntas: Mahasiswa berjanji akan terus menggelar aksi gelombang kedua jika tuntutan ini diabaikan.

Publik kini menunggu: Apakah Menteri Agama dan penegak hukum berani membongkar “kotak pandora” di Kanwil Kemenag Sulbar, ataukah sang pejabat sakti berinisial “S” kembali berhasil lolos dari pusaran badai ini? (ZUL)

Banda Aceh.Redaksi.co
Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menunjuk T Rival Amiruddin sebagai Ketua PSI Provinsi Aceh. Penunjukan tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan pengurus DPP PSI di Jakarta, Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Kantor Pusat PSI yang beralamat di Jl KH Wahid Hasyim No.194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kaesang menyebut ada sejumlah pertimbangan penting yang membuat DPP PSI menentukan pilihan kepada T Rival Amiruddin untuk memimpin PSI Aceh.

Menurut ketum Kaesang, Aceh merupakan daerah dengan kekhususan Syariat Islam dan memiliki kultur yang sangat kuat. Karena itu, PSI membutuhkan figur putra daerah yang memahami budaya lokal dan dekat dengan ulama serta lingkungan pendidikan agama.

“Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Kami membutuhkan sosok anak Aceh yang dekat dengan kiyai, dekat dengan pusat pendidikan agama, sehingga kehadiran PSI nantinya dapat menyatu dengan kearifan lokal masyarakat Aceh,” kata Kaesang.

Selain itu, lanjut dia, T Rival Amiruddin juga dinilai sebagai figur yang dekat dengan masyarakat akar rumput dan memahami langsung kehidupan rakyat kecil.

“Kita bukan mencari seseorang yang hanya faham terhadap persoalan rakyat, namun sosok yang benar-benar hidup bersama rakyat sehingga dia tahu aroma keringat rakyat. Dengan begitu, keputusan yang diambil nantinya benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh,” ujar Kaesang.

Tak hanya itu, Kaesang menilai T Rival Amiruddin memiliki pemahaman yang kuat terkait ekonomi kerakyatan. Hal itu dianggap penting di tengah kondisi ekonomi Aceh yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan.

“PSI ingin hadir membawa solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, T Rival Amiruddin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan DPP PSI kepadanya.

Ia mengaku penunjukan langsung dari Ketua Umum PSI menjadi kehormatan besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat Aceh.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya. Penunjukan langsung dari Ketua Umum PSI merupakan kehormatan tersendiri bagi kami dan juga bagi rakyat Aceh,” ujar T Rival Amiruddin.

Ia menegaskan siap bekerja membesarkan PSI di Aceh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas yang menjadi identitas Tanah Rencong.

“Kami ingin PSI hadir sebagai rumah perjuangan rakyat Aceh, dekat dengan masyarakat, mendengar suara rakyat, dan bekerja nyata untuk kesejahteraan bersama,” tutup Rival ****

FAKFAK. Redaksi.co — Suasana religius dan penuh kekhidmatan mewarnai prosesi pengantaran Arca Bunda Maria dari Gereja Katolik Santo Yosep Fakfak menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea, Kamis (21/5/2026). Prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Ratusan umat Katolik dari berbagai paroki terlihat mengikuti iring-iringan arca sambil melantunkan doa Rosario sepanjang perjalanan. Kehadiran umat menunjukkan semangat iman dan persaudaraan yang terus hidup dalam perjalanan Gereja Katolik di Papua.

Sebelum diberangkatkan menuju Torea, Arca Bunda Maria terlebih dahulu disemayamkan di Paroki Santo Yosep Fakfak untuk didoakan bersama umat selama beberapa hari. Selanjutnya, arca diantar menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea yang berada di wilayah Paroki Santo Paulus Wagom sebagai bagian dari agenda napak tilas sejarah misi Katolik di Papua.

Prosesi tersebut bukan sekadar pengantaran arca, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap perjalanan panjang masuk dan berkembangnya agama Katolik di Tanah Papua sejak 132 tahun silam.

Sesuai agenda panitia, pada Jumat (22/5/2026), Arca Bunda Maria akan kembali diarak dari Torea menuju Kampung Sekru. Kampung tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi bersejarah dalam perjalanan awal penyebaran iman Katolik di Papua, khususnya di wilayah Fakfak dan sekitarnya.

Di Kampung Sekru nantinya akan dilaksanakan prosesi adat, doa Rosario bersama, serta ibadat umat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah pewartaan Injil di Tanah Papua.

Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan perjalanan napak tilas tahun ini dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan.

Menurut Fredikus, arca tersebut memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Katolik karena melambangkan perlindungan, pengharapan, dan persatuan umat dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua.

“Arca itu akan ditahtakan di Pulau Bonyum sebagai bagian dari perjalanan napak tilas 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arca yang terbuat dari batu utuh dengan berat sekitar 500 kilogram itu akan dibawa secara estafet melalui jalur darat oleh lima paroki di Kabupaten Fakfak hingga tiba di Kampung Raduria.

“Semua umat sudah dibagi tugasnya. Lima paroki akan mengarak arca secara bergantian sambil mendaraskan doa Rosario sampai tiba di Raduria,” katanya.

Setelah tiba di Kampung Raduria, arca kemudian akan diseberangkan menggunakan perahu menuju Pulau Bonyum yang menjadi salah satu titik utama dalam rangkaian kegiatan napak tilas tahun ini.

Panitia juga menyiapkan armada transportasi laut guna mendukung mobilisasi umat selama kegiatan berlangsung. Diperkirakan ribuan umat Katolik dari berbagai daerah di Papua Barat akan hadir mengikuti rangkaian doa, ibadat, serta prosesi sejarah tersebut.

Perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua tidak hanya menjadi momentum religius bagi umat Katolik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang penyebaran iman di Papua yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini.

Banda Aceh.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan serangkaian agenda silaturrahmi dan koordinasi strategis dengan pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna memperkuat sinergi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta percepatan pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Aceh.

Pada agenda pertama, pukul 11.00 WIB, Wakil Gubernur Aceh melakukan silaturrahmi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang juga Selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan & Rehabilitasi Rekontruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah percepatan pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi, termasuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanganan dan percepatan pembangunan di daerah terdampak bencana di Aceh.

Fadhullah mengatakan, Pemerintah Aceh terus membangun komunikasi aktif dengan Pemerintah Pusat guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus kami perkuat,” ujar Fadhullah.

Selanjutnya, pada pukul 13.00 WIB, Wakil Gubernur Aceh melanjutkan agenda koordinasi dan silaturrahmi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek strategis terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi tata kelola keuangan daerah, penguatan pendapatan daerah, serta sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Menurut Fadhlullah, koordinasi yang intensif sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal di tengah tantangan pembangunan daerah saat ini.

“Kami berharap hubungan koordinasi yang baik ini dapat terus diperkuat, sehingga Aceh memperoleh dukungan yang maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan daerah,” katanya.

Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Wakil Gubernur Aceh didampingi Bupati Nagan Raya dan Ketua DPRK Nagan Raya menghadiri pertemuan dan rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Pemulihan & Rehabilitasi Rekontruksi (PRR) yang di hadiri Staf Khusus Mendagri RI Bidang Keamanan & Hukum Brigjen. Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K, S.H, M.H beserta jajaran di Posko Nasional PRR Jakarta.

Rapat membahas langkah-langkah percepatan pemulihan dan rehabilitasi Aceh, termasuk di Kabupaten Nagan Raya, dan juga dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam percepatan penanganan infrastruktur, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta penanganan berbagai dampak pascabencana.

Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat serius mengawal proses pemulihan di daerah terdampak agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mengawal proses pemulihan dan rehabilitasi agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi perhatian serta dukungan Pemerintah Pusat melalui Satgas PRR,” ujar Wagub.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

“Kami berharap seluruh langkah yang sedang disiapkan dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan baik dan roda perekonomian daerah dapat pulih lebih cepat,” demikian Fadhlullah ****

Redaksi.co MAMASA : Kabupaten Mamasa kian diguncang skandal dugaan penyimpangan anggaran. Gerakan Pemuda Mahasiswa Mamasa (GEPMA) menduga keras pengelolaan dana Pilkada 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Mamasa sarat praktik bermasalah dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dugaan itu mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar sederet temuan mengejutkan dalam pengelolaan belanja Pilkada Serentak 2024. Nilai temuan tersebut ditaksir menembus lebih dari Rp1,2 miliar.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 16/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPN.03/11/2025 tertanggal 13 November 2025 tentang Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak 2024 pada KPU Kabupaten Mamasa.

GEPMA menilai temuan BPK tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan sinyal kuat dugaan praktik korupsi yang terstruktur.

“Ini bukan lagi persoalan administrasi ringan. Dugaan belanja fiktif, dokumen palsu, hingga anggaran negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nilainya fantastis. Kejati Sulbar, Inspektorat, dan KPU RI wajib segera turun tangan,” tegas Rahmatullahteng kepada media, Rabu, 20 Mei 2026.

Salah satu temuan paling mencolok adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas bermasalah senilai Rp180,8 juta. Dari jumlah itu, Rp86,9 juta diduga menggunakan bukti penginapan palsu.

BPK mengungkap sejumlah kwitansi hotel yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban ternyata tidak pernah diterbitkan pihak penginapan. Bahkan lebih mencengangkan, nama pegawai yang dicantumkan dalam dokumen disebut tidak pernah tercatat sebagai tamu hotel pada tanggal yang dimaksud.

Beberapa pelaksana perjalanan dinas bahkan mengaku dokumen hotel tersebut hanya dipakai sebagai “pelengkap administrasi” dan bukan berasal dari hotel resmi.

Tak berhenti di situ, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran uang harian, biaya hotel, dan ongkos taksi sebesar Rp23,9 juta. Selain itu terdapat pembayaran perjalanan dinas tumpang tindih Rp2,1 juta dan pembayaran perjalanan dinas tidak sah sebesar Rp20 juta.

Dalam hasil konfirmasi BPK, sejumlah pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas justru mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan bahkan tidak mengetahui adanya surat tugas atas nama mereka. BPK juga menemukan dugaan perbedaan tanda tangan pada dokumen pembayaran.

Skandal ini juga menyeret belanja alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan laporan pertanggungjawaban PPK dan PPS senilai Rp376,6 juta yang dinyatakan tidak sah.

Fakta paling mengejutkan muncul ketika seluruh sekretaris PPK di Kabupaten Mamasa disebut mengaku tidak pernah menerima dana yang dicairkan atas nama mereka.

BPK menemukan dugaan tanda tangan yang tidak sesuai serta absennya nota pembelian dalam dokumen pertanggungjawaban.

“Kalau sekretaris PPK mengaku tidak pernah menerima uang, lalu siapa yang menikmati ratusan juta rupiah itu?” kritik keras GEPMA.

Tak kalah mencurigakan, BPK juga mengungkap belanja makan minum kegiatan simulasi aplikasi Sirekap senilai Rp196,8 juta yang dinilai tidak sah. Dana itu diduga digunakan untuk pengeluaran lain di luar DIPA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

Selain itu, BPK menemukan pembayaran honorarium Pokja sebesar Rp44,2 juta yang tidak memenuhi ketentuan, pekerjaan jasa lainnya Rp32,4 juta yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan, hingga 12 paket pengadaan bermasalah senilai Rp706,5 juta.

BPK turut menyoroti lemahnya pengawasan internal di tubuh KPU Mamasa. Mulai dari penyusunan RAB tanpa reviu memadai, penganggaran tanpa data valid, hingga proses pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

GEPMA menegaskan, jika seluruh item temuan dijumlahkan, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

“Dugaan penggunaan dokumen tidak valid dan pengeluaran uang negara tanpa pertanggungjawaban sudah sangat terang. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin membenarkan adanya temuan BPK tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang melakukan tindak lanjut pengembalian anggaran berdasarkan rekomendasi internal KPU RI.

“Terkait hasil temuan BPK ini, atas rekomendasi internal KPU RI ke Inspektorat KPU RI untuk ditindaklanjuti. Tinggal kurang lebih Rp700 juta yang sementara kami proses pengembaliannya,” ujar Sumarlin melalui sambungan telepon, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, sebelum LHP diterbitkan BPK RI, KPU Mamasa telah lebih dulu melakukan pengembalian sebagian anggaran yang menjadi temuan.

“Dari Rp1 miliar lebih, KPU Mamasa sudah proaktif melakukan pengembalian sehingga tersisa sekitar Rp700 juta,” katanya.

Namun di tengah klaim pengembalian itu, sorotan publik justru semakin membesar. Desakan agar aparat penegak hukum membongkar aliran dana dan menyeret pihak yang bertanggung jawab kini makin sulit dibendung.

Kasus dugaan skandal anggaran Pilkada Mamasa pun terancam menjadi bom waktu baru yang mengguncang kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di daerah. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Aroma busuk dugaan korupsi menyengat Desa Salurindu, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa. Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SIPATUHO dan anggaran Ketahanan Pangan tahun 2025 yang seharusnya menyejahterakan rakyat, kini menjadi sorotan tajam setelah diduga kuat dikelola secara sepihak dan diwarnai deretan proyek “hantu” alias fiktif.

Suhu di desa tersebut mendidih. Kedok pengelolaan anggaran yang gelap dan tidak transparan ini dibongkar oleh warga setempat yang mencium adanya aroma penyimpangan dari hasil musyawarah desa (Musdes).

Fakta mengejutkan diungkapkan oleh seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Ia membeberkan bahwa seluruh anggota pengurus BUMDes SIPATUHO memilih walkout dan mundur massal. Pemicunya seksi sekaligus tragis: selama satu tahun penuh, hak insentif mereka diduga disunat dan tidak dibayarkan.

Lebih sadis lagi, Sang Ketua BUMDes dituding sengaja menendang peran pemerintah desa dan mengabaikan rapat anggota.

“Ketua BUMDes mengelola sendiri tanpa musyawarah dengan pemerintah desa maupun anggota. Semua keputusan diambil sendiri,” bisik sumber tersebut dengan nada geram.

Bukan hanya BUMDes, dana program nasional Ketahanan Pangan senilai Rp185 juta yang bersumber dari uang rakyat juga ikut diamputasi.

Awalnya, warga dan pemerintah desa sepakat menaruh harapan pada dua program seksi: peternakan ayam potong dan pengadaan pupuk. Namun di lapangan, kesepakatan itu dikhianati. Anggaran dialihkan sepihak, dan dari total dana, hanya sekitar Rp130 juta yang direalisasikan. Sisanya? Diduga kuat menguap ke dalam proyek-proyek fiktif.

Berikut adalah rincian proyek mencurigakan yang kini menjadi “bola liar” di masyarakat:

* Pembangunan Kios (Rp37.829.000): Anggarannya ada, wujudnya diduga fiktif!

* Budidaya Ikan Nila (Rp17.750.000): Diduga fiktif dan hanya di atas kertas.

* Pembuatan Bak Ikan Nila 1,5 x 2 Meter (Rp9.000.000): Ukuran mini, anggaran maksi, fisik diduga fiktif!

* Pengadaan Herbisida & Pupuk Pertanian: Rp40.259.000

* Pengadaan Bibit Jagung: Rp18.920.000

* Pengadaan Benih Padi: Rp21.240.000

Dugaan borok ini akhirnya meledak dalam rapat pertanggungjawaban yang digelar di Kantor Desa Salurindu, Senin (18/5/2026). Forum yang mulanya biasa berubah menjadi “pengadilan rakyat“.

Diberondong interpelasi dan sorotan tajam dari warga yang menuntut transparansi, Ketua BUMDes SIPATUHO dilaporkan langsung mengambil langkah seribu: menyatakan mundur dari jabatannya di tengah kepungan emosi warga.

Hingga berita ini bombastis diturunkan, Ketua BUMDes SIPATUHO maupun pihak Pemerintah Desa Salurindu masih memilih bungkam seribu bahasa dan belum memberikan konfirmasi resmi.

Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum dan auditor. Warga Salurindu mendesak agar tim penindak tipikor segera turun ke lapangan, membongkar brankas desa, dan menyeret aktor utama di balik dugaan konspirasi anggaran ini ke balik jeruji besi. (ZUL)