JAKARTA – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional melalui berbagai sektor usaha yang terlibat dalam rantai penyelenggaraannya.

Sekretaris Jenderal AMPHURI, H.A. Zaky Zakaria Anshary, Lc., M.A., mengatakan bahwa setiap musim haji menghadirkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, manfaat tersebut dirasakan oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengrajin, penyedia perlengkapan ibadah, hingga sektor jasa yang mendukung kebutuhan calon jamaah.

“Jamaah yang kembali dari Tanah Suci tidak hanya membawa predikat haji yang mabrur, tetapi juga telah menjadi bagian dari perputaran ekonomi nasional. Karena itu, kami berharap semakin besar nilai manfaat ekonomi dari ekosistem haji yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia,” ujar Zaky usai menghadiri Seminar Nasional di Kampus UHAMKA, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Selain menyoroti aspek ekonomi, AMPHURI juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umroh. Menurut Zaky, keberhasilan tersebut patut diapresiasi mengingat kementerian baru tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia.

Ia menegaskan bahwa penilaian AMPHURI dilakukan secara objektif berdasarkan pelaksanaan di lapangan. Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, pelayanan kepada jamaah tetap dapat terlaksana dengan baik sehingga menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara profesional.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk terus melakukan penyempurnaan pada penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, Zaky berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi agar kualitas pelayanan haji Indonesia semakin meningkat. Ia optimistis, apabila perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, Indonesia berpeluang memperoleh pengakuan internasional atas kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, penghargaan **Labaitum Award** dari Kerajaan Arab Saudi dapat menjadi target yang layak diwujudkan sebagai simbol keberhasilan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

“Harapan kami, ke depan Indonesia mampu meraih Labaitum Award sebagai bentuk pengakuan atas kualitas tata kelola dan pelayanan haji yang semakin baik,” tutupnya.

JAKARTA – Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia melalui penguatan kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor industri. Langkah tersebut diwujudkan melalui Seminar Nasional bertema “Membangun Ekosistem Haji sebagai Circular Economy: Dari Akses, Layanan, hingga Industri Pendukung di Indonesia” yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) UHAMKA.

Seminar yang berlangsung di Aula AR. Fachruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, Sabtu (4/7), menghadirkan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama akademisi, legislator, praktisi industri keuangan syariah, serta pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas transformasi penyelenggaraan haji yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan jamaah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Rektor UHAMKA, Prof. Gunawan Suryoputro, menilai bahwa pengelolaan haji pada masa mendatang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui sinergi lintas sektor. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan, riset, dan sumber daya manusia yang mampu mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan haji yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, ekosistem haji tidak lagi dipandang sebatas pelayanan keberangkatan jamaah, melainkan sebagai bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengapresiasi inisiatif UHAMKA yang menghadirkan ruang diskusi akademik mengenai masa depan penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis kajian ilmiah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap hasil seminar tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, melainkan berkembang menjadi kerja sama konkret dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan model tata kelola haji yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan ibadah di masa depan.

Selain menghadirkan Menteri Haji dan Umroh, seminar juga melibatkan berbagai narasumber dari DPR RI, organisasi penyelenggara haji dan umrah, kalangan Muhammadiyah, akademisi, hingga perbankan syariah. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperkaya perspektif mengenai penguatan ekosistem haji sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Melalui kegiatan ini, UHAMKA menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif mendorong lahirnya inovasi dan rekomendasi kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan mengedepankan kolaborasi, riset, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, UHAMKA berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola haji yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat serta perekonomian Indonesia.

Berikut narasi yang telah ditulis ulang dengan gaya jurnalistik yang lebih mengalir dan berbeda dari naskah asli:

Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd., menjelaskan bahwa seminar nasional tersebut merupakan agenda akademik rutin yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Manajemen. Menurutnya, tema yang diangkat kali ini sangat relevan dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan.

“Kehadiran Menteri Haji dan Umroh RI menjadi nilai tambah yang memberikan wawasan langsung kepada para peserta mengenai arah kebijakan dan tantangan pengelolaan haji ke depan,” ungkap Ade Hikmat.

Red Irwan Hasiholan

Manokwari, Redaksi.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menetapkan sebanyak 394.946 pemilih dalam hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno yang digelar di Aula Husni Kamil Manik, Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kompleks Perkantoran Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Senin (6/7/2026).
Ketua Francis Edward Makabory menjelaskan, jumlah pemilih yang ditetapkan terdiri dari 199.461 pemilih laki-laki dan 195.485 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 91 distrik dan 824 desa, kampung, serta kelurahan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Menurut Francis, penetapan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan menjaga akurasi data pemilih secara berkelanjutan.
“Tujuannya adalah memelihara dan memperbarui daftar pemilih tetap (DPT) secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada pemilu dan pemilihan berikutnya, sekaligus menyediakan data dan informasi pemilih yang komprehensif, aktual, dan mutakhir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pemutakhiran dilakukan melalui pembaruan data pemilih, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penerimaan tanggapan masyarakat, hingga rekapitulasi hasil pemutakhiran.
Dalam pelaksanaannya, KPU Papua Barat turut berkoordinasi dengan berbagai instansi, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Agama, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi.
Menurut Francis, kolaborasi lintas sektor tersebut sangat penting karena kualitas data pemilih tidak dapat dijaga hanya oleh satu lembaga.
“Yang tidak kalah penting adalah keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan setiap perubahan data kependudukan. Data pemilih bersifat dinamis dan menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat pada pemilu berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan, data yang dimutakhirkan bersumber dari daftar pemilih tetap (DPT) terakhir yang diterima secara berjenjang dari KPU RI. Data tersebut kemudian disandingkan dengan hasil koordinasi bersama instansi terkait serta laporan yang disampaikan masyarakat.
Karena itu, KPU Papua Barat terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap daftar pemilih agar kualitas data semakin akurat dan mutakhir.
Sementara itu, hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2026 akan dilaporkan kepada KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional PDPB yang dijadwalkan berlangsung pada 21–23 Juli 2026 di Jakarta

JAKARTA – Suasana pagi di kawasan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/7/2026) terasa berbeda dari biasanya. Ratusan warga tampak berkumpul dengan antusiasme tinggi. Bukan untuk sekadar berolahraga, melainkan untuk menjadi bagian dari aksi kemanusiaan yang besar.

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), bersama Badan Pengelola Kalibata City sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan. Mulai dari aksi Donor Darah, Khitanan Massal perdana, hingga Penyuluhan Kanker Serviks dan Pemeriksaan Pap Smear bagi kaum perempuan.

Aksi kolaboratif ini terselenggara berkat kerja sama apik dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Acara mulia ini turut dihadiri oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Hj. Musdalifah Pangka, General Manager (GM) Kalibata City Martiza Melati, Camat Pancoran Iqbal Idham Ramid, Ketua PMI Jakarta Selatan H. Mundari, serta Ketua DMI DKI Jakarta KH. Ma’mun Al Ayyubi.

Membuka jalannya acara, Ketua PPPSRS Kalibata City, Hj. Musdalifah Pangka memberikan sambutan hangat yang menyejukkan hati para warga. Dengan nada penuh ketulusan, ia menekankan pentingnya merawat kebersamaan di lingkungan hunian vertikal.

Menurutnya, hunian Kalibata City bukan hanya sekadar bangunan fisik tempat berteduh dari hujan dan panas. Lebih dari itu, Kalibata City adalah rumah di mana rasa saling peduli, saling menjaga, dan kasih sayang antar sesama tumbuh.

”Hari ini, melalui tetesan darah yang kita donorkan, senyum anak-anak yang berani berkhitan, serta kepedulian kita terhadap kesehatan kaum ibu melalui Pap Smear, kita sedang merajut pondasi kekeluargaan yang lebih kuat di Kalibata City. Mari kita jadikan perbedaan sebagai warna, dan kepedulian sebagai pengikat hati kita semua,” ujar Hj. Musdalifah dengan teduh.

Senada dengan hal tersebut, GM Kalibata City, Martiza Melati, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada jajaran pengurus PPPSRS yang dinilai luar biasa dalam menjalankan fungsi kepengelolaan dan kepenghunian.

Menurutnya, tugas P3SRS bukan hanya terkait pengelolaan operasional, merawat gedung, utilitas serta fasilitas bersama. Namun lebih dari itu, ada aspek kepenghunian, yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis dan bersosialisasi yang positif antar warga seperti hari ini.

Semua kegiatan sosial kemasyarakat (salah satunya Donor Darah) di Kalibata City sudah diagendakan secara rutin dan berkesinambungan serta dinamika komunitas positif semakin tumbuh subur di hunian yang kini telah beroperasi lebih dari 10 tahun ini.

”Warga Kalibata City boleh berbangga, karena di sini ada lebih dari 15 komunitas hobi, olahraga, dan kesenian yang aktif. Ini adalah komitmen rutin kami; contohnya donor darah hari ini adalah yang ke-15 kalinya. Sedangkan untuk khitanan massal, ini adalah kali pertama hasil kerja sama PPPSRS dengan DMI DKI Jakarta,” jelas Martiza.

Tantangan Hunian Padat dan Kebutuhan Kemanusiaan

Camat Pancoran, Iqbal Idham Ramid, yang hadir memantau jalannya acara, memberikan catatan penting mengenai profil Kalibata City. Sebagai salah satu superblok terpadat di Jakarta, Kalibata City memiliki 18 tower dengan total 13.500 unit yang dihuni oleh sekitar 50 ribu jiwa.

“Dengan populasi sebesar ini, perhatian khusus dari pemerintah daerah mutlak diperlukan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi PPPSRS. Program-program berdampak langsung seperti ini harus terus digalakkan untuk menjaga kesejahteraan warga,” tutur Iqbal.

Dari sisi kebutuhan medis nasional, Ketua PMI Jakarta Selatan, H. Mundari, menjabarkan betapa krusialnya pasokan darah di ibu kota. Jakarta membutuhkan sedikitnya 1.000 kantong darah setiap harinya. Keterlibatan aktif komunitas seperti warga Kalibata City menjadi angin segar bagi kemanusiaan.

Mundari mengatakan, darah yang terkumpul hari ini langsung kami serahkan ke PMI DKI Jakarta untuk diolah di Unit Donor Darah (UDD) sebelum disalurkan ke fasilitas medis yang membutuhkan. Tindakan para pendonor hari ini adalah amalan luar biasa yang pahalanya mengalir tiada putus.

”Kami melihat antusiasme di berbagai tempat di Jakarta Selatan belakangan ini sangat melonjak tinggi, bahkan seringkali melampaui target awal logistik kami. Semangat gotong royong ini harus terus kita pelihara,” kata Mundari.

Merawat Rumah Allah dan Keutuhan Bangsa

Acara semakin khidmat saat Ketua DMI DKI Jakarta, KH. Ma’mun Al Ayyubi, memberikan tausiyah sekaligus menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada tiga perwakilan anak peserta khitanan massal. Ia menitipkan pesan mendalam kepada umat Islam di Kalibata City agar senantiasa merawat persatuan dan memakmurkan tempat ibadah.

“Marilah bersama-sama kita menjaga dan merawat rumah Allah yang ada di wilayah Kalibata City. Barang siapa yang menjaga dan merawat rumah Allah di muka bumi, maka dia termasuk dalam golongan tamu-tamu Allah,” ajak KH. Ma’mun hangat.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di tengah pluralisme masyarakat.

“Kita harus bangga ketika bangsa dan negara kita maju. Sebaliknya, kita harus merasa terganggu apabila bangsa dan negara mengalami gangguan. Mari kita jaga keutuhan, kedamaian, dan kondusivitas bersama dari lingkungan terkecil kita di sini,” pungkasnya.

Rangkaian acara ditutup dengan senyuman lega dari para ibu yang selesai mengikuti pemeriksaan Pap Smear, tawa berani 60-an anak-anak peserta khitanan, serta sekitar 200 kantong darah yang terisi penuh oleh ketulusan warga Kalibata City.

Kegiatan ini membuktikan bahwa di tengah padatnya kehidupan kota, nadi kemanusiaan dan kepedulian sosial di Kalibata City tetap berdenyut kencang.

#Kalibata City Residence

#Media Partners Kalibata City Residence

FAKFAK, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), yang dirangkaikan dengan Serah Terima Jabatan dari Drs. Ec. Sulaiman Uswanas, M.Si kepada Penjabat Sekda yang baru, Arobi Hindom, S.Sos., M.Si, serta syukuran atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Fakfak, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan rasa syukur atas limpahan rahmat Tuhan sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan baik. Ia menegaskan bahwa pelantikan Penjabat Sekda merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan roda birokrasi berjalan efektif.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, saya menyampaikan selamat kepada Penjabat Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik. Amanah yang diberikan bukanlah hal yang ringan, melainkan tanggung jawab besar dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati berharap Arobi Hindom dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya, serta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, responsif, efektif, dan berintegritas.

“Saya berharap saudara dapat bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Jadilah motor penggerak birokrasi yang efektif, responsif, dan melayani. Jaga sinergi, perkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta terus dorong inovasi demi kemajuan Kabupaten Fakfak yang kita cintai,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Samaun Dahlan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada mantan Sekda Fakfak, Drs. Ec. Sulaiman Uswanas, M.Si, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Banyak capaian dan kemajuan yang telah ditorehkan, yang tentu menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Bupati berharap segala pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan tetap memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan daerah.

Selain pelantikan dan serah terima jabatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum syukuran atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.

Menurut Bupati, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian ini hendaknya tidak membuat kita berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik yang semakin baik ke depannya,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan semangat kerja, serta memperkuat komitmen dalam membangun Fakfak yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Kegiatan ditutup dengan ucapan selamat kepada Penjabat Sekda yang baru, serah terima jabatan, serta doa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Fakfak mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya.