Redaksi.co | MUSI BANYUASIN – Ratusan massa menamakan diri Gerakan Aktivis Muba Pembasmi Korupsi (Gempur) yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi pers, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Muba dan Kantor Kejari Muba, Kamis (13/2/2025).

Mereka menuntut agar Pj Bupati Musi Banyuasin mencopot Direktur PT Muba Electric Power (MEP) dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat skandal penggelapan pajak listrik senilai Rp 11,5 Miliar.

Massa juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Manajemen PT MEP menjelaskan kepada masyarakat terkait kemana uang pajak belasan miliar sehingga dari tahun 2021-2024 tidak kunjung disetorkan.

Pantauan awak media, setelah mengadakan longmarch dan orasi di gedung Pemkab Muba, massa aksi kemudian diterima oleh Staf Ahli Bupati Muba serta bertemu langsung dengan Direktur PT MEP Agus Raflen di Ruang Rapat Randik Kantor Pemkab Muba.

Direktur PT MEP Agus Raflen membantah pihaknya melakukan penggelapan atau penyelewengan pajak listrik. Menurutnya, uang hasil pungutan pajak listrik itu selama empat tahun tetap utuh di rekening perusahaan.

Terkait mengapa uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah, menurut Agus Raflen, karena pihak PT MEP belum mendapatkan petunjuk atau instruksi dari pimpinan dan instansi terkait.

“Kami takut salah, karena belum ada petunjuk terkait uang penyetoran uang ini. Alhamdulillah pada tanggal 7 Februari turun surat rekomendasi dari BPK RI ke Petro Muba yang langsung menginstruksikan PT MEP untuk menyetorkan kekurangan setor pajak listrik ke kas daerah, sehingga langsung kami setorkan hari itu juga,” jelasnya.

Tidak puas mendengarkan penjelasan dari Direktur PT MEP, massa aksi kemudian bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Muba dan melakukan orasi disana.

“Kami hari ini ingin meminta kepada Kejaksaan Negeri Muba supaya memeriksa secara menyeluruh laporan keuangan PT MEP khususnya terkait pajak listrik. Periksa seluruh transaksi rekening PT MEP, karena kami yakin ada sesuatu yang tidak beres atau upaya penyelewengan uang pajak rakyat untuk kepentingan pribadi. Karena kalau tidak, mengapa uang belasan miliar itu selama tiga tahun tidak pernah disetorkan,” ujar Jahri salahsatu orator aksi.

Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, salahsatu lembaga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa, mengatakan bahwa keterangan Direktur PT MEP terkesan sangat lucu. Sebab pajak listrik dari 4 titik sambung PT MEP satu bisa disetorkan rutin, sementara tiga lainnya harus menunggu petunjuk.

“Apa yang disampaikan Direktur PT MEP sangat lucu, kenapa ada sebagian uang pajak bisa disetorkan sebagian lain harus menunggu petunjuk. Itupun belasan miliar uang pajak listrik dari 2021-2024 baru ketahuan kurang setor setelah adanya laporan pemeriksaan dari BPK RI. Lalu setelah kasus ini mencuat ke publik, uang tersebut baru disetorkan ke kas daerah. Bagaimana bila tidak ketahuan? Bisa saja uang belasan miliar itu raib digondol oknum di perusahaan,” tukasnya.

Pernyataan Direktur PT MEP, bahwa selama empat tahun menunggu instruksi penyetoran juga tidak masuk akal.

“Bayar pajak itu wajib, rakyat oleh pemerintah saja selalu ditekankan untuk bayar pajak tepat waktu. Maka tidak masuk akal bila, perusahaan milik pemerintah (BUMD) bisa telat bayar pajak selama empat tahun. Ini tentu bakal jadi contoh buruk kepada masyarakat dalam bayar pajak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muba diwakili Heri selaku Kasi Intel menerangkan bahwa isu dugaan kasus penggelapan pajak di PT MEP sudah menjadi atensi kejaksaan.

“Isu pajak listrik PT MEP ini sudah atensi kami, laporan yang disampaikan kepada kami akan ditindaklanjuti,” tuturnya.(*)

Aceh Barat,Redaksi.co Sejumlah tokoh masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat ( UTD )Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat,mengeluh terkait penyempitan badan jalan persisnya di persimpangan Jalan Arah UTD – Menuju Meureubo, UTD – Alue Penyareng, maupun UTD – Menuju Gampong Bale,

Hal ini di sampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang minta namanya jangan di sebut,Menurut dia Penyempitan Badan jalan ini sudah lama terjadi,median jalan menjadi lapak/tempat usaha,bangunannya melebihi batas tanah pemilik,semua pada tahu akan hal ini,sudah dari tahun 2022 seperti ini,sudah sering terjadi kecelakaan,jalan jadi sempit,terlebih lagi jarak pandang sangat terbatas,kata nya kepada Redaksi.co kamis 13/2/2025.

Lebih lanjut ia juga menambahkan “Sebenarnya pihak tokoh masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan protes terkait masalah tersebut kepada Keuchik/Aparatur serta Lembaga Tuha Peut Gampong,tapi sayangnya protes yang di sampaikan di anggap angin lalu,buktinya hingga sekarang ini,belum ada tindakan yg signifikan dari pihak Keuchik Gampong,padahal jelas jelas badan jalan sempit,nyata di lihat,terakhir pihak tokoh masyarakat ber inisiatif mengirim surat pengaduan kepada Camat kecamatan Meureubo di akhir Januari lalu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut tambah dia.namun belum kami dapatkan jawaban konkrit kapan di tindak lanjuti.

Ketika persoalan bangunan/tempat jualan yang melampaui batas kepemilikan tanah yang menyebabkan sempitnya jalan kepada Keuchik UTD,Sulaiman BS melalui telpon dan pesan WA,yang bersangkutan belum membalas pesan WA.

Secara terpisah Camat Kecamatan Meureubo, Maimun.S.STP ketika di mintai tanggapan terkait persoalan protes masyarakat melalui pesan WA mengatakan ” Persoalan surat Pengaduan Masyarakat UTD terkait badan jalan sempit sudah kami teruskan ke Pihak Sat Pol PP untuk di tindak lanjuti, balasnya singkat.

Redaksi.co Dila

Muba(Sumsel) Warta.in – Ada pemandangan berbeda di jalanan Musi Banyuasin (Muba) hari ini. Para pengendara yang tertib berlalu lintas mendapat kejutan manis berupa coklat dari jajaran Satlantas Polres Muba. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan kasih sayang dari kepolisian kepada masyarakat yang selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.(Jum’at,12 Februari 2025)

Kapolres Muba, AKBP Listyono Dwi Nugroho, SIK, MH, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bagian dari upaya membangun kesadaran berkendara yang aman dan tertib.

“Polisi adalah pengayom masyarakat. Semua yang kami lakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan edukasi. Penegakan hukum bukan sekadar sanksi, tetapi juga ajakan untuk menjadi pengendara yang lebih bertanggung jawab,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muba, AKP Pandri Simbolon, SH, menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana lalu lintas yang lebih harmonis dan kondusif.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kepolisian hadir bukan hanya dalam bentuk penindakan, tetapi juga penghargaan bagi mereka yang sudah patuh aturan. Ini cara kami menunjukkan bahwa tertib lalu lintas itu penting dan harus diapresiasi,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Kapolres Muba berharap dapat semakin meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Muba.

Aksi unik ini pun disambut hangat oleh para pengendara. Banyak dari mereka yang tidak menyangka akan mendapatkan coklat dari polisi sebagai bentuk penghargaan.

“Biasanya kalau kena tilang, kita takut. Tapi kali ini dikasih coklat, jadi makin semangat untuk selalu tertib,” ujar salah seorang pengendara yang menerima coklat dari petugas.

Melalui kegiatan ini, Polres Muba ingin menegaskan bahwa kepatuhan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Tertib di jalan bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya berlalu lintas dengan baik, demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

(Alam seri/rilish)

Warta In | Muba – Kasat Pol PP Erdian Syahri SSos MSi didampingi Kabid Penegak Peraturan Daerah Indita Purnama SSos MM dan Kabid Tibum dan Tranmas Alexander SE serta didampingi Camat Babat Toman Heru Kharisma SSTP MSi, Kepala Desa Beruge Iskandar, tim dari DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin dan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Penertiban Ilegal Refinery yang berdampak konflik sosial di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Rabu, (12/02/2025).

Dengan dasar Peraturan Mentri Nomor 16 tahun 2018 tentang Sat Pol PP, Peraturan Mentri Dalam Negri RI Nomor 26 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Kegiatan Penertiban ini dilaksanakan dari hasil menindaklanjuti adanya laporan dari warga masyarakat, bahwasannya merasa resah dengan adanya dugaan aktifitas ilegal refinery di lahan yang berada di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman. Dengan adanya laporan masyarakat tersebut, Kasat Pol PP kab Muba bergerak cepat untuk melakukan pengecekan ke lahan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Babat Toman dan Pemerintah Desa Beruge. Selain dari menindaklanjuti laporan dari masyarakat, kegiatan penertiban Refinery ini dimaksimalkan agar tidak merugikan masyarakat dan memicu konflik dan juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi Sat Pol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta sebagai Penyelenggara Ketertiban, Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dari hasil kegiatan ini untuk pemilik ilegal refinery ini dilakukan pendataan serta diberikan surat pemanggilan untuk memberikan keterangan ke Kantor Satpol PP Musi Banyuasin terkait pengelolaan ilegal rifenery ini.

Turut hadir dalam penertiban ilegal Rifenery ini Kasi Penyelidik dan Penyelidikan Taufik SIP, Kasi Pelatihan Dasar Tri Aprianta SH MSi, ASN PPNS Bakar SE MSi, Zulkarnain SH, ASN Fungsional Hermansyah SH, Selamet SH dan Irhandi. (*)

Redaksi.co | Palembang – SMKN 4 Palembang mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pentingnya Pendidikan Hukum untuk Memberikan Pemahaman kepada Remaja Usia Sekolah tentang Konsekuensi Hukum,” Rabu (12/2/2025). Kegiatan ini menghadirkan advokat Desri Nago, SH, beserta beberapa advokat lainnya sebagai narasumber.

Kepala SMKN 4 Palembang, Sumin Eksan, S.Pd., M.M., mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa. Menurutnya, maraknya isu bullying dan peredaran narkotika di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pihak sekolah bekerja sama dengan Desri Nago, SH, dan rekan untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa.

“Melalui penyuluhan ini, kami berharap siswa lebih memahami bahwa tindakan seperti bullying dan penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum. Ini bukan hanya sekadar aturan sekolah, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Sumin Eksan.

Sebagai bentuk komitmen dalam menangani kasus bullying, SMKN 4 Palembang telah membentuk Satgas Penanganan Bullying. Satgas ini bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengawasi dan membimbing siswa setiap hari. Selain itu, sekolah juga telah menunjuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kedisiplinan untuk menangani dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kami melakukan pemantauan setiap hari dan memberikan penyuluhan setiap pagi agar siswa memahami pentingnya menjaga sikap dan perilaku mereka. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa,” tambahnya.

Sementara itu, Desri Nago, SH, dalam pemaparannya menekankan pentingnya edukasi hukum bagi siswa. Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh siswa sekolah dan sudah melewati batas kewajaran. Oleh karena itu, ia bersama tim advokatnya berinisiatif untuk menyasar siswa SMA dan SMK guna memberikan edukasi hukum, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pencegahan bullying.

“Kami ingin memastikan bahwa para siswa memahami hukum sejak dini. Dengan begitu, mereka bisa lebih bijak dalam bertindak dan tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum yang bisa merugikan masa depan mereka,” ujar Desri Nago.

Ia juga mengapresiasi SMKN 4 Palembang atas kesempatan yang diberikan dalam penyuluhan ini. Menurutnya, langkah sekolah dalam memberikan pemahaman hukum kepada siswa merupakan upaya yang sangat positif dan harus terus dilakukan.

Adapun materi yang sampaikan ke Siswa/i SMK Negeri 4 Palembang dalam penyuluhan hukum ini di antaranya ;

1.Tentang Pengertian Hukum itu sendiri.

2.Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

3.Tentang Kenakalan remaja, dan lain – lain.

Dan”semuanya tadi kami jelas dalam pemyuluhan,”ungkapnya.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi siswa di masa depan. Kami juga akan terus berupaya mengedukasi siswa di berbagai SMA dan SMK di Kota Palembang agar lebih sadar hukum,” tambahnya.

Desri Nago juga berpesan kepada para guru agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional dalam mendidik siswa. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan para siswa SMKN 4 Palembang semakin memahami pentingnya menjunjung tinggi aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, diharapkan juga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.