Beranda blog Halaman 240

*Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Phishing Lintas Negara, Raup Keuntungan Hingga Rp25 Miliar*

0

Jakarta ,Redaksi.Co– Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penjualan phishing tools yang beroperasi lintas negara dan meraup keuntungan hingga Rp25 miliar. Dua tersangka berinisial GWL dan FYTP ditangkap di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/4/2026).

Kasus ini terungkap dari patroli siber dan terdapat situs mencurigakan yang menjual script phishing. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi tools melalui bot Telegram.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa temuan tersebut menguatkan dugaan adanya praktik penjualan tools phishing yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan siber terhadap korban.

“Hasilnya, tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban,” ujarnya.

Tools ini bekerja dengan menyedot data saat korban memasukkan username dan password, bahkan mampu mengambil session login sehingga pelaku dapat mengakses akun tanpa perlu kode OTP.

Pengungkapan kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mengidentifikasi korban di Amerika Serikat sekaligus menelusuri jaringan pengguna tools tersebut.

Dalam perannya, GWL diketahui bertindak sebagai pembuat sekaligus pengelola tools dan sarana distribusi, sementara FYTP mengelola aliran dana hasil kejahatan melalui kripto dan rekening bank. Modus transaksi pun beralih dari situs web ke Telegram dengan pembayaran berbasis kripto.

Dari hasil penyidikan, korban diketahui tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri, menegaskan bahwa kejahatan ini bersifat transnasional cybercrime.

Polisi turut mengamankan aset senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa rumah, kendaraan, dan barang elektronik. Sementara dari penelusuran transaksi sejak 2021 hingga 2026, kedua tersangka diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp25 miliar.

Sementara itu, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan ruang digital.

“Ini menunjukkan kejahatan siber memiliki dampak luas dan lintas negara. Polri akan terus menindak tegas dan memperkuat kerja sama internasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tegas terhadap pelaku juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat aman bagi pelaku kejahatan siber.

“Keberhasilan ini sekaligus memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekosistem digital internasional,” pungkasnya.

Saat ini, penyidik masih terus melakukan pengembangan guna menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk para pembeli dan pengguna phishing tools tersebut.

Dek Fadh Ajak Relawan Tetap Solid Kawal Program Pemerintah Aceh

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, tampil sebagai figur sentral dalam kegiatan halalbihalal dan silaturahmi tim pemenangan Mualem–Dek Fadh yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu malam, 15/4/2026

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Samaun, jajaran pengurus Mualem Center kabupaten/kota, serta para relawan dan simpatisan.

Dalam suasana penuh keakraban, Dek Fadh menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinan, dirinya bersama Gubernur Aceh langsung dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

“Sejak awal kami menjabat, persoalan sudah mulai muncul. Mulai dari sengketa pulau yang langsung kami tangani, hingga bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh. Namun Alhamdulillah, semua bisa kita respons dengan cepat,” ujar Dek Fadh.

Ia juga menyoroti kuatnya komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu tercermin dari intensitas kunjungan Presiden ke Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

“Presiden sudah beberapa kali hadir ke Aceh. Ini menunjukkan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik. Tanpa itu, tidak mungkin perhatian sebesar ini diberikan,” katanya.

Meski di tengah berbagai kritik publik, Dek Fadh menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang.

“Di luar sana mungkin banyak kritik, tapi kami tidak akan pernah bosan. Kami akan terus berjalan di jalur kami, bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Aceh mengalami kerugian akibat bencana yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Namun demikian, Pemerintah Aceh memastikan program prioritas tetap berjalan, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Tidak ada pemotongan JKA. Visi misi kami jelas, kami bersama rakyat, terutama masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Dek Fadh turut mengajak seluruh tim pemenangan dan relawan untuk terus menjaga soliditas serta mengawal jalannya pemerintahan hingga tuntas.

“Peran relawan sangat penting. Mari kita sama-sama membangun Aceh, apalagi saat ini kita memiliki kedekatan yang baik dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjalankan amanah rakyat serta memastikan program-program strategis tetap berjalan.

Ketua Tim Pemenangan Mualem–Dek Fadh, Armiadi, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan tim.

“Silaturahmi ini diharapkan semakin mendekatkan kita dengan pimpinan, sekaligus memotivasi seluruh tim agar terus bekerja maksimal mengawal kepemimpinan ini hingga selesai,” pungkasnya ****

Wagub Aceh Pimpin Rapat Maraton Bahas UUPA

0

Banda Aceh.Redaksi.co
Pemerintah Aceh mengintensifkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan melibatkan para guru besar dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, jelang kunjungan 31 anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI pada Kamis, 16 April 2026.

Langkah ini dilakukan melalui rapat maraton yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Rabu (15/4/2026), sebagai upaya memperkuat substansi perubahan UUPA secara komprehensif.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan momentum strategis dalam menentukan arah kebijakan Aceh ke depan.

“Pemerintah Aceh harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memberikan penjelasan kepada para wakil rakyat. Ini menjadi momen penting dalam menentukan masa depan Aceh,” ujar Nurlis mengutip pernyataan Wagub.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Fadhlullah, didampingi Sekda Aceh Nasir Syamaun, serta dihadiri para guru besar, akademisi, dan puluhan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Sejumlah akademisi yang terlibat di antaranya Prof Dr Faisal, Prof Dr Husni Jalil, Prof Dr Syahrizal Abbas, Prof Dr Azhari, Prof Dr Nazaruddin, Dr Amrizal J Prang, dan Dr Usman Lamreung. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan Universitas Malikussaleh.

Menurut Nurlis, kontribusi para akademisi memberikan penguatan substansi terhadap draft perubahan UUPA, sehingga pembahasan menjadi lebih holistik dan terarah.

“Masukan dari para guru besar sangat penting untuk memastikan norma-norma dalam UUPA mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kemakmuran Aceh,” kata Fadhlullah.

Senada dengan itu, Sekda Aceh Nasir Syamaun juga mengapresiasi keterlibatan kalangan akademisi. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Banleg DPR RI.

Nasir meminta seluruh pimpinan SKPA, staf ahli, dan tenaga ahli untuk menyiapkan data serta bahan pendukung secara komprehensif, terukur, dan berbasis fakta.

“Kita harus memastikan seluruh argumentasi yang disampaikan nantinya kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Adapun sejumlah poin strategis dalam rancangan perubahan UUPA meliputi kewenangan pengelolaan pendidikan madrasah, sektor minyak dan gas (migas), pemerintahan gampong, pengelolaan pelabuhan, penguatan qanun, hingga keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebelumnya, Banleg DPR RI telah menyatakan kesepakatannya terkait perpanjangan Dana Otsus Aceh dalam revisi UUPA, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.

Kunjungan Banleg DPR RI ke Aceh sendiri dijadwalkan dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia, dengan agenda utama mendengarkan langsung masukan Pemerintah Aceh terkait revisi UUPA.

Dengan persiapan yang semakin matang dan melibatkan berbagai elemen strategis, Pemerintah Aceh optimistis dapat menyampaikan formulasi terbaik demi memperkuat kekhususan dan keberlanjutan pembangunan daerah****

Bidhumas Polda Maluku Utara Raih Tiga Penghargaan Nasional dalam Rakernis Humas Polri 2026

0

REDAKSI. CO – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Kepolisian Daerah Maluku Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (15/4).

Dalam kegiatan tersebut, Bidhumas Polda Maluku Utara berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Divisi Humas Polri, yakni:

– Juara 1 kategori Keaktifan Presenter dalam pengiriman berita (Polri TV) Zona D;

– Juara 1 kategori Keaktifan Cipta Trending Topik Terbaik Zona D; dan

– Juara 2 kategori Keaktifan Pengiriman Berita melalui SPIT-Mediahub Zona D.

Ketiga penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W., S.I.K., M.I.K., dan diserahkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Kabid Humas Polda Malut menyampaikan rasa syukur serta apresiasi atas capaian tersebut.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dan konsistensi dalam menyampaikan informasi yang akurat serta transparan kepada masyarakat telah membuahkan hasil yang positif,” ujarnya.

Secara khusus, Kabid Humas Polda Maluku Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran humas di lingkungan Polda Maluku Utara atas dedikasi yang telah membantu tugas Bidhumas Polda Malut sehingga kembali menerima tiga penghargaan bergengsi dari Divisi Humas Polri.

Kabid mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mempertahankan penghargaan ini serta terus meningkatkan citra positif Polda Maluku Utara di masyarakat.

Dengan raihan ini, Bidhumas Polda Maluku Utara semakin memperkuat posisinya sebagai satuan kerja yang aktif, profesional, dan inovatif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian melalui strategi komunikasi publik yang efektif.

Diduga “Tak Pernah Mengajar”, Seorang Oknum Guru Diterpa Isu Terima Gaji Tanpa Kinerja di SDN 014 Saluang

0

Redaksi.co MAMASA : SDN 014 Saluang di Desa Pamoseang terseret ke dalam pusaran kontroversi tajam. Sekolah dasar yang seharusnya menjadi tempat menumbuhkan masa depan anak-anak desa itu justru menghadirkan potret buram dunia pendidikan, fasilitas minim, tenaga pengajar dipertanyakan, hingga dugaan pelanggaran disiplin aparatur negara yang memantik kemarahan masyarakat.

Realita di lapangan memprihatinkan. Sekolah ini hanya dihuni 31 siswa dengan sarana yang nyaris tidak memadai. Bangunan sekolah cuma terdiri dari tiga ruangan, namun dipaksa menanggung beban berlapis. Satu ruangan menampung kelas 1 hingga 3, ruangan kedua dipakai untuk kelas 4 dan 5, sementara ruangan terakhir harus berfungsi sekaligus sebagai kelas 6, kantor, perpustakaan, bahkan tempat menginap guru. Kondisi ini menampilkan wajah keras ketimpangan pendidikan di daerah terpencil.

Di tengah keterbatasan tersebut, muncul dugaan yang menyulut reaksi keras warga. Seorang guru Pendidikan Agama Islam berstatus PPPK penuh waktu disebut tidak pernah menjalankan tugas mengajar sejak diangkat pada 2019. Namun ironisnya, gaji tetap mengalir setiap bulan tanpa aktivitas pembelajaran yang jelas. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan dan tanggung jawab dalam sistem pendidikan.

Temuan ini diungkap Pemuda Pamoseang, Muh Ikbal, yang juga aktivis Central Committee Jaringan Oposisi Loyal. Setelah turun langsung melakukan penelusuran, timnya melayangkan surat somasi kepada kepala sekolah agar persoalan tersebut ditangani secara tegas dan transparan. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat tidak lagi ingin persoalan tersebut dibiarkan berlarut.

Secara hukum, dugaan tersebut berpotensi melanggar kewajiban aparatur sipil negara yang menuntut pelaksanaan tugas secara jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ketidakhadiran dalam jangka waktu lama tanpa alasan sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat. Selain itu, kewajiban guru sebagai tenaga profesional untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta mengevaluasi hasil belajar juga dinilai tidak dijalankan.

Lebih jauh, jika terbukti menerima gaji tanpa melaksanakan tugas, perbuatan tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana karena dapat dikategorikan merugikan keuangan negara. Unsur perbuatan melawan hukum serta adanya kerugian negara menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian lebih lanjut.

Dampak paling nyata dirasakan langsung oleh siswa. Ketiadaan guru dalam waktu lama membuat proses belajar terganggu dan mengancam hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam kondisi fasilitas yang sudah terbatas, persoalan ini memperlebar jurang ketimpangan pendidikan dan mempertaruhkan masa depan generasi desa.

Ikbal mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas. Ia menegaskan, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran ini bukan hanya mencederai sistem pendidikan, tetapi juga merugikan negara serta mengancam masa depan anak-anak di Desa Pamoseang. (ZUL)

Pelaku Diduga Kabur, Korban Pertanyakan Penanganan Kasus di Polsek Jombang

0
0-3840x1742-0-0#

JEMBER, Redaksi.co – Edi Rismawan (27), warga Desa Jombang, RW 01 RT 02, Dusun Krajan 1, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, bersama Hendrik mendatangi Polsek Jombang pada Selasa, 13 April 2026. Keduanya mempertanyakan kejelasan penanganan laporan dugaan penganiayaan dan pengerusakan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Kasus tersebut melibatkan satu terduga pelaku, yakni Elok Hermawan alias Heri, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Hendrik serta pengerusakan kaca mobil pick up milik Edi dalam satu waktu dan lokasi yang sama.

Peristiwa ini disebut berawal dari konflik lama sekitar enam tahun lalu antara Hendrik dan pelaku. Meski sempat terjadi persoalan di masa lalu, permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, konflik kembali mencuat setelah pelaku diduga terlibat cekcok dengan istrinya dan kembali mengungkit persoalan lama.

Hendrik menuturkan, peristiwa penganiayaan terjadi saat dirinya sedang bekerja di tempat milik Edi.

“Tiba-tiba pelaku datang tanpa banyak bicara dan langsung menyerang saya menggunakan sebatang bambu,” ujar Hendrik.

Edi yang berada di lokasi berusaha melerai dan meminta pelaku untuk pulang. Hendrik kemudian diamankan untuk menghindari kejadian lanjutan. Namun, sekitar 10 menit kemudian, pelaku kembali dalam kondisi emosi.

“Karena tidak terima saya mengamankan Hendrik, pelaku melampiaskan amarahnya dengan memecahkan kaca mobil pick up milik saya,” kata Edi.

Aksi tersebut terjadi di hadapan dua anak Edi yang masih kecil, masing-masing berusia 2 tahun dan satu lainnya duduk di bangku kelas 2 SD. Keduanya dilaporkan mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Edi menyebut, laporan atas kejadian tersebut telah disampaikan ke Polsek Jombang pada September 2025. Sekitar satu minggu setelah laporan dibuat, pelaku sempat diamankan. Namun, menurut keterangan Edi, pelaku kemudian dikabarkan melarikan diri pada sore hari setelah dilakukan penangkapan.

“Saat saya menanyakan kepada Kanit Reskrim terkait hal itu, saya hanya diminta tenang dan disampaikan bahwa barang bukti masih ada. Namun pelakunya justru tidak ada,” ungkap Edi.

Barang bukti yang dimaksud berupa satu unit sepeda motor PCX warna pink milik pelaku. Namun, saat diminta menunjukkan bukti penyitaan, Edi mengaku belum mendapatkan penjelasan yang pasti. Pihak kepolisian disebut menyampaikan bahwa barang bukti telah disita pengadilan, namun di sisi lain juga disebut masih menjadi tanggung jawab Polsek.

“Ini yang membuat kami bingung. Jika memang disita pengadilan, seharusnya ada bukti yang jelas,” tambahnya.

Sementara itu, Hendrik juga menyoroti perubahan pasal yang dikenakan kepada pelaku. Awalnya, kasus tersebut disebut mengarah pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun dalam prosesnya, pasal yang dikenakan berubah menjadi Pasal 352 KUHP yang tergolong penganiayaan ringan.

“Awalnya berat, tapi kemudian menjadi ringan. Kami tidak mengetahui dasar perubahan tersebut,” ujar Hendrik.

Hingga saat ini, pelaku dikabarkan berada di Bali dan disebut sempat kembali ke kampung halaman saat bulan Ramadan kemarin.

Namun, menurut pelapor, belum ada perkembangan signifikan terkait penanganan perkara tersebut.

Kedatangan Edi dan Hendrik ke Polsek Jombang juga belum membuahkan hasil karena Kanit Reskrim yang ingin ditemui tidak berada di tempat.

“Kami hanya berharap ada kejelasan dan kepastian hukum atas laporan kami,” pungkas keduanya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Polsek Jombang belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut.

SDN 21 Pangkatan Perlu Diperhatikan

0

redaksi.co- Labuhanbatu| Keberadaan dan kondisi SDN 21 Pangkatan tata letaknya di Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara saat ini sangat memperihatinkan karena sangat tidak lagi seperti gedung sekolah lokasi bagaikan hutan.

Ini perlu Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan cepat mengambil tindakan agar sekolah tersebut benar-benar layaknya tempat untuk menjadi menimba ilmu bagi anak-anak dan guru- gurunya benar-benar tenaga pendidik. Rabu tanggal (15/4/2026)

 

Dari padatnya penduduk di sekitar lingkungan sekolah tersebut anak didik disana sebenarnya sudah mencapai 150 anak didiknya, di karenakan para orang tua anak-anak melihat bagaimana keadaan sekolah SD tersebut akhirnya tidak mendaftarkan anak-anak nya ke sana.

Keterangan dari masyarakat yang dikuti para awak media kalau masih begini nantinya keadaan sekolah ini bakal akan merosot nya anak-anak yang ingin sekola di sini. Perlu Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mengambil langkah untuk meningkatkan prioritas tenaga pengajar di SDN 21 ini, harapan masyarakat terutama orang-orang tua didik jangan kebanyakan honorer yang mengajar di sekolah ini.tutup beberapa orang tua murid.

(Manotal Manalu)0

*Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi*

0

Jakarta Selatan , Redaksi.Co— Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi, Divisi Humas Polri menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.

Wakapolri menekankan bahwa tantangan Divhumas Polri saat ini semakin besar seiring dengan masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.

“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran.”

Menurutnya, di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang cepat, tepat, dan kredibel.

Secara tidak langsung, Wakapolri menegaskan bahwa tanpa peran Humas yang kuat, masyarakat sangat rentan terpapar informasi yang menyesatkan, yang dapat memicu kepanikan hingga konflik sosial.

“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons isu secara cepat dan akurat.

Kemampuan tersebut memungkinkan Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum berkembang luas di masyarakat.

Wakapolri juga menegaskan bahwa perang informasi di era digital saat ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius oleh institusi Polri, di mana Humas memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas informasi publik.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, melainkan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar.

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.”

*Wakapolri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan SDM pada Rakernis Humas Polri 2026*

0

Jakarta, Redaksi.Co – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo memberikan pengarahan strategis kepada jajaran dalam kegiatan Rakernis Humas Polri 2026 di Jakarta (15/04). Dalam arahannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. “Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegas Komjen. Pol Dedi Prasetyo.

Lebih dari sekadar juru bicara, Wakapolri menyampaikan bahwa Humas Polri merupakan komunikator strategi yang harus dapat mengelola persepsi publik terutama dalam membangun kepercayaan publik. “Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional,” tegas Wakapolri.

Wakapolri menekankan bahwa Divhumas harus mampu bertransformasi melalui pendekatan intelligence-led communication, dengan mengoptimalkan sistem berbasis big data dan artificial intelligence seperti monitoring real-time, analisis cerdas, hingga respons cepat terhadap isu. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan framework komunikasi berbasis akurasi, relevansi, hingga tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, fungsi kehumasan tidak hanya diemban oleh personel Humas, tetapi seluruh anggota Polri. “Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Wakapolri mengingatkan bahwa seluruh jajaran Humas harus memahami arah kebijakan nasional melalui RPJPN 2025-2045, termasuk delapan agenda pembangunan nasional dan transformasi digital sebagai pilar utama. Hal ini penting agar komunikasi publik Polri selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Wakapolri juga menjelaskan terkait Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan pondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri juga harus dicapai secara terukur, mulai dari menjaga kamtibmas, penegakan hukum yang adil dan humanis, hingga transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memonitor isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan tepat.

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan bahwa Divisi Humas Polri adalah representasi utama dalam komunikasi Polri kepada masyarakat. “Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik,” pungkasnya.

*Ditpolairud Polda Metro Jaya Salurkan Bantuan Kursi Roda kepada Warga Pesisir di Muara Angke*

0

Jakarta , Redaksi.Co– Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga pesisir di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Ibu Wahsiah, RT 001/022 Kelurahan Pluit ini dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa, didampingi para pejabat utama Ditpolairud serta Bhabinkamtibmas pesisir jajaran Ditpolairud Polda Metro Jaya.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan kursi roda dan tali asih diberikan kepada Ibu Wahsiah (59), yang diketahui menderita stroke menahun. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mobilitas serta meringankan beban yang bersangkutan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga pesisir yang membutuhkan perhatian dan bantuan sosial.

“Bakti kesehatan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, dapat merasakan pelayanan dan kepedulian, terutama bagi yang membutuhkan bantuan alat kesehatan,” ujar Kombes Pol. Mustofa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat wilayah setempat yang memberikan apresiasi atas kepedulian jajaran Ditpolairud Polda Metro Jaya dalam membantu warga pesisir.