Program  (TMMD) Reguler Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0708 Purworejo di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo resmi dibuka pada Rabu (15/7/2026). Pembukaan program tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, di isi dengan penyerahan bingkisan kepada anak yatim dan kaum dhuafa sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat setempat.

Penyerahan bingkisan menjadi satu rangkaian kegiatan pembukaan TMMD bertujuan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat  meringankan beban warga   Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja, menyampaikan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

“Melalui program  ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung  masyarakat. Selain membangun infrastruktur

Redaksi.co MAMUJU : Desakan agar Polda Sulawesi Barat tidak berdiam diri atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang menyeret Kapolres Pasangkayu semakin menguat. Kali ini, Satuan Tugas Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Sulawesi mendesak Kapolda Sulbar segera membuka secara terang perkembangan penanganan laporan tersebut kepada publik.

Koordinator Satgas BPI KPNPA RI Wilayah Sulawesi, Sadiman Pakayu, menilai hingga kini publik masih dibiarkan menunggu tanpa kepastian sejak laporan resmi yang diajukan DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Mamuju ke Divisi Propam Polri melalui Subbid Paminal Polda Sulbar pada 6 Juli 2026.

Menurut Sadiman, sikap diam aparat justru berpotensi memunculkan spekulasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam menegakkan aturan etik di internal institusinya sendiri.

“Kalau memang pemeriksaan kode etik sedang berjalan, sebaiknya Kapolres Pasangkayu dinonaktifkan sementara agar proses pemeriksaan berlangsung profesional, objektif, dan bebas dari potensi intervensi,” tegas Sadiman.

Ia menilai penonaktifan sementara bukanlah bentuk penghukuman, melainkan langkah yang lazim untuk menjaga independensi pemeriksaan sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi konflik kepentingan selama proses berlangsung.

Sadiman menegaskan, transparansi menjadi kunci agar publik melihat bahwa Polri benar-benar serius menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat di lingkungan kepolisian sendiri.

Laporan PERMAHI sebelumnya bermula dari mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan tindakan kekerasan yang diduga melibatkan Kapolres Pasangkayu terhadap salah seorang anggotanya. Meski belakangan muncul informasi bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara damai, PERMAHI menegaskan perdamaian tidak serta-merta menghapus kewajiban institusi Polri untuk memproses dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Ketua DPC PERMAHI Mamuju, Wardian, menegaskan pelaporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Perdamaian tidak menghapus proses etik. Justru institusi harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegas Wardian.

BPI KPNPA RI Wilayah Sulawesi pun meminta Kapolda Sulawesi Barat segera memberikan kepastian mengenai status penanganan laporan tersebut. Menurut mereka, keterbukaan informasi penting untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi yang dapat memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Polda Sulawesi Barat maupun Kapolres Pasangkayu belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tersebut. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Aroma tak sedap dugaan penyalahgunaan kekuasaan kembali mengguncang institusi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar). Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret nama besar Kapolres Pasangkayu terhadap anggotanya sendiri kini menggelinding liar menjadi bola panas di ruang publik.

Hingga detik ini, bungkamnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulbar memicu kecurigaan publik: Apakah ada upaya penyelamatan korps, ataukah hukum memang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?

Merespons ketidakpastian yang kian memanas, Pengurus Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat langsung mengambil posisi menyerang. Kabid PTKP BADKO HMI Sulbar, Widodo, dengan lantang menantang Kapolda dan Kabid Propam Polda Sulbar untuk segera membuka kartu dan menunjukkan progres penanganan kasus ini secara transparan.

Widodo menegaskan bahwa publik tidak boleh dibiarkan menebak-nebak dalam kegelapan. Kasus yang melibatkan perwira menengah berpangkat AKBP ini tidak boleh berakhir menguap begitu saja di balik meja penyidik internal.

“Kami mempertanyakan kepada Kapolda Sulawesi Barat dan Bid Propam Polda Sulbar, sudah sejauh mana proses hukum dan pemeriksaan internal terhadap dugaan penganiayaan ini? Jangan sampai proses penanganan perkara ini berjalan lambat atau sengaja diulur-ulur demi memberi perlakuan istimewa karena pelaku adalah pejabat teras kepolisian!” tegas Widodo dengan nada tinggi.

Bagi HMI, bungkamnya pihak Polda Sulbar justru menjadi bahan bakar yang menyalakan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik berhak tahu apakah hukum masih berdiri tegak atau sudah runtuh di hadapan pangkat dan jabatan.

HMI Sulbar mengingatkan Kapolda bahwa kasus ini bukan sekadar urusan internal, melainkan ujian krusial atas integritas Polda Sulbar di mata rakyat. Prinsip equality before the law — persamaan di hadapan hukum — sedang dipertaruhkan di meja Propam.

Tuntutan Keras BADKO HMI Sulbar:

Buka Hasil Pemeriksaan: Propam Polda Sulbar wajib segera merilis status pemeriksaan dan langkah hukum yang telah diambil terhadap Kapolres Pasangkayu.

Tanpa Pandang Bulu: Jika terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap bawahan, copot jabatan dan seret pelaku ke ranah pidana serta sidang kode etik.

Transparansi Mutlak: Hentikan segala bentuk diplomasi di balik layar yang mencederai keadilan bagi korban.

“Jika dugaan ini terbukti secara objektif, tidak ada alasan untuk menunda tindakan tegas. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan adalah satu-satunya cara menyelamatkan marwah institusi Polri yang kini sedang dipertaruhkan!” pungkas Widodo.

Kini, bola panas ada di tangan Kapolda Sulawesi Barat. Akankah Polda Sulbar berani bertindak tegas dan transparan, ataukah kasus ini akan menjadi catatan hitam panjang reformasi kultural Polri yang dinilai gagal di tanah Sulawesi Barat? Publik menunggu pembuktiannya! (ZUL)