Redaksi.co MAMASA : Tabir kegelapan yang menyelimuti Desa Osango, Kecamatan Mamasa, akhirnya tersingkap. Bukan tentang prestasi yang membanggakan, melainkan sebuah skandal busuk yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tiga lembaga pendidikan di bawah satu atap diduga kuat hanyalah kedok administratif alias “Sekolah Siluman” yang didirikan demi satu tujuan tunggal: Menyedot habis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama puluhan tahun!
Pengakuan mengejutkan meledak dari bibir Asti Irnawati, siswi kelas III SMKS Kifrah Bangsa. Dengan nada getir, ia membongkar realita mengerikan di sekolahnya yang sepi daripada di tempat sekolah yang lain.
”Kadang cuma satu siswa yang datang saat jam belajar,” ungkap Asti, mengungkap fakta yang mengiris hati.
Data resmi mengklaim sekolah tersebut diduga dihuni 60 sampai 100 siswa yang di laporkan, namun fakta di lapangan menunjukkan jurang perbedaan yang sangat tajam karna yang terlihat siswa hadir di sekolah cuman 3 orang. Manipulasi data ini bukan lagi sekadar kesalahan input, melainkan dugaan kejahatan data yang sangat berani!
Aroma busuk ini menyengat dari tiga sekolah yang berada di lokasi yang sama. Modusnya serupa: Gelembungkan data di DAPODIK, cairkan uang negara!
SDS Nusa Bangsa 1 Siswa Aktif 19 Siswa terdaftar di DAPODIK
SMPS Ilmiah Bangsa 3 Siswa Terlihat.
SMKS Kifrah Bangsa: 3 Siswa aktif 60 sampai 100 Siswa diklaim terdaftar.
Kepala Sekolah SDS Nusa Bangsa, Paipinan, tampak gagap dan “cuci tangan” saat dikonfrontasi. Ia berkilah baru menjabat beberapa bulan dan mengaku buta soal data DAPODIK secara mendetail.
Aktivis, Simson, meradang melihat kenyataan ini. Ia menegaskan bahwa praktik ini adalah kejahatan membusuk yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2005.
“Kalau ini benar sejak 2005, artinya uang negara digerogoti secara sistematis selama 20 tahun! Ini bukan kasus receh, ini perampokan besar!” tegas Simson dengan nada tinggi.
Simson mencium adanya aroma amis “main mata” antara pihak yayasan dengan oknum di Dinas Pendidikan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Tanpa perlindungan atau pembiaran dari “orang dalam“, mustahil sekolah tanpa murid ini bisa terus berpesta pora menikmati kucuran dana segar selama dua dekade.
Publik kini menuntut keberanian Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berhenti duduk di balik meja. Tuntutan keras pun mengalir:
* Audit Total: Bongkar seluruh aliran dana BOS sejak tahun 2005 tanpa ampun!
* Cek Fisik Dadakan: Bandingkan data DAPODIK dengan nyawa di kelas, bukan sekadar kertas!
* Bongkar Mafia Dinas: Seret oknum-oknum yang meloloskan verifikasi sekolah “siluman” ini ke pengadilan!
”Harusnya aparat langsung turun! Jangan tunggu laporan. Ini soal uang rakyat dan masa depan anak bangsa yang dikhianati oleh para perampok berkedok pendidik!” pungkas Simson.
Dunia pendidikan Mamasa kini berada di titik nadir. Jika skandal ini terbukti, Sulawesi Barat akan mencatat sejarah korupsi pendidikan paling menjijikkan abad ini. Apakah hukum akan tajam menyayat para “vampir” dana pendidikan ini, atau skandal ini akan menguap begitu saja di bawah meja kekuasaan? (ZUL)
