Beranda blog Halaman 229

Membongkar Kedok Sekolah Satu Atap di Mamasa, Data DAPODIK Diduga Dimanipulasi?

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Tabir kegelapan yang menyelimuti Desa Osango, Kecamatan Mamasa, akhirnya tersingkap. Bukan tentang prestasi yang membanggakan, melainkan sebuah skandal busuk yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tiga lembaga pendidikan di bawah satu atap diduga kuat hanyalah kedok administratif alias “Sekolah Siluman” yang didirikan demi satu tujuan tunggal: Menyedot habis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama puluhan tahun!

​Pengakuan mengejutkan meledak dari bibir Asti Irnawati, siswi kelas III SMKS Kifrah Bangsa. Dengan nada getir, ia membongkar realita mengerikan di sekolahnya yang sepi daripada di tempat sekolah yang lain.

​”Kadang cuma satu siswa yang datang saat jam belajar,” ungkap Asti, mengungkap fakta yang mengiris hati.

​Data resmi mengklaim sekolah tersebut diduga dihuni 60 sampai 100 siswa yang di laporkan, namun fakta di lapangan menunjukkan jurang perbedaan yang sangat tajam karna yang terlihat siswa hadir di sekolah cuman 3 orang. Manipulasi data ini bukan lagi sekadar kesalahan input, melainkan dugaan kejahatan data yang sangat berani!

Aroma busuk ini menyengat dari tiga sekolah yang berada di lokasi yang sama. Modusnya serupa: Gelembungkan data di DAPODIK, cairkan uang negara!

SDS Nusa Bangsa 1 Siswa Aktif 19 Siswa terdaftar di DAPODIK

SMPS Ilmiah Bangsa 3 Siswa Terlihat.

SMKS Kifrah Bangsa: 3 Siswa aktif  60 sampai 100 Siswa diklaim terdaftar.

Kepala Sekolah SDS Nusa Bangsa, Paipinan, tampak gagap dan “cuci tangan” saat dikonfrontasi. Ia berkilah baru menjabat beberapa bulan dan mengaku buta soal data DAPODIK secara mendetail.

Aktivis, Simson, meradang melihat kenyataan ini. Ia menegaskan bahwa praktik ini adalah kejahatan membusuk yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2005.

“Kalau ini benar sejak 2005, artinya uang negara digerogoti secara sistematis selama 20 tahun! Ini bukan kasus receh, ini perampokan besar!” tegas Simson dengan nada tinggi.

​Simson mencium adanya aroma amis “main mata” antara pihak yayasan dengan oknum di Dinas Pendidikan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Tanpa perlindungan atau pembiaran dari “orang dalam“, mustahil sekolah tanpa murid ini bisa terus berpesta pora menikmati kucuran dana segar selama dua dekade.

​Publik kini menuntut keberanian Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berhenti duduk di balik meja. Tuntutan keras pun mengalir:

​* Audit Total: Bongkar seluruh aliran dana BOS sejak tahun 2005 tanpa ampun!

* ​Cek Fisik Dadakan: Bandingkan data DAPODIK dengan nyawa di kelas, bukan sekadar kertas!

​* Bongkar Mafia Dinas: Seret oknum-oknum yang meloloskan verifikasi sekolah “siluman” ini ke pengadilan!

​”Harusnya aparat langsung turun! Jangan tunggu laporan. Ini soal uang rakyat dan masa depan anak bangsa yang dikhianati oleh para perampok berkedok pendidik!” pungkas Simson.

Dunia pendidikan Mamasa kini berada di titik nadir. Jika skandal ini terbukti, Sulawesi Barat akan mencatat sejarah korupsi pendidikan paling menjijikkan abad ini. Apakah hukum akan tajam menyayat para “vampir” dana pendidikan ini, atau skandal ini akan menguap begitu saja di bawah meja kekuasaan? (ZUL)

Pengawasan Ketat dan Humanis, Polres Purwakarta Pastikan Keamanan Rutan dan Hak Tahanan Terpenuhi

Penulis
Sukirman
-
0

 

PURWAKARTA ( 𝚁𝚎𝚍𝚊𝚔𝚜𝚒.𝚌𝚘 ) — Komitmen menjaga keamanan sekaligus menjunjung nilai kemanusiaan terus ditunjukkan Polres Purwakarta melalui kegiatan rutin pengecekan ruang tahanan (Rutan). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, di Rutan Polres Purwakarta sebagai bagian dari implementasi tugas kepolisian yang profesional dan humanis.

Sejak pagi hari, Perwira Pengawas (Pawas) bersama petugas jaga melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari kondisi fisik ruang tahanan, jumlah penghuni, hingga kesehatan para tahanan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya potensi gangguan keamanan seperti upaya pelarian, tindakan bunuh diri, maupun penyelundupan barang terlarang.

Selain aspek keamanan, petugas juga menaruh perhatian pada kondisi kesehatan tahanan serta kelayakan fasilitas yang digunakan, sehingga standar pelayanan tetap terjaga sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan data terkini, jumlah penghuni Rutan Polres Purwakarta tercatat sebanyak 43 orang, terdiri dari 41 tahanan laki-laki dan 2 tahanan perempuan.

Dari jumlah tersebut, 8 orang merupakan tahanan kasus Reskrim, 30 orang kasus narkoba, 1 orang kasus laka, serta 4 orang merupakan titipan dari Polsek jajaran.

Adapun total jumlah tahanan di wilayah hukum Polres Purwakarta, termasuk dari Polsek jajaran, mencapai 50 orang. Rinciannya, Polsek Plered sebanyak 3 orang, Polsek Campaka 1 orang, Polsek Darangdan 2 orang, dan Polsek Pasawahan 1 orang.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Perkuat Sinergi dan Kondusifitas, Kapolres Purwakarta Jalin Silaturahmi Bersama Fatayat NU

Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan kepolisian yang mengedepankan prinsip humanis.

Polres Purwakarta juga tetap membuka layanan kunjungan tahanan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni setiap hari Selasa dan Kamis, dengan prosedur ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan pemenuhan hak asasi manusia.

“Pengecekan rutin ini merupakan langkah preventif sekaligus bentuk pelayanan kami. Kami memastikan keamanan tetap terjaga, namun di sisi lain hak-hak dasar tahanan, termasuk kesehatan dan interaksi dengan keluarga, tetap terpenuhi sesuai aturan,” ujar AKP Enjang Sukandi.

Sementara itu, Kasat Tahti Polres Purwakarta, IPTU Suparman menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan secara berlapis guna memastikan situasi di dalam Rutan tetap kondusif.

“Kami melaksanakan kontrol secara berkala, mulai dari pemeriksaan jumlah tahanan, kondisi ruang, hingga pengawasan barang bawaan saat kunjungan. Semua dilakukan sesuai SOP agar tidak terjadi pelanggaran maupun gangguan keamanan,” jelas IPTU Suparman.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan terhadap tahanan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa mengabaikan aspek keamanan. (*/𝚂𝙺)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝚂𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊

Realisasi Bantuan KASAD, Serka Bahtiar Wamnebo Pimpin Gotong Royong Pipanisasi di Purworejo

Penulis
Wahid Supriyanto
-
0

Purworejo | ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 – Wujud kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat terus diwujudkan melalui program pembangunan sarana air bersih. Babinsa Koramil 11/Loano, Kodim 0708/Purworejo, Serka Bahtiar Wamnebo bersinergi bersama masyarakat Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan pipanisasi, pada Kamis, 23 April 2026.

Pembangunan pipanisasi tersebut merupakan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan air bersih, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini mengalami keterbatasan alat penampung air.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: TMMD Sengkuyung Tahap II 2026 Resmi Dibuka di Benowo, Percepat Pembangunan dan Perkuat Gotong Royong

Dalam pelaksanaan kegiatan, Babinsa bersama warga bahu-membahu mengerjakan pemasangan jaringan pipa air yang terbagi dalam tiga titik lokasi berbeda di wilayah Desa Sedayu. Pembangunan ini diharapkan mampu memberikan akses air bersih yang lebih mudah bagi masyarakat, terutama bagi dua dusun yang selama ini mengalami kesulitan air, yaitu Dusun Krajan II dan Dusun Kembaran Loano.

Serka Bahtiar Wamnebo menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah masyarakat serta membantu mengatasi kesulitan warga.

“Pipanisasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian pimpinan TNI AD melalui program bantuan air bersih. Harapannya setelah selesai nanti, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk program TNI Manunggal dengan Air di wilayah Kabupaten Purworejo, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang layak.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙋𝙐𝙇𝘼: Perkuat Sinergi dan Kondusifitas, Kapolres Purwakarta Jalin Silaturahmi Bersama Fatayat NU

Warga Desa Sedayu menyambut kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Mereka mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh KASAD dan berharap pembangunan pipanisasi ini dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat, pembangunan pipanisasi ini diharapkan segera selesai sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan warga. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI dan rakyat terus terjalin kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. (*/WS)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝕂𝕠𝕕𝕚𝕞 𝟘𝟟𝟘𝟠/ℙ𝕦𝕣𝕨𝕠𝕣𝕖𝕛𝕠

Dekatkan Layanan ke Pulau-Pulau, Samsat Apung Polda Maluku Utara Tuai Apresiasi Nasional

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Ditlantas Polda Maluku Utara membawa kabar membanggakan. Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan, inovasi pelayanan “Samsat apung” justru lahir sebagai solusi nyata mendekatkan negara kepada masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan administrasi kendaraan.

Penghargaan bergengsi dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) pun menjadi bukti bahwa upaya tersebut tidak sekadar program, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. kepada Dirlantas Polda Malut Kombes Pol. Doni Hermawan, S H., S.I.K., M.Si dalam forum nasional Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tahun Anggaran 2026 di Semarang, pada Rabu (22/4) kemarin.

Di balik penghargaan itu, tersimpan cerita tentang dedikasi. Samsat apung hadir menyapa warga pesisir dan pulau-pulau di Halmahera Selatan, mereka yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus administrasi kendaraan. Kini, pelayanan justru yang datang menghampiri mereka.

Dir Lantas Polda Maluku Utara menyampaikan rasa syukur sekaligus penghargaan kepada seluruh personel Ditlantas. Baginya, capaian ini bukan sekadar prestasi institusi, tetapi hasil kerja kolektif yang dilandasi semangat melayani.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih humanis, lebih dekat, dan lebih memahami kondisi masyarakat kepulauan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan pimpinan serta sinergi seluruh jajaran, termasuk mitra kerja seperti Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja. Kolaborasi itulah yang memperkuat pelayanan Samsat hingga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan.

Forum Rakor Samsat 2026 sendiri menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen nasional. Di sana, berbagai daerah berbagi pengalaman dan inovasi, namun langkah Ditlantas Polda Maluku Utara melalui Samsat apung menjadi salah satu contoh bagaimana pelayanan publik bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat, bahkan hingga ke batas laut dan pulau-pulau terluar.

PLT Bupati Rejang Lebong Sampaikan Pencapaian Pembangunan Saat Paripurna Bahas LKPJ Dihapadan Anggota DPR D

Penulis
Siska Antoni
-
0

Rejang Lebong – Redaksi.co,Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP, M.Si, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (13/4/2026).

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rejang Lebong itu dimulai pukul 09.45 WIB dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Pera Heriyani, SE, didampingi Wakil Ketua II, Lukman Effendi, SH. Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten, Iwan Sumantri Badar, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala dinas instansi, serta para camat se-Kabupaten Rejang Lebong.

Tak hanya jajaran eksekutif daerah, rapat paripurna juga dihadiri para pejabat instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam nota pengantarnya, Plt Bupati Hendri memaparkan ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Rejang Lebong selama tahun anggaran 2025. LKPJ memuat realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“ Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami paparkan apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa kendalanya agar bisa dievaluasi bersama,” ujar Hendri di hadapan peserta rapat.

Meski tidak merinci angka dalam sambutannya, Hendri menegaskan seluruh program prioritas 2025 tetap mengacu pada RPJMD dan visi misi daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Waka I DPRD Rejang Lebong, Pera Heriyani, SE, usai menerima dokumen LKPJ mengatakan, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji laporan tersebut secara mendalam.

“LKPJ ini akan kami bedah bersama. Nanti ada rekomendasi dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan 2025. Apakah programnya sudah tepat sasaran, serapan anggarannya efektif, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Pera.

Ia menambahkan, masukan dari DPRD nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Kehadiran unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan perguruan tinggi dalam rapat paripurna ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan di Rejang Lebong. Sinergi antar lembaga dinilai penting agar pembangunan berjalan sesuai arah dan tepat sasaran.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ 2025 dari Plt Bupati Hendri kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, DPRD akan menjadwalkan rapat-rapat pembahasan bersama OPD terkait sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.

Penyampaian LKPJ ini menjadi salah satu agenda penting tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah di hadapan wakil rakyat dan masyarakat Rejang Lebong.

Rilis,, SISKA.A

Perkuat Sinergi dan Kondusifitas, Kapolres Purwakarta Jalin Silaturahmi Bersama Fatayat NU

Penulis
Sukirman
-
0

 

PURWAKARTA ( 𝚁𝚎𝚍𝚊𝚔𝚜𝚒.𝚌𝚘 ) — Upaya memperkuat kemitraan dan menjaga stabilitas keamanan terus dilakukan Polres Purwakarta.

Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya bersama jajaran pengurus Fatayat NU Kabupaten Purwakarta di Ruang Kerja Kapolres Purwakarta, pada Rabu, 22 April 2026, sore.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dihadiri Wakapolres Purwakarta, Kompol Sosialisman M. Natsir, Kasiwas AKP Rudiyanto, Kanit III Sosbud Sat Intelkam IPDA Ayi Triyana, serta jajaran pengurus Fatayat NU Kabupaten Purwakarta, di antaranya Ketua PC Fatayat NU sekaligus Ketua Bidang Sosial PW Fatayat NU Jawa Barat Hj. Nung Najibah, Wakil Ketua Bidang Advokasi, Politik dan Hukum Sdri. Dheby Nurazizah, Wakil Ketua Bidang Litbang Sdri. Evi Verawati, serta Ketua LKP3A Sdri. Yeyet Rohayati.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Kapolres Purwakarta Tegaskan Tidak Ada Toleransi Premanisme, 14 Pelaku Pengeroyokan Brutal Diamankan

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Purwakarta menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang selama ini telah terjalin baik antara Polres Purwakarta dan Fatayat NU. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih atas hubungan baik yang telah terjalin. Mari kita terus bersinergi, saling bertukar informasi, serta bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah. Apabila ada kegiatan yang membutuhkan dukungan pengamanan, kami siap membantu,” ujar Kapolres.

Selain itu, Kapolres juga mengajak Fatayat NU untuk terus aktif memberikan masukan serta memperkuat komunikasi dengan kepolisian sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Kabupaten Purwakarta Hj. Nung Najibah menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Polres Purwakarta. Ia mengungkapkan rencana kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh Fatayat NU dalam waktu dekat.

“Kami berencana menggelar kegiatan Fun Run tingkat Provinsi Jawa Barat pada 24 Mei 2026 di Alun-alun Pemda Purwakarta, dengan melibatkan perwakilan dari 32 provinsi. Kami berharap dukungan Polres Purwakarta, khususnya dalam aspek pengamanan agar kegiatan berjalan lancar,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen Fatayat NU untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusifitas wilayah serta membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam membangun kedekatan dengan elemen masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergitas dengan organisasi masyarakat seperti Fatayat NU menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kami mengapresiasi komitmen bersama untuk terus berkolaborasi demi Purwakarta yang aman dan harmonis,” ujar AKP Enjang Sukandi.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polres Purwakarta dan Fatayat NU, sekaligus menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan penuh kebersamaan di tengah masyarakat. (*/SK)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝚂𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊

MBG Mamasa Disorot: Anggaran Membengkak, Rekrutmen Diduga Diwarnai Nepotisme

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamasa kini disorot tajam. Sejumlah aktivis mengungkap dugaan praktik bermasalah yang berpotensi merugikan negara, mulai dari mark up anggaran hingga indikasi nepotisme yang menyeret nama oknum anggota DPRD Sulawesi Barat dari daerah pemilihan Mamasa.

Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Mamasa (Gepma), Mondy, menyebut pihaknya menemukan dua indikasi kuat pelanggaran dalam pelaksanaan program yang seharusnya menyasar masyarakat prasejahtera tersebut.

“Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya selisih harga bahan baku yang signifikan. Harga yang dilaporkan ke dinas jauh lebih tinggi dibanding harga pasar di Mamasa, bahkan selisihnya bisa mencapai 30 persen per porsi. Ini jelas berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Mondy.

Tak hanya itu, dugaan penyimpangan juga muncul dalam proses rekrutmen tenaga kerja dapur. Program MBG yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin justru diduga diisi oleh individu yang secara ekonomi tergolong mampu.

“Kami menemukan pekerja yang bukan berasal dari kelompok Desil 1 sampai Desil 6 sesuai juknis. Ironisnya, ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum anggota DPRD Sulbar dapil Mamasa yang diduga ikut mengendalikan proyek ini,” ungkapnya.

Situasi ini memicu kecurigaan publik bahwa program bernilai miliaran rupiah tersebut tidak berjalan sesuai tujuan awal, melainkan berpotensi menjadi ladang kepentingan segelintir pihak. Padahal, dapur MBG setiap hari memasok ribuan porsi makanan bagi anak sekolah dan ibu hamil, kelompok yang sangat bergantung pada integritas program ini.

Para aktivis pun mendesak Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Mereka juga menuntut transparansi penuh, mulai dari data penerima manfaat, rincian anggaran, hingga daftar pekerja dapur.

“Jika terbukti pekerja tidak sesuai kriteria dan ada keterlibatan pihak tertentu, maka dapur ini harus dievaluasi total. Bahkan tidak menutup kemungkinan dihentikan,” kata Mondy.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi pengawasan program bantuan sosial, sekaligus mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan keharusan. (ZUL)

Dari Jalanan ke Layar Lebar: “Ikatan Darah” Mengubah Luka Sosial Jadi Ledakan Aksi

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, Redaksi.Co – Di tengah derasnya arus film aksi global, industri perfilman Indonesia kembali menunjukkan taringnya lewat kehadiran Ikatan Darah, Bukan sekadar tontonan penuh adrenalin, film ini tampil sebagai potret keras realitas sosial yang dikemas dalam balutan laga intens dan emosional.

Di bawah arahan Sidharta Tata dan dukungan Produser Eksekutif Iko Uwais, film ini menghadirkan pendekatan berbeda: aksi bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang tekanan hidup yang nyata, Cerita berpusat pada Mega, karakter yang diperankan Livi Ciananta, yang harus menghadapi kerasnya dunia kriminal demi menyelamatkan keluarganya.

Yang membuat film ini menonjol bukan hanya koreografi pertarungan yang rapi, tetapi juga konteks cerita yang terasa dekat, Isu seperti jeratan pinjaman online dan dampak judi digital dijadikan fondasi konflik, membuat setiap adegan terasa relevan dengan kehidupan masyarakat urban saat ini.

Alih-alih sekadar menyuguhkan aksi tanpa jeda, Ikatan Darah justru membangun ketegangan dengan ritme yang dinamis—memadukan kejar-kejaran, pertarungan brutal, hingga momen sunyi yang sarat emosi, Penonton seolah diajak masuk ke pusaran konflik yang tak memberi ruang untuk bernapas panjang.

Kehadiran Derby Romero juga menjadi sorotan tersendiri, Untuk pertama kalinya terjun ke genre aksi, ia menunjukkan transformasi yang cukup mengejutkan, Dengan latar belakang bela diri, Derby tampil tanpa banyak bantuan pemeran pengganti, memperkuat kesan realistis dalam setiap adegan.

Didukung jajaran pemain seperti Dimas Anggara, Teuku Rifnu Wikana, hingga Lidya Kandou, film ini menghadirkan kombinasi karakter yang solid, Masing-masing membawa warna tersendiri dalam konflik yang terus berkembang sepanjang cerita.

Lebih dari sekadar film laga, Ikatan Darah berbicara tentang batas manusia saat dihadapkan pada pilihan sulit—antara moral, keluarga, dan bertahan hidup,Di sinilah kekuatan utamanya: aksi yang bukan hanya memacu adrenalin, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.

Dengan kualitas produksi yang semakin matang dan keberanian mengangkat isu lokal, film ini menjadi sinyal kuat bahwa genre action Indonesia tak lagi sekadar pelengkap, melainkan siap berdiri sejajar di panggung internasional.

Kapolres Purwakarta Tegaskan Tidak Ada Toleransi Premanisme, 14 Pelaku Pengeroyokan Brutal Diamankan

Penulis
Sukirman
-
0

 

PURWAKARTA ( 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞.𝙘𝙤 ) — Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya langsung memberikan klarifikasi terkait peristiwa pengeroyokan yang sempat viral di media sosial dan meresahkan masyarakat.

Dalam kejadian tersebut, Satreskrim Polres Purwakarta berhasil mengamankan 14 orang pelaku yang terlibat tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Peristiwa terjadi pada Senin, 20 April 2026 sekira pukul 23.00 WIB di depan Alfamart Jalan Raya Sadang No.03, RT 015/RW 004, Kelurahan Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

Dalam insiden tersebut, dua korban berinisial Z.A. (20) dan R.S. (19) mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pelaku. Korban Z.A. mengalami luka robek di kepala bagian belakang serta luka memar di beberapa bagian tubuh dan harus menjalani perawatan di RS Bayu Asih Purwakarta.

Sementara R.S. mengalami luka memar pada kedua lengan dan dirawat di RS Siloam Purwakarta.

Dari hasil penyelidikan, para pelaku juga melakukan perusakan kendaraan milik korban serta mengambil barang berharga. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya stik golf, bambu, pecahan botol, 2 unit sepeda motor, 12 unit handphone, serta dokumen visum.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Asah Kemampuan Taktis, Personel Polres Purwakarta Ditempa Profesional Dan Siap Amankan Situasi

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu informasi kejadian diterima dan langsung melakukan penindakan.

“Kapolres Purwakarta langsung memberikan klarifikasi bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Saat ini seluruh pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Purwakarta berkomitmen penuh menindak tegas segala bentuk aksi premanisme dan kekerasan jalanan.

“Sejalan dengan Maklumat Kapolda Jawa Barat, kami tegaskan tidak ada ruang bagi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Purwakarta. Siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar di media sosial, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas melalui layanan 110 atau kantor polisi terdekat. (*/𝙎𝙆)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝙎𝙞 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙨 𝙋𝙤𝙡𝙧𝙚𝙨 𝙋𝙪𝙧𝙬𝙖𝙠𝙖𝙧𝙩𝙖

Pernyataan Kadis DLHK Diserang Muh. Ikram: Penyegelan TPA Adi-Adi Disebut Perjuangan Lingkungan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang menyebut penyegelan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal karena lahan memiliki sertifikat hak milik menuai kritik keras. Pernyataan tersebut dinilai tidak tepat, bahkan dianggap mencerminkan ketidaklayakan seorang pejabat publik dalam memimpin organisasi perangkat daerah.

Sejumlah pihak menyebut bahwa sikap Kepala DLHK, Muh Ikram, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dipertanyakan. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap substansi persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Desakan pun muncul agar Pemerintah Kabupaten Mamuju segera mengevaluasi dan mencopot Kepala DLHK. Permintaan itu bahkan ditujukan langsung kepada Bupati Mamuju untuk mengambil langkah tegas demi meredam polemik yang kian memanas.

Menurut mereka, penyegelan TPA Adi-Adi sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa perdata atau status kepemilikan lahan. Penyegelan disebut sebagai bentuk protes terhadap persoalan kemanusiaan dan pelanggaran hak masyarakat akibat dampak pencemaran udara yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah yang dinilai tidak profesional.

Warga di sekitar TPA disebut telah lama terdampak bau menyengat dan potensi gangguan kesehatan. Oleh karena itu, aksi penyegelan diklaim sebagai perjuangan lingkungan hidup dan bentuk tekanan agar pemerintah segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah akhir.

Selain mendesak pencopotan, pihak tersebut juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek di TPA Adi-Adi. Audit itu mencakup dugaan hilangnya alat pengolah sampah, proyek pengelolaan limbah, hingga dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan pengelolaan sampah masyarakat.

Mereka menilai transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kesehatan warga dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan,” tegasnya. (ZUL)

1...228229230...683Halaman 229 dari 683