Redaksi.co JAKARTA : Langkah besar menuju penguatan desa di Indonesia mulai dibangun. Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) resmi menjajaki kolaborasi nasional strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026), dan menjadi momentum awal sinergi besar antara kekuatan media siber nasional dengan lembaga representasi desa terbesar di Indonesia.
Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara jajaran ABPEDNAS dihadiri Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebangsaan itu, Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis ABPEDNAS dalam memperkuat komunikasi publik serta publikasi program-program pembangunan desa di seluruh Indonesia.
“SMSI siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” tegas Firdaus.
Ia menjelaskan, SMSI yang berdiri sejak 7 Maret 2017 kini telah menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dengan jaringan 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Bahkan, SMSI tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI.
Menurut Firdaus, kekuatan jaringan media tersebut menjadi modal besar dalam mendukung transparansi pembangunan desa, penyebaran informasi strategis nasional, edukasi publik, hingga fungsi kontrol sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menilai sinergi antara ABPEDNAS dan SMSI sebagai langkah penting dalam membangun desa yang kuat dan berintegritas.
“Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendukung penguatan kapasitas pengawasan desa melalui pendampingan profesional dan berintegritas.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyebut kerja sama dengan SMSI menjadi bagian penting dari implementasi hasil Rapimnas ABPEDNAS dalam memperkuat kelembagaan dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.
“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah menjalankan berbagai program kreatif pengawasan desa, salah satunya lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret melalui pelibatan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mengawal pembangunan desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. (ZUL)
