Redkaksi.co | Palembang– Polda Sumsel dan Polres Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan atas dugaan pembiaran aktivitas gudang minyak ilegal di wilayah Desa Beruge dan Mangun jaya, Kecamatan Babat Toman.

Gudang-gudang tersebut diduga kuat menjadi tempat pengoplosan minyak yang merugikan negara dan mengancam keselamatan masyarakat. Namun, hingga kini, aparat penegak hukum dinilai tidak berani mengambil tindakan tegas.

Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, menilai Polda Sumsel dan Polres Muba tidak memiliki nyali untuk menutup gudang-gudang ilegal tersebut.

“Aparat penegak hukum di sini tidak berani bertindak karena gudang-gudang ini diduga dibekingi oleh oknum-oknum. Ini membuat nyali Polda Sumsel dan Polres Muba ciut,” tegas Desri.

Desri mengungkapkan, sudah satu bulan terakhir, pemberitaan dan laporan masyarakat tentang aktivitas ilegal di gudang minyak di wilayah Desa Beruge ramai diperbincangkan. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata dari pihak kepolisian.

“Masyarakat sudah melaporkan, media sudah memberitakan, tapi polisi diam saja. Apa mereka takut? Atau ada yang dilindungi?” tanyanya dengan nada kesal.

Ia mengatakan, ketidaktegasan aparat dalam menangani kasus ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melindungi bisnis haram tersebut.

“Jika benar ada oknum anggota yang terlibat, ini sangat memalukan. Polri dan TNI seharusnya melindungi rakyat, bukan malah menjadi backing bagi kejahatan,” tambah Desri.

Menanggapi lambannya tindakan aparat, Desri bersama ratusan aktivis Sumsel berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat.

“Kami akan turun ke jalan untuk mendesak Polda Sumsel dan Polres Muba segera menutup seluruh gudang minyak ilegal di wilayah Muba, khususnya di wilayah Desa Beruge dan Mangun jaya. Pemiliknya juga harus segera ditangkap,” tegasnya.

Aksi ini, menurut Desri, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap ketidaktegasan aparat dalam menegakkan hukum.

“Kami tidak akan diam melihat negara dirugikan dan masyarakat terancam keselamatannya. Jika Kapolda Sumsel tidak berani bertindak, lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tandasnya.

Keberadaan gudang minyak ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga mengancam keselamatan warga sekitar.

Gudang-gudang ini seringkali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Selain itu, aktivitas pengoplosan BBM juga dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem.

Masyarakat dan aktivis mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumsel dan Polres Muba, untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Kami tidak ingin ada lagi korban atau kerugian yang lebih besar. Segera tutup gudang-gudang ilegal ini dan usut tuntas siapa saja yang terlibat,” tegas Desri. (*)

Jakarta | Redaksi.Co – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada Jumat (07/02/2025). Dalam konferensi tersebut, ia didampingi oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan, yang menjelaskan terkait pemasangan papan peringatan serta penghentian sementara aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido pada Kamis (06/02/2025).

Keputusan ini diambil setelah tim pengawas lingkungan hidup dari Gakkum LH melakukan verifikasi di lapangan dan menemukan berbagai pelanggaran. Di antaranya, adanya aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga berkontribusi terhadap pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada 1 Februari 2025, telah dilakukan pemantauan langsung di KEK Lido sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat mengenai pendangkalan Danau Lido. Hanif menjelaskan bahwa hasil analisis citra satelit mengonfirmasi adanya penyempitan dan pendangkalan danau, yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan di KEK Lido.

“PT MNC Land Lido terindikasi tidak mengelola air larian hujan (run-off) dengan baik, sehingga sedimen dari bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” ujar Hanif.

Penghentian kegiatan pembangunan di KEK Lido dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Gakkum LH, Ardyanto Nugroho. Dalam prosesnya, tim pengawas memasang garis Pengawas Lingkungan Hidup serta papan peringatan yang menyatakan bahwa kawasan tersebut berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Ardyanto menegaskan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan pelaksanaan konstruksi di KEK Lido. Menteri LH sekaligus Kepala BPLH juga menyoroti dampak pembangunan terhadap sedimentasi yang berpotensi mengganggu ekosistem di sekitar danau, terutama akibat pengelolaan air limpasan yang tidak optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido mengalami penyusutan drastis, dari yang semula 24 hektar menjadi hanya 12 hektar. Menanggapi temuan ini, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH menginstruksikan pihak pengelola untuk segera memenuhi seluruh perizinan yang masih belum terpenuhi.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah, termasuk penyegelan kawasan dan penerapan denda keterlambatan. Besaran sanksi akan disesuaikan dengan kecepatan pengembang dalam memenuhi kewajibannya.

Sebagai upaya pembuktian ilmiah terkait dugaan pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk dianalisis di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan setiap pelanggaran yang berdampak pada ekosistem serta masyarakat sekitar akan ditindak dengan tegas.

Bogor, Redaksi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor resmi umumkan pasangan Rudy Susmanto – Jaro Ade sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024. Pasangan ini akan menjabat untuk 2025-2030.

Rabu, (5/2/2025)

Pasca ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, DPRD segera menggelar Rapat Paripurna, untuk menindaklanjuti pengumuman dan penetapan tersebut. Rapat tersebut bertujuan, untuk mengesahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dalam sambutannya, “Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor hari ini merupakan bagian dari tahapan resmi, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tahun 2024 kemarin. Dengan diumumkannya hasil penetapan ini, Pemerintahan Daerah memasuki tahap transisi menuju kepemimpinan baru. Tahapan selanjutnya, adalah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, setelah itu, pengajuan nama Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih ke Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian dijadwalkan pelantikannya,” ujarnya.

Sastra berharap, “Dengan adanya kepemimpinan yang baru, Kabupaten Bogor dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”

(Okta)

Redaksi.co | Palembang, – Aliansi LSM dan Ormas Peduli Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Dewan Koordinasi Cabang Gerakan Rakyat Dukung & Bela Prabowo (GARDA PRABOWO) Kabupaten Musi Banyuasin, Paguyuban Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu (F-KPKMB) Kabupaten Musi Banyuasin, Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia (DPC-SPI) Kabupaten Musi Banyuasin, Komunitas Putera Daerah Lintas Suku Negara Kesatuan Republik Indonesia (KOPDALINSU-NKRI) Provinsi Sumatera Selatan, Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA-SUMSEL), Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I) Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Forum Anak Sriwijaya Untuk Sumatera Selatan (DPP-KOFASUSS) Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Umum Dewan Koordinasi Cabang Gerakan Rakyat Dukung & Bela Prabowo (GARDA PRABOWO) Kabupaten Musi Banyuasin, H. RABIK H.S, SE,SH, MH.CTI mengatakan, Berdasarkan Surat Aliansi LSM dan ORMAS Peduli Lingkungan Sumatera Selatan Nomor : 04/ALOPD/1/2025 tanggal 3 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Aksi Demonstrasi terkait Surat Kepala UPTD KPH Lalan Mendis Nomor 522/171/UPTD KPH-L.M/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Laporan Lembaga F-KPKMB. Bersama dengan ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, MENYATAKAN SIKAP

Pertama, sehubungan telah terjadi kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Produksi (HP) Lalan Mendis dalam Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Hutani Berkah Mulia Nomor 280323111113174351 tanggal 28 Maret 2023 yang dilakukan oleh Gapoktanhut Makmur Jaya tergabung dalam Koperasi Tani Berkah Karunia dengan cara land clearing lahan baru terbuka seluas 700 Ha dan lahan diluar izin PBPH sudah dijadikan kebun sawit seluas + 633 Ha keseluruhan seluas 1.333 Ha berlokasi di Dusun 3 Pancuran Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian, sambung dia, pihaknya meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan akan menindaklanjuti dan memproses secara hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Nama-nama PELAKU UTAMA dan PEMODAL kegiatan pembukaan lahan dalam Kawasan Hutan tanpa izin sebagaimana termuat di Surat Kepala UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis No. 522/171/UPTD KPH-LM/2024 tanggal 20 Desember 2024 Prihal laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap laporan F-KPKMB, yaitu:

1) PT. Hutani Berkah Mulia yang memiliki Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Menteri LHK/Menteri Investasi No. 280323111113174351 tanggal 28 Maret 2023 yang beralamat di Jalan Darmawangsa VI, Ruko Darmawangsa Square No. 34A Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2) Koperasi Tani Berkah Karunia didirikan atas prakarsa Masyarakat berdasarkan Akta Notaris & PPAT Novriadi, SH., M.Kn Nomor 007 Tanggal 6 Desember 2019 yang beralamat di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

3) Ketua Gapoktanhut Makmur Jaya 3

4) Sekretaris Gapoktanhut Makmur Jaya

5) Bendahara Gapoktanhut Makmur Jaya

6) Ketua KTH Makmur Jaya l

7) Ketua KTH Makmur Jaya 2

8) Ketua KTH Makmur Jaya 3

9) Ketua KTH Makmur Jaya 4

10) Ketua KTH Makmur Jaya 5

11) Ketua KTH Makmur Jaya 6

12) Ketua KTH Makmur Jaya 7

13) Ketua KTH Makmur Jaya 8

14) Ketua KTH Makmur Jaya 9

15) Ketua KTH Makmur Jaya 10

“Kami meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan Surat Penghentian Kegiatan Semua Usaha yang dilakukan oleh Gapoktanhut Makmur Jaya dan Koperasi Tani Berkah Karunia dalam Kawasan Hutan Wilayah II Lalan Mendis seluas 1.333 hektar di Dusun 3 Pancuran Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. (Surat akan disampaikan tembusannya kepada Aliansi LSM dan Ormas Peduli Lingkungan Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025),” bebernya.

Kemudian, pihaknya meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen terkait perkara kehutanan Point 1 dan 2 diatas, menjamin penyelesaian paling lama proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan adanya penetapan tersangka.

Menanggapi aksi demo, Kabid Perlindungan dan Konservasi SDA Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Syafrul Yunardy menuturkan, pihaknya mengapresiasi aksi hari ini.

“Karena ini mengingatkan kami, kerja kerja ini terus dilakukan tugas ini, kedepan semakin berat. Tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi dengan LSM dan Ormas. Sehingga jika ada hal yang melanggar regulasi bisa cepat dilaporkan dan bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Syafrul mengungkapkan, salah satu bentuk yang bisa dilihat di sini ada alat berat yang ditangkap pada tahun 2024.
Ketika pihaknya melihat ada alat berat di lapangan maka akan ditangkap dan kami bawa ke sini.

“Ini kerja-kerja di tahun 2025 di awal tahun ini sudah dimulai dengan kasus-kasus yang berpotensi merusak kawasan hutan di Sumsel,” katanya.

Ketika ditanya soal keterlanjuran yang menanam sawit, dia menuturkan, itu ada sawit yang sudah berbuah. Itu sudah ada sebelum ada regulasi dan pihaknya minta mengurus perizinan.

“Mereka diminta mengurus perizinan itu Dan kalau niat baik, mereka ingin diakui secara legal harus diurus karena pemerintah pusat telah memberikan jangka waktu sehingga ketika itu diurus akan ada sanksi administrasi dan denda yang harus dibayar. Selanjutnya mereka bisa memanen sawit secara legal sampai 1 rotasi selesai dan diganti tanamannya tidak boleh sakit lagi dan bisa ditanam dengan tanaman hutan atau karet. Kita mengawal regulasi Pusat. Kita melihat tanaman sawitnya sudah kapan ditanam terkait regulasi ini ada perlakuan khusus bagi yang sudah keterlanjuran tetap ada solusi terutama bagi masyarakat tapi kalau untuk perusahaan itu berbeda lagi pertimbangannya,” tandasnya. (*)

Jakarta | redaksi.co – Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Samsudin Siregar, menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik dualisme penggunaan nama organisasi Pemuda Panca Marga. Ia menegaskan bahwa PPM dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) memiliki peran penting dalam sejarah bangsa.

Oleh karena itu, ia berharap perpecahan yang kerap terjadi di berbagai organisasi dan perkumpulan tidak menimpa kedua lembaga ini, mengingat keduanya merupakan aset berharga bagi perjalanan sejarah Indonesia. Hal ini disampaikan disela-sela kegiatan Silaturahim Kebangsaan dan Jumpa Pers Visi Baru PPM, Rabu (5/2/2025) di kantor PPM di kawasan Gatot Soebroto.

Samsudin Siregar mengungkapkan “bahwa dirinya pernah menghadapi berbagai tekanan dari berbagai pihak, mulai dari dijuluki sebagai “Ketua Ilegal”, mendapatkan ancaman pembekuan organisasi, hingga menghadapi tuntutan di pengadilan”.

Namun, ia menegaskan bahwa kenyataannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang jelas dan inkracht, atas Maklumat Keputusan Mahkamah Agung No. 598/K/Pdt/2024 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dengan nomor 6952/PAN.W10.U5/HK.02.VI/2024 pada 20 Juni 2024.

Pasca diterbitkannya keputusan Mahkamah Agung, Pemuda Panca Marga (PPM) semakin fokus pada berbagai kegiatan nyata yang memberikan dampak positif. Di antaranya, menyelenggarakan workshop kemandirian ekonomi dan pendidikan bagi generasi muda, mempererat hubungan diplomasi dan kemitraan antar bangsa, serta mengajak kaum muda untuk lebih mengenal para pejuang beserta keluarganya melalui program Bakti Kasih Eyang Pejuang.

Jakarta | redaksi.co – Teater Keliling generasi kedua, di bawah pimpinan Dolfry Inda Suri dalam konferensi persnya di Hall Indonesia Kaya, gedung Grand Indonesia Jakarta Rabu 5/2/2025 dilaksanakan penayangan poster resmi “Mirah”. Teater Keliling akan berkolaborasi dengan Taman Ismail Marzuki Jakarta untuk menghadirkan pertunjukan teater musikal terbaru berjudul “Mirah” pada tanggal 22-23 Februari 2025. Pementasan ini akan digelar di Teater Besar, dengan dua sesi setiap harinya, yaitu pukul 14.00 WIB dan 19.30 WIB.

“Mirah” mengangkat kisah rakyat Betawi tentang seorang wanita tangguh dari Marunda yang mewarisi ilmu bela diri dari sang ayah, Bang Bodong, seorang jawara yang dihormati.

Pertunjukan ini tidak hanya menyajikan cerita yang sarat makna, tetapi juga sejalan dengan visi Teater Keliling yang telah memasuki usia ke-51 dalam melestarikan warisan budaya dan cerita rakyat Indonesia.

Pementasan “Mirah” tahun ini memiliki kesan, berkat kolaborasi dengan Bina Musik Jakarta, Andro (pemain bass Nidji), dan Chikita Amanda (produser Ruang Bunyi). Beberapa lagu dalam pertunjukan ini juga merupakan karya asli dari Teater Keliling, yang diciptakan oleh para pemeran dan Chikita Amanda.

Melalui pementasan “Mirah”, Teater Keliling berharap dapat terus mengembangkan teater musikal di Indonesia, memperkenalkan karya-karya lokal yang berkualitas tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke dunia internasional, sesuai dengan tagline Musikal Mirah, #MirahkanDunia #SaveMirah