MASUK
Senin, Maret 23, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 60

Hadiri Rakornas Pusat–Daerah, Budi Azhar Ketua DPRD Sukabumi : Dukung Penuh Kebijakan Nasional

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaksi.co, Sukabumi || Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).

Rakornas yang mengusung tema “Pusat Memandu, Daerah Melaju, Indonesia Berdikari” tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelarasan kebijakan serta pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Kegiatan nasional ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin mandiri dan berdaulat sebagai sebuah bangsa.

“Kita sudah bisa mengatakan bahwa Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun perbedaan kita—suku, ras, agama, maupun pandangan politik—kita tetap satu keluarga besar Indonesia. Saya dipilih untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa kehadiran DPRD dalam Rakornas ini merupakan bentuk nyata komitmen untuk mendukung kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan secara optimal di daerah.

Ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Rakornas ini, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan kesiapan untuk bersinergi dan mendukung kebijakan nasional, agar pelaksanaannya di daerah berjalan searah dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan nasional menuju Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaulat.

Jembatan Di Aek Nabara Jadi Tempat Sampah

Penulis
Manotal
-
0

redaksi.co- Labuhanbatu. Kota Aek Nabara Jalan lintas ajamu ada sebuah jembatan yang sudah ada sepanduk larangan disana tidak diperbolehkan membuang sampah, namun semua itu bagaikan angin lalau di pedagang kaki lima di pajak Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Apapun yang di perintahkan kan Camat Bilah Hulu maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu diangggap hanya sebuah kata-kata saja, karena sampah yang bertumpuk disana bukan hanya mengganggu kebersihan sudah sampai menggangu pengguna jalan baik itu pengendara sepeda motor juga pejalan kaki hanya mencium baunya pun tidak lagi sanggup memang merusak kesehatan. Selasa tanggal (06/01/2026).

Inilah yang di juluki Aek Nabara city.

Perlu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu lebih tegas, juga camat Bilah Hulu dan juga Bupati Labuhanbatu tegas menindak yang namanya pencemaran lingkungan dan ke sungai tersebut banyak sampah yang terbuang apakah ini yang di katakan menjaga lingkungan bersih malah pencemaran kebersihan, karena air yang mengalir dari sungai itu menuju sei kalung dang di Dusun Aek Nauli, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, sangat di sayangkan ketidak tegasan pemerintahan terkait di Kabupaten Labuhanbatu juga Kecamatan Bilah Hulu.

(Manotal Manalu)

Bapak presiden Prabowo Subianto Rapat Kordinasi bersama Mentri Nasional Tahun 2026

Penulis
SUMANTRI
-
0

Redaksi.co. Kalimantan Barat

 

merupakan upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045
.
Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka.

Pada tahun pertama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, banyak keberhasilan yang telah dicapai.
.
Berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan dengan menyamakan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah.
.
Di sisi lain, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming

pada kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada para peserta pada sesi “Taklimat Presiden Republik Indonesia tahun 2026 ini
.
Selain arahan Presiden, Rakornas 2026 juga menghadirkan berbagai pembicara dari jajaran Kabinet Merah Putih. Para pembicara menyampaikan sejumlah program strategis

Presiden yang terangkum dalam berbagai topik pembahasan.tahap yang utama di tahun 2026

Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
kemendagri |

presiden republik indonesia | sekretariat.kabinet
prabowo | gibran_rakabuming
Tuturnya di depan awak media patroli 86 com

Redaksi.co

Komisi III DPR menyampaikan materi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025,

Penulis
SUMANTRI
-
0

Redaksi.co.    Kalimantan Barat

terkait penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri, akan diadopsi dalam revisi Undang-Undang Polri.

Penempatan personel di jabatan sipil yang dilakukan tanpa batasan ketat dikritik karena berisiko menyempitkan urusan birokrasi sipil
menjadi sekadar pendekatan keamanan.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, saat dihubungi pada Minggu (1/2/2026) berpandangan, jika revisi UU Polri mengakomodasi penempatan personel di jabatan sipil yang dilakukan tanpa batas

ketat dan jelas, hal itu secara substantif mengembalikan dwifungsi ABRI secara pelan-pelan. Artinya, reformasi Polri sebagai amanat Reformasi 1998 juga dinilai telah gagal.

”Amanat UUD 1945 dan Tap MPR tahun 2000 secara substansi jelas menghapus dwifungsi ABRI dan

mengembalikan Polri dan TNI pada fungsi profesionalnya. Saat ini berarti secara pelan-pelan sama seperti UU TNI yang secara bertahap

menambah K/L di luar struktur yang bisa dimasuki,” kata Bambang.tuturnya kepada awak media

Bambang mempertanyakan urgensi dan alasan di balik penempatan polisi di jabatan sipil, yakni apakah karena kebutuhan dan permintaan pemerintah ​ataukah karena pemerintah

membutuhkan peran dan fungsi kepolisian. ​Jika yang dibutuhkan adalah peran dan fungsinya, hal ini dianggap sebagai pergeseran paradigma yang berbahaya.

”Tanpa demarkasi yang jelas, masuknya Polri ke birokrasi sipil mengindikasikan adanya pendekatan sekuritisasi oleh pemegang kekuasaan,” ujar Bambang.

Baca selengkapnya dalam “Revisi UU Polri Bakal Adopsi Perpol soal Penugasan Polisi di Luar Struktur Kepolisian” oleh Hidayat Salam di harian Kompas (Kompas.id). Klik tautan di profil hariankompas.

UU Polri Harian Kompas Kompas id Kompas tahun 2026

Redaksi.co

BUMDes Mandrajaya Ciemas Sulap Bekas Tambak Udang Jadi Kolam Ikan dan Wisata Pemancingan

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaks.co, Sukabumi || Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi bersama warga lokal berhasil mengubah bekas tambak udang yang sebelumnya terbengkalai menjadi kolam ikan produktif sekaligus destinasi wisata pemancingan, kata Ijan Ketua BUMDes Mandrajaya pada redaksi.co, Selasa (03/01/2026).

Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam menggerakkan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Lahan bekas tambak udang yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal kini disulap menjadi kolam ikan air tawar dengan berbagai jenis ikan konsumsi dan ikan pancing. Selain untuk budidaya, kawasan tersebut juga dikembangkan sebagai wisata pemancingan yang terbuka untuk masyarakat umum.

Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif antara BUMDes dan warga Desa Mandrajaya, mulai dari proses pembersihan lahan, perbaikan kolam, penebaran benih ikan, hingga pengelolaan wisata. Keterlibatan warga ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap aset desa.

Ketua BUMDes Mandrajaya menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. “Kami ingin bekas tambak yang tidak produktif bisa memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan baru bagi desa,” ujarnya.

Wisata pemancingan ini diharapkan menjadi daya tarik baru, baik bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar desa. Selain memberikan hiburan, keberadaan kolam ikan dan wisata pemancingan ini juga mendukung ketahanan pangan serta pengembangan sektor perikanan desa, ungkap Ijan.

Pemerintah Desa Mandrajaya mengapresiasi inisiatif BUMDes dan partisipasi aktif masyarakat. Transformasi bekas tambak udang ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan aset desa yang kreatif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan warga. (OPK)***

Editor : AS

Forum Lalu Lintas Gelar Survei Lapangan, Matangkan Rencana Jalan Alternatif dan Pos Terpadu di Stabat

Penulis
M ILYAS
-
0

Langkat —redaksi.co

Forum Lalu Lintas Kabupaten Langkat melaksanakan survei lapangan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jalan alternatif dan pendirian Pos Terpadu guna mendukung kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kecamatan Stabat. Selasa (03/02/26)

Survei lapangan dilakukan pada ruas jalan yang menghubungkan kawasan Kebun di samping SMKN 1 Stabat hingga Jalan Proklamasi, Lingkungan V, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat. Panjang ruas yang disurvei mencapai kurang lebih 1,5 kilometer dengan rencana lebar jalan sekitar 10 meter. Jalur ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk dan momen meningkatnya mobilitas masyarakat.

Selain survei jalan, Forum Lalu Lintas juga melakukan pengecekan lahan Kebun Kwala Bingai yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Pos Terpadu. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 2 rante atau kurang lebih 40 meter (utara–selatan) dan 20 meter (timur–barat), yang dinilai representatif untuk mendukung fungsi pelayanan terpadu, pengaturan lalu lintas, serta pengawasan keamanan dan keselamatan jalan.

Kegiatan ini melibatkan lintas instansi sebagai wujud sinergi perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, Kasat Lantas Polres Langkat, Kabid Rekayasa Kabupaten Langkat, perwakilan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, perwakilan Kantor Direksi Tanjung Morawa Deli Serdang, perwakilan PTPN I Regional I Kebun Kwala Bingai Stabat, serta PS Ka Urmintu Sat Lantas Polres Langkat.

Kasat Lantas Polres Langkat AKP MHD Tommy Franata menyampaikan bahwa keterlibatan kepolisian dalam survei ini merupakan bagian dari upaya preventif dan perencanaan jangka panjang dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

“Survei ini bukan sekadar melihat kondisi fisik jalan dan lahan, tetapi juga untuk memastikan perencanaan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jalan alternatif diharapkan mampu mengurangi kepadatan arus lalu lintas, sementara Pos Terpadu akan berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan, pengaturan, dan pengamanan lalu lintas,” jelas Kasat Lantas Polres Langkat.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur lalu lintas harus didukung dengan analisis teknis yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan secara menyeluruh.

Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan bahwa Polres Langkat berkomitmen mendukung setiap langkah strategis pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang berkeselamatan dan berkelanjutan.

“Keselamatan lalu lintas tidak bisa dibangun secara parsial. Dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara infrastruktur, rekayasa lalu lintas, dan kehadiran petugas di lapangan. Polres Langkat siap bersinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menekankan bahwa keberadaan jalan alternatif dan Pos Terpadu ke depan diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta respons cepat terhadap potensi gangguan Kamseltibcarlantas.

Melalui survei lapangan ini, Forum Lalu Lintas Kabupaten Langkat optimistis perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan wilayah yang aman, tertib, dan ramah bagi seluruh pengguna jalan.

M.ilyas

Polisi Pastikan Mediasi Wajib Digelar, Warga Desak Penutupan Party Station Hotel Kartika One

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.co — Kepolisian memastikan langkah mediasi akan menjadi jalur utama penyelesaian konflik antara warga dan manajemen Hotel Kartika One terkait penolakan keberadaan party station yang dinilai meresahkan lingkungan warga Lenteng Agung, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Hal itu ditegaskan Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, S.H., usai mengawal aksi damai ratusan warga yang digelar pada Jumat malam (30/1/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Aksi tersebut berlangsung tertib dan aman di bawah pengamanan aparat gabungan kepolisian.

“Kepolisian hadir murni untuk pengamanan, Aksi berjalan kondusif tanpa gangguan kamtibmas. Namun penyelesaian persoalan ini tidak bisa sepihak, harus melalui dialog dan mediasi,” tegas Kompol Nurma Dewi.

Ia menegaskan, tuntutan warga telah tersampaikan secara terbuka, dan seluruh pihak terkait telah mengetahui aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Polsek Jagakarsa akan memfasilitasi proses komunikasi antara warga dan pihak manajemen hotel sebagai langkah penyelesaian yang berkeadilan.

“Tidak ada pihak yang bisa memaksakan kehendak, Solusi harus dicari bersama melalui mekanisme mediasi, Kepolisian siap menjadi fasilitator,” ujarnya.

Kompol Nurma juga menyoroti pelaksanaan aksi yang dilakukan pada malam hari yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas. Meski demikian, pihak kepolisian tetap menghormati hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Secara ideal, aksi dilakukan pagi atau siang hari. Tapi kami tetap mengawal karena itu bagian dari hak demokrasi masyarakat,” jelasnya.

Dalam pengamanan aksi tersebut, sekitar 50 personel gabungan diterjunkan dari Polsek Jagakarsa, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya. Sementara jumlah massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.

Warga dalam aksi tersebut secara tegas menuntut penutupan permanen party station yang berada di area Hotel Kartika One karena dianggap mengganggu ketertiban, kenyamanan, serta stabilitas sosial lingkungan sekitar.

Aksi damai ditutup tanpa insiden,Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka, dengan komitmen bahwa proses penyelesaian akan dilanjutkan melalui jalur mediasi lintas pihak.

HMI FKIP Kecam Keras Puskesmas Malunda, Diduga Tahan Pasien Korban Kecelakaan dan Abaikan Keselamatan Nyawa

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MANENE : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP melontarkan kecaman keras terhadap pelayanan Puskesmas Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Puskesmas tersebut diduga mempersulit penanganan pasien korban kecelakaan lalu lintas, menolak memberikan rujukan, bahkan melarang pihak keluarga membawa pasien ke fasilitas kesehatan lain.

Kasus ini memicu kemarahan aktivis HMI karena dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dan pelanggaran hak dasar warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI FKIP, Muh. Nabir, menegaskan bahwa alasan Puskesmas Malunda menolak rujukan dengan dalih kecelakaan tidak ditanggung BPJS Kesehatan adalah tindakan yang tidak manusiawi dan mencederai prinsip dasar pelayanan medis.

“Ini bentuk pembiaran yang berbahaya. Dalam kondisi darurat, keselamatan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama, bukan alasan administratif seperti klaim BPJS,” tegas Nabir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).

Situasi semakin memprihatinkan ketika pihak keluarga korban berinisiatif membawa pasien ke fasilitas kesehatan lain demi mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, permintaan tersebut justru ditolak oleh pihak Puskesmas.

HMI menilai tindakan tersebut sebagai dugaan penahanan pasien dan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara. Nabir menegaskan bahwa setiap warga dijamin haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

“Tidak ada satu pun aturan yang membenarkan Puskesmas menahan pasien. Pasien dan keluarga memiliki hak penuh untuk mencari upaya medis terbaik demi menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Atas insiden tersebut, HMI FKIP menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Dinas Kesehatan setempat:

1. Mendesak Dinas Kesehatan dan Pemda Majene segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola pelayanan Puskesmas Malunda.

2. Memastikan tidak ada larangan bagi pasien untuk dirujuk atau keluar dari fasilitas kesehatan, khususnya dalam situasi gawat darurat.

3. Menuntut agar pelayanan kesehatan dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keselamatan nyawa, bukan semata-mata urusan administratif BPJS.

HMI FKIP menegaskan tidak akan tinggal diam jika kasus ini dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila Dinas Kesehatan Majene tidak segera mengambil langkah tegas terhadap manajemen Puskesmas Malunda.

“Kami pastikan akan turun ke jalan. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian birokrasi, dan nyawa manusia tidak boleh dikorbankan oleh sistem yang kaku dan tidak berperikemanusiaan,” tutup Nabir. (ZUL)

RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan FKG UB Jalin Kolaborasi Tingkatkan Kompetensi Gawat Darurat 

Penulis
JOKO MISWANTO
-
0

Redaksi.co Tulungagung, RSUD ISKAK Tulungagung Provinsi Jawa Timur, menerima kunjungan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya (FKG UB) Malang, pada Kamis (29/01/2026).

 

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kerjasama pendidikan klinis, khususnya pada stase Interprofessional Collaboration (IPC) dan Emergency Medicine (EM).

 

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Dekan FKG UB, Dr. drg. Yuanita Lely Rachmawati, M.Kes, mengawali kegiatan dengan meninjau langsung kondisi di lapangan. Seperti kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan Public Safety Center (PSC), kondisi ruang rawat inap pasien, hingga asrama bagi mahasiswa.

 

Dalam tinjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung bagaimana implementasi kolaborasi antara dokter gigi dengan sejawat dokter spesialis lainnya dalam menangani pasien secara komprehensif. Mulai dari kedatangan di IGD, proses perawatan, hingga alur rawat inap.

 

Dalam sambutannya, Dekan FKG UB, Dr. drg. Yuanita Lely Rachmawati, M.Kes menyampaikan apresiasinya terhadap layanan serta dukungan yang diberikan oleh RSUD dr.Iskak terhadap mahasiswa FKG UB yang menempuh pendidikan koas.

 

Dr. drg. Yuanita Lely Rachmawati, M.Kes  mengucapkan terimakasih kepada RSUD dr. Iskak yang telah menerima anak-anak kami dan mendukung kami. Semoga kerjasama ini bias terus berjalan,” Tuturnya Dr. drg. Yuanita.

 

Tak hanya itu, Dr. drg. Yuanita Lely Rachmawati, M.Kes juga mengungkapkan pemilihan RSUD dr Iskak sebagai mitra juga didasarkan pada kualitas system yang ada.

 

“Kami memandang nahwa RSUD dr.Iskak memilikinya system pelayanan gawat darurat terpadu serta budaya kolaborasi antar-profesi yang baik,” terangnya. Ia pun berharap kunjungan ini agar mendapat feedback (umpan balik) terkait pencapaian kompetensi mahasiswa agar sesuai dengan standard kompetensi dokter gigi.

 

Sementara itu, wakil direktur Pelayanan RSUD dr Iskak, dr.Moch. Ravi Tanwirul Afkara, M.MRS mengatakan, RSUD dr. Iskak siap berkomitmen mendukung penuh seluruh kebutuhan mahasiswa selama menempuh pendidikan klinis di RSUD dr.Iskak.

 

“Kami juga menyampaikan selamat datang dan mendukung penuh kebutuhan mahasiswa FKGUB yang sedang menjalani pendidikan klinis di rumah sakit ini agar dapat berjalan maksimal,” Jelas wakil direktur pelayanan RSUD Dr Iskak, dr.Ravi saat memberikan keteranganya.

 

Ia pun menilai pentingnya penguatan stase IPC dan Emergency Medicine (EM) bagi mahasiswa kedokteran gigi. Ini penting sebagai langkah dan tindakan awal dalam memberikan pertolongan kepada pasien saat stase Emergency.

 

Sementara terkait stase IPC, mahasiswa akan terlibat dalam kegiatan morning report untuk merasakan langsung atmosfer kolaborasi di rumah sakit umum. Program ini menekankan pada orientasi lingkungan, pengenalan staf medis, serta interaksi intensif dengan berbagai profesi kesehatan di ruangan maupun poliklinik.

 

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas standar pendidikan akademis dengan praktik klinis di lapangan.

 

“Kami harap kerjasama yang sudah terjalin ini dapat terus berjalan, demi mencetak lulusan dokter gigi yang sigap dalam situasi darurat dan mampu bekerja sama secara multi disiplin,” pungkasnya

(reporter) joko wiswanto

Rakornas 2026 Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, TNI Siap Kawal Agenda Strategis Nasional

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co— Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.Kegiatan tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan nasional membutuhkan koordinasi yang solid, kesamaan visi, serta komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menegaskan swasembada pangan dan energi sebagai pilar utama kemandirian nasional.

Selain itu, Presiden meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai upaya kolektif membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Melalui Rakornas ini, TNI menyatakan komitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendukung penuh pelaksanaan program prioritas pemerintah menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

1...596061...415Halaman 60 dari 415

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©