FAKFAK | REDAKSI.co – PSSI Asosiasi Kabupaten Fakfak masa bakti 2023–2027 resmi membuka pendaftaran dan registrasi klub sepak bola anggota tahun 2025. Proses ini ditangani oleh Panitia Pendaftaran dan Registrasi Klub, yang dibentuk berdasarkan keputusan Komite Eksekutif (Exco) PSSI Fakfak sebagai tindak lanjut atas pembaruan data keanggotaan.

Pembaruan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh klub sepak bola di Kabupaten Fakfak memiliki status hukum resmi, kejelasan administrasi, struktur organisasi, dan aktivitas pembinaan yang sesuai ketentuan PSSI.

Sekretaris Panitia, Semuel Lesnussa, menyampaikan bahwa panitia telah melakukan pertemuan teknis dengan puluhan perwakilan klub di Fakfak. Pertemuan tersebut mempertegas mekanisme dan persyaratan yang wajib dipenuhi setiap klub yang ingin terdaftar sebagai anggota PSSI Fakfak.

“Seluruh tahapan pendaftaran mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Petunjuk Organisasi PSSI 2025. Klub harus mengajukan surat permohonan keanggotaan, menyerahkan dokumen resmi organisasi, serta memenuhi syarat administrasi dan faktual. Setelah diverifikasi panitia, hasilnya akan diserahkan ke Exco untuk ditetapkan,” jelas Semuel kepada REDAKSI.co.

Lebih lanjut, Semuel menegaskan bahwa penetapan akhir status keanggotaan tidak dilakukan oleh panitia maupun Exco semata. Status penuh sebagai anggota resmi PSSI Fakfak hanya akan diberikan setelah disahkan dalam Kongres Biasa PSSI Kabupaten Fakfak.

“Kongres menjadi pengesahan tertinggi. Di situlah klub memperoleh legitimasi penuh sebagai anggota resmi PSSI Fakfak,” tambahnya.

Persyaratan Klub: Harus Punya Organisasi Jelas & Program Pembinaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh REDAKSI.co, dokumen yang wajib dilampirkan dalam pendaftaran antara lain:

Akta pendirian atau surat keterangan berdiri klub

Struktur organisasi pengurus yang sah

Daftar pemain dan pelatih

Rencana pembinaan dan kegiatan kompetisi

Bukti alamat dan domisili klub

Surat pernyataan mematuhi Statuta PSSI

Persyaratan ini dianggap penting untuk memastikan klub tidak hanya aktif saat kompetisi, tetapi juga menjalankan pembinaan berkelanjutan sesuai standar PSSI.

Jadwal Tahapan Pendaftaran Klub Anggota PSSI Fakfak 2025

Tahapan

1. Pendaftaran& pengambilan formulir :  23–30 November 2025

2. Pengembalian berkas :  1–2 Desember 2025

3. Perbaikan berkas : 3 Desember 2025V

4. Verifikasi administrasi & faktual : 4–7 Desember 2025

5. Pengumuman hasil verifikasi : 8 Desember 2025.

6. Penetapan rekomendasi Exco PSSI Fakfak : 10 Desember 2025

Momentum Pembenahan Sepak Bola Fakfak. 

Tahapan registrasi ini dinilai sebagai momentum penting pembenahan sepak bola Fakfak, mengingat keanggotaan klub menjadi dasar dari:

a. Keikutsertaan kompetisi resmi PSSI

b. Penilaian pembinaan usia dini

c. Hak suara dalam Kongres PSSI.

d. Perlindungan hukum organisasi dan pemain

Dengan regulasi yang diperketat mengikuti Statuta terbaru, PSSI Fakfak menargetkan klub lokal tidak hanya aktif bertanding, tetapi juga memiliki pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan bibit sepak bola daerah yang profesional.

Fakfak, Redaksi.co – Polemik jabatan Ketua PSSI Kabupaten Fakfak mulai menyeruak setelah muncul isu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) oleh Asprov PSSI Papua Barat. Namun hingga kini, kabar tersebut hanya sebatas “isu tanpa bukti”. PSSI Fakfak menegaskan tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) resmi yang dimaksud.

“Secara organisasi, proses administrasi harus jelas dan resmi. Sampai hari ini Asprov tidak pernah mengirimkan salinan SK yang dimaksud kepada PSSI Fakfak,” tegas Semuel Lesnusa.

Pernyataan ini sekaligus membantah praktik “politik sepak bola gaya belakang layar” yang mulai menjadi sorotan. Semuel menilai, isu penunjukan Plt tanpa dasar hukum justru berpotensi merusak marwah organisasi dan menciptakan konflik antar insan sepak bola di daerah.

Statuta PSSI Tidak Mengenal Plt Ketua Kabupaten/Kota dari Asprov

Lebih jauh, Semuel mengingatkan bahwa Statuta dan Petunjuk Organisasi PSSI Edisi 2025 sangat jelas: tidak ada mekanisme penunjukan Plt Ketua oleh Asprov untuk tingkat Kabupaten/Kota. Jika terjadi kekosongan jabatan, statuta mengatur pembentukan Panitia Seleksi, bukan penunjukan sepihak.

Selain itu, SK Pengurus PSSI Fakfak periode 2023–2027 merupakan keputusan Kongres. Dalam bahasa organisasi, keputusan kongres memiliki kedudukan tertinggi dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak hanya karena dinamika politik atau kepentingan tertentu.

Jika benar ada pihak yang mencoba “mengatur” tanpa mekanisme resmi, maka pertanyaannya sederhana: siapa sebenarnya yang ingin bermain di luar aturan?

Stop Ego dan Kepentingan Gelap, Bangun Sepak Bola Fakfak Secara Bermartabat

Merespons gejala perpecahan yang mulai disulut isu jabatan, Semuel mengajak seluruh pihak kembali pada tujuan utama: membangun sepak bola Fakfak, bukan memperbesar ego pribadi.

“Mari hilangkan ego. Kita semua kaka dan ade dalam dunia sepak bola Fakfak. Mari duduk bersama, bergandengan tangan, dan membesarkan organisasi ini bersama,” ujarnya.

Sepak bola Fakfak membutuhkan kerja nyata, bukan jabatan imajinasi tanpa dasar hukum. Publik kini menunggu sikap tegas Asprov Papua Barat: Keluarkan SK resmi jika ada, atau hentikan manuver yang hanya merusak semangat persatuan.

Redaksi.co, Jakarta | Dalam konferensi pers persiapan Reuni Akbar Mujahid 212 tahun 2025 yang digelar di restoran Al-Jazeera Polonia pada Minggu (23/11), Ketua Steering Committee (SC) KH Shabri Lubis menegaskan bahwa kegiatan tersebut kembali dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025. Menekankan bahwa inti dari penyelenggaraan reuni ini tetap bertujuan memperkokoh persatuan umat.

Menurut Kiai Shabri, semangat yang lahir dari Aksi Bela Islam 212 sejak 2016 terus dijaga hingga kini.

“Spirit 212 sudah sembilan tahun kita bangun untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Dorongan persatuan itu yang membuat kita kembali mengadakan Reuni Akbar 212 tahun ini,” ujarnya.

Kegiatan akan dimulai setelah salat Magrib berjemaah dan berlangsung sampai rangkaian acara selesai. Pada pelaksanaan tahun ini, panitia mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah.”

Dalam kesempatan itu, Shabri juga menyampaikan bahwa panitia turut mengundang Presiden RI Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait.

“Insyaallah, para umaro, ulama, dan umat Islam akan berkumpul untuk bermunajat memohon kepada Allah SWT agar memberikan hidayah, keamanan, dan keberkahan bagi Indonesia, sehingga tujuan bernegara yang dicita-citakan para pendiri bangsa dapat terwujud,” tuturnya.

Agenda acara yang dirilis panitia mencakup salat Magrib dan Isya berjemaah, dzikir, munajat, muhasabah, penyampaian sambutan, dan tausiyah dari berbagai tokoh serta ulama.

Panitia juga mengimbau umat Islam dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Para peserta diminta membawa sajadah serta perlengkapan pelindung hujan seperti payung atau jas hujan, mengingat saat ini kondisi cuaca memasuki musim penghujan

Meranti,- Upaya Polres Kepuluan Meranti Menciptakan Rasa Aman Kepada Masyarakat dengan melaksanakan Kegiatan KRYD dalam rangka antisipasi Premanisme Kasus C3 Curat, Curas dan Curanmor Lakalantas Serta Ganguan Kamtibmaa di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Sabtu (22/11/2025) Malam.

” Adapun kegiatan KRYD Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan dalam rangka antisipasi C3 Curat, Curas Dan Curanmor ,laka lantas dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti pada Sabtu Malam Kami anggota Polres Menyisir tempat – tempat menjadi titik rawan kantibmas,” ungkap Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH Melalui Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Syahrizal, SE M H Msi.

Adapun bentuk kegiatan tersebut kami melibatkan Personil Polres Kepulauan Meranti Sat Samapta Polres Kepulauan Meranti, Sat Lantas Polres Kepulauan Merant, Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, Sat Resnarkoba Polres Kepulahan Meranti, Sat Polairud Polres Kepulauan Meranti, Kompi I Siaga Polres Kepulauan Meranti Serta Polsek yang ada dijajaran Polres Kepulauan Meranti.

Kami melakukan Kegiatan patroli di wilayah Protokol Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti, dari Sat Samapta, Kegiatan pengaturan dan Blue Light Sat Lalu lintas, Kegiatan Patroli C3 oleh Sat Reskrim, juga Satresnarkoba dan Satpolairud dam Kegiatan KRYD Oleh Personil Kompi I Siaga Polres Kepulauan. Meranti, tidak lupa Pengecekan tahanan di Rutan Polres KepulauanMeranti Wasdal dan Pam Mako Polres KepulauanMeranti oleh Kompi Siaga dan Kegiatan KRYD Polsek Jajaran,” ujar Kompol Syahrizal.

Kabag Ops Kompol Syahrizal mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan, Menciptakan situasi kondusif dan jaminan keamanan bagi warga masyarakat Kepulauan Meranti

Kami Memberikan rasa nyaman kepada warga masyarakat yang melaksanakan aktiftas serta yang berkunjung ke tempat keramaian dan lokasi yang berpotensi rawan kejahatan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan yang dilakukan dapat Mencegah terjadinya C3 guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Pores Kepulauan Meranti.

Setelah sukses menekan 0,76 persen tingkat kemiskinan,kali ini Pemerintah Kabupaten Sumenep,berhasil menurunkan 0,5 persen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep per 18 November 2025, angka pengangguran di kabupaten paling timur Pulau Madura kini berada di angka 1,64 persen,yakni lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 1,69 persen.

TPT Sumenep ini, tercatat jauh lebih rendah dibanding dua kabupaten lain di Madura,yakni Kabupaten Sampang berada di angka 2,44 persen, sedangkan Kabupaten Bangkalan mencapai 5,31 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr.Ir. Arif Firmanto, S.TP, menyebut penurunan ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang telah ditempuh Pemkab Sumenep dalam beberapa tahun terakhir.

“Capaian ini membuktikan efektivitas beberapa program Pemkab yang telah berjalan guna mengatasi tingkat pengangguran,” ujar Arif, Jumat (21/11/25).

“Kami akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong investasi masuk ke Sumenep” imbuhnya.

Menurut Arif,Sumenep akan terus mendorong masuknya investasi baru. Pemerintah daerah memperkuat iklim usaha melalui kemudahan perizinan dan percepatan layanan, sehingga sektor industri, pariwisata, hingga UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

“Kami pastikan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan memperluas peluang kerja dan meningkatkan kapasitas angkatan kerja,” tegasnya.

Pihaknya berharap,dengan semua upaya yang telah Pemkab tempuh,dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menekan angka pengangguran di Sumenep.

“Semoga kedepan,ekosistem ketenagakerjaan di Sumenep menjadi semakin solid,sehingga mampu menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di Kabupaten tercinta ini,” Pungkasnya.(HR)

Redaksi.co, Jakarta | Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat Anugerah Penggerak Nusantara 2025 di bidang Harmoni dan Ekoteologi. Penghargaan ini diberikan pada Malam Anugerah Penggerak Nusantara yang digelar iNewsTV.

Penghargaan diterima langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hadir mendampingi, Staf Khusus Menag bidang Pengambangan SDM dan Media Ismail Cawidu, Staff Khusus Menag bidang Kerukunan dn Layanan Keagamaan, Pengawasan dan Kerjasama Luar Negeri Gugun Gumilar, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar.

Menag menyampaikan ucapan terima kasih kepada CEO MNC Corp, khususnya kepada iNewsTv atas penghrgaan ini. “Anugerah ini menunjukkan tingginya perhatian iNewsTV terhadap program-program Kementerian Agama,” terang Menag di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Menag, Kementerian Agama dalam satu tahun terakhir menggulirkan trilogi kerukunan jilid II. Kalau jilid I mencakup kerukunan intra umat, antar umat, dan antar umat dengan pemerintah, trilogi kerukunan jilid II diperluas hingga mencakup aspek kerukunan antar manusia, harmoni alam, dan hubungan spiritual dengan Tuhan.

“Trilogi Kerukunan Jilid II, menjadi ikhtiar Kementerian Agama menyukseskan asta cita presiden yang terkait dengan harmoni lingkungan dan toleransi antar umat,” sebut Menag.

“Untuk itu pula kami menggulirkan program penguatan ekoteologi yang menitikberatkan pada aksi iklim untuk mencegah kerusakan alam yang berangkat dari pemahaman keagamaan,” sambungnya.

Menurut Menag, kerukunan adalah pra syarat pembangunan. Kondisi bangsa Indonesia yang rukun dalam keragaman patut disyukuri di tengah konflik yang terus melanda sebagian negara. Dalam kondisi rukun, pembangunan yang dicanangkan Presiden berjalan lancar.

“Kita bersyukur, keberhasilan dalam merawat kerukunan menjadi capaian tertinggi kinerja satu tahun Presiden Prabowo berdasarkan survey poltracking yang dirilis Oktober 2025,” sebutnya.

Terkait ekoteologi, Menag mengatakan bahwa menjaga kelestarian alam adalah ajaran agama. Dalam Islam, umat muslim bahkan diajarkan untuk terus menanam pohon, meski esok hari kiamat tiba. Ajaran ini menunjukkan pentingnya merawat semesta.

“Kemenag telah menerbitkan buku Ekoteologi: Mengamalkan Iman, Melestarikan Lingkungan. Buku ini akan menjadi panduan dalam perumusan program, kegiatan dan strategi pelestarian lingkungan berbasiskan iman,” tegasnya.

“Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama. Semoga ini menjadi motivasi bersama untuk terus merawat kerukunan umat dan harmoni semesta,” tandasnya