Redaksi.co | Palembang,- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Wamendikdasmen RI) Dr Fajar Riza Ul Haq, M.A didampingi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang menghadiri acara halal BI halal yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Adapun tema dalam halal bi halal ini sendiri yakni “Meningkatkan ukhuwah, menyatukan langkah menuju UMP Unggul,” dan kegiatan ini sendiri di pusatkan di aula lantai 6 gedung KH Faqih Usman UMP, Selasa (15/4/2025).

Turut hadir didalam kegiatan ini Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel sekaligus Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Sumsel Dr H M Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I, Rektor UMP Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Direktur Pasca Sarjana UMP Palembang Dr Ir Mukhtarudin Muchsiri, M.P, dan undangan lainnya.

Dikatakan Wamendikdasmen RI Dr Fajar Riza Ul Haq, M.A, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rektor UMP Palembang atas undangannya untuk bersilaturahmi dengan bapak/ibu semua khususnya keluarga besar Muhammadiyah, dan Aisyiyah di Sumsel ini.

Dalam suasana Syawal, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada bapak/ibu sekalian, serta kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadhan.

“Karena salah satu makna dari Syawal adalah bulan peningkatan, jadi hendaknya kita semua bisa meningkatkan amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadhan selama 1 bulan penuh ini,” ujarnya.

Kemudian, sambungkan lah silaturahmi atau sambungkan lah dengan komunikasi dengan orang yang pernah memutuskan maupun orang-orang yang pernah memutuskan silaturahmi ini. Jadi hadist ini menganjurkan kepada kita, kepada umat Islam pada khususnya agar kita ini pro aktif, melakukan perintah.

Ada golongan supaya kita dengan pro aktif, menjembatani komunikasi yang terputus, menghubungkan silaturahmi yang terputus. Halal bi halal ini memungkin kita punya kesempatan bertemu dan menghubungkan kembali, hubungan-hubungan parsial yang mungkin tertunda atau bahkan terputus karena suatu dan lain hal.

“Kalau kita adakan dengan rumah, yakni door to door maka akan memakan waktu. Tapi kalau kita medianya berkumpul, itu kan satu tempat dalam waktu yang sama, dijadikan satu sehingga kita menghemat,” ungkapnya.

Menurut Wagub Sumsel H Cik Ujang, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah/2025 Masehi Minal Aidin Wal’faidzin Mohon Maaf Lahir, semoga selama bulan suci ramadhan kemarin diterima oleh Allah SWT dan kita semua kembali ke fitrah serta menjadi pribadi yang lebih baik

UMP Palembang sebagai institusi dan perguruan tinggi di provinsi Sumsel memiliki peran yang sangat starategi dalam pembangunan daerah khususnya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing.

“Kami di Pemprov Sumsel sangat merasa sangat penting khususnya kepada UMP Palembang melalui para alumninya yang tersebar diberbagai sektor pembangunan di provinsi Sumsel,” katanya.

Dilanjutkannya, momentum halal bi halal ini tidak hanya sekedar ajang maaf memaafkan, tapi juga menjadi suasana emas untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia akademik.

Kami menyadari bahwa kemajuan Sumsel tidak dapat dicapai sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi seperti UMP Palembang.

“Kami berharap UMP Palembang dapat terus menjadi pusat unggulan menghasilkan dosen-dosen inovatif dan produktif terhadap permasalahan daerah serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Direktur Program Pasca Sarjana UMP Palembang Dr Ir Mukhtarudin Muchsiri, M.P, jadi kan para dosen di UMP Palembang ini dipacu dan di picu oleh Rektor UMP Palembang untuk melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat.

Dimana pengabdian masyarakat itu adalah sebuah aktifitas yang memang langsung menyentuh dan berkaitan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Disitulah peran bahwa Universitas melalui para dosen dan mahasiswanya khususnya untuk pengabdian kepada masyarakat,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, di mana yang paling pokok mahasiswa UMP Palembang sudah diwajibkan untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN). Dan itu hampir seluruh wilayah provinsi Sumsel kita jangkau dengan mengirim mahasiswa ke desa-desa di kabupaten-kabupaten di Sumsel tu untuk melakukan kegiatan KKN.

Tentang akreditasi itu sendiri sangatlah penting, disitu memang bahwa yang dimaksud kampus itu menara gading artinya dia terpisah jauh dengan masyarakat.

“Dengan kebijakan-kebijakan saat ini, memang sangat sinergi, dan memang didalam pengabdian itu disamping pembiayaannya bisa internal oleh UMP Palembang sendiri dah ada dari Kementerian,” bebernya.

Aceh Barat .Redaksi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat raih 3 besar terbaik se-Aceh dengan raihan nilai 83,30 dengan kategori A, Dalam ajang penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024, yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh, Selasa (15/04/2025)di lansir Metrozone

Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH mengatakan Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan Capaian ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah penilaian IPKD Kabupaten Aceh Barat

Menurut Said, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ibarat “rapor”, IPKD mencerminkan seberapa baik suatu daerah mengelola keuangan publik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Selain Aceh Barat, kata Said, penghargaan serupa juga diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Bireuen,

Lebih lanjut Said menjelaskan, IPKD sendiri merupakan instrumen penilaian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Penilaian dilakukan berdasarkan enam dimensi, antaranya, Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menariknya, kata Said, Aceh Barat mencatat lonjakan nilai yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Setelah meraih nilai 62,44 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 57,52 pada 2023, tahun ini Aceh Barat bangkit dengan raihan 83,30, menempatkannya dalam kategori tertinggi.

“IPKD tidak hanya menjadi alat evaluasi, namun juga sarana pembinaan dan pemacu semangat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan mengetahui nilai IPKD”, ungkap wakil bupati ini.

Prestasi ini sebut Said, diharapkan jadi pecut untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, tutupnya ****

REDAKSI.CO || BANDUNG – Aliansi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Karang Taruna serta ribuan warga Kampung Simpen, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berkumpul di depan Kantor Desa Tenjolaya. Selasa, (15/4/2025).

Berkumpulnya warga serta beberapa elemen masyarakat tersebut sebagai upaya penolakan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang rencananya akan mengeksekusi lahan warga yang berada di wilayah Kampung Simpen RT 01 dan RT 05 RW 05 yang dihuni oleh 83 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 231 jiwa yang sudah lama menempati rumah di lahan tersebut. Dengan hal itu warga terancam kehilangan tempat hunian keluarga mereka.

Kehadiran Camat Cicalengka Cucu Hidayat, S.H., M.M, sedikit bisa memberi harapan kepada massa aksi penolakan penggusuran lahan tersebut, yang mana dalam sambutannya menyampaikan bahwa camat akan mengundang ke kantor kecamatan Cicalengka yakni pemerintah desa (pemdes) Panenjoan, pemdes Tenjolaya serta tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang berada di wilayahnya juga dalam menindak lanjuti penolakan eksekusi lahan warga berdasar pada keputusan Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Nomor 2129/PAN.W11.U.1p/HK2.4/lll/2025 tertanggal 5 Maret 2025.
Yang memenangkan klaim dan gugatan pihak keluarga Oce Rumnasih dan H. Mansur melalui proses hukum.

Sementara itu, disela hiruk-pikuk warga yang merespon para orator dalam menyampaikan orasinya Ketua Umum Barisan Dulur Gamparan (Baduga) RH. Sobar Yogiswara menyampaikan bahwa, warga masyarakat sudah hadir dari sejak pagi, berkumpul di area pemukiman warga yang rencananya akan dieksekusi hari ini, kemudian bergeser ke depan kantor desa Tenjolaya. (15/4/2025).

“Atas dasar tanggung jawab moral dan kemanusiaan kita bersama Lembaga Swadaya Masyarakat serta ormas lainnya, berada di sini sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang terancam kehilangan tempat tinggal mereka yang sudah dihuni selama puluhan tahun dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke pemerintah desa.”

“Ribuan warga sudah berkumpul dari sejak pagi mereka sudah siap pasang badan apabila benar akan dilakukan eksekusi lahan hari ini,” pungkasnya. (SK)

REDAKSI

Aceh Barat Redaksi .co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengeluarkan instruksi tegas kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) untuk rutin melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam kerja.

“Kedisiplinan ASN harus ditegakkan. Saya menerima laporan bahwa masih ada ASN yang nongkrong di warung kopi pada saat jam kerja. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Bupati Tarmizi dalam keterangannya kepada media, Selasa 15/4/2025

Ditegaskan, bahwa penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus dilakukan melalui pemantauan yang intensif dan pengawasan yang diperketat.

Tarmizi juga mengimbau seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami minta kepala SKPK lebih aktif mengawasi dan membina bawahannya. Bila ditemukan ASN yang mangkal saat jam kerja, segera beri tindakan tegas dan laporkan langsung kepada saya,” tegasnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Aceh Barat, Drs. Hasmi Zuandi, MSc, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kami tidak ingin ASN kehilangan kepercayaan publik hanya karena segelintir oknum. Pengawasan akan terus dilakukan secara acak dan tanpa pemberitahuan,” ujar Hasmi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara ****

Redaksi. Co, Lumajang – Bertempat di Gedung Rock Convention Centre, Lumajang Siswa Siswi MAN Lumajang melaksanakan kegiatan Perpisahan / Pelepasan Kelas XII Tahun Ajaran 2024-2025

Dari panauan awak media Redaksi. Co, pada hari senin 15 april 2025, kegiatan ini tergolong tertutup juga terkesan tidak mengindahkan Imbauhan Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Timur pada tanggal  6 maret 2025, Nomor: 000.1.5 / 1506 /101.5 / 2024

Yang mana saat berlangsungnya acara kegiatan, wali murid berinisial E,  mengaku, jika dalam acara tersebut wali murid dibebani biaya hingga 265,000

Di tanya soal boleh atau tidaknya acara tersebut di laksanakan, wali murid berinisial E, menjawab, Saya sebenarnya tau mas kalau kegiatan semacam ini diperbolehkan,  ASAL tidak boleh di lakukan di luar sekolah apalagi kegiatan ini sampai ada biaya tambahan untuk sewah gedung.

“Acara ini sudah ada paguyupan wali murid, jadi ketika kami menolak tidak akan ada gunanya, apalagi  wali murid tanda tangan di atas berkas bermartei yang sudah di siapkan oleh ketua paguyuan, “Ucapnya.

Hal senada juga di sampaikan wali murid berinisial J, ia mengatakan jika kegiatan ini berbayar, “ia mas kegiatan ini bayar, cuma saya tidak tau berapa bayarnya, istri saya yang bayar. “Selain bayar di acara pelepasan siswa, sebelumnya juga ada pembayaran untuk foto foto, “tuturnya.

Untuk menjadikan pemberitaan yang berimbang awak media mencoba menemui seseorang bernama Dewi,

Dewi yang mengaku wakil dari ketua paguyupan ketika di mintai keterangan soal kegiatan tersebut pihaknya tak berkenan di wawancari,

“Untuk apa mas Wawanca, saya gak mau, lagian ini sudah ada kesepakatan dari wali murid, jangan di buat berita mas, kata Dewi dengan wajah sedikit suram

Ditempat yang sama Malik yang mengaku Guru kesiswaan juga tak mengharapan kegiatan tersebut di publikasikan,

“Kalau bisa tidak perluh di publikasikan, besok sampean temui pak KAMAD disekolah saja, ” Ujar Malik.

Edi selaku Kepala Madrasyah (KAMAD) MAN Lumajang ketika di ditanya perihal pelepasan Siswa melalui panggilan Whatsapp mengatakan,,”Besok aja mas kita ketemu di sekolah, tidak enak jika kita bicara lewat telpon  soal ini,”kata Edi.

Lanjut Edi, “Acara jni bukan wilayah lembaga, melainkan acara yang di buat oleh paguyuban, “kami hadir karna di undang, jika tidak di undang kami gak akan hadir,” Terangnya (sofyan).

Redaksi.co | Palembang, – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) selaku operator LRT Sumsel mencatat sebanyak 343.706 penumpang menggunakan jasa transportasi modern yang berada di Kota Palembang ini selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2025 dari tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan jumlah rata-rata harian pengguna LRT Sumsel selama masa Angkutan Lebaran 2025 sebanyak 15.623 penumpang, bahkan pada tanggal 2 dan 3 April 2025 atau hari ketiga dan keempat lebaran pengguna LRT Sumsel menyentuh angka 28.698 dan 31.579 penumpang.

“Pencapaian jumlah pengguna LRT Sumsel tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat baik yang memang keseharian nya telah menggunakan transportasi LRT Sumsel ataupun penumpang musiman yang mudik berlebaran di kota Palembang menggunakan LRT untuk menikmati libur lebaran bersama keluarga mengunjungi area publik seperti pusat perbelanjaan dan ikon wisata yang ada di Kota Palembang,” kata Aida.

Untuk mengantisipasti lonjakan penumpang tersebut, selama libur Lebaran 2025 sejak tanggal 1 hingga 6 April 2025 LRT Sumsel menambah 8 perjalanan dari 94 perjalanan setiap harinya menjadi 102 perjalanan. Selain itu, untuk meningkatkan layanan kepada pengguna dan mendukung pengembangan pelaku UMKM, LRT Sumsel menghadirkan tenant-tenant yang menyediakan kerajinan tangan, makanan dan minuman di stasiun Asrama Haji, Bumi Sriwijaya, Ampera, Polrestabes dan DJKA.

“Hal tersebut sebagai bentuk upaya LRT Sumsel untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif,” jelas Aida.

Berdasarkan data Angkutan Lebaran 2025, terdapat 5 stasiun LRT Sumsel yang memiliki volume naik turun penumpang tertinggi yakni sebagai berikut :

1.Stasiun Asrama Haji sebanyak 67.855 penumpang, rata-rata harian 3.084 penumpang;

2.Stasiun Ampera sebanyak 65.650 penumpang, rata-rata harian 2.984 penumpang;

3.Stasiun DJKA sebanyak 53.841 penumpang, rata-rata harian 2.447 penumpang;

4.Stasiun Bumi Sriwijaya sebanyak 41.037 penumpang, rata-rata harian 1.865 penumpang; dan

5.Stasiun Bandara sebanyak 29.794 penumpang, rata-rata harian 1.354 penumpang.

Tak hanya jumlah pengguna LRT Sumsel yang tinggi, namun dari sisi kinerja ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) LRT Sumsel juga tercatat memiliki ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan mencapai 100 persen.

“Hal tersebut merupakan bentuk komitmen LRT Sumsel dalam menyediakan moda transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu,” ungkap Aida.

KAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna yang telah menjadikan LRT Sumsel sebagai moda transportasi pilihan dalam bepergian di Kota Palembang.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat beserta seluruh stakeholder diantaranya Pemerintah Provinsi Sumsel, TNI/Polri dan Forkopimda di wilayah Provinsi Sumsel khususnya di Kota Palembang yang telah mendukung dan mensukseskan Angkutan Lebaran 2025 pada layanan LRT Sumsel, serta rekan-rekan media massa baik itu online, cetak maupun elektronik serta penggiat media sosial atau influencer dan komunitas pecinta kereta api yang turut membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan LRT Sumsel selama masa angkutan lebaran.

“LRT Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadikan LRT Sumsel sebagai moda transportasi di Sumsel khusus nya di kota Palembang,” tutup Aida.(*)