Aceh Barat.Redaksi.co.
Ketua Pelaksana Musabaqah Tunas Ramadhan (MTR ) 2025 , Zulkifli Andi Govi.SE.ME mengajak semua masyarakat untuk menyukseskan ajang keagamaan tahunan tersebut.

MTR 2025 yang di selenggarakan oleh Kwartir Daerah ( Kwarda ) Aceh berlangsung di pekarangan Komplek Dinas Pendidikan Aceh Barat 11/3/2025.

Zulkifli Andi Govi didampingi oleh Ketua Bidang Humas,Said Mardha Abbas.ST.MSi, mengatakan bahwa MTR bukan sekedar perlombaan,akan tetapi juga sebagai wadah memperkuat nilai nilai ke Islaman , Kebersamaan,dan karakter generasi muda.

“Kami mengajak semua masyarakat, baik peserta,orang tua, maupun masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan MTR 2025 ,ini adalah kesempatan bagi anak anak kita untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam bidang keagamaan ” ujarnya.

Zulkifli Andi Govi yang juga Ketua harian Kwartir Cabang (Kwarcab) Aceh Barat yang sehari hari akrab di sapa Dek Jol ini berharap, dukungan dari Pemerintah Daerah,Lembaga Keagamaan serta Tokoh Masyarakat untuk turut serta dalam memberikan motivasi kepada peserta.

MTR 2025 menghadirkan berbagai macam cabang perlombaan, seperti Tilawah Alquran, ceramah agama, dan hapalan surat pendek, Kegiatan ini di harapkan dapat mencetak generasi muda yang tidak saja cerdas secara Akademik,tetapi juga memiliki Akhlak yang baik.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas, Said Mardha Abbas menambahkan , panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk kenyamanan para peserta dan tamu undangan.

” Kami berharap, acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta,dan juga masyarakat Aceh Barat Umumnya,kata dia.

Musabaqah Tunas Ramadhan 2025 menjadi momen penting dalam menyambut bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, masyarakat di harapkan dapat meramaikannya. ****

Labuhanbatu- redaksi.co. Bupati Labuhanbatu dr.Hj. Maya Hasmita, Sp.OG.MKM, menekankan jajaran perangkat daerah Labuhanbatu untuk mewujudkan Visi Misi , Labuhanbatu Cerdas, Bersinar, Membangun Desa Menata Kota.

Arahan tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati, dr. Hj. Maya Hasmita, So.OG. MKM, pada saat memimpin rapat koordinasi antar perangkat daerah di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu, di Jalan, SM. Raja, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat , Labuhanbatu, Sumatera Utara, Senin (10/3/2025).

Ada beberapa poin untuk menunjang capaian visi misi tersebut yaitu, kita harus fokus bekerja sesuai dengan tupoksi kinerja kita , ucap Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita,  So.OG.MKM.

Diantaranya tambahan yang di sampaikan oleh Bupati dr.Hj. Maya Hasmita, So.OG. MKM, Peningkatan pendapatan ,Pajak dan retribusi. Penanganan banjir, Penertiban pedagang di bagian – bagian jalan, Penertiban baliho, Pemenuhan kewajiban Pegawai, Efesiensi anggaran Setelan,dan Peningkatan publik.

Terkhusus Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu,ucap Bupati Labuhanbatu, lebih pokus pada penanggulangan sampah,banjir,dan Penertiban baliho, Dan untuk maung – masing  OPD penyusunan rencana aksi daerah pencapaian kinerja, yang selanjutnya akan dievaluasi setiap bulan, ujarnya.

Sementara itu, Wabup Kabupaten Labuhanbatu H.Jamri.ST, juga menegaskan kiranya seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk bersama – sama mewujudkan visi dan misi menjadi Labuhanbatu Cerdas, Bersinar, membangun Desa Menata Kota, ungkap Wabup. H.Jamri. ST

“Saya harap kita semua mulai dari tingkat OPD hingga kecamatan, selalu berkoordinasi dan lebih Ekson pada pekerjaan kita ,sehingga apa yang menjadi cita-cita kami sebagai Bupati dan Wabup Bupati Labuhanbatu dapat tercapai

Selain itu juga saya berharap, kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menuangkan ide dan gagasan yang cita – cita kita semua untuk kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu dapat tercapai, terlebih Dinas pelayanan publik, berikanlah yang terbaik untuk masyarakat kita, ungkap nya.

Hadir mengikuti rapat koordinasi tersebut yakni Sekdakab Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe,Para Asisten Sekdakab Labuhanbatu, Kepala OPD, Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, Kabag, Kanan dan Para Camat.

Selas (11/3/2025)

M.M.

Aceh Barat,Redaksi.co
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Barat sedang mempersiapkan segala sesuatu menjelang Konprensi Kabupaten ( KONFERKAB) II yang akan di laksanakan pada April 2025 mendatang.

Persiapan ini dipastikan setelah terbentuk kepanitiaan yang akan bertugas untuk mensukseskan acara besar tersebut, seiring dengan akan berakhirnya masa kepengurusan yang lama.

Ketua PWI Aceh Barat,Sa’dul Bahri.S.Sos.I kepada wartawan pada Selasa 10/3/2025,mengungkapkan,semua elemen PWI setempat siap untuk memastikan jalannya Konferkab II berjalan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang lebih baik untuk priode berikutnya 2025-2028.

Sa’dul berharap semua pihak terkait dapat memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan tersebut.

” Formasi Kepanitiaan sudah terbentuk,dan kami berharap Konferkab nantinya dapat berlangsung dengan sukses,Tujuan utamanya adalah memilih pengurus baru yang diharapkan dapat lebih solid, profesional dan mampu membawa PWI Aceh Barat kedepan ke arah yang lebih baik ” kata Sa’dul Bahri di dampingi sekretaris PWI Aceh Barat, Fuadi Safria ( Dimas ).

Konferkab II juga diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi PWI Aceh Barat untuk memperkuat kerjasama antar wartawan di kabupaten Aceh Barat serta merumuskan program kerja yang bermanfaat bagi perkembangan dunia jurnalistik di Aceh Barat

Sa’dul Bahri juga menegaskan, pentingnya koordinasi yang baik antara panitia dan seluruh anggota PWI untuk menghasilkan kepengurusan yang kompeten dan berintegritas.

“Kita berharap, kepengurusan yang baru nanti kedepannya dapat membawa perubahan positif, baik untuk Organisasi maupun untuk seluruh Wartawan yang ada di Aceh Barat,pungkas Sa’dul Bahri. ****

Redaksi.co | Palembang – Massa yang tergabung dalam Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) menyambangi Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk segera mundur dari jabatannya dan hengkang dari sumatera selatan.

Hal tersebut di sampaikan oleh M. Sanusi, AS Direktur Eksekutif SCW di dampingi oleh Adit. S dan David. Koordinator aksi usai melakukan aksi di Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Regional, Selasa (11/03/25).

M. Sanusi, AS mengatakan sehubungan dengan informasi yang dihimpun oleh Tim Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) serta pemberitaan yang telah viral baru baru ini, menyikapi terkait terbongkarnya indikasi dugaan mega korupsi ratusan triliun rupiah diruang lingkup kinerja pihak Pertamina, sebagaiman atas dugaan Jenis BBM Pertalite yang diubah menjadi Jenis BBM Pertamax serta temuan dari dugaan permasalahan permasalahan lainnya, sehingga persoalan demikian jelas telah menyalahi aturan dan tidak bisa dibenarkan, dan telah merugikan masyarakat serta telah menyebabkan adanya indikasi dugaan Korupsi yang sangat besar atas kinerja dari pihak pihak pertamina tersebut serta tidak menutup kemungkinan telah terjadi di Provinsi Sumatera maupun Wilayah kerja dari PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

“Serta menyikapi hasil dari Aksi Demonstrasi yang sudah kami lakukan pada tanggal 3 Maret 2025 tersebut, diketahui bahwasanya pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel tidak mampu memberikan jawaban dihadapan publik maupun didepan masa aksi, sehingga mengharuskan kami untuk melakukan Audiensi kedalam kantor PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, namun dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW), bahwasanya sampai sekarang pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menganggap semua dugaan persoalan tersebut seperti temuan biasa biasa saja yang belum jelas kebenarannya sehingga kami menilai pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah meragukan temuan dari pihak kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut, akan tetapi dari beberapa point pertanyaan yang diajukan oleh tim Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) sampai sekarang pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel hanya bungkam serta tidak mampu menjelaskan kepada publik tentang persoalan demikian maupun bertanggungjawab secara kinerja maupun jabatan terhadap masyarakat dan massa aksi atas segala pertanyaan pertanyaan yang menyangkut semua persoalan demikian,”ujarnya.

Maka Menyikapi Persoalan Persoalan Demikian Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) melakukan Aksi Demonstrasi Jilid II, meminta sebagai berikut:

1.Mendesak Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk segera mundur dari jabatannya dan hengkang dari sumatera selatan.

2.Mendesak Direksi para Petinggi PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat yang sampai sekarang belum mampu meberikan kepastian dan penejlasan mengenai segala dugaan persoalan-persoalan demikian.

3.Apapun alasannya segala Jenis BBM Pertalite yang diubah menjadi Jenis BBM Pertamax jelas telah menyalahi aturan dan tidak bisa dibenarkan, dan telah merugikan masyarakat serta telah menyebabkan adanya indikasi dugaan Korupsi pada keuangan Negara yang sangat besar.

4.Temuan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan produk hukum yang sah, dan jangan jadikan Pembenaran kinerja sebagai bentuk alasan yang benar atas semua dugaan Persoalan – Persoalan tersebut.

5.Mendesak jawaban kepastian pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terkait semua dugaan persoalan demikian, yang harus dijelaskan terhadap publik dan masyarakat sumatera selatan maupun masyarakat yang berada diwilayah kinerja PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

6.disini bukan hanya Kerugian Negara yang sudah terjadi namun ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga masyarakatpun telah dirugikan maupun dibodohkan atas semua persoalan demikian.

7.Mendukung serta Melaporkan kepada Pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang menaungi semua persoalan demikian, untuk segera melakukan sidak dan mengevaluasi kinerja jabatan-jabatan yang ada pada PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, guna membongkar segala bentuk dugaan persoalan dan dugaan kejahatan yang terjadi dilingkungan kinerja PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

8.Masyarakat selalu dikorbankan akibat ulah kinerja PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, mulai dari kelangkaan GAS LPG 3 Kg diwilayah Sumatera Selatan, serta dari jenis BBM yang telah di pasarkan yang sampai sekarang belum ada kejelasan menyangkut semua dugaan persoalan demikian, serta persoalan kebijakan kebijakan lainnya.

9.Mundur dari jabatan kalau tidak bisa bekerja untuk rakyat, menyangkut ini merupakan persoalan untuk kepentingan Rakyat maupun sebagai bentuk tanggungjawab kinerja terhadap pengelola Keuangan Negara.

10.Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) akan melakukan Laporan dan Aksi Demonstrasi di Kantor BUMN Republik Indonesia, KEJAGUNG Republik Indonesia, dan KPK Republik Indonesia, guna untuk melakukan sidak dan menggeledah kantor PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengingat banyaknya dugaan persoalan yang tidak pernah terselaikan atas kinerja pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

“Serta Periksa LHKPN Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dan Periksa LHKPN Direksi para Petinggi PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pengelola dan pengguna Keuangan Negara,”pungkasnya.

Sementara itu, saat awak media menghubungi Bapak Tian Humas PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melalui via Whatsapp sampai dengan berita ini di terbitkan belum ada jawaban.

Redaksi.co, Muba – Demi bermain judi slot, dua pria berinisial HG dan AG, warga Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), nekat mencuri burung beo milik warga setempat.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di balik jeruji besi setelah berhasil ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Bayung Lencir.

Kapolres Muba, AKBP Listiyono Dwi Nugroho,S.I.K.,M.H melalui Kapolsek Bayung Lencir, Iptu M Wahyudi,SH membenarkan penangkapan kedua pelaku.

“Benar, kedua pelaku berinisial HG dan AG telah kami tangkap. Mereka ditangkap di wilayah Kelurahan Bayung Lencir pada Jumat (7/3) lalu,” ujar M Wahyudi, Senin (10/3).

Menurut M Wahyudi, penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban, Suyani, warga Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir. Korban melaporkan kehilangan burung beo yang dicuri pada Minggu (6/3) sekitar pukul 06:00 WIB. Burung tersebut sebelumnya disimpan di dalam sangkar yang diletakkan di belakang rumah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp 4 juta.

“Setelah menerima laporan korban, kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Kami berhasil mengidentifikasi tiga pelaku, yaitu HG, AG, dan MI,” jelas M Wahyudi.

Lebih lanjut, M Wahyudi mengungkapkan, dari ketiga pelaku tersebut, pihaknya berhasil menangkap HG dan AG. Sementara, pelaku lainnya, MI, masih dalam pengejaran.

Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Mereka mengungkapkan bahwa burung yang dicuri telah dijual kepada seorang warga berinisial YA seharga Rp 750 ribu. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi slot.

“Keduanya mengaku menjual burung tersebut seharga Rp 750 ribu, dan uangnya habis untuk bermain judi slot,” kata M Wahyudi.

Untuk proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Bayung Lencir.

“Kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 angka 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP,” tutupnya.

(Alam/Rilish team)

Redaksi.co | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api. Termasuk saat menunggu waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan, melakukan aktivitas bermain ataupun bercengkrama untuk menunggu waktu berbuka puasa di sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa.

“Pada bulan Ramadan, masih ditemukan masyarakat yang berkumpul atau bermain di sekitar jalur rel kereta api, baik saat sahur maupun menjelang berbuka. Kami ingin ingatkan bahwa jalur kereta api bukanlah tempat untuk berkegiatan selain operasional perkeretaapian,” kata Aida.

Aida menegaskan aturan mengenai larangan beraktivitas di jalur rel telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada Pasal 181 ayat (1) yang menyatakan setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, termasuk melakukan aktivitas seperti menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel, serta menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain diluar angkutan kereta api.

“Jika melanggar aturan ini, masyarakat bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp15.000.000, – (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal 199 Undang-Undang 23 Tahun 2007,” tegas Aida.

Sebagai upaya pencegahan, KAI Divre III Palembang secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengunjungi sekolah-sekolah. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel.

Selain edukasi, KAI juga terus memperkuat patroli keamanan di area jalur kereta api. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng TNI/Polri untuk membantu di titik-titik rawan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

“Untuk memastikan keamanan perjalanan kereta api, stasiun, serta jalur rel, KAI Divre III Palembang bekerja sama dengan kewilayahan setempat. Ini guna meningkatkan pengamanan di daerah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtib),” ujar Aida.

Dalam menghadapi angkutan Lebaran 2025, KAI Divre III Palembang juga meningkatkan pengawasan di seluruh jalur kereta api melalui berbagai tindakan seperti inspeksi atau pengecekan langsung ke lapangan secara berkala guna memastikan semua berjalan dengan aman dan tertib.

“Personel keamanan juga disiagakan di berbagai lokasi strategis, seperti perlintasan sebidang yang tidak terjaga tetapi memiliki frekuensi kendaraan yang tinggi. KAI juga melakukan pantauan pada Daerah Perhatian Khusus (DAPSUS), yaitu wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap gangguan keamanan maupun keselamatan perjalanan kereta api,” kata Aida.

Dalam menjalankan operasional kereta api, KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang serta masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel.

“KAI Divre III Palembang mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan dengan tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur kereta api,” tutup Aida. (*)

Redaksi.co, Palembang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan dua orang sebagai Tersangka yaitu :HA selaku Direktur PT. Sentosa Mulia Bahagia (SMB) pada tanggal 06 Februari 2025.

Hal ini di sampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H pada hari Senin (10/3/2025).

Kasipenkum Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan dua orang sebagai Tersangka yaitu :
HA selaku Direktur PT. Sentosa Mulia Bahagia (SMB);
AM selaku Pihak Yang Mengurus Kelengkapan Dokumen Untuk Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Betung-Tempino Jambi Tahun 2024.

Vanny menjelaskan, AM selaku Pihak yang mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan Tanah Jalan Tol Betung-Tempino Jambi Tahun 2024.

Lanjutnya, pada hari ini Senin 10 Maret 2025, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dibantu Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan upaya paksa untuk dilakukan pemeriksaan HA sebagai Tersangka, selanjutnya terhadap tersangka HA langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Saat hendak dilakukan pemeriksaan, Tersangka HA menolak untuk dilakukan pemeriksaan sehingga dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : PRINT-389/L.6.16/Fd.1/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 selama 20 hari terhitung tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Pakjo Palembang.

Adapun Modus Operandinya dalam perkara ini yaitu: bahwa HA dan AM, sekira pada Bulan November dan Bulan Desember tahun 2024, bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang berlokasi di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal guna diajukan sebagai kelengkapan dokumen untuk pergantian ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Betung – Tempino Jambi.

“HA bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut sesuai dengan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Nomor 285 /500.16.06/x/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Daftar Nominatif Kegiatan Pengadaan Tanah Desa Peninggalan dan Pengumuman Nomor 343 /500.16.06/XII/202 tanggal 06 Desember 2024 Daftar Nominatif Kegiatan Pengadaan Tanah Desa Simpang Tungkal,” jelas Vanny.
(Alam/Rillish Tim)