Selasa, Maret 24, 2026
Beranda blog Halaman 73

RK Banyuwangi Dorong Penertiban Tambang Ilegal dan Penanganan Jalan Rusak ke Kapolresta

0

BANYUWANGI, Sebanyak 22 pengurus Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi yang dipimpin Hakim Said, S.H., menggelar audiensi dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., di ruang Lounge Polresta, Jumat siang (23/1/2026). Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari kondisi jalan rusak dan berlubang, hingga maraknya aktivitas penambangan yang diduga ilegal di Banyuwangi.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Purnama, S.H., S.T., M.M., selaku Konsultan Hukum, Manajemen, dan Konstruksi sekaligus pengurus RK Banyuwangi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan jalan yang kian meluas dan berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas.

“Kami memohon atensi Kapolresta Banyuwangi agar jajaran kepolisian hingga tingkat Polsek dapat menggagas program penanganan jalan berlubang sebagai langkah antisipasi rawan kecelakaan. Dengan keterbatasan anggaran perbaikan jalan, peran aktif kepolisian sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas,” ujar Andi Purnama.

Ia menambahkan, langkah-langkah darurat seperti penandaan, penimbunan sementara, hingga sistem pelaporan cepat kepada instansi terkait perlu segera dilakukan demi keselamatan masyarakat.

Tak hanya menyoroti infrastruktur jalan, Andi Purnama juga mengulas secara tegas masalah legalitas pertambangan galian C di Banyuwangi. Ia menegaskan bahwa izin eksplorasi tidak dapat disamakan dengan legalitas penambangan.

Kegiatan penambangan yang hanya mengantongi Izin Eksplorasi belum dapat dikatakan legal. Penambangan dinyatakan sah apabila badan usaha telah memiliki Izin Operasi Produksi (OP) dan Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh ESDM Provinsi, sesuai Undang-Undang Minerba Nomor 2 Tahun 2025,” tegasnya.

Menurutnya, untuk memperoleh izin OP, badan usaha wajib melengkapi berbagai dokumen, di antaranya Amdal Lingkungan, Andal Lalin, Rekomendasi Lahan, Rencana Kerja Penambangan, pengesahan WIUP dalam KKPR, serta PBG untuk sarana-prasarana.

“Badan usaha yang belum mengantongi izin OP dan izin angkut dapat dikategorikan masih ilegal. Ini sangat berpotensi menimbulkan penggelapan pajak dan retribusi daerah, serta berisiko menjadi temuan serius dalam audit keuangan daerah apabila pendapatan bersumber dari aktivitas tambang ilegal,” papar Andi.

Ia juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret, termasuk mencontoh daerah lain seperti Situbondo dan Jember, yang telah melibatkan BUMD atau kerja sama dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan wilayah tambang legal.

“Pemda harus hadir agar kebuntuan ketersediaan material legal dapat teratasi, pembangunan berjalan, dan pendapatan daerah menjadi sah secara hukum. Jika tidak, persoalan tambang ilegal akan terus menjadi bom waktu,” tandasnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi.

“Kami akan segera mengoordinasikan jajaran untuk merumuskan langkah strategis, baik dalam penanganan jalan rusak yang rawan kecelakaan, maupun koordinasi lintas sektor terkait aktivitas penambangan. Sinergi menjadi kunci untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban masyarakat,” tegas Kapolresta.

Sementara itu, Ketua Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, Hakim Said, S.H., mengapresiasi keterbukaan dan respons cepat Kapolresta Banyuwangi dalam menyerap aspirasi publik.

“Audiensi ini sangat produktif. Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi berharap sinergi dengan Polresta Banyuwangi dapat memperkuat upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan berdampak langsung bagi masyarakat Banyuwangi,” ujar Hakim Said.

Ia menegaskan, RK Banyuwangi akan terus berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya dalam isu-isu strategis yang menyangkut keselamatan publik, tata kelola sumber daya alam, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

LPG Subsidi 3 Kg Makin Langka, Masyarakat Minta Dinas Terkait Turun Lapangan

0

Bengkayang, Kalbar – Redaksi.co Gas LPG 3 kilogram atau gas melon kembali langka di pasaran, dalam sepekan terakhir masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi diwarung eceran, kalau pun ada harganya mengalami lonjakan signifikan. Sabtu (24/01/2026)

Hasil pantau awak media ini hampir semua pangkalan yang berada di Bengkayang pesisir khusus nya Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, banyak masyarakat mengeluhkan langka nya gas LPG 3 kilo atau gas subsidi.

Salah satu warga sungai duri, Reza Herlambang mengatakan, “Akhir-akhir ini masyarakat Sungai Duri dan sekitarnya khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil UMKM Mikro mengeluh tetang ketersediaan gas LPG 3 kg.

Mohon kepada para pemangku kebijakan yang berwenang baik dinas teknis di Pemda utk turun ke lapangan memantau situasi.

Kalau bisa berikan informasi yang akurat tetang permasalahan langka nya gas subsidi ini, sebentar lagi bulan Ramadhan, idul fitri dan Imlek, Cap go Meh.

Semoga masalah gas ini cepat teratasi sehingga warga bisa fokus ber usaha dan menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.

Selain gas 3kg harga ayam dan telur juga mulai merangkak naik, kami berharap dinas terkait bisa mengadakan sidak atau pasar murah sehingga masyarakat terbantu. Ujar Reza. (Jurnalis:Jul)

Film KAFIR: Gerbang Sukma Tayang 29 Januari 2026, Hadirkan Teror Balas Dendam dan Dosa Kelam Masa Lalu

0

Jakarta, Redaksi.Co- 22 Januari 2026 — Starvision membuka awal tahun 2026 dengan merilis film horor terbarunya berjudul KAFIR: Gerbang Sukma yang akan tayang di bioskop mulai 29 Januari 2026. Film ini merupakan sekuel dari KAFIR: Bersekutu dengan Setan (2018) dan kembali disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis.

Berselang delapan tahun dari film pertamanya, KAFIR: Gerbang Sukma menghadirkan teror horor yang lebih eksploratif, menggabungkan elemen gore yang intens dengan drama yang semakin mencekam. Film ini mengangkat tema balas dendam yang belum tuntas serta dosa kelam masa lalu yang kembali menghantui.

Kisah berlanjut delapan tahun setelah kematian tragis Herman (Teddy Syach) akibat santet. Sri (Putri Ayudya) berusaha menata kembali kehidupannya bersama sang anak, Dina (Nadya Arina), serta Andi (Rangga Azof) yang kini telah menikah dengan Rani (Asha Assuncao). Kehidupan mereka kembali terusik ketika Sri mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Kedatangan mereka ke rumah orang tua Sri justru menjadi awal dari malapetaka baru.
Dosa masa lalu yang selama ini disembunyikan Sri perlahan terungkap dan mulai mengancam keselamatan seluruh keluarganya. Kekuatan ilmu hitam kembali mengintai, diperparah dengan kehadiran sosok baru dalam keluarga yang membuat ancaman semakin nyata.

Kehadiran Indah Permatasari dalam KAFIR: Gerbang Sukma juga menjadi kejutan tersendiri, mengingat karakter tersebut berakhir tragis di film pertamanya. Meski Sri telah membentengi rumah dan keluarganya dengan perlindungan yang diyakini tak bisa ditembus kekuatan gelap, ia justru terjebak dalam perangkap iblis. Teror pun berpindah ke rumah orang tuanya, tempat nenek dari Andi dan Dina tinggal.
Dalam film keduanya ini, Kinoi Lubis memperluas eksplorasi horor melalui adegan-adegan gore yang memacu adrenalin serta ritual-ritual mistis yang mampu membuat penonton merinding. Dari sisi drama, pendekatan yang lebih empatik juga dihadirkan untuk memperkuat emosi dan konflik antarkarakter.
Produser Chand Parwez Servia mengatakan bahwa KAFIR: Gerbang Sukma menjadi pembuka perjalanan Starvision di bioskop sepanjang tahun 2026.

“Seperti tahun lalu, kami kembali membuka tahun dengan film horor dari sutradara Kinoi dan naskah yang ditulis oleh Upi. Kami berharap KAFIR: Gerbang Sukma tidak hanya menghadirkan horor yang mencekam, tetapi juga pesan mendalam tentang kemanusiaan—bagaimana hati yang kotor, dendam, dan kedengkian dapat menghancurkan sebuah keluarga, bahkan secara turun-temurun,” ujarnya

Kapolresta Banyuwangi Siap Amankan Objek Wisata, Menjawab Aspirasi Budayawan Osing

0

BANYUWANGI, Tokoh Budayawan Osing Banyuwangi Aekanu Hariyono, yang juga pengurus Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi bidang pelestarian adat dan seorang guide internasional, mendorong penguatan sistem pengamanan terpadu di seluruh sektor pariwisata Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan saat audiensi bersama 22 pengurus Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi yang dipimpin Hakim Said, S.H., dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., di Lounge Polresta Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).

Dalam forum tersebut, Aekanu Hariyono menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola destinasi, tetapi juga seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari sektor transportasi, penginapan, pemandu wisata, hingga masyarakat sekitar.

“Sebenarnya tidak hanya destinasi wisata yang harus dijaga, tetapi juga seluruh jalur yang dilewati wisatawan, termasuk peran transportasi seperti sopir, Grab, dan layanan lainnya, tempat wisatawan menginap seperti homestay dan hotel, hingga para pemandu wisata. Semua harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan demi nama baik pariwisata Banyuwangi,” tegas Aekanu Hariyono.

Budayawan Osing yang telah berulang kali diundang Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka serta sudah melamglang di dunia internasional sebagai Guide ini juga menekankan pentingnya hospitality berbasis budaya lokal, khususnya melalui atraksi seni, tradisi, dan pakaian adat Osing sebagai daya tarik utama wisata.

Atraksi budaya, tradisi Osing, hingga pakaian adat merupakan kekhasan Banyuwangi yang sangat diminati wisatawan. Semua elemen harus menunjukkan keramahan, agar wisatawan merasa aman, nyaman, dan membawa kesan positif tentang Banyuwangi ke tingkat nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengamanan objek wisata melalui peran Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) Polresta Banyuwangi, serta sinergi lintas sektor.

“Kami siap memperkuat pengamanan di seluruh objek wisata Banyuwangi melalui Satpamobvit, termasuk penguatan patroli dan koordinasi dengan pelaku pariwisata. Keamanan wisata adalah bagian dari pelayanan publik dan strategi menjaga citra Banyuwangi,” ujar Kombes Pol Rofiq.

Ia menegaskan bahwa Polresta Banyuwangi akan terus mendorong pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif demi mendukung Banyuwangi sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional.

Sementara itu, Ketua Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, Hakim Said, S.H., menegaskan bahwa aspirasi Aekanu Hariyono mencerminkan kepedulian strategis terhadap masa depan pariwisata dan kebudayaan Banyuwangi.

“Apa yang disampaikan Kang Aekanu sangat fundamental. Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi memandang pariwisata bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga marwah budaya dan nama baik daerah. Karena itu, sinergi antara budayawan, pelaku wisata, dan kepolisian harus terus diperkuat,” tegas Hakim Said.

Ia menambahkan, RK Banyuwangi siap menjadi jembatan kolaborasi antara kepolisian, pelaku pariwisata, tokoh budaya, dan masyarakat, guna mewujudkan Banyuwangi yang aman, ramah, berbudaya, dan berdaya saing global.

Audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk membangun sistem pengamanan pariwisata terpadu, berbasis budaya, hospitality, dan sinergi lintas sektor, sebagai fondasi menjadikan Banyuwangi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia.

Bupati Aceh Barat Serahkan Bantuan Steling Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP,MM menyerahkan bantuan steling bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif (Ekraf) tahun anggaran 2025 di halaman kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat pada Jumat 23/1/2026

Bupati Aceh Barat melalui Kadis Parpora, Said Azmi mengatakan, bantuan steling tersebut merupakan salah satu dari 100 program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP,MM dan Said Fadheil SH yaitu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi jumlah bantuan steling yang kita berikan untuk tahun anggaran 2025 itu ada sebanyak 24 unit, penerimanya adalah para pelaku usaha Ekraf yang sudah mengikuti Bimtek dan mengikuti pameran Memotif,” kata Said Azmi.

Para pelaku usaha Ekraf yang mendapatkan bantuan steling lapak usaha tersebut kata Said juga telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan pihaknya sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan.

“Harapan kami tentunya mewakili Pemkab Aceh Barat yaitu usaha – usaha yang sudah dikembangkan dengan bantuan ini semoga semakin membaik. Insyaallah kedepan kita akan terus melakukan upaya – upaya peningkatan pemberian bantuan lebih lanjut,” katanya ****

INDOSIAR Siapkan “Ramadan Penuh Berkah”, Temani Pemirsa dari Sahur hingga Tarawih

0

Redaksi.co, Jakarta | Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, INDOSIAR kembali menghadirkan rangkaian program bernuansa Islami bertajuk “Ramadan Penuh Berkah”. Sejumlah tayangan ini disiapkan untuk menemani masyarakat Indonesia sejak waktu sahur, menjelang berbuka puasa, hingga saat beristirahat selepas salat Tarawih.

Sebagai signature program Ramadan, “Akademi Sahur Indonesia (AKSI)” kembali hadir mengisi waktu sahur. Program ini akan bersanding dengan tayangan kultum “Shihab & Shihab” yang tayang menjelang waktu berbuka puasa. INDOSIAR juga menyiapkan berbagai program spesial seperti “Pesta Raya Ramadan”, “Konser Malam Takbiran”, serta “Konser Lebaran” untuk memeriahkan suasana Ramadan hingga Hari Raya.

Tak hanya hiburan, INDOSIAR turut menyajikan informasi aktual melalui segmen “Ramadan Asyik” dalam program berita Fokus, liputan arus mudik lewat “Mudik Asyik”, serta siaran langsung Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H dan Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H. Program reguler favorit pemirsa seperti “Kisah Nyata Spesial”, Mega Series “Merangkai Kisah Indah”, hingga kompetisi sepak bola BRI Super League 2025/26 juga tetap tayang selama Ramadan.

Direktur EMTEK Media, Harsiwi Achmad, menyampaikan bahwa tema Ramadan Penuh Berkah secara konsisten diusung setiap tahun sebagai doa sekaligus ajakan agar setiap momen Ramadan menjadi sarana meraih keberkahan.

“Program AKSI yang merupakan program non-drama nomor satu di waktu sahur kembali hadir menemani pemirsa. Alhamdulillah, apresiasi Anugerah Siar Ramadan dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2023 dan 2025 menjadi bukti kepercayaan terhadap kualitas AKSI,” ujar Harsiwi dalam jumpa pers di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Memasuki musim ke-14, AKSI 2026 kembali menyuguhkan dakwah yang inspiratif, menyejukkan, dan penuh makna. Program ini akan menghadirkan para ustaz dan ustazah terbaik Indonesia setiap hari mulai pukul 02.00 WIB. Ustaz Wijayanto, Mamah Dedeh, Ustaz Subki Al-Bughury, dan Ustaz Solmed kembali dipercaya sebagai dewan juri. Kehadiran Azis Gagap, Jirayut, dan Ate turut menambah keceriaan suasana sahur.

Deretan host Ramzi, Gilang Dirga, Melly Lee, dan Abdel Achrian akan memandu jalannya AKSI sepanjang Ramadan. Program ini juga semakin spesial dengan kehadiran para juara D’Academy 7 di setiap episodenya.

Pada sore hari pukul 15.30 WIB, INDOSIAR menayangkan FTV “Kisah Nyata Spesial” yang mengangkat kisah-kisah penuh konflik dan intrik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, sarat pesan dan pelajaran hidup.

Dialog inspiratif Abi Quraish Shihab dan Najwa Shihab kembali hadir dalam program kultum “Shihab & Shihab” menjelang waktu berbuka. Memasuki tahun keempat penayangan, program ini akan melanjutkan pembahasan makna mendalam Asmaul Husna, dari Ar-Rahman hingga Ash-Shabur, setiap hari pukul 17.30 WIB.

Sementara itu, kisah romansa Mutiara (Basmalah Gralind) dan Kenzo (Raden Rakha) dalam Mega Series “Merangkai Kisah Indah” terus berlanjut dan tayang setiap hari pukul 18.00 WIB, menemani pemirsa selepas berbuka puasa.

Humanis dan Penuh Takzim, Kapolresta Banyuwangi Tuntun KH. Ikrom Hasan

0

BANYUWANGI, Momen penuh keteladanan dan nilai adab tersaji di Gedung Mapolresta Banyuwangi, Jumat siang (23/01/2026). Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., tampak menuntun dengan penuh hormat ulama sepuh, KH. Mohamad Ikrom Hasan, saat menuruni tangga dari lantai dua Mapolresta usai gelaran audiensi bersama Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi.

Sikap tersebut menuai perhatian banyak pihak dan menjadi potret harmoni antara umaro dan ulama, sekaligus cerminan kuat karakter santri dalam diri seorang perwira tinggi Polri.

Dengan menggenggam tangan sang kiai, Kapolresta Banyuwangi berjalan perlahan menuruni anak tangga, memastikan keselamatan dan kenyamanan ulama sepuh yang dikenal luas sebagai tokoh karismatik di Banyuwangi tersebut.

“Menuntun beliau adalah kewajiban adab santri kepada guru dan orang tua. Doa dan restu para ulama adalah energi bagi kami dalam mengemban amanah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kombes Pol Rofiq.

Perwira lulusan Akpol 2001 asal Magelang ini memang dikenal memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan kedekatan emosional dengan para ulama. Nilai-nilai kesantunan, tawadhu, serta keteladanan menjadi fondasi kepemimpinannya di lingkungan Polresta Banyuwangi.

KH. Ikrom Hasan pun mengaku terharu atas sikap rendah hati Kapolresta Banyuwangi tersebut.

“Saya merasakan ketulusan beliau. Ini teladan baik bagi siapa pun yang memegang amanah besar. Jika pemimpin tetap menjaga adab, insyaAllah keberkahan akan selalu menyertai,” tutur kiai alumni Salafiyah Syafiiyah Sukorejo itu.

Momen sederhana namun sarat makna tersebut menjadi pesan kuat bahwa kepemimpinan yang besar selalu berangkat dari kerendahan hati, etika, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual.

Komisi I DPRD Kab.Sukabumi Berkomitmen Awasi Perizinan Sumur Bor Perusahaan

0

Redaksi.Co, Sukabumi || Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perizinan sumur bor serta pemanfaatan air tanah oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda pengawasan yang digelar pada Selasa, (20/1/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, H. Iwan Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung keberlangsungan dunia usaha agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, H. Iwan menekankan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, ketaatan hukum menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

“Terkait perizinan usaha, khususnya di sektor pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, kami mengimbau agar seluruh perusahaan menempuh proses perizinan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk mendorong iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan, namun tetap menjunjung tinggi aspek legalitas dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi saat ini tercatat terdapat 294 titik sumur bor yang dimiliki oleh 149 pemegang izin air tanah. Pemanfaatan air tanah tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

“Pajak dari pemanfaatan air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi memandang pengawasan perizinan air tanah sebagai langkah strategis. Melalui pengawasan yang konsisten, diharapkan praktik pemanfaatan air tanah yang belum berizin dapat ditertibkan.

“Kami berharap pengawasan ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagi keberkahan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.***

Editor : Yosep M

Komisi I DPRD Kab.Sukabumi Berkomimen Awasi Perizinan Sumur Bor Perusahaan

0

Redaksi.Co, Sukabumi || Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perizinan sumur bor serta pemanfaatan air tanah oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda pengawasan yang digelar pada Selasa, (20/1/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, H. Iwan Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung keberlangsungan dunia usaha agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, H. Iwan menekankan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, ketaatan hukum menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

“Terkait perizinan usaha, khususnya di sektor pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, kami mengimbau agar seluruh perusahaan menempuh proses perizinan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk mendorong iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan, namun tetap menjunjung tinggi aspek legalitas dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi saat ini tercatat terdapat 294 titik sumur bor yang dimiliki oleh 149 pemegang izin air tanah. Pemanfaatan air tanah tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

“Pajak dari pemanfaatan air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi memandang pengawasan perizinan air tanah sebagai langkah strategis. Melalui pengawasan yang konsisten, diharapkan praktik pemanfaatan air tanah yang belum berizin dapat ditertibkan.

“Kami berharap pengawasan ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagi keberkahan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.***

Editor : M.Nabil

PPP Kabupaten Bogor Perkuat Kaderisasi Milenial dan Gen Z

0

Bogor, Redaksi.co – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) PPP ke-53 yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPC PPP Kabupaten Bogor.

Kamis, (22/1/2026)

Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Elly Rachmat Yasin menjelaskan, peringatan harlah ini menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang PPP yang telah melalui berbagai dinamika dan tantangan selama 53 tahun, khususnya di Kabupaten Bogor. Hari ini kita memperingati sekaligus mensyukuri perjalanan PPP selama 53 tahun. Partai ini telah melewati berbagai rintangan, tetapi kami mampu melewatinya PPP masih tetap eksis dan memiliki nilai jual, jelasnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus harapan agar semangat kebersamaan dan eksistensi PPP terus terjaga, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di tingkat Jawa Barat hingga nasional. PPP Kabupaten Bogor akan memfokuskan strategi politik pada generasi muda, khususnya dari kalangan milenial dan Generasi Z. Menurutnya, komposisi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kelompok usia muda. Karena itu, kami mulai mengedepankan perekrutan anak-anak muda usia 17 hingga 25 tahun untuk diberikan pelatihan dan pembinaan. Mereka diharapkan menjadi estafet kepemimpinan akan datang. Selama ini, kaderisasi di PPP kerap berasal dari lingkungan keluarga kader lama, sementara minat generasi muda yang benar-benar baru terjun ke dunia politik masih relatif rendah. Jujur saja, kami cukup kesulitan merekrut kader muda, ungkapnya.

Meski begitu, DPC PPP Kabupaten Bogor tetap optimistis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Madrasah Kader Partai sebagai wadah pendidikan politik bagi generasi muda. Proses pendaftaran dilakukan secara terbuka dan disebarluaskan secara daring. Dengan adanya Madrasah Kader, minat mulai tumbuh. Sehingga siapa pun yang berminat bisa mendaftar. Ini menjadi bagian dari upaya perubahan di tubuh partai.

Perubahan tersebut menjadi sebuah keharusan karena PPP tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemilih tradisional. Dominasi pemilih milenial dan Gen Z menuntut partai untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih relevan dan kekinian.

Terkait target politik, PPP Kabupaten Bogor menargetkan perolehan delapan kursi DPRD pada pemilu mendatang. Meski demikian, peluang untuk menambah kursi tetap terbuka, kami tetap berikhtiar. Mudah-mudahan minimal bisa bertahan dan maksimal bisa bertambah, tutupnya.

(Okta)