MASUK
Jumat, April 3, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 229

Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia Diresmikan, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah & Rakyat

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co | Jakarta – Para guru besar kedokteran dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia resmi mengumumkan berdirinya Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) dalam sebuah acara inaugurasi yang digelar di Aula FKUI, Gedung IMERI, Jakarta, Jumat (22/8).

Pembentukan majelis ini dipandang sebagai tonggak penting yang memperkuat persatuan akademisi kedokteran di tengah dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan. MGBKI hadir dengan mandat menjadi wadah komunikasi, kolaborasi, sekaligus pengawal mutu pendidikan dan praktik kedokteran berbasis ilmu pengetahuan.

“Kami terpanggil untuk memastikan arah kebijakan kesehatan bangsa ini selalu didasari prinsip ilmiah, etis, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Prof. Budi Iman Santoso, SpOG(K), yang didapuk sebagai Ketua MGBKI.

Dalam deklarasinya, MGBKI memaparkan tujuan utama:

• Menjadi forum komunikasi dan kerja sama antar guru besar kedokteran di seluruh Indonesia.

• Memberikan masukan kebijakan berbasis data ilmiah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

• Menjaga kehormatan profesi dan integritas akademik.

Majelis ini juga menyoroti pentingnya hubungan erat antara perguruan tinggi, praktisi medis, dan pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan serta layanan kesehatan di Indonesia.

Salah satu poin penting yang ditegaskan adalah posisi kolegium kedokteran. MGBKI menekankan bahwa kolegium harus tetap berdiri sebagai lembaga akademik yang independen, tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Berikut beberapa poin sikap yang disampaikan, di antaranya:

• Independensi kolegium harus dijamin, namun tetap bersinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi demi menjaga mutu pendidikan dan keselamatan pasien.

• Kolegium tidak boleh dipisahkan dari akar akademik di fakultas kedokteran.

• Kolegium tidak boleh tunduk pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesehatan masyarakat.

• Diperlukan payung hukum yang jelas agar kolegium diakui formal sebagai lembaga independen penjaga kualitas pendidikan dan profesi kedokteran.

• Semua pemangku kepentingan diajak duduk bersama menjunjung tinggi prinsip kolaborasi, integritas, dan keberpihakan pada kesehatan masyarakat.

Dengan terbentuknya MGBKI, para guru besar berharap dapat menjadi mitra strategis negara dalam memperkuat pendidikan dokter, menjaga etika profesi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional di era global yang penuh tantangan.

Peringati Kemerdekaan RI Ke 80, SD Negeri 74 Kabupaten Lebong, Gelar Berbagai Perlombaan

Penulis
Siska Antoni
-
0

 

Kabupaten Lebong Redaksi.co,- Perayaan diselenggarakan dalam berbagai konsep acara, termasuk perlombaan di sekolah. Berbagai macam perlombaan seperti, Lomba Selosong lagu Daerah, Lomba Baca Puisi, Lomba Mewarnai dan Lomba Melukis, serta beberapa Lomba lainnya, yang di panitiakan oleh para dewan guru di sekolah, dan di ikuti peserta oleh peserta Didik

Dengan adanya berbagai jenis lomba yang unik nan kreatif pada saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80, maka menjadi salah satu cara meningkatkan rasa kekompakan dalam tim, serta menciptakan rasa kekeluargaan antar anggota kelas dan hal itu dapat memupuk rasa persatuan.

Seperti di ungkapkan oleh Revi Ujiana,S,Pd. Selaku Kepala Sekolah SD N 74 saat di kunjungi awak media di ruang kantornya, Kamis 21 Agustus202, Kepada wartawan mengatakan, “Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 80 tahun, maka berdasarkan keputusan Bersama Pihak sekolah Menggelar berbagai macam Perlombaan, dengan tujuan menimbulkan Kreatifitas peserta Didik, terutama mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah dengan rasa persatuan yang tinggi”.ujarnya

“kegiatan ini di panitiakan oleh Para Guru di sekolah, dengan berbagai hadiah guna menarik semangat para peserta yang mengikuti perlombaan, dan alhamdulilah pelaksanaan acara berjalan dengan baik tanpa suatu kendala apapun”.tutupnya.

Rilis CIKAK S.A

Baznas Lobar Dinilai Salah Sasaran dalam Penyaluran Bantuan untuk Guru Tidak Tetap

Penulis
Suhaili .
-
0

Baznas Lobar Dinilai Salah Sasaran dalam Penyaluran Bantuan untuk Guru Tidak Tetap

Lombok Barat — Readaksi.Co Penyaluran bantuan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Barat menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), justru dinilai tidak tepat sasaran karena sebagian penerimanya disebut merupakan guru berstatus tetap daerah, ASN/PPPK, bahkan ada indikasi keluarga pengurus Baznas ikut menerima.

Ketua Enam Sekawan, Nurdin Efendi S.Pd., SH, menyayangkan terjadinya penyimpangan tersebut. Menurutnya, Baznas seharusnya menyalurkan bantuan sesuai kondisi riil di lapangan, bukan berdasarkan “titipan” atau kedekatan personal.

> “Dana bantuan itu harusnya benar-benar tepat sasaran. Kalau justru diberikan kepada mereka yang sudah berstatus ASN atau bahkan keluarga pengurus, jelas ini menyalahi prinsip keadilan. Bantuan bukan untuk dibagi atas dasar titipan,” tegas Nurdin.

 

Hal senada juga disampaikan penggiat pendidikan, Fathur, SH. Ia menilai pola distribusi bantuan Baznas sangat timpang dan tidak transparan.

> “Pertanyaannya, mekanisme apa yang dipakai? Kalau hanya mengandalkan data dari Dinas Pendidikan, faktanya data itu sering tidak valid. Berkali-kali Dikbud meminta data administrasi, hasilnya tetap saja tidak sesuai. Akhirnya yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan,” jelasnya.

 

Kritik ini menjadi catatan penting bagi Baznas Lobar agar memperbaiki mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan dengan melibatkan pengawasan independen serta transparansi publik. Harapannya, bantuan yang bersumber dari dana umat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, terutama para GTT yang masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuda sekaligus aktivis, Ramli Ahmad, juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai sangat miris. Menurutnya, bila dana bantuan tidak mencukupi, seharusnya dibagi secara merata agar tidak menimbulkan kecemburuan.

> “Ini penting untuk kita suarakan bersama, karena dana itu uang umat yang dititipkan lewat Baznas Lobar. Harus benar-benar adil cara mendistribusikan, ke yang memang layak mendapatkan. Kalau tetap seperti ini, kami meminta Bupati Lombok Barat mengusulkan pemecatan jajaran pengurus Baznas Lobar yang tidak becus cara kerjanya,” tegas Ramli.

 

Kasus ini menjadi perhatian publik, sekaligus ujian bagi transparansi Baznas Lobar dalam mengelola dana umat agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

—

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
Read: Abach Uhel

Legalisasi Tambang Emas Di Tiga Kecamatan Di Aceh Barat Resmi Di Usulkan Pemerintah Aceh Barat

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pertambangan Emas kepada Pemerintah Aceh untuk tiga kecamatan yang memiliki potensi emas, yaitu Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla.

Pernyataan ini ditegaskan, bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM., di Meulaboh, kamis 21/8/25.

Usulan ini mencakup sekitar 10 gampong, dengan rincian dua gampong di Kecamatan Sungai Mas, tiga gampong di Kecamatan Woyla, dan lima gampong di Kecamatan Pante Ceureumen.

Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Mei lalu telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Surat tersebut berisi permohonan agar wilayah yang diusulkan dapat ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai regulasi yang berlaku.

” Kami sudah mengajukan WPR ini agar bisa segera ditetapkan Menteri ESDM menjadi WP. Saat ini, kita sedang menunggu pihak Kementerian ESDM melakukan survei lokasi untuk memperoleh data dukung, yang menjadi salah satu syarat penetapan,” ujar Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP,MM.

Menurutnya, penetapan WPR ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, karena kegiatan pertambangan emas nantinya dapat dikelola oleh koperasi lokal dan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga memberikan lapangan pekerjaan serta pemasukan daerah.

Tidak hanya fokus pada pertambangan emas, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk mengusulkan WPR bagi pertambangan batu bara di masa mendatang.

“Jika ada masyarakat yang memiliki lahan atau lokasi di Meureubo atau Kaway XVI, kita bisa usulkan menjadi WPR. Nantinya bisa dikelola oleh koperasi dan dikembangkan secara profesional,” tambah bupati.

Dengan langkah ini, Aceh Barat berharap proses survei dan penetapan WPR oleh Kementerian ESDM dapat segera terealisasi, sehingga potensi sumber daya alam di daerah ini bisa dimanfaatkan secara legal, teratur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat ****

Bupati Tarmizi Apresiasi DPRK, Qanun Industri Resmi Di Sahkan

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPRK serta seluruh fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 dan Qanun Industri 2025–2045.

Hal ini disampaikan Tarmizi usai menghadiri sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Kamis 21/8/2025

“Semua masukan fraksi Insya Allah akan kami jalankan demi kemajuan Aceh Barat dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tarmizi.

Menurutnya, RPJMD memiliki fungsi strategis sebagai pedoman utama pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah sehingga arah pembangunan berjalan lebih terukur.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan memudahkan pelaksanaan program pembangunan daerah. Semua APBK, termasuk dana pokir, harus berpedoman pada RPJMD,” tegasnya.

Dengan ditetapkannya RPJMD dan Qanun Industri, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor industri, serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, pungkasnya ****

Mewakili Bupati,Said Fadheil Hadiri Rapat Pembahasan Dan Penetapan Qanun Aceh Barat Tahun 2025

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH mewakili Bupati Tarmizi, SP, MM, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat terhadap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Agenda tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRK Aceh Barat, Kamis 21/8/2025

Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRK Siti Ramazan, SE bersama Wakil Ketua I Azwir, SP dan Wakil Ketua II Zulfikar, AB serta turut hadir anggota DPRK, para kepala SKPK, camat, hingga pimpinan badan dalam lingkup Pemkab Aceh Barat.

Dalam sambutannya, Wabup Said Fadheil menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Legislasi (Banleg) DPRK serta jajaran SKPK yang telah menyelesaikan pembahasan Raqan tahun anggaran 2025 dengan baik.

“Melalui kesempatan ini kami mengingatkan agar jajaran eksekutif memperhatikan sungguh-sungguh masukan anggota dewan dalam pemandangan umum fraksi. Hal ini penting agar aspirasi dan harapan masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menekankan, ke depan Pemkab Aceh Barat harus lebih cermat, arif, waspada, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya terkait pelayanan publik.

Said juga menegaskan perlunya pembangunan yang merata dengan mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah. “Pembangunan jangan timpang. Pemerintah harus memastikan upaya ini berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan pangan daerah,” tegasnya.

Selain itu, kata Said, Pihaknya juga berkomitmen terhadap penerapan prinsip good governance serta penempatan aparatur pemerintah berbasis profesionalitas, kompetensi, dan integritas. Dengan demikian, birokrasi di Aceh Barat diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Kami sangat menghargai dukungan penuh dari seluruh anggota dewan melalui pembahasan Raqan RPJM Kabupaten Aceh Barat yang dilakukan secara terbuka. Ini menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” tutup Said Fadheil ****

Warga Sesak Nafas, Minta Pabrik PT Bayu Putra di Tutup

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

JEMBER, redaksi.co – Asap dan debu kembali menyelimuti langit Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bukan karena letusan gunung, melainkan polusi dari pabrik batako milik PT Bayu Putra Sejati yang berdiri di tengah permukiman warga. Kondisi ini kian parah seiring musim panas dan angin kencang yang membuat partikel debu semakin mudah beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga.

Tak tahan dengan situasi yang kian menyesakkan, pada Selasa pagi (19/8/2025), puluhan warga berbondong-bondong mendatangi Pendopo Balai Desa Gambirono. Mereka menuntut agar pabrik segera ditutup jika tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan.

Dikutip dari rilisfakta.id, kedatangan warga diterima langsung oleh Kepala Desa Gambirono, Budiyono. Ia menegaskan, sejak menjabat, pihak perusahaan sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa, apalagi memberi kontribusi.

“Mulai saya menjabat, belum pernah ada koordinasi dengan Pemdes, bahkan kontribusi juga belum pernah ada,” tegas Budiyono di hadapan warga.

Budiyono menambahkan, pernah ada perwakilan perusahaan datang hanya untuk meminta surat domisili. Namun ia menekankan, Pemdes tidak pernah meminta imbalan apa pun, justru mempertanyakan mengapa sekadar silaturahmi saja sulit dilakukan pihak perusahaan.

“Kami akan undang semua pihak sesuai keinginan masyarakat. Untuk waktunya akan kami kabari melalui undangan resmi,” jelasnya.

Sementara itu, Agus Mulyadi, salah seorang warga terdampak, mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah pernah melayangkan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember sejak 29 September 2022. Saat itu sempat ada pertemuan di pabrik yang menghasilkan surat pernyataan berisi komitmen perusahaan mengurangi debu dalam 15 hari. Namun hingga kini, janji tersebut tidak pernah ditepati.

“Kami sudah capek. Rumah terus dipenuhi abu, padahal tidak ada gunung meletus. Kalau memang tidak bisa memperbaiki SOP, ya tutup saja pabriknya!” ujar Agus sambil menunjukkan dokumen pengaduan.

Keluhan serupa disampaikan Yulia, warga lainnya. Menurutnya, aksi ke balai desa ini baru langkah awal. Jika tak ada solusi nyata, warga siap menggelar aksi lebih besar.

“Kedatangan kami bukan untuk demo, tapi meminta pertolongan Pak Kades sebagai bapak kami. Kalau tetap tidak ada jawaban, langkah terakhir adalah unjuk rasa besar-besaran dengan tuntutan tutup pabrik,” tegasnya.

Selain itu, warga juga meminta Bupati Jember, Gus Fawait, turun tangan menindaklanjuti persoalan ini, termasuk meninjau proses perizinan pabrik penggorengan aspal yang kabarnya berdiri di sebelah pabrik batako tersebut.

“Kami mohon keadilan. Kalau dibiarkan, entah seperti apa nasib udara kami ke depan,” pungkas salah seorang warga (Sofyan)

ATASI MASALAH KEUMATAN, GUBERNUR IQBAL DORONG PEMERINTAH DAN BAZNAS BERSINERGI

Penulis
Suhaili .
-
0

ATASI MASALAH KEUMATAN, GUBERNUR IQBAL DORONG PEMERINTAH DAN BAZNAS BERSINERGI

Mataram – Redaksi.co – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Baznas kabupaten dan kota se-NTB. Kegiatan strategis itu berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram, Rabu (20/8/2025), dan menjadi ajang konsolidasi lembaga zakat dalam memperkuat peran sosial di tengah masyarakat.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, hadir sekaligus memberikan arahan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap transformasi Baznas NTB yang dinilai cepat berbenah melalui program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil. Menurutnya, Baznas kini tidak hanya menjadi lembaga pengelola zakat, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial.

Iqbal menegaskan, pembangunan sosial memiliki dua pilar utama, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Perlindungan sosial, jelasnya, berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang sudah terlanjur miskin akibat faktor struktural, bencana, atau kondisi lainnya. Sedangkan pemberdayaan sosial memerlukan waktu lebih panjang karena menyangkut proses pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat, namun tetap harus dijalankan secara konsisten.

“Pemberdayaan memang butuh waktu, tetapi masyarakat juga membutuhkan bantuan sekarang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan Baznas sangat penting agar perlindungan dan pemberdayaan bisa berjalan beriringan,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam membangun sistem pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Model tersebut, katanya, dapat dijadikan rujukan oleh Baznas dalam memperkuat program pemberdayaan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

Iqbal juga mengajak seluruh pihak untuk menguatkan kolaborasi, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun lembaga non-pemerintah, dalam rangka mengatasi persoalan keumatan. “Strategi yang tepat adalah berbagi peran dan bersinergi. Jika kita saling mendukung, insyaallah persoalan umat bisa kita atasi bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, memaparkan capaian kinerja Baznas hingga Agustus 2025. Melalui program Baznas NTB Peduli, lembaga tersebut telah menyalurkan bantuan kepada 14.534 mustahik dengan nominal mencapai Rp3,46 miliar. Bantuan tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, hingga bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana.

“Angka ini menjadi bukti nyata bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperluas jangkauan program dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Rakernis Baznas NTB tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga wadah untuk merumuskan strategi ke depan. Harapannya, dengan sinergi yang lebih kokoh, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat NTB.

—

📌 Sumber media: Media Nasional investigasi- Redaksi.co
✍️ Read: HS2025 Abach Uhel

*Wakapolda Maluku Utara Pimpin Upacara Hari Juang Polri ke-80*

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI.CO – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri ke-80 di Lapangan Mapolda Malut, Kamis (21/8/2025).

Peringatan Hari Juang Polri tahun ini mengusung tema “Semangat Hari Juang Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju.” Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh Pejabat Utama Polda, perwira menengah, serta jajaran personel Polda Malut.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol. Stephen menyampaikan apresiasi atas semangat personel Polri yang terus konsisten menjaga pengabdian kepada bangsa dan negara.

Lanjut, Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Juang Polri tidak semata-mata mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga meneguhkan komitmen anggota Polri sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat.

“Pejuang tidak hanya mereka yang berjuang di masa lalu. Hari ini, kita pun adalah pejuang Bhayangkara yang terus berbakti menjaga keamanan dan melindungi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Wakapolda mengingatkan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kedekatan Polri dengan masyarakat sebagai modal utama dalam menghadapi dinamika tantangan zaman. “Semangat juang ini harus terwujud dalam pelayanan yang humanis, responsif, dan berkeadilan,” ujarnya.

Upacara berlangsung sederhana namun penuh makna, menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus meneguhkan peran Bhayangkara sebagai mitra strategis masyarakat menuju Indonesia maju.

Wakapolda Malut Hadiri Rakor Perencanaan Ketahanan Pangan Provinsi Malut

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI.CO – Guna memperkuat fondasi ketahanan pangan menuju Maluku Utara yang sejahtera, Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Tahun 2025. bertempat di Gamalama Ballroom, Sahid Bella Hotel, Rabu kemarin (20/8).

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Ir. Dadan Hindayana, Deputi PKKP Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., Kabinda Malut Laksma TNI Moch Hamzah Soerjo Widodo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prov. Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Forkopimda Malut, para Bupati dan Walikota, Pimpinan OPD Malut dan perwakilan Kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan bahwa kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan untuk mewujudkan harga pangan yang terjangkau dan ketersediaan yang stabil bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah pemberian makanan bergizi gratis bagi 260 ribu siswa dengan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun, yang melibatkan UMKM dan Koperasi Merah Putih sebagai penyuplai.

“Tantangan kita masih besar. Sekitar 80% kebutuhan pangan kita dipasok dari luar daerah dan fluktuasi harga komoditas seperti cabai, tomat, dan ikan masih sering terjadi,” ujar Gubernur Sherly.

Untuk mengatasinya, Pemprov gencar mendistribusikan bibit hortikultura, membangun _food hub_ dan _cold storage_ di Ternate dan Sofifi, serta melakukan operasi pasar secara rutin.

Deputi PKKP Badan Pangan Nasional, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., dalam arahan kebijakannya menyoroti pentingnya intervensi gizi sejak dini. Data menunjukkan, 60% anak Indonesia tidak mengonsumsi protein dan susu yang cukup, yang berpotensi menghambat kualitas SDM Indonesia di masa depan.

“Kami menargetkan pembangunan lebih dari 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku Utara. Saat ini baru 22 yang beroperasi. Satu SPPG dapat mengelola anggaran hingga Rp 10 miliar per tahun untuk menyediakan makanan bergizi, yang tentunya akan mendongkrak ekonomi lokal petani, peternak dan UMKM,” jelas Andriko. Ia mendorong pembangunan infrastruktur ini dapat dipercepat paling lambat Oktober-November 2025.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan bahwa inflasi _volatile food_ (bahan pangan mudah berubah) di Malut telah melampaui batas 5%. Hal ini dipicu oleh ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., SH., M.Hum. menegaskan komitmen Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga menjadi penggerak dan pendamping masyarakat dalam produksi pangan.

“Kami telah mengimplementasikan beberapa program, di antaranya Perkarangan Pangan Bergizi, pemanfaatan lahan tidur, pengawasan distribusi dan bahkan merekrut personel Polri khusus di bidang pertanian, peternakan dan gizi. Capaian konkretnya, Polda Malut telah mengelola 194,5 hektar lahan jagung dengan produksi 46,5 ton pada tahun ini,” tegas Wakapolda.

Sinergi yang terjalin antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi “Harga Terjangkau, Pangan Tersedia, Maluku Utara Sejahtera”.

1...228229230...430Halaman 229 dari 430

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©