PERKARA TANAH DUSUN ROWOK MASUKI AGENDA PEMBUKTIAN, KUASA HUKUM YAKIN GUGATAN AKAN DIKABULKAN
Mataram 17- Nopember 2025Redaksi.co – Perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Peraya antara masyarakat Dusun Rowok sebagai penggugat melawan PT Sinar Rowok Indah (PT SRI) terus bergulir dan kini memasuki agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Peraya. Perkara ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak atas tanah yang telah dikelola warga secara turun-temurun.
Team advokad
Pada tahap pembuktian ini, pihak penggugat melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan sejumlah bukti surat penguasaan lahan, serta menghadirkan saksi-saksi fakta yang memperkuat dalil gugatan. Tanah seluas sekitar 1 hektare 90 are menjadi objek sengketa dan hingga kini masih dikelola sepenuhnya oleh masyarakat penggugat. Mereka menilai perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sejak leluhur mereka membuka lahan tersebut, tidak pernah ada pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan.
Kuasa hukum penggugat, RohadiWijaya, S.H., memberikan tanggapan tegas mengenai perkembangan perkara ini. Ia menyatakan bahwa posisi penggugat saat ini sangat kuat berdasarkan bukti yang telah diajukan.
“Kami sangat optimis bahwa gugatan ini dapat dikabulkan. Bukti surat dan keterangan saksi saling menguatkan dan menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Rowok memiliki penguasaan yang sah secara historis maupun faktual,” ujar Rohadi Wijaya, S.H.
Rohadi menjelaskan bahwa perkara ini bukan hanya menyangkut persoalan sengketa tanah, tetapi juga merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
“Masyarakat sudah mengelola lahan ini sejak zaman orang tua dan kakek mereka. Ketika tidak ada ganti rugi diberikan, hal ini jelas merugikan dan menunjukkan adanya tindakan yang tidak sesuai hukum. Kami ingin memastikan keadilan ditegakkan,” tambahnya.
Masyarakat Dusun Rowok yang mengikuti jalannya persidangan menyatakan harapan besar agar majelis hakim mempertimbangkan fakta penguasaan lahan secara turun-temurun tersebut. Mereka berharap putusan nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak masyarakat.
Dengan berlanjutnya agenda pembuktian, majelis hakim diharapkan dapat menilai secara objektif seluruh alat bukti dan keterangan yang telah disampaikan, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
redaksi.co, Jakarta | Suasana gelaran Poland Festival 2025 yang tahun ini digelar di kawasan Bundaran HI-Grand Lucky SCBD. Memasuki edisi keenam ini Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Barbara Szymanowska, hadir langsung dan membagikan pandangannya mengenai kerja sama kedua negara, perkembangan festival, hingga pengalamannya selama bertugas di Indonesia.
Szymanowska, yang mulai bertugas di Jakarta sejak Maret lalu, mengaku cepat jatuh hati pada Indonesia.
“Saya sangat menikmati tinggal di sini. Budaya Indonesia luar biasa, masyarakatnya hangat dan ramah, dan makanannya fantastis. Banyak orang terkejut, tapi saya sangat menikmati cuaca tropis Indonesia” katanya sambil tersenyum.
Dalam Poland Festival tahun ini, pemerintah Polandia menyoroti berbagai sektor mulai dari green energy, infrastruktur, inovasi, gaming, hingga industri pangan dan kosmetik. Szymanowska menjelaskan bahwa Polandia ingin memperkuat koneksi bisnis antara kedua negara, terutama dalam produk-produk fast moving consumer goods yang dinilai memiliki pasar besar di Indonesia.
Polandia juga aktif membangun kemitraan di sektor pendidikan dan kebudayaan. Tahun ini, beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani untuk pengembangan teknologi di tingkat SMA, SMP, hingga universitas. Selain itu, ada pula kolaborasi unik antara karakter fiksi Polandia dengan karakter Indonesia Zivana, yang diperkenalkan sebagai ikon baru di festival ini.
Dalam bidang media dan pendidikan, pihak kedutaan juga membuka kesempatan bagi jurnalis Indonesia untuk mengikuti program study trip selama satu minggu ke Polandia, sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Polandia. Program tersebut mencakup kunjungan ke pabrik, kota-kota bersejarah, pusat budaya, hingga sesi wawancara dengan pelaku industri di Polandia.
Festival yang digelar selama Oktober hingga November ini turut menampilkan kuliner khas Polandia. Seorang chef yang hadir bahkan kembali memperkenalkan pierogi, dumpling tradisional Polandia yang disebut sebagai “makanan terbaik di dunia”.
Menutup rangkaian acara, Szymanowska menyampaikan harapannya agar Poland Festival dapat terus berlanjut dan semakin mempererat hubungan kedua negara.
“Apa yang dimulai sebagai proyek kecil kini berkembang melalui kerja sama yang indah antara mitra dari Polandia dan Indonesia. Kami ingin festival ini terus hadir, bukan hanya tahun depan, tapi juga untuk banyak tahun ke depan,” ujarnya.
Festival tahun ini kembali menegaskan komitmen Polandia dalam memperluas jangkauan kerja sama ekonomi, budaya, dan pendidikan dengan Indonesia seraya menghadirkan pengalaman yang meriah bagi para pengunjung di jantung kawasan SCBD
Redaksi.co, Kabupaten Kediri – Kasus tindak asusila atau pelecehan seksual di lingkungan sekolah masih menjadi isu serius di Indonesia, dan kasus yang baru terjadi adalah di duga dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 4 Pare Kabupaten Kediri, mereka di duga melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
Berita ini menjadi sorotan ketika yang menjadi korban, masih berstatus pelajar SMPN, dan memprihatinkan karena siswa di bawah umur sudah berani melakukan sesuatu yang tidak seharusnya.
Nara sumber yang mengetahui perbuatan tindak Asusila tersebut mengatakan ” bahwa diduga hal tersebut dilakukan oleh murid SMPN 4 Pare Kabupaten Kediri dan berlangsung saat sepulang sekolah, melakukan hubungan badan dalam lingkungan sekolah, saat semua siswa sudah pulang, namun pelaku bukan pulang tapi sebaliknya melakukan tindakan yang tidak senonoh.
Dengan keprihatinan, kami coba menghubungi dan mendatangi Nara sumber untuk bertanya tentang masalah tersebut, namun pihak Nara sumber yang kami mintai keterangan enggan memberikan komentar ataupun tanggapan, hanya mengatakan ” kami tidak tahu dan kami tidak mau masalah ini menjadi konsumsi publik, kami tidak mau nanti menjadi trauma bagi anak – anak, dan kami tidak bisa memberikan keterangan” jawabnya.
Kami juga mendatangi sekolah tersebut, untuk meminta klarifikasi atau stadment jika hal tersebut tidak terjadi, tetapi pihak sekolah khususnya kepala sekolah SMPN 4 Pare Kediri menghindar dengan berbagai alasan, hingga kini belum mendapatkan jawaban pasti.
Seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi bilamana semua berperan aktif dalam membimbing juga ada pengawasan yang ketat darı pihak pendidik juga keamanan sekolah, di karenakan perbuatan tersebut di lakukan dalam lingkungan sekolah.
Hal ini akan menjadi masalah besar bila di biarkan karena tidak adanya tindakan darı pihak sekolah.
RADAKSI.CO, BLITAR – Kasus tindak asusila atau pelecehan seksual di lingkungan masyarakat masih menjadi isu serius di Indonesia, dan kasus yang baru terjadi adalah pemerkosaan yang di lakukan anak di bawah umur.
Korban sekaligus nara sumber menceritakan terkait perbuatan tindak Asusila/pemerkosaan tersebut kepada Rekan kerja dan juga pacarnya si korban ( laki-laki) mengatakan dengan kronologi”
(“Aku di jak koncoku nek omahe bocah lanang kui.. pas bar udan deres arep mulih di cegati Karo bapak e bocah lanang kui.
lha akhire nek kamar dadi bocah 3, Mergo ga oleh muleh, lha karo koncoku sing sijine di tinggal ning njobo.. bar kuwi aku di pekso nglayani, Aku wes nolak berontak tapi kalah kuat karo bocah lanang sing nduwe omah kui, aku di perkosa.. terus tak ambu ketok e mendem bocah lanang kui”)
Korban di ajak ke rumah pelaku itu bersama temannya.tetapi setelah hujan deras reda dan mau pulang di cegat sama orang tua pelaku, dan akhirnya bertiga masih tetap di rumah tersebut., tidak berselang lama temannya yang mengajak tadi keluar rumah, nah saat itulah pelaku memaksa korban untuk mau melayani perbuatan tidak senonoh, dengan memperkosa korban dan sekuat tenaga menolak dan berontak, namun kalah tenaga akhirnya korban pasrah dan saat itu juga di ketahui bahwa pelaku sedang mabuk minuman keras, karena tercium darı bau mulut pelaku.
Dengan keprihatinan, kami dari Media mendapat laporan darı korban dan mencoba menghubungi dan mendatangi korban yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, korban sakit “karena merasa di ancam. Dalam ancamannya pelaku mengatakan “akan menyebarkan perbuatan tersebut kesemua orang dan juga kepada pacar si korban, karena takut, hingga kepikiran akhirnya korban depresi dan masuk rumah sakit.
Etikat baik sudah di lakukan antara korban dan pelaku dengan musyawarah kekeluargaan, dan korban menerima dengan memberikan surat pernyataan bermaterai di saksikan orang tua pelaku dan Pacar si korban juga teman Korban,.namun hingga kini belum ada realisasi apapun terkait perbuatan pelaku tersebut untuk bertanggung jawab.
Kami sebagai orang tua korban dan pacar Korban tidak terima dengan perbuatan tersebut, bilamana tidak segera ada pertanggung jawaban dari pelaku, maka langkah hukum akan kami tempuh, guna di proses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indoonesia
FAKFAK.Redaksi.co – Ketua Bidang IV Seruni Kabinet Merah Putih sekaligus Wakil Ketua Harian Dekranas, Ny. Sri Suparni Lahadalia, menghadiri kegiatan Ramah Tamah bersama mama-mama pelaku UKM Kabupaten Fakfak pada Minggu, 16/11/2025. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi serta penguatan motivasi bagi pelaku UKM dalam mengembangkan kerajinan dan kuliner lokal.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Fakfak, Ny. Nurwidayati Samaun Dahlan, yang juga memberikan sambutan. Dalam penyampaiannya, ia menceritakan pengalamannya mengunjungi 16 dari 17 kampung binaan untuk melihat langsung potensi UKM yang dimiliki masyarakat, mulai dari kerajinan anyaman di Teluk Patipi hingga ragam kuliner khas Arguni yang disebutnya sebagai “surga makanan”.
Ny. Nurwidayati menyampaikan bahwa para mama-mama pelaku UKM memiliki bakat dan kreativitas yang kuat, namun masih terkendala minimnya promosi dan belum tersedianya galeri khusus untuk memasarkan produk. Kondisi ini membuat sebagian pelaku UKM belum terdorong untuk berkarya secara optimal.
Ia menjelaskan bahwa Dekranasda Fakfak sedang menyusun struktur kepengurusan baru yang telah disetujui tingkat provinsi. Struktur ini akan melibatkan berbagai dinas, seperti Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Sosial, PUPR, dan Pariwisata, sehingga program pendampingan dan bantuan untuk UKM dapat dijalankan lebih cepat tanpa proses birokrasi yang panjang.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat, para pelaku UKM, serta OPD terkait untuk mewujudkan kemajuan UKM Fakfak. Komitmen untuk membangkitkan UKM, menurutnya, hanya dapat berjalan jika dilakukan secara bersama-sama.
Kegiatan Ramah Tamah bersama Ny. Sri Suparni Lahadalia berlangsung hangat dan interaktif. Selain mendengarkan aspirasi pelaku UKM, acara ini juga memberi ruang bagi Ny. Sri Suparni untuk memberikan dorongan moral kepada mama-mama UKM Fakfak. Usai ramah tamah, kegiatan dilanjutkan dengan agenda bersama di Pasar Rakyat Tumburuni.
Fakfak.Redaksi.co – Ny. Sri Suparni Lahadalia, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sekaligus Wakil Ketua Harian Dekranas, menyampaikan sambutan bernuansa motivatif pada acara Ramah Tamah Bidang IV Seruni Kabinet Merah Putih bersama Mama-Mama pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Fakfak, Minggu (16/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran perempuan Papua dalam sektor kerajinan, kuliner, dan tenun.
Dalam sambutannya, Ny. Sri Suparni mengapresiasi langkah Dekranasda Fakfak yang telah mengunjungi 16 dari 17 distrik untuk memetakan potensi sekaligus kebutuhan pendampingan bagi Mama-Mama pengrajin, pelaku kuliner, dan perajin tenun. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pendampingan selama empat tahun ke depan.
Ia juga menyinggung pelaksanaan lomba desain batik Fakfak. Dirinya menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir pada pembukaan kegiatan tersebut lantaran menghadiri Festival Mama-Mama Kreatif Papua di Manokwari—sebuah kegiatan yang sukses terselenggara berkat komunikasi dan lobi intensif, hingga menghadirkan Wakil Presiden RI.
Lebih lanjut, Ny. Sri Suparni menyampaikan bahwa karya Mama-Mama Fakfak memiliki peluang besar untuk tampil pada agenda nasional Dekranas tahun depan. Untuk itu, ia mendorong pembentukan tim penilai dan pemilih karya yang bertugas menyeleksi, menilai, dan menentukan produk terbaik yang dinilai layak mewakili Fakfak di tingkat nasional. Tim tersebut dapat bekerja secara offline maupun online untuk memastikan produk yang diusulkan memenuhi standar kualitas nasional.
Mengakhiri sambutannya, ia menegaskan kedekatannya dengan Papua. Selama 25 tahun tinggal dan berproses di Tanah Papua, serta membesarkan empat anak yang semuanya lahir di Papua, ia menyebut Papua sebagai bagian penting dalam hidupnya. Ia berharap karya Mama-Mama Fakfak terus berkembang, semakin berkualitas, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
Aceh Barat.Redaksi.co
Pelantikan yang dilakukan oleh PB HMI terhadap Anwar Efendi telah menciptakan konflik internal dalam keorganisasian yang didirikan oleh Lafran Pane tersebut.
Keputusan yang tidak berdasarkan kesepakatan serta demokrasi atau proses Konferensi Cabang sehingga sampai menimbulkan penolakan dari Steering Committee (SC).
Sebelumnya Pemilihan Ketua HMI Cabang Aceh Barat (Meulaboh) untuk periode 2025-2026 telah menghasilkan Marza Khadarus Madi sebagai ketua terpilih. Pemilihan ini terjadi pada Konferensi Cabang ke-XIV HMI Cabang Meulaboh yang dilaksanakan pada Februari 2025, di mana Marza terpilih secara Aklamasi setelah salah satu kandidat, Mukhtaruddin, memberikan dukungan kepada Marza
Namun akhirnya, proses pelantikan yang dilakukan oleh PB HMI terhadap Anwar Efendi di aula gedung Bapeda Aceh barat pada Sabtu 15 nov 2025.
Dimana pelantikan tersebut sampai terjadi kericuhan bahkan penarikan secara paksa terhadap ketua Kohati HMI sebelumnya.
Pada kesempatan tersebut, terlihat Anisah selaku ketua Kohati HMI berjalan menuju podium serta berdiri diatas podium dengan suara yang lantang mengatakan,
“Dengan Mengucap Bismillah, Dengan ini saya menyatakan bahwa saudari Erlida yang dilantik tidak sah dan bahkan tidak pernah mencalonkan diri pada musyawarah kohati cabang yang saya buat dan buka. Serta tidak akan ada serah terima jabatan oleh saya selaku Demisioner ketua kohati HMI cabang Meulaboh periode 2023-2024. Dan juga dengan ketidakhadiran demisioner ketua umum HMI Cabang Meulaboh periode 2023-2024 maka jelas menyatakan bahwa pelantikan HMI dan KOHATI cabang meulaboh tidak sah dan cacat aturan”. Pungkasnya.
Diduga ketua umum Pengurus Besar HMI yang terpilih untuk periode 2023-2025 secara aklamasi dalam Kongres ke-XXXII Pontianak tersebut tidak memiliki sikap yang obyektif, dikarenakan telah melakukan pelantikan tanpa mempertimbangkan juknis serta gugatan yang telah dilayangkan oleh Steering Committee kepada dirinya.
Tanpa disadari, sikap dari PB HMI Bagas Kurniawan telah menimbulkan banyak kegaduhan bahkan sampai menghasilkan perpecahan serta konflik diantara keanggotaan HMI. Sehingga keorganisasian tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai tokoh masyarakat bahkan dari internal HMI itu sendiri.
Menurut Anisah selaku Kohati cabang, “pelantikan yang dilakukan terhadap Anwar Efendi tersebut tidak sah. Dikarenakan saudara Anwar Efendi bukanlah kandidat yang terpilih didalam forum Konfercab XIV yang digelar di bawah tanggung jawab Aris Munandar selaku Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh”. Ungkap nya kepada media ini Minggu 16/11/2025
Pada pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) XIV, maka hasil dari panitia konfercab menyatakan bahwa saudara Marza Khadarus Madi terpilih sebagai formatur yang sah setelah melalui berbagai proses verifikasi.
“Ini Patut untuk dipertanyakan… Kenapa kandidat yang dilantik bukanlah kandidat yang terpilih secara sah dalam forum konfercab, yang telah dilakukan sesuai dengan aturan AD/ART HMI”, ucap Anisah.
Anisa juga menambahkan, “kuat dugaan semua ini seperti telah terseting serta dengan konsep yang terstruktur,” ujarnya. kami tidak menuduh, itu sebatas dugaan dikarenakan sikap dari seorang pimpinan yang terus saja melakukan pelantikan kepada kandidat yang tidak terpilih didalam forum tanpa adanya musyawarah atau keputusan bersama, bahkan mengabaikan surat gugatan dari kami serta semua aturan-aturan didalam HMI”, tutupnya.
Secara terpisah kritikan juga datang dari Aris Munandar selaku demisioner ketua umum HMI Cabang Meulaboh periode 2023-2024 saat dikonfirmasi langsung oleh media.
Menurut Aris Munandar kedua ketua tersebut cacat prosedur, apalagi sampai ada dugaan melakukan manipulasi berkas yang dilakukan oleh saudara Anwar Efendi.
“Kedua ketua yang dilantik oleh PB HMI saat itu adalah cacat prosedural semenjak dari mereka membuat forum ataupun menyabotase forum, dikarenakan forum tersebut tidak ada dua”. Ucapnya kepada media.
Aris Munandar mengatakan , jika ada kesempatan dimanapun dan kapanpun mereka akan terus menyuarakan ke tidaksahan terhadap kedua ketua HMI yang telah dilantik tersebut. Karena mereka telah mencoreng nama baik HMI serta menghilangkan nilai secara keagamaan.
“Kami akan terus menyuarakan dan menyampaikan kepada masyarakat atas semua perbuatan mereka, supaya semua masyarakat mengetahui bahwa ketua HMI yang telah dilantik saat ini tidak sah,” kata Aris Munandar.
Lebih lanjut, Aris Munandar juga menambahkan” dirinya sangat menyangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua ketua tersebut. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran hanya untuk memenuhi ambisi menjadi ketua HMI cabang.
“Dari apa yang telah terjadi saya berharap PB HMI untuk turun langsung serta melakukan pembentukan tim verifikasi untuk mempertemukan kedua pihak untuk mendapatkan penyelesaian.. dengan begitu, apapun hasilnya kami akan menerima nantinya. Jika tidak, maka sampai kapanpun kami dan juga beserta kader-kader HMI lainnya tidak akan pernah mengakui terhadap apa yang telah mereka hasilkan,”tutup Aris.
Dengan demikian, berdasarkan hasil yang telah dirangkum media ini dari
beberapa sumber informasi (kader HMI, panitia konfercab, komisariat HMI) dan bahkan dari sumber media yang telah terbit sebelumnya.
Dapat disimpulkan bahwa semua prosesi yang dijalankan oleh pihak kepengurusan organisasi HMI tersebut, tidak masuk akal. mulai dari penetapan formatur yang tidak terverifikasi oleh panitia sampai pada pelantikannya.
Banyak pihak menilai terhadap sikap seorang pemimpin yaitu dimana sikap tersebut tidak memperhatikan tentang pentingnya menjaga keutuhan, persatuan, norma serta demokrasi yang semestinya harus selalu dijaga.
Sebagai mana yang dicerminkan oleh PB HMI tersebut, dapat terlihat dari pengambilan keputusan sampai terjadinya kericuhan pada acara pelantikan yang dengan semua itu mencerminkan ketidak mampuan pemimpin untuk bersikap mendamaikan pertikaian yang terjadi didalam rumah tangganya sendiri (organisasi).
Seperti yang terlihat pada konflik internal HMI Cabang Aceh Barat saat ini, bisa dikatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan Ketidak kemampuan pemimpin dalam mengatur, mengurus, serta menyelesaikan konflik internal. Salah satunya ialah, seperti ketidak Adilan, tidak transparan, menjalankan fungsi tidak berdasarkan aturan atau bahkan yang lain nya.
Harapan dari seluruh kader HMI Cabang Meulaboh kepada PB HMI untuk dapat berlaku adil serta menghormati setiap aturan yang telah menjadi ketetapan AD/ART HMI.
Serta mereka juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar HMI (MPK PB HMI), Untuk dapat menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi saat ini, disebabkan Karena adanya penetapan formatur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi ketetapan AD/ART HMI.
Serta harapan ini juga kami sampaikan untuk mencegah terjadinya konflik internal yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan rusaknya nama baik organisasi HMI, dan juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keorganisasian HMI serta perannya yang hadir ditengah masyarakat ****
FAKFAK.Redaksi.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan penyalaan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Minggu, 16 November 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian percepatan elektrifikasi yang menjadi prioritas pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM menegaskan bahwa seluruh desa dan kampung di Fakfak ditargetkan sudah menikmati layanan listrik sepenuhnya pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, termasuk sejumlah kampung di Fakfak. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penyelesaian elektrifikasi di Fakfak membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar, dengan Rp71 miliar dialokasikan pada tahun 2025 dan sisanya pada 2026.
Menteri ESDM menyampaikan bahwa langkah ini sekaligus menjawab permintaan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang sejak awal masa jabatan menjadikan kelistrikan sebagai prioritas utama. “Ini jawaban moral saya sebagai Menteri ESDM yang berasal dari Fakfak. Bupati dan Wakil Bupati datang menyampaikan kebutuhan listrik, dan hari ini kita jawab secara konkret,” ujarnya.
Selain pembangunan jaringan desa, pemerintah juga fokus membantu warga yang belum memiliki sambungan listrik karena terkendala biaya instalasi sebesar Rp2–2,5 juta per rumah. Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan 215 ribu pemasangan listrik gratis secara nasional, termasuk hampir 500 rumah di Fakfak yang mendapatkan sambungan tanpa biaya sebagai bagian dari program BPBL.
Untuk menjawab kebutuhan daya yang terus meningkat, pemerintah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 20 Megawatt pada 2026 dan menargetkannya beroperasi pada 2027. Gas untuk pembangkit tersebut akan disuplai dari Bentuni melalui kerja sama dengan Genting Oil, guna memastikan kebutuhan energi untuk industri bernilai tambah seperti cold storage dapat terpenuhi. Menteri menilai keberadaan PLTG sangat krusial mengingat konsumsi listrik Fakfak meningkat tajam sementara kapasitas daya tidak pernah bertambah sehingga menyebabkan pemadaman, terutama pada malam hari.
Menteri juga menyoroti peningkatan status PLN Fakfak yang kini resmi menjadi UP3 Fakfak dan membawahi tiga wilayah. Ia meminta agar lokasi pembangkit baru tidak lagi dibangun di area PLN lama yang dinilai sudah tidak layak. “Lokasi itu sudah ada sebelum saya lahir. Masa dari sebelum saya lahir sampai jadi Menteri ESDM barangnya masih di situ terus? Jangan-jangan mesinnya juga masih yang lama,” ujarnya, seraya meminta PLN mencari lokasi yang lebih aman, tidak bising, dan tidak dekat permukiman.
Saat ini Fakfak masih mengandalkan PLTD yang biaya produksinya sangat mahal, mencapai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kWh. Dengan beralih ke gas, biaya tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1.000 per kWh sehingga tarif lebih terjangkau dan beban subsidi negara ikut berkurang. Menteri berharap seluruh upaya ini mendorong Fakfak menjadi kota terang secara berkelanjutan. “Kita ingin Fakfak menjadi kota terang. Jangan terang sebentar, lalu jam 12 malam kembali gelap,” pungkasnya.
FAKFAK, Redaksi.co – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kembali membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Fakfak melalui kegiatan penyalaan simbolis yang digelar pada Minggu, 16 November 2025.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghadirkan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan hingga pelosok negeri, termasuk Papua Barat yang selama ini masih menghadapi tantangan akses energi.
BPBL merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM yang mendukung Asta Cita Presiden dan Menteri ESDM dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada energi nasional. Program ini diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses listrik secara layak tanpa terbebani biaya pemasangan awal.
Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 215.000 rumah tangga di seluruh Indonesia menjadi penerima manfaat BPBL. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.550 rumah tangga berada di Provinsi Papua Barat.
Untuk Kabupaten Fakfak sendiri, penyalaan simbolis hari ini mencakup 100 pelanggan baru yang tersebar di sejumlah distrik. Adapun rincian persebarannya yaitu: Bomberay (7 rumah), Fakfak (34 rumah), Fakfak Barat (2 rumah), Fakfak Tengah (17 rumah), Fakfak Timur Tengah (14 rumah), Kayauni (2 rumah), Kokas (9 rumah), Kramongmongga (1 rumah), Pariwari (13 rumah), dan Wartutin (1 rumah).
Hadirnya listrik diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses energi. Program BPBL di Fakfak ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi Papua Barat, guna memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang infrastruktur permukiman. Pada Minggu, 16/11/25.
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM., secara resmi menyerahkan satu unit mobil crane skylift kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Barat.
Penyerahan berlangsung di halaman kantor dinas serta diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta turut disaksikan oleh sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Bupati Tarmizi mengatakan, pengadaan mobil crane skylift ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dinas, terutama dalam penanganan fasilitas umum, pemeliharaan penerangan jalan, perbaikan sarana permukiman, serta berbagai kebutuhan teknis lain yang memerlukan peralatan ketinggian.
Ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir dengan fasilitas kerja yang memadai guna memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, efektif, dan aman.
Dengan adanya mobil crane skylift ini, proses perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur seperti lampu penerangan jalan, perbaikan atap fasilitas umum, hingga penanganan darurat di area permukiman dapat dilakukan dengan lebih optimal.
Seremoni penyerahan mobil pendukung kinerja Perkim ini diketahui dilakukan secara sederhana namun penuh makna.
Setelah penandatanganan berita acara serah terima, Bupati Tarmizi secara simbolis menyerahkan kunci kendaraan operasional tersebut kepada Kadis Perkim.
Selanjutnya, Bupati bersama sejumlah pejabat dinas terkait kemudian melakukan pengecekan langsung kondisi kendaraan sebelum secara resmi ditetapkan sebagai aset operasional Dinas Perkim Aceh Barat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM., usai sesi penyerahan mengatakan bahwa pengadaan mobil crane skylift ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam mendukung penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman.
” Alat ini kita serahkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih aman dalam melakukan berbagai pekerjaan teknis di lapangan. Infrastruktur permukiman yang baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan menjadi salah satu indikator kemajuan daerah,” ujar Bupati Tarmizi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menambah fasilitas kerja secara bertahap demi menunjang kinerja dinas teknis, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
” Kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki sarana yang memadai. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat Aceh Barat,” tambahnya.
Dengan dukungan fasilitas baru tersebut, Bupati berharap Dinas Perkim dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas-tugas strategis, termasuk pemeliharaan lampu penerangan jalan, perbaikan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan teknis lain yang membutuhkan mobilitas ketinggian.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Barat, Mudasir, menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap kebutuhan operasional dinas yang ia pimpin.
” Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah memberikan dukungan berupa satu unit mobil crane skylift ini. Fasilitas ini sangat kami butuhkan untuk menunjang berbagai pekerjaan teknis, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas umum dan kawasan permukiman,” ujar Mudasir.
Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak pekerjaan lapangan yang harus dilakukan dengan peralatan terbatas, sehingga kehadiran mobil skylift akan sangat membantu meningkatkan efektivitas dan keselamatan petugas saat bekerja di ketinggian.
” Dengan adanya mobil ini, tim kami dapat bekerja lebih cepat dan lebih aman. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perbaikan PJU, penanganan sarana umum, dan berbagai tugas lain yang membutuhkan alat pendukung,” tambahnya.
Mudasir memastikan bahwa mobil crane skylift tersebut akan segera dioperasionalkan dan dijadwalkan untuk kebutuhan prioritas di berbagai kawasan permukiman di Aceh Barat****
