Langkat – redaksi.co

Datok Afit

Ketua Fraksi Praktisi Budaya – Dewan Syarikat Melayu Langkat (DSML)

Prosesi pisah sambut Kapolres Langkat merupakan agenda kenegaraan yang patut kita hormati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Langkat yang baru, AKBP Harry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., serta mengucapkan terima kasih kepada AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. atas pengabdiannya selama bertugas di Kabupaten Langkat.

Namun demikian, kami menaruh perhatian terhadap prosesi penyambutan yang tidak lagi menampilkan penyematan tanjak dan kain songket khas Melayu Langkat sebagai simbol penghormatan kepada pejabat yang akan mengemban amanah di Bumi Melayu Langkat.

Bagi masyarakat Melayu Langkat, tanjak ,tengkulok bukan sekadar penutup kepala, melainkan lambang marwah, kehormatan, jati diri, dan penerimaan secara adat kepada tamu kehormatan maupun pejabat yang akan bertugas di negeri ini. Tradisi tersebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari identitas Kabupaten Langkat sebagai Bumi Melayu yang memiliki sejarah Kesultanan Langkat.

Dewan Syarikat Melayu Langkat (DSML) sebelumnya telah menyampaikan Maklumat, Amanah, dan Fatwa Melayu kepada Pelaksana Tugas Bupati Langkat. Dalam maklumat tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat berkewajiban melaksanakan pemajuan kebudayaan Melayu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024, serta Instruksi Bupati mengenai Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Langkat.

Oleh karena itu, kami menilai tidak ditampilkannya simbol utama budaya Melayu dalam prosesi penyambutan pejabat di Kabupaten Langkat patut menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah hendaknya konsisten menjalankan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan adat dan budaya Melayu tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan.

Kami menegaskan bahwa sikap ini sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap budaya lain. Kami menghormati seluruh suku dan budaya yang hidup di Indonesia, termasuk budaya Batak, Karo, Jawa, Minang, Aceh, Tionghoa, dan seluruh kebudayaan Nusantara. Keberagaman adalah kekuatan bangsa.

Namun demikian, setiap daerah memiliki identitas budaya yang wajib dihormati dan dijaga.

Di tanah Karo tentu simbol budaya Karo dikedepankan. Di Tanah Batak tentu adat Batak menjadi identitas. Maka di Kabupaten Langkat yang dikenal sebagai Bumi Melayu, sudah sepatutnya simbol-simbol adat Melayu menjadi bagian utama dalam setiap prosesi resmi pemerintahan.

Kami berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berpijak pada aturan yang berlaku serta menghormati jati diri daerah.

Melayu bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi amanah yang harus dijaga untuk masa depan. Menjaga marwah Melayu berarti menjaga identitas Kabupaten Langkat sebagai Bumi Melayu yang bertuah.

Datok Afit

Ketua Fraksi Praktisi Budaya

Dewan Syarikat Melayu Langkat (DSML)

M.ilyas

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM dan Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri penutupan rapat paripurna ke III masa sidang ke II DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK tahun 2025 di ruang sidang utama kantor DPRK setempat pada Kamis, 16/7/2026

Pada penutupan rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi partai yang ada di DPRK Aceh Barat menerima dan menyetujui Rancangan Qanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun 2025.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi mengatakan, proses pembahasan yang telah dilalui merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan kemitraan antara eksekutif dengan legislatif khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan dan fokus pada kepentingan masyarakat.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK merupakan bentuk komitmen Pemda dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipercayakan masyarakat, yangs ejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” kata Tarmizi.

Dikatakan Tarmizi, tantangan pembangunan daerah kedepan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, hingga keterbatasan ruang gerak fiskal dan efisiensi anggaran daerah.

“Oleh karena itu dibutuhkan semangat kebersamaan, kolaborasi dan komitmen yang kuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar – benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perekonomian lokal serta mewujudkan Aceh Barat yang semakin maju dan sejahtera,” katanya.

Dia menyadari bahwa dalam pelaksanaan APBK tahun 2025 masih terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan, disamping banyak memperoleh prestasi dan penghargaan salah satunya berhasil mempertahankan WTP ke 12 kalinya secara berturut – turut.

“Tentunya berbagai catatan dan rekomendasi DPRK melalui Badan Anggaran maupun pandangan setiap fraksi telah kami catat dan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bahan kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,” ujar Tarmizi.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun 2025 kata Tarmizi, dia memohon doa dan dukungan semua pihak agar kedepan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat semakin optimal.

“Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Barat, khususnya tim Pansus dan Banggar, jajaran Pemkab Aceh Barat serta semua pihak yang telah mendukung proses pembahasan hingga penetapan Raqan ini,” ujarnya ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Setdakab Aceh Barat, Ruswaidi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Kabupaten/Kota tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Aceh di Aula Eva Sky Hotel Meulaboh pada Kamis, 16/7/2026

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) se Provinsi Aceh dan juga seluruh Perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) se Aceh

Ruswaidi mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Kepada Kepala Biro Isra Setda Aceh beserta jajaran dan seluruh peserta Rakor Kesra Kabupaten/Kota tahun 2026.

“Sebagai tuan rumah kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, semoga kehadiran kita semua dalam forum ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antar daerah dalam mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas,” kata Ruswaidi.

Dikatakan Ruswaidi, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bersama dari setiap kebijakan pemerintah, seluruh program yang dirancang baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Namun keberhasilan program tersebut juga sangat bergantung pada satu hal penting yaitu kualitas data. Kami menilai bahwa tema Rakor tahun ini yaitu pemanfaatan data untuk kesejahteraan rakyat sangat relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini,” katanya.

Di era transformasi digital, data menjadi pondasi utama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program hingga evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data harus menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Aceh.

“Data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam hal ini Sub Bagian Sosial atau bagian kesejahteraan rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap program kerjasama masyarakat didukung oleh data yang berkualitas,” ujar Ruswaidi.

Melalui forum rakor tersebut diharapkan akan lahir rekomendasi dan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data, memperkuat koordinasi antar instansi serta menyamakan persepsi dalam berbagai program kesejahteraan di seluruh kabupaten kota di Aceh.

Sementara itu, Kepala Biro Isra Setda Aceh, Yusrizal mengatakan, bahwa hari ini kita tuntut untuk bekerja dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, selama ini kita sering mendengar istilah kurang data atau datanya tidak sama, padahal di satu data Indonesia semua OPD punya peran sebagai wali data.

“Diskominsa sudah menyediakan pintunya, tentu bagaimana kemudian kita mengisinya dan yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Tantangan kita masih besar masih ada data ganda, data yang tidak update dan data yang belum optimal di tingkat program,” kata Yusrizal.

Akibat dari tidak optimalnya data tersebut kata Yusrizal, dapat menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat dan program yang telah direncanakan menjadi kurang berdampak terhadap masyarakat.

“Saya berpesan, pertama pastikan data OPD semuanya valid, update dan bisa diakses, yang kedua aktiv menggunakan data Diskominsa untuk menyusun perencanaan dan anggaran, jangan sampai ada program tanpa basis data, bangun komunikasi dengan Dinas Sosial, Diskominsa dan Kesra selaku perpanjangan tangan kepala daerah serta jalin sinergi jika ada kendala teknis maka dapat divalidasikan datanya,” katanya.

Dia juga berpesan kepada para peserta Rakor untuk memanfaatkan forum tersebut dengan sebaik – baiknya dan sampaikan kepada para petugas di lapangan, bagikan praktik baik dan rumuskan langkah konkrit yang bisa dikerjakan bersama setelah Rakor tersebut.

“Karena tujuan akhirnya itu adalah satu yaitu rakyat yang sejahtera, mari kita buktikan bahwa pemerintah hadir dengan kebijakan yang cerdas karena datanya kuat tidak ada satupun warga kita yang luput dari perhatian,” ujar Yusrizal ****

Banyuwangi, 16 Juli 2026 – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Barisan Tani dan Nelayan (BARISTAN) Kabupaten Banyuwangi menggelar konsolidasi perdana organisasi yang diikuti oleh jajaran pengurus DPD serta 25 Koordinator Kecamatan (Korcam). Kegiatan tersebut berlangsung di Sagah Cafe & Resto, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (16/7/2026).

Konsolidasi ini dihadiri langsung oleh Dewan Pembina BARISTAN, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M. Acara diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan panitia oleh Trian Sigit, sambutan Ketua DPD BARISTAN Banyuwangi Wiwit Herwanto, serta penyampaian arahan dari Dewan Pembina.

Dalam arahannya, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M. mengajak seluruh jajaran pengurus untuk terus memperkuat solidaritas, membangun sinergi, dan memperkokoh kolaborasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

«”Mari bersama-sama meningkatkan solidaritas membangun negeri, bersatu memperkuat kolaborasi, serta mewujudkan pembangunan Banyuwangi yang berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional. Petani sejahtera, nelayan berdaya, Banyuwangi maju, rakyat sejahtera,” ujarnya.»

Ia menegaskan bahwa BARISTAN harus menjadi wadah perjuangan bagi petani, nelayan, dan masyarakat kehutanan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kejujuran, serta pengabdian kepada masyarakat.

«”Konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk membangun organisasi yang semakin solid dalam memperjuangkan program ketahanan pangan. Mari kita perkuat diri dan jangan ada dusta di antara kita,” tambahnya.»

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran struktural BARISTAN se-Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk komitmen memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan. Selain menjadi ajang silaturahmi, konsolidasi ini juga menjadi forum penyamaan visi, penguatan koordinasi, dan penyusunan langkah strategis organisasi ke depan.

Sementara itu, Sekretaris DPD BARISTAN Banyuwangi, Mozha Rika Rolina, S.E., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam konsolidasi perdana tersebut.

«”Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dan pengurus yang telah hadir. Kehadiran ini menjadi bukti bahwa BARISTAN siap berjuang bersama sebagai garda terdepan dalam mendukung kemajuan Banyuwangi. Mari terus semangat, kompak, dan bersama-sama mendukung perjuangan H. Guntur untuk membangun Banyuwangi yang lebih baik,” tuturnya.»

Melalui konsolidasi perdana ini, DPD BARISTAN Kabupaten Banyuwangi berharap dapat memperkuat koordinasi antar-pengurus, menyusun program kerja yang berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, dan masyarakat kehutanan, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

Konsolidasi perdana ini menjadi tonggak awal penguatan organisasi BARISTAN di Banyuwangi, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.