Warta In | Muba – Kasat Pol PP Erdian Syahri SSos MSi didampingi Kabid Penegak Peraturan Daerah Indita Purnama SSos MM dan Kabid Tibum dan Tranmas Alexander SE serta didampingi Camat Babat Toman Heru Kharisma SSTP MSi, Kepala Desa Beruge Iskandar, tim dari DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin dan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Penertiban Ilegal Refinery yang berdampak konflik sosial di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Rabu, (12/02/2025).

Dengan dasar Peraturan Mentri Nomor 16 tahun 2018 tentang Sat Pol PP, Peraturan Mentri Dalam Negri RI Nomor 26 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Kegiatan Penertiban ini dilaksanakan dari hasil menindaklanjuti adanya laporan dari warga masyarakat, bahwasannya merasa resah dengan adanya dugaan aktifitas ilegal refinery di lahan yang berada di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman. Dengan adanya laporan masyarakat tersebut, Kasat Pol PP kab Muba bergerak cepat untuk melakukan pengecekan ke lahan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Babat Toman dan Pemerintah Desa Beruge. Selain dari menindaklanjuti laporan dari masyarakat, kegiatan penertiban Refinery ini dimaksimalkan agar tidak merugikan masyarakat dan memicu konflik dan juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi Sat Pol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta sebagai Penyelenggara Ketertiban, Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dari hasil kegiatan ini untuk pemilik ilegal refinery ini dilakukan pendataan serta diberikan surat pemanggilan untuk memberikan keterangan ke Kantor Satpol PP Musi Banyuasin terkait pengelolaan ilegal rifenery ini.

Turut hadir dalam penertiban ilegal Rifenery ini Kasi Penyelidik dan Penyelidikan Taufik SIP, Kasi Pelatihan Dasar Tri Aprianta SH MSi, ASN PPNS Bakar SE MSi, Zulkarnain SH, ASN Fungsional Hermansyah SH, Selamet SH dan Irhandi. (*)

Redaksi.co | Palembang – SMKN 4 Palembang mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pentingnya Pendidikan Hukum untuk Memberikan Pemahaman kepada Remaja Usia Sekolah tentang Konsekuensi Hukum,” Rabu (12/2/2025). Kegiatan ini menghadirkan advokat Desri Nago, SH, beserta beberapa advokat lainnya sebagai narasumber.

Kepala SMKN 4 Palembang, Sumin Eksan, S.Pd., M.M., mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa. Menurutnya, maraknya isu bullying dan peredaran narkotika di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pihak sekolah bekerja sama dengan Desri Nago, SH, dan rekan untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa.

“Melalui penyuluhan ini, kami berharap siswa lebih memahami bahwa tindakan seperti bullying dan penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum. Ini bukan hanya sekadar aturan sekolah, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Sumin Eksan.

Sebagai bentuk komitmen dalam menangani kasus bullying, SMKN 4 Palembang telah membentuk Satgas Penanganan Bullying. Satgas ini bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengawasi dan membimbing siswa setiap hari. Selain itu, sekolah juga telah menunjuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kedisiplinan untuk menangani dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kami melakukan pemantauan setiap hari dan memberikan penyuluhan setiap pagi agar siswa memahami pentingnya menjaga sikap dan perilaku mereka. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa,” tambahnya.

Sementara itu, Desri Nago, SH, dalam pemaparannya menekankan pentingnya edukasi hukum bagi siswa. Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh siswa sekolah dan sudah melewati batas kewajaran. Oleh karena itu, ia bersama tim advokatnya berinisiatif untuk menyasar siswa SMA dan SMK guna memberikan edukasi hukum, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pencegahan bullying.

“Kami ingin memastikan bahwa para siswa memahami hukum sejak dini. Dengan begitu, mereka bisa lebih bijak dalam bertindak dan tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum yang bisa merugikan masa depan mereka,” ujar Desri Nago.

Ia juga mengapresiasi SMKN 4 Palembang atas kesempatan yang diberikan dalam penyuluhan ini. Menurutnya, langkah sekolah dalam memberikan pemahaman hukum kepada siswa merupakan upaya yang sangat positif dan harus terus dilakukan.

Adapun materi yang sampaikan ke Siswa/i SMK Negeri 4 Palembang dalam penyuluhan hukum ini di antaranya ;

1.Tentang Pengertian Hukum itu sendiri.

2.Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

3.Tentang Kenakalan remaja, dan lain – lain.

Dan”semuanya tadi kami jelas dalam pemyuluhan,”ungkapnya.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi siswa di masa depan. Kami juga akan terus berupaya mengedukasi siswa di berbagai SMA dan SMK di Kota Palembang agar lebih sadar hukum,” tambahnya.

Desri Nago juga berpesan kepada para guru agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional dalam mendidik siswa. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan para siswa SMKN 4 Palembang semakin memahami pentingnya menjunjung tinggi aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, diharapkan juga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Bogor, Redaksi.co – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 tingkat Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, resmi dibuka di Restoran Joglo, yang berlokasi di Kecamatan Tajurhalang. Musrenbang kecamatan digelar guna membahas dan menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas.

Senin, (10/2/2025)

Camat Tajurhalang, Ivan Pramudia, S.Sos., M.M., menyampaikan, “Pendidikan dan infrastruktur menjadi usulan skala prioritas pada Musrenbang 2025, ditambah perbaikan saluran irigasi, infrastruktur jalan, dan pembangunan gedung baru Kecamatan Tajurhalang,” ucapnya.

Lebih lanjut, camat mengucapkan “Terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, yang sudah berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Ini semua membutuhkan sinergitas, agar program dapat langsung dirasakan masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.

(Okta)

REDAKSI.CO, JAKARTA – Warga Tionghoa di Jakarta merayakan Cap Go Meh 4723 HE / 2025 M dengan penuh semangat di Wihara Amurva Bhumi, Karet, Jakarta Selatan. Perayaan ini menjadi puncak dari rangkaian Tahun Baru Imlek, menghadirkan berbagai ritual keagamaan, doa bersama, serta pertunjukan budaya seperti barongsai dan liong.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon beserta dua anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu dan Francine Widjojo serta Dirjen Bimas Buddha Kemenag, Supriadi turut hadir dalam perayaan Cap Go Mah di tempat ini.

Bahkan, Fadli Zon tampak antusias saat memasukkan angpau ke mulut barongsai yang menunjukkan atraksi di hadapannya. “Kita turut mendukung kegiatan-kegiatan budaya yang terus hidup di masyarakat, menunjukkan juga keberagaman kita sebagai masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang,” kata Fadli Zon.

“Saya kira perayaan Cap Go Meh ini semacam pesta rakyat dan tradisi yang sudah panjang dan juga bagian dari akulturasi. Bahkan kita juga sering makan lontong Cap Go Meh dan merupakan bagian dari kuliner,” kata Fadli Zon.

Hal senada juga disampaikan Kevin Wu yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dharmapala Nusantara, sebuah organisasi Buddhis, Cap Go Meh yang dirayakan 15 hari setelah tahun baru Imlek menjadi momen sakral untuk etnis Tionghoa berkumpul dan menyantap makanan khas Cap Go Meh.

“Momen Cap Go Meh biasanya momen yang sangat terbaik untuk kumpul para keluarga makan bersama dan ini tradisi yang sudah berumur 4 ribu tahun yang lalu,” kata Kevin Wu.

Di perayaan Cap Go Meh, kuliner yang menjadi makanan khasnya yakni lontong Cap Go Meh yang terdiri dari lontong dengan aneka menu mulai dari kuah kari, semur, ayam, tahu dan kerupuk.

“Seperti Pak Menteri Kebudayaan tadi sampaikan ini bentuk akulturasi bagaimana budaya setempat, budaya bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kebudayaan Tiongkok,” ujar Kevin Wu.

Kevin Wu menjelaskan, awalnya menu “Lontong Cap Go Meh ini adalah lontong yang awalnya khas hanya ditampilkan saat Cap Go Meh tiba tapi karena memang cita rasa kaya rempah dan di wilayah lain jadi akulturasi yang sangat menarik,” tuturnya.

Kevin Wu mengatakan, momen Cap Go Meh di Wihara Amurva Bhumi tahun ini terasa spesial karena mereka menang dalam sengketa hukum masalah pertanahan.

“Saya bersyukur dari teman-teman LBH PSI konsern terhadap isu toleransi di Indonesia dan ketika ditetapkan di Mahkamah Agung hanya selang beberapa hari dari Imlek. Jadi kita anggap ini sebagai kado istimewa,” kata Kevin Wu.

Redkaksi.co | Palembang– Polda Sumsel dan Polres Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan atas dugaan pembiaran aktivitas gudang minyak ilegal di wilayah Desa Beruge dan Mangun jaya, Kecamatan Babat Toman.

Gudang-gudang tersebut diduga kuat menjadi tempat pengoplosan minyak yang merugikan negara dan mengancam keselamatan masyarakat. Namun, hingga kini, aparat penegak hukum dinilai tidak berani mengambil tindakan tegas.

Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, menilai Polda Sumsel dan Polres Muba tidak memiliki nyali untuk menutup gudang-gudang ilegal tersebut.

“Aparat penegak hukum di sini tidak berani bertindak karena gudang-gudang ini diduga dibekingi oleh oknum-oknum. Ini membuat nyali Polda Sumsel dan Polres Muba ciut,” tegas Desri.

Desri mengungkapkan, sudah satu bulan terakhir, pemberitaan dan laporan masyarakat tentang aktivitas ilegal di gudang minyak di wilayah Desa Beruge ramai diperbincangkan. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata dari pihak kepolisian.

“Masyarakat sudah melaporkan, media sudah memberitakan, tapi polisi diam saja. Apa mereka takut? Atau ada yang dilindungi?” tanyanya dengan nada kesal.

Ia mengatakan, ketidaktegasan aparat dalam menangani kasus ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melindungi bisnis haram tersebut.

“Jika benar ada oknum anggota yang terlibat, ini sangat memalukan. Polri dan TNI seharusnya melindungi rakyat, bukan malah menjadi backing bagi kejahatan,” tambah Desri.

Menanggapi lambannya tindakan aparat, Desri bersama ratusan aktivis Sumsel berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat.

“Kami akan turun ke jalan untuk mendesak Polda Sumsel dan Polres Muba segera menutup seluruh gudang minyak ilegal di wilayah Muba, khususnya di wilayah Desa Beruge dan Mangun jaya. Pemiliknya juga harus segera ditangkap,” tegasnya.

Aksi ini, menurut Desri, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap ketidaktegasan aparat dalam menegakkan hukum.

“Kami tidak akan diam melihat negara dirugikan dan masyarakat terancam keselamatannya. Jika Kapolda Sumsel tidak berani bertindak, lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tandasnya.

Keberadaan gudang minyak ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga mengancam keselamatan warga sekitar.

Gudang-gudang ini seringkali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Selain itu, aktivitas pengoplosan BBM juga dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem.

Masyarakat dan aktivis mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumsel dan Polres Muba, untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Kami tidak ingin ada lagi korban atau kerugian yang lebih besar. Segera tutup gudang-gudang ilegal ini dan usut tuntas siapa saja yang terlibat,” tegas Desri. (*)

Jakarta | Redaksi.Co – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada Jumat (07/02/2025). Dalam konferensi tersebut, ia didampingi oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan, yang menjelaskan terkait pemasangan papan peringatan serta penghentian sementara aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido pada Kamis (06/02/2025).

Keputusan ini diambil setelah tim pengawas lingkungan hidup dari Gakkum LH melakukan verifikasi di lapangan dan menemukan berbagai pelanggaran. Di antaranya, adanya aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga berkontribusi terhadap pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada 1 Februari 2025, telah dilakukan pemantauan langsung di KEK Lido sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat mengenai pendangkalan Danau Lido. Hanif menjelaskan bahwa hasil analisis citra satelit mengonfirmasi adanya penyempitan dan pendangkalan danau, yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan di KEK Lido.

“PT MNC Land Lido terindikasi tidak mengelola air larian hujan (run-off) dengan baik, sehingga sedimen dari bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” ujar Hanif.

Penghentian kegiatan pembangunan di KEK Lido dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Gakkum LH, Ardyanto Nugroho. Dalam prosesnya, tim pengawas memasang garis Pengawas Lingkungan Hidup serta papan peringatan yang menyatakan bahwa kawasan tersebut berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Ardyanto menegaskan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan pelaksanaan konstruksi di KEK Lido. Menteri LH sekaligus Kepala BPLH juga menyoroti dampak pembangunan terhadap sedimentasi yang berpotensi mengganggu ekosistem di sekitar danau, terutama akibat pengelolaan air limpasan yang tidak optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido mengalami penyusutan drastis, dari yang semula 24 hektar menjadi hanya 12 hektar. Menanggapi temuan ini, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH menginstruksikan pihak pengelola untuk segera memenuhi seluruh perizinan yang masih belum terpenuhi.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah, termasuk penyegelan kawasan dan penerapan denda keterlambatan. Besaran sanksi akan disesuaikan dengan kecepatan pengembang dalam memenuhi kewajibannya.

Sebagai upaya pembuktian ilmiah terkait dugaan pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk dianalisis di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan setiap pelanggaran yang berdampak pada ekosistem serta masyarakat sekitar akan ditindak dengan tegas.