“Dari Pelanjau Jaya ke Senayan”

Langkah kaki mereka mungkin dari desa, tapi suara mereka menggema sampai ke ruang rapat DPR RI.

Senin, 05/05/2025 Perwakilan masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Kabupaten Ketapang, akhirnya bertatap muka langsung dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., adalah Ketua Badan Legislasi dan anggota Komisi III DPR-RI dan Ketua Umum DPP ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara ) di ruang kerjanya beliau, Jakarta.

Isu yang dibawa?

Dugaan kekerasan, intimidasi, dan perampasan lahan oleh PT. BAL dan PT. Minamas

Tujuannya?

Mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar suara desa tidak dikubur sunyi.

“Kami datang bukan untuk gaduh, tapi untuk didengar.”

Didampingi tim advokat Rupinus Junaidi, S.H. beserta tim Hukum dan kepengurusan DPD ARUN Kalimantan Barat dan DPC ARUN Kab. KETAPANG, yang juga ikut mengawal, rakyat kecil kini tak sendiri. ARUN membuka jalan, hukum menjadi senjata, dan media sosial jadi mimbar.

#PelanjauJayaBergerak

#DariDesaUntukNegeri

#ARUNBersamaRakyat

#BobHasan

#KetapangMelawan

#Komisi3DPRRI

#AdvokasiRakyat

#RupinusJunaidi

#pengacara

#hukum

#keadlilan

*Masyarakat Desa Pelanjau Jaya Temui DPR RI: Bongkar Dugaan Kekerasan dan Perampasan Lahan oleh PT. BAL/ PT. Manimas*

Jakarta, 5 Mei 2025 — Perwakilan masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, resmi menggelar pertemuan strategis dengan Ketua Badan Legislasi dan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., di ruang kerja Komisi III DPR RI, Senin (5/5/2025).

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang diketuai langsung oleh Dr .Bob Hasan, SH,.MH dalam rangka merespons dugaan pelanggaran serius oleh PT. BAL/PT Manimas yang beroperasi di wilayah/desa Pelanjau Jaya.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup namun penuh intensi tersebut, masyarakat melalui perwakilan bapak Mukip, ibu Sekisun, dan saudara Mantonius, menyampaikan langsung kronologi kekerasan dan intimidasi, termasuk dugaan perampasan lahan oleh pihak perusahaan sejak berinvestasi di pelanjau jaya.

Tim hukum yang terdiri dari Rupinus Junaidi, S.H., Reki, S.H., dan Nafis Akmal, S.H., turut hadir mendampingi dan memaparkan langkah-langkah hukum yang telah ditempuh masyarakat, mulai dari musyawarah desa/kecamatan Marau, laporan ke kepolisian, permintaan perlindungan ke DPRD Ketapang, hingga berbagai upaya mediasi yang belum membuahkan hasil sehingga membawa hal ini dengan melibatkan ARUN kabupaten Ketapang menuju jakarta.

“Masyarakat bukan anti investasi. Tapi ketika investasi mencederai hak asasi dan melukai tanah kelola rakyat, maka kami wajib bersuara,” tegas Nafis Akmal, salah satu kuasa hukum warga.

Pihak ARUN berkomitmen mendukung penuh aspirasi warga dengan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI sebagai forum legal untuk mengurai akar konflik agraria yang ditengarai syarat pelanggaran HAM dan korporatisme bermodal kekerasan.

Laporan resmi terkait permintaan RDP telah diterima oleh sekretaris jenderal DPR RI dan Komisi III DPR RI. Dan salah seorang anggota komisi III adalah bapak Dr. Bob Hasan, SH., MH memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut secara institusional, sembari menegaskan bahwa negara harus hadir dan berpihak pada rakyat kecil.

“ARUN berdiri bukan hanya sebagai lembaga, tetapi sebagai suara rakyat yang tak mampu menjangkau keadilan sendiri. Hari ini, kami menjadi jembatan itu,” ujar Bob Hasan.

Pertemuan ini menandai langkah penting bagi masyarakat desa dalam mencari keadilan, sekaligus membuka mata publik bahwa di balik gelap gempita pembangunan, masih ada suara-suara kecil yang butuh diperjuangkan menuju keadilan.

Redaksi.co | Palembang – Massa Jaringan Masyarakat Anti – KKN Sum-sel melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Jalan Gubernur H. Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Jum’at (09/05/25).

Dikawal ketat pihak Kepolisian, massa yang di Korlapin oleh Warsito di dampingi oleh Rahmat Soleh (Korak) dan Supeno (Korlap) kepada awak media menyampaikan berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan terkait dugaan defisit anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten OKI, Sumsel hingga 560 Miliyar Rupiah.

“Defisit Anggaran adalah Besarnya Belanja, atau Pengeluaran Pemerintah dari pada Penerimaan Pemerintah, dengan Waktu Satu Tahun Pelaksanaan Kegiatan, dalam waktu Satu Tahun Anggaran APBD Kabupaten OKI Tahun 2024, seharusnya dapat dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan dengan Program yang telah disepakati melalui Paripurna DPRD Kabupaten OKI Tahun 2024 menjadi APBD,”ujarnya.

“Realitasnya Terjadi Defisit Anggaran Pada Tahun 2024 itu, menjadi Tanda Tanya Besar,”tambahnya.

“Apa yang memicu terjadinya hal tersebut, sebab Program satu Tahun itu sudah melalui Tahapan Tahapan yang Matang, sehingaa diperidiksi Efektif dan Efisien sesuai dengan Target Perencanaan,”jelasnya.

Berdasarkan Telaah dari JAMA-KKN-SS telah terjadi Dugaan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan) oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKI, Depisit Pada Tahun 2024 Mencapai ± 560 M.

Ditempat yang sama, Rahmat Soleh Korak memambahkan kami (JAMA-KKN-SS) meminta dan menuntut Kejati Sumsel sbb ;

1.Usut Tuntas Defisit Anggaran Kab. OKI ±560 M, Selidiki dan Penjarakan Para Penjarah APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir

2.Usut Tuntas Persoalan Hutang BLUD Rumah Sakit Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021-2024

3.Usut Tuntas Persoalan Exit Tol yang Terindikasi KKN yang Menyebabkan Mangkaraknya Exit Tol Tersebut

4.Usut Tuntas Hutang PD Bende Seguguk yang sampai Sekarang Belum Ada Kejelelasan dan Titik Terang

5.Usut Tuntas Hutang PDAM Tirta Agung Kabupaten OKI

6.Usut dan Panggil Mantan Bupati OKI diduga tidak Melaporkan LHKPN Rumah Pribadi

7.Panggil dan Periksa Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Mantan Kabid Perben BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir diduga Menggeser Anggaran Dana BANGUB dan Dana DAK Kabupaten OKI ΤΑ 2023-2024

Dan,”kami berharap agar Kejati Sumsel segera menindaklanjuti laporan kami ini,”tutup Rahmat Soleh.

Sementara itu, Kajati Sumsel yang di Wakili oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Eka Yulia Sari, SH. MH terkait aksi Demo JAMA-KKN-SS mengenai defisit anggaran di Kabupaten OKI sebesar 560 Miliyar diduga akibat salah peganggaran di Kabupaten OKI, Sumsel.

“Masalah ini akan segera ditindaklanjuti,”namun sebelumnya dirinya meminta kepada JAMA-KKN-SS untuk melengkapi berkas laporannya untuk selanjutnya di masukan ke PTSP Kejati Sumsel,”pungkasnya.

Redaksi.co | Palembang – Puluhan massa Lembaga Milenial Anti Korupsi ( MAKO ) melakukan aksi Demonstrasi / aksi damai di Kejati Sumsel terkait adanya dugaan pengunaan Dana Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sematera Selatan tahun 2020 – 2024, aksi massa di laksanakan di Kejati Sumsel Jalan Gubernur H. Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Jum’at (09/05/25)

Dikawal ketat pihak kepolisian, massa yang di Ketuai oleh Wadi Hartono dan di dampingi oleh Maradona Seketaris MAKO kepada awak media menyampaikan,”Milenial Anti Korupsi adalah Organisasi Pemuda yang peduli akan Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat, dimana tugasnya adalah sebagai Agent Of Change, Control Sosial, dan merupakan Organisasi yang peduli akan isu-isu sosial dan Korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, serta berperan ikut andil dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat dan peduli akan tata kelola
Pemerintahan Demokratis,”ujar Wadi Hartono.

“Maka dari itu kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung,
baik masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera selatan untuk berperan Pro Aktif dalam mengawal segala bentuk kegiatan roda pemerintahan yang berpotensi untuk terjadinya Indikasi Korupsi
Korupsi dan Nepotisme yang merupakan penyakit masyarakat yang sampai saat ini belum ada penawar yang tepat untuk
membersihkan korupsi,”tambahnya.

Oleh karena itu yang terjadi di DESA MANGSANG KECAMATAN BAYUNG
LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN, berdasarkan Laporan Tim Investigasi dan penelitian
kami di lapangan serta data yang kami peroleh adanya DUGAAN Penyalah gunaan Anggaran dana
Desa yang di lakukan secara swakelola dari tahun 2020 s/d 2024 sebesar Rp. 5.394.784.000 ,00 ,

A. No 1055/DD/Mako/V/2025 Dengan Rincian Anggaran :
– Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 993.462.000,00-
– Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.093.455.000,00-
– Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.037.782.000,00-
– Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.089.992.000,00-
– Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.180.093.000,00-
– Total dari Tahun 2020 sd 2024 sebesar Rp. 5.394.784.000 ,00 –

“Indikasi dugaanya adalah
Penyimpangan yang diduga mengarah pada dugaan KKN, Diduga terdapat beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan,”jelasnya Wadi Hartono.

Ditempat yang sama, Maradona Seketaris MAKO menambahkan Kades Desa Mangsang ini Sakit sudah bertahun-tahun, tapi sampai saat ini belum ada penggantinya,”karena ini menyalahi aturan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal.26nayat hurup d menyatakan bahwa kades dapat di berhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat kades, termaksud karena sakit yang tidak dapat di sembuhkan,”ujarnya.

Dengan adanya Persoalan tersebut, Maka Kami natinya Menyatakan Sikap dan Menuntut Kejati Sumsel sbb ;

1.Mendukung Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan segala macam tindak pidana Korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.Meminta Kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajarannya untuk segera
melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut diatas.

3.Meminta Kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajarannya untuk segera
memanggil, masing-masing Pengguna Anggaran tersebut diatas, serta semua Pihak yang terlibat pada
kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut untuk diperiksa, dimintai keterangannya serta untuk dimintai
data-data realisasi serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4.Meminta pihak Kejati Sumsel dan jajarannya serta aparat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin seperti Bupati, Camat, PMD setempat agar segera mengevaluasi serta segera dan secepatnya mengganti Kades yang sudah sakit bertahun-tahun tersebut demi kelancaran pembangunan di desa mangsang.

“Dan, kami berharap agar laporan kami ini segera di tindaklanjuti oleh Kejati Sumsel,”tutupnya.

Sementara itu, Kajati Sumsel yang di Wakili oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Eka Yulia Sari, SH. MH terkait aksi Demo mengenai dugaan dana desa mansang banyu lincir muba.

“Masalah ini akan segera ditindaklanjuti,”namun sebelumnya dirinya meminta kepada Melinial Anti Korupsi karena ini baru pertama kali laporanya, untuk melengkapi berkas laporannya untuk selanjutnya di masukan ke PTSP Kejati Sumsel,”tutupnya.

JEMBER, Redaksi.co – Puluhan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Rukun, Sido Dadi, Ngundi Rejeki menggelar tasyakuran tutup tanam padi di area persawahan Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember (09/05/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk  PJ Kepala Desa Keting, beserta perangkat desa, SDA beserta Stafnya, Babinsa, Babinkamtibmas serta para petani desa keting yang tergabung dalam Gapoktan

Abdul Rofik S, Sos ( PJ Kades Keting ) dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani padi Desa Keting yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara tutup tanam.

Kegiatan ini merupakan bentuk syukur dan doa agar produksi padi mendatang bisa lebih meningkat dan dijauhkan dari hama penyakit. Sehingga harapan kedepan hasil panen mendatang akan melimpah.

Lebih lanjut PJ Kades, menyampaikan pentingnya kekompakan dan kejelian para petani dalam menghadapi berbagai indikasi masalah pada tanaman padi. Beliau juga menekankan perlunya koordinasi dengan dinas pertanian dan Koramil, sebagai pendamping dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, sehingga ketika ada  masalah dapat segera ditangani dengan baik.

Ditempat yang sama, Umar Basar, ( Pengamat SDA Kencong ) mengajak para petani untuk menjaga saluran air, sehingga bisa memastikan efisiensi pengairan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pasokan air.

Jika tanaman padi terlalu banyak air, juga tidak bagus dan bisa menyebabkan akar tanaman padi membusuk karena kekurangan oksigen dan bisa menimbulkan kematian pada tanaman.

“Mengelola air dengan baik, dan menghindari praktik pertanian yang merusak lingkungan, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga,

Selain itu Petani juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi pertanian modern dan informasi terbaru untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan merekamereka, “ungkapnya (*)

Redaksi.co | Palembang, – Musyawarah Daerah 1 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Musda APTRINDO) Sumsel Tahun 2025 dilaksanakan di Sintesa Peninsula Hotel ,Kamis (8/5/2025).

Tema yang diusung pada Musda APTRINDO Sumsel 1 adalah “DPD APTRINDO Mendukung dan Bersinergi Terhadap Kebijakan atau Peraturan Yang Ditetapkan Pemerintah Untuk Keselamatan Berlalu Lintas”.

Hadir Ketua Umum DPP APTRINDO Drs,Gemilang Tarigan, MBA, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Sumsel H.Eddy Resdianto, dan tamu undangan lainnya.

Musda tersebut diselenggarakan juga pemilihan Ketua Umum dan pengurus baru Aptrindo Sumsel periode 2025-2030.

Ketua Umum DPP APTRINDO Drs,Gemilang Tarigan, MBA mengatakan, pihaknya merasa senang karena acaranya berjalan lancar.

“Sebetulnya ini sudah tertunda 2 tahun karena covid kemarin. Tapi syukurlah hari ini bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan dengan adanya pengurus yang baru yang muda ini bisa lebih bersemangat memperjuangkan kelancaran arus barang di Sumsel ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Gemilang menuturkan, pihaknya mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperhatikan APTRINDO. Karena logistik ini dari pelabuhan sangat penting.

“Kegiatan kita ini adalah kegiatan distribusi logistik secara nasional untuk kepentingan masyarakat. Tapi jangan pula kita diadu dengan masyarakat. Karena kendaraan kita melewati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan standarnya. Ini keluhan masyarakat bukan karena kemauan kita. Tapi karena keterpaksaan kita, karena tidak tersedia jalan yang sesuai dengan kelasnya,” katanya.

Menurutnya, perlu ada jalan khusus. Karena kalau tidak ada jalan khusus ya rubah saja kontainer tidak boleh masuk pelabuhan tapi ganti kendaraan kecil.

“Tapi itu minta kita kaji apakah itu menaikkan biaya logistik di Sumsel. Karena akan menimbulkan masalah baru karena kendaraannya tambah banyak kalau kendaraannya menggunakan kendaraan kecil,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Sumsel terpilih periode 2025-2030 Supriyadi mengatakan, khusus di Palembang kita dapat solusi dari pemerintah dengan keluar masuk jam operasional itu diatur.

“Kita dapat dari jam 09.00 pagi sampai jam 15.00 sore untuk keluar dari pelabuhan. Tapi itu pun sudah rasanya sudah tidak memungkinkan lagi, itu masih banyak yang tertunda tidak bisa keluar semua dari pelabuhan. Tapi itu sudah ketetapan pemerintah jadi kita harus ikutin,” katanya.

Menurutnya, masalah ini belum selesai ada. Karena pelabuhan di Palembang ini masih di tengah kota.

“Kalau kita dari APTRINDO mungkin bisa. Tapi ada masyarakat pengguna jalan lain yang mungkin merasa terganggu atau apa,” ucapnya.

Dia menjelaskan, program kedepan APTRINDO Sumsel akan bersinergi dengan pemerintah setempat dan ada penyesuaian tarif. Kemudian ada program-program peremajaan traktor yang sudah tua.

“Masih banyak program yang lain tapi yang agak kritis adalah pertama APTRINDO terdahulu itu memang yang agak krusial untuk kendaraan kita yang besar-besarnya untuk di pelabuhan masalah akses. Kita mendukung sebenarnya untuk program pemerintah supaya memang truk itu diatur untuk keluar keluar dan masuk pelabuhan,” katanya.

Dia menuturkan, masih banyak PR yang lain di pelabuhan sendiri masih banyak kendaraan yang belum masuk APTRINDO, karena diluar jangkauan APTRINDO untuk kontrol kendaraan dan mobilnya.

“Untuk tarif belum ada kesepakatan, jadi tarif yang masih menjadi PR,” tandasnya.

Ketika ditanya upaya untuk mengajukan jalan akses untuk kendaraan besar, dia menuturkan, itu sudah diajukan sudah sejak lama.

“Tapi memang belum terealisasi sampai sekarang tapi wacananya sudah ada. Kalau bisa disegerakan jalan khususnya. Sebagai contoh kecil kita dari pelabuhan kita keluarnya itu dari pelabuhan masuk ke pasar tumpah itu. Kalau kita butuh jalur khusus untuk logistik ini karena kota kita sudah besar. Hal jadi kebutuhan kita,” pungkasnya.(*)

Aceh Barat.Redaksi.co
Terjadi Kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Meulaboh–Calang, tepatnya di Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (8/5/2025) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Sebuah mobil penumpang Microbus Isuzu BL 7186 KB yang melaju dari arah Meulaboh menuju Aceh Jaya oleng dan menabrak dua warung milik warga.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan lima penumpang mengalami luka-luka dan dua warung warga mengalami kerusakan sedang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., Melalui Kasat Lantas Polres Aceh Barat, IPTU Yusrizal, S.E., dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengantuk saat melintasi tikungan ke kanan.

“Kondisi jalan saat itu cukup sepi, cuaca cerah, dan pengemudi diduga hilang kendali sehingga kendaraan keluar jalur dan menabrak dua warung di sisi kiri jalan,” ujarnya.

Adapun Pengemudi mobil diketahui bernama Tgk. Zainuddin (48), warga Dewantara, Aceh Utara, yang saat kejadian membawa enam penumpang. Lima di antaranya mengalami luka ringan hingga berat, dan saat ini tengah menjalani perawatan medis.

Dua warung yang mengalami kerusakan akibat insiden kecelakaan tersebut adalah milik warga setempat, Zuariah (49) dan Muhammad Isa (35), keduanya berasal dari Desa Suak Timah. Kerugian materil ditaksir mencapai Rp 20 juta.

Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa satu unit Microbus Isuzu beserta surat-surat kendaraan dan SIM pengemudi.

Polres Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam dan dini hari.

“Pastikan pengemudi dalam kondisi fit agar tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya,” tutup IPTU Yusrizal ****