Redaksi.co MAMASA : Masker demokrasi di Kabupaten Mamasa koyak dalam sekejap. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menguliti borok pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa. Tak main-main, aroma busuk penyimpangan anggaran ini ditaksir mencapai angka fantastis: Rp1,2 miliar!

Dugaan bancakan uang rakyat ini tertuang secara vulgar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 16/T/LHP/DJPKN VI.MAM/PPN.03/11/2025. Isinya mengerikan: mulai dari manipulasi tanda tangan, proyek yang diduga fiktif, hingga modus kwitansi hotel “bodong” alias palsu.

Berikut adalah rincian “dosa-dosa” anggaran yang berhasil dibongkar BPK:

1. Anggaran ATK Rp376 Juta: Dana Cair, Fisik Gaib!

Modus klasik namun berani mati terjadi pada pos belanja bahan Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) senilai Rp376,6 juta.

Fakta Mengejutkan: Seluruh Sekretaris PPK di Kabupaten Mamasa bernyanyi dan mengaku tidak pernah menerima uang sepeser pun yang dicairkan atas nama mereka.

Lebih parah lagi, BPK menemukan tidak ada nota pembelian, tidak ada bukti fisik dokumen yang digandakan, dan tanda tangan penerima diduga kuat dipalsukan demi menguras DIPA.

2. Simulasi Sirekap: Makan Minumnya Fiktif?

Aplikasi Sirekap yang seolah canggih ternyata menyisakan cerita lapar yang dimanipulasi. BPK mengendus anggaran makan minum simulasi Sirekap sebesar Rp196,8 juta raib tanpa pertanggungjawaban yang sah. Sejumlah PPK kembali mengaku gigit jari dan tidak pernah melihat dana tersebut.

3. Skandal Kwitansi Hotel Palsu & ‘Perjalanan Dinas Hantu’

Aroma manipulasi paling menyengat ada di sektor perjalanan dinas yang menembus angka Rp180,8 juta. BPK menemukan bahwa aparatur di sana diduga hobi “tidur di atas kertas“.

Kwitansi Bodong: Rp86,9 juta anggaran hotel dinyatakan tidak valid. Pihak hotel menegaskan tidak pernah menerbitkan kwitansi tersebut, dan nama-nama pegawai KPU tidak pernah terdaftar sebagai tamu. Kwitansi itu sengaja dibuat palsu hanya demi memuluskan pencairan uang negara!

Aparatur “Gaib“: Ditemukan kelebihan bayar, perjalanan tumpang tindih, bahkan ada pegawai yang namanya dicatut dalam Surat Tugas mengaku bingung karena tidak pernah bepergian dan tidak tahu-menahu soal tugas tersebut.

4. EO Debat Publik Di-Full Bayar, Kerjaan Nol!

Ini yang paling seksi sekaligus memuakkan. Paket jasa Event Organizer (EO) untuk debat publik senilai Rp32,4 juta tetap dibayar lunas 100%. Padahal, BPK menemukan volume pekerjaan tidak pernah terealisasi dan tidak ada bukti pelaksanaan sama sekali. Singkatnya: Kerja tidak ada, duit tetap cair!

5. Pajak Ditilep, Pengadaan Senilai Rp706 Juta Amburadul

Bukan cuma memanipulasi kegiatan, hak negara pun diduga ikut “dimakan“. BPK menemukan uang pajak sebesar Rp52,1 juta (PPh 21, 22, 23, dan PPh Final) sudah dipotong dari anggaran, namun tidak pernah disetorkan ke kas negara.

Selain itu, ada 12 paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp706,5 juta yang berjalan “liar” tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang jelas, seolah sengaja dikondisikan melabrak aturan penunjukan penyedia.

Tuntutan BPK: Kembalikan Uang Rakyat!

Atas temuan yang memalukan ini, BPK mengeluarkan rekomendasi keras. KPU Mamasa dipaksa untuk segera mengembalikan uang sebesar Rp219.642.050 langsung ke kas negara. Anggaran tersebut mencakup pengembalian dana EO debat fiktif, honorarium Pokja ilegal, kelebihan bayar panitia, hingga biaya “perjalanan dinas hantu” yang berhasil diendus auditor.

Publik kini menunggu, apakah skandal anggaran Pilkada Mamasa ini hanya akan berakhir di meja pengembalian kerugian, ataukah aparat penegak hukum (Kejaksaan/Kepolisian) akan segera turun tangan menyeret para aktor intelektual di balik “pesta pora” anggaran ini ke balik jeruji besi? (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Aroma dugaan skandal anggaran Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Mamasa makin menyengat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar sederet temuan mengejutkan yang diduga mengarah pada praktik belanja fiktif, manipulasi dokumen pertanggungjawaban, hingga penggunaan uang negara tanpa dasar yang sah. Nilai temuan itu ditaksir menembus lebih dari Rp1,2 miliar.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 16/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPN.03/11/2025 tertanggal 13 November 2025 terkait Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak 2024 pada KPU Kabupaten Mamasa.

Aktivis Jaringan Online (JOL) Mamasa, Rahmatullahteng, menyebut temuan BPK itu bukan sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan alarm keras dugaan korupsi anggaran Pilkada.

“Ini sangat serius. Dugaan belanja fiktif, dokumen tidak valid, hingga anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nilainya fantastis. Kejati Sulbar, Inspektorat dan KPU RI wajib segera turun tangan,” tegas Rahmatullahteng kepada media, Rabu, 20 Mei 2026.

Salah satu temuan paling mencolok ialah pertanggungjawaban perjalanan dinas bermasalah senilai Rp180,8 juta. Dari jumlah itu, sebesar Rp86,9 juta diduga menggunakan bukti penginapan palsu.

BPK mengungkap sejumlah kwitansi hotel yang dipakai dalam laporan pertanggungjawaban ternyata tidak pernah diterbitkan pihak penginapan. Bahkan, nama pegawai yang dicantumkan dalam dokumen disebut tidak pernah tercatat sebagai tamu hotel pada tanggal dimaksud.

Lebih mengejutkan lagi, beberapa pelaksana perjalanan dinas mengaku dokumen hotel tersebut hanya dipakai sebagai pelengkap administrasi dan bukan berasal dari hotel resmi.

Tak berhenti di situ, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran uang harian, biaya hotel, dan ongkos taksi perjalanan dinas sebesar Rp23,9 juta. Ada pula pembayaran perjalanan dinas tumpang tindih Rp2,1 juta hingga pembayaran perjalanan dinas tidak sah sebesar Rp20 juta.

Dalam hasil konfirmasi BPK, pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas justru mengaku tidak pernah menjalankan perjalanan dinas tersebut dan bahkan tidak mengetahui adanya surat tugas atas nama mereka. BPK juga menemukan dugaan perbedaan tanda tangan pada dokumen pembayaran.

Skandal dugaan anggaran bermasalah itu juga menyeret belanja alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan laporan pertanggungjawaban PPK dan PPS senilai Rp376,6 juta yang dinyatakan tidak sah.

Fakta paling menghebohkan muncul ketika seluruh sekretaris PPK di Kabupaten Mamasa disebut mengaku tidak pernah menerima dana yang dicairkan atas nama mereka. BPK turut menemukan dugaan tanda tangan yang tidak sesuai serta absennya nota pembelian dalam dokumen pertanggungjawaban.

Tak kalah mencurigakan, BPK juga mengungkap belanja makan minum kegiatan simulasi aplikasi Sirekap senilai Rp196,8 juta yang dinilai tidak sah. Dana itu diduga dipakai untuk pengeluaran lain di luar DIPA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

“Kalau sekretaris PPK mengaku tidak pernah menerima uang, lalu siapa yang menikmati ratusan juta rupiah itu? Ini wajib dibongkar terang-benderang,” kecam Rahmatullahteng.

Selain itu, BPK menemukan pembayaran honorarium Pokja sebesar Rp44,2 juta yang tidak memenuhi ketentuan, pekerjaan jasa lainnya Rp32,4 juta yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan, hingga 12 paket pengadaan bermasalah senilai Rp706,5 juta.

BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal KPU Mamasa, mulai dari penyusunan RAB tanpa reviu memadai, penganggaran tanpa data valid, hingga pelaksanaan pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Rahmatullahteng menegaskan, jika seluruh item temuan dijumlahkan, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

“Ini bukan lagi soal administrasi biasa. Dugaan penggunaan dokumen tidak valid dan pengeluaran negara yang tak bisa dipertanggungjawabkan sudah sangat terang. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin, membenarkan adanya temuan BPK tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang melakukan tindak lanjut pengembalian anggaran berdasarkan rekomendasi internal KPU RI.

“Terkait hasil temuan BPK ini, atas rekomendasi internal KPU RI ke Inspektorat KPU RI untuk ditindaklanjuti. Tinggal kurang lebih Rp700 juta yang sementara kami proses pengembaliannya,” ujar Sumarlin melalui sambungan telepon, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, sebelum LHP diterbitkan BPK RI, KPU Mamasa telah lebih dulu melakukan pengembalian sebagian anggaran yang menjadi temuan.

“Dari Rp1 miliar lebih, KPU Mamasa sudah proaktif melakukan pengembalian sehingga tersisa sekitar Rp700 juta,” katanya.

Sumarlin menegaskan proses pengembalian masih terus berjalan dan menyebut temuan tersebut sebagai temuan administrasi yang sedang ditindaklanjuti.

Namun derasnya sorotan publik kini membuat kasus dugaan skandal anggaran Pilkada Mamasa semakin sulit dibendung. Desakan agar aparat penegak hukum turun mengusut aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab pun terus menguat. (ZUL)

Jakarta – 20 Mei 2026 – Kelompok aktivis mahasiswa serukan perdamaian dan waspada terhadap potensi penyusupan kelompok anarko pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen kepemudaan diantaranya RRK mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai, tertib, dan kondusif dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi maupun aksi refleksi kebangsaan.

Peringatan ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan nasional serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Oleh karena itu, seluruh peserta aksi maupun masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, vandalisme, maupun provokasi yang dapat mencederai tujuan penyampaian aspirasi.

Dalam pernyataannya, perwakilan aktivis Sdr. Gus juga mengingatkan adanya potensi keterlibatan kelompok tidak bertanggung jawab, termasuk oknum yang membawa paham anarko, yang kerap memanfaatkan momentum aksi publik untuk menciptakan kericuhan dan konflik dengan aparat maupun masyarakat.

“Mari kita juga waspada terhadap keterlibatan anarko yang selama ini turut serta dalam aksi-aksi dengan mahasiswa, buruh maupun elemen masyarakat lainnya, agar kita tidak terprovokasi dan melakukan aksi anarkis yang dapat merugikan kita semua” ujar Sdr. Gus kepada wartawan tanggal 20 Mei 2026.

Aktivis juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi selama kegiatan berlangsung, termasuk menjaga komunikasi yang baik antara peserta aksi, aparat keamanan, dan penyelenggara kegiatan agar situasi tetap aman dan terkendali.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat agar tetap fokus menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat. Jangan memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan rakyat dengan tindakan provokatif, perusakan fasilitas umum, ataupun kekerasan,” tutupnya.

Fakfak, Redaksi.co — Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang jatuh pada 20 Mei 2026, Korem 182/Jazira Onim (JO) menggelar upacara di Lapangan Upacara Makorem 182/JO, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Rabu (20/5/2026).

Upacara tersebut berlangsung khidmat dan diikuti prajurit TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 182/JO, Kodim 1803/Fakfak, Denbekang Fakfak, dan Subdenpom Fakfak.

Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 182/JO Letkol Inf Eko Handono membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan pentingnya menjaga “tunas bangsa” sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa dan memperkuat kedaulatan negara.

Kasrem menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yang menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional menuju kemerdekaan Indonesia.
“Lebih dari seabad lalu, lahir Boedi Oetomo yang menumbuhkan bibit cita-cita kemerdekaan Indonesia. Semangat itulah yang hingga kini terus menjadi simbol kebangkitan nasional,” ujar Kasrem saat membacakan amanat Menkomdigi.

Dalam amanat tersebut juga dijelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu program yang disoroti yakni Program Makan Bergizi Gratis yang kini dijalankan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sebagai langkah membangun fondasi fisik generasi masa depan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penyediaan beasiswa guna mengurangi ketimpangan sumber daya manusia.

Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis secara luas agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
“Pemerintah saat ini sedang membangun kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh,” lanjut amanat tersebut.

Tak hanya itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat-obatan terjangkau, hingga berbagai layanan ekonomi dasar lainnya sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Menutup kegiatan upacara, Kasrem 182/JO memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh prajurit dan ASN agar terus menjaga dedikasi, disiplin, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Aceh Barat.Redaksi.ci
Ketua DPW Solidarity Squad Aceh, T Rival Amiruddin, mengapresiasi langkah Gubernur Aceh yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Menurut Rival, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Mualem merupakan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Tentunya kami mengapresiasi langkah cepat Mualem dalam mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Ini menunjukkan beliau peduli terhadap kebutuhan masyarakat Aceh,” kata T Rival Amiruddin dalam keterangannya, Selasa 19/5/2026

Ia menilai keputusan itu juga sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat merupakan bentuk nyata hadirnya pemerintah di tengah rakyat.

“Langkah ini sesuai dengan sila ke-5, karena rakyat harus mendapatkan keadilan dan akses pelayanan kesehatan yang layak. Mualem sudah mengambil langkah yang tepat,” ujar rival.

T Rival juga berharap ke depan pemerintah Aceh terus menghadirkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan.

“Solidarity Squad Aceh siap mendukung program-program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tutup ketua DPW Solidarity Squad Aceh ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa, 19/5/2026

Dalam forum itu, Fadhlullah menegaskan korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rakor tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam sambutannya, Fadhlullah mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun sistem pengawasan. Menurutnya, dibutuhkan integritas dan komitmen moral seluruh elemen pemerintahan agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Fadhlullah.

Ia juga menyoroti program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dijalankan KPK sebagai instrumen penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Menurutnya, program tersebut mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara lebih terukur dan sistematis sehingga potensi praktik korupsi dapat diminimalkan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah. Sesi itu dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.

Melalui rakor ini, Pemerintah Aceh dan KPK diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Aceh ****