Beranda blog Halaman 207

Ditreskrimsus Polda Maluku Utara Pastikan Stok Minyakita Aman dan Mencukupi

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara melakukan langkah proaktif guna memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Maluku Utara.

Subdit I/Indag Ditreskrimsus telah melaksanakan koordinasi mendalam dengan pihak Bulog Maluku Utara terkait distribusi dan stok minyak goreng subsidi merek Minyakita. Selasa (5/5).

​Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Malut, Kompol Said Aslam, S.I.K., menyatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi lapangan, masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena ketersediaan stok Minyakita saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan wilayah.

​”Kami telah melakukan pengecekan dan koordinasi langsung dengan Kepala Bulog. Untuk kuota Minyakita di Maluku Utara totalnya sebesar 503 ton. Hingga saat ini, sebanyak 110 ton telah terealisasi ke mitra Bulog dan masyarakat,” ujar Kompol Said Aslam.

​Lebih lanjut, Kompol Said Aslam menjelaskan bahwa sisa kuota sebanyak 393 ton saat ini sedang dalam proses pengiriman dari produsen di Surabaya. Untuk bulan Mei ini, direncanakan akan masuk tambahan pasokan sebanyak 152 ton dari PT Mahesi Surabaya.

​”Proses pengiriman tambahan 152 ton tersebut diperkirakan akan dimulai pada pertengahan bulan Mei ini melalui dua kloter pengiriman. Saat ini pun, stok yang tersedia di gudang Bulog masih ada sebanyak 24.916 liter dalam kemasan 2 liter. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan transisi hingga pasokan baru tiba,” tambahnya.

​Terkait adanya isu pelambatan distribusi, Kasubdit I/Indag menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis operasional di Pelabuhan Surabaya, yakni adanya kerusakan pada salah satu alat berat (crane) bongkar muat.

Selain itu, adanya antrean pesanan dari pihak swasta juga sedikit memengaruhi kecepatan produksi di tingkat produsen.

​Sebagai informasi, sesuai regulasi pemerintah, alokasi kuota untuk BUMN Pangan adalah sebesar 35%, sementara untuk perusahaan swasta sebesar 65%.

​”Ditreskrimsus Polda Maluku Utara akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi di lapangan. Kami pastikan tidak ada hambatan distribusi di wilayah kita, dan kami meminta masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan atau panic buying,” tegas Kompol Said Aslam.

Dukung Program Pemkab, Polsek Plered Ngosrek Bareng Warga

Penulis
Sukirman
-
0

 

𝙿𝚄𝚁𝚆𝙰𝙺𝙰𝚁𝚃𝙰 ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) — 𝙹𝚊𝚓𝚊𝚛𝚊𝚗 𝙿𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙿𝚕𝚎𝚛𝚎𝚍, 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊, 𝙿𝚘𝚕𝚍𝚊 𝙹𝚊𝚠𝚊 𝙱𝚊𝚛𝚊𝚝 𝚝𝚎𝚛𝚞𝚜 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚔𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝚔𝚎𝚐𝚒𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚛𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊 𝚖𝚎𝚠𝚞𝚓𝚞𝚍𝚔𝚊𝚗 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚗𝚘𝚟𝚊𝚝𝚒𝚏, 𝚋𝚎𝚛𝚍𝚎𝚍𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚎𝚐𝚛𝚒𝚝𝚊𝚜 𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝚞𝚙𝚊𝚢𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚕𝚒𝚗 𝚜𝚒𝚕𝚊𝚝𝚞𝚛𝚊𝚑𝚖𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝.

𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊, 𝙰𝙺𝙱𝙿 𝙸 𝙳𝚎𝚠𝚊 𝙿𝚞𝚝𝚞 𝙶𝚎𝚍𝚎 𝙰𝚗𝚘𝚖 𝙳𝚊𝚗𝚞𝚓𝚊𝚢𝚊 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙿𝚕𝚎𝚛𝚎𝚍, 𝙰𝙺𝙿 𝙰𝚕𝚒 𝙼𝚞𝚛𝚝𝚊𝚍𝚑𝚘 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝚒𝚗𝚒 𝚖𝚎𝚛𝚞𝚙𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚑 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚎𝚔𝚊𝚝𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚛𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚞𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑 𝙺𝚊𝚋𝚞𝚙𝚊𝚝𝚎𝚗 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Gerak Cepat Polisi Tangani Pohon Tumbang di Bungursari

“𝚂𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚞𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑, 𝙿𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙿𝚕𝚎𝚛𝚎𝚍 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚒𝚔𝚞𝚝 𝚝𝚎𝚛𝚕𝚒𝚋𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗 𝚔𝚎𝚋𝚎𝚛𝚜𝚊𝚖𝚊𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚠𝚞𝚓𝚞𝚍𝚔𝚊𝚗 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗𝚒𝚜, 𝚍𝚒𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚛𝚓𝚊 𝚋𝚊𝚔𝚝𝚒 𝚋𝚎𝚛𝚜𝚊𝚖𝚊 𝚠𝚊𝚛𝚐𝚊 𝚊𝚝𝚊𝚞 𝚗𝚐𝚘𝚜𝚛𝚎𝚔 𝚋𝚊𝚛𝚎𝚗𝚐” 𝚞𝚌𝚊𝚙 𝙰𝚕𝚒, 𝙿𝚊𝚍𝚊 𝚂𝚎𝚕𝚊𝚜𝚊, 5 𝙼𝚎𝚒 2026.

𝙼𝚎𝚗𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚍𝚒𝚊, 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚒𝚊𝚜𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚒𝚔𝚞𝚝 𝚋𝚎𝚛𝚙𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚒𝚙𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚜𝚞𝚙𝚊𝚢𝚊 𝚋𝚒𝚜𝚊 𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚍𝚎𝚔𝚊𝚝 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊, 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚝𝚞 𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝚔𝚎𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚒𝚔𝚞𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚐𝚊 𝚔𝚎𝚊𝚖𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚝𝚎𝚛𝚝𝚒𝚋𝚊𝚗.

𝙎𝙄𝙈𝙄𝙇𝙇𝘼𝙍 𝙋𝙊𝙎𝙏: Polsek Bungursari Amankan Pelantikan Karang Taruna Adhi Mukti, Dorong Peran Aktif Generasi Muda

“𝙸𝚗𝚒 𝚜𝚊𝚗𝚐𝚊𝚝 𝚋𝚎𝚛𝚙𝚎𝚛𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚔𝚊𝚕𝚒 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚔𝚑𝚞𝚜𝚞𝚜𝚗𝚢𝚊 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚒𝚗𝚊 𝚔𝚎𝚊𝚔𝚛𝚊𝚋𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚍𝚎𝚔𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚊𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝𝚊 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚕𝚒𝚗𝚐𝚔𝚞𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚂𝚎𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊, 𝚖𝚎𝚖𝚞𝚍𝚊𝚑𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚘𝚖𝚞𝚗𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚠𝚞𝚓𝚞𝚍𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚒𝚝𝚞𝚊𝚜𝚒 𝚔𝚊𝚖𝚝𝚒𝚋𝚖𝚊𝚜 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚘𝚗𝚍𝚞𝚜𝚒𝚏, 𝚍𝚊𝚗 𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚕𝚒𝚗𝚐𝚔𝚞𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝,” 𝚞𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝙰𝚕𝚒.

𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚖𝚋𝚊𝚑𝚔𝚊𝚗, 𝚔𝚎𝚐𝚒𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚜𝚊𝚕𝚊𝚑 𝚜𝚊𝚝𝚞 𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚞𝚙𝚞𝚔 𝚋𝚞𝚍𝚊𝚢𝚊 𝚐𝚘𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚘𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚊𝚝 𝚒𝚗𝚒 𝚖𝚞𝚕𝚊𝚒 𝚍𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊𝚕𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚓𝚊𝚔 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚒𝚊𝚜𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚞𝚍𝚊𝚢𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚐𝚘𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚘𝚢𝚘𝚗𝚐, 𝚔𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚐𝚘𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚘𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚙𝚊𝚢𝚊 𝚙𝚎𝚔𝚎𝚛𝚓𝚊𝚊𝚗 𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚕𝚎𝚜𝚊𝚒.

“𝙳𝚒𝚜𝚊𝚖𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚞, 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚜𝚒𝚑𝚔𝚊𝚗 𝚕𝚒𝚗𝚐𝚔𝚞𝚗𝚐𝚊𝚗, 𝙿𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙿𝚕𝚎𝚛𝚎𝚍 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚒𝚖𝚋𝚊𝚞𝚊𝚗 𝚔𝚊𝚖𝚝𝚒𝚋𝚖𝚊𝚜 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚠𝚊𝚛𝚐𝚊,” 𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜 𝙰𝙺𝙿 𝙰𝚕𝚒 𝙼𝚞𝚛𝚝𝚊𝚍𝚑𝚘. (*/𝚂𝙺)

𝙎𝙐𝙈𝘽𝙀𝙍: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒

Bangun Kemitraan Strategis, Pengurus IWO Aceh Selatan Kunjungi Kajari

Penulis
Dila Andrian
-
0

‎

Aceh Barat.Redaksi.co
‎Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Aceh Selatan terus bergerak memperkuat jejaring kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Sebab itu, PD IWO Aceh Selatan menggelar kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk membangun sinergi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Rozano Yudistira, S.H., M.H.,
‎
‎Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut digelar di Aula Kejari Aceh Selatan pada Selasa, 5/5/2026
‎
‎Dipimpin langsung oleh Ketua PD IWO Aceh Selatan, Hartini, di dampingi Sekretaris Jendral (Sekjen), M. Ilham, Kabag, Hukum dan Advokasi, Ahmad Fadhli, S.H., Kabag. Humas, Ismail Ismed, Wakil Bendahara, Khaifi, Korwil Barsela, Muswandi, mengatakan kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan komunikasi antara insan pers dan institusi penegak hukum di “Negeri Pala” tersebut.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Hartini menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan hubungan kemitraan yang selama ini terbangun tetap berjalan harmonis. Ia menekankan bahwa media memegang peranan vital dalam menjaga transparansi publik, terutama terkait kinerja aparat penegak hukum.
‎
‎”Kehadiran kami hari ini adalah bentuk komitmen IWO untuk terus menjadi mitra strategis bagi Kejari Aceh Selatan. Kami berharap, di bawah kepemimpinan Bapak Rozano Yudistira, kolaborasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” ujar Hartini.
‎
‎Dengan adanya pertemuan ini, IWO Aceh Selatan kembali menegaskan posisinya sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Selatan.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri, Rozano Yudistira, S. H, M. H., di dampingi Kasi Intel, Roland Tampubolon, S. H., M. H., Kasubsi 2 Intelijen Harry Wibisono Wibowo, S. H., serta 5 staf Intelijen lainnya, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif IWO. Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
‎
‎”Kami sangat terbuka untuk bersinergi. Peran rekan-rekan media sangat besar dalam mendiseminasikan capaian kinerja kejaksaan kepada publik. Dengan informasi yang tepat, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tentu akan semakin kuat,” ungkap Rozano.
‎
‎Meski demikian, Kajari juga menitipkan pesan agar insan pers tetap mengedepankan kode etik jurnalistik. Ia berharap setiap pemberitaan tetap berlandaskan prinsip akurasi dan objektivitas guna menghindari misinformasi di tengah masyarakat.
‎
‎Selain beramah tamah, pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi ringan mengenai isu-isu terkini di Aceh Selatan, termasuk upaya bersama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan yang profesional.
‎
‎Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas antara IWO dan Kejari Aceh Selatan. Sinergi ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Selatan ****
‎
‎
‎
‎

Boyamin Saiman Peringatkan Ancaman Krisis, Desak Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co, Jakarta | Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan peringatan keras terkait potensi krisis ekonomi yang mengintai Indonesia. Ia menilai, lambannya penegakan hukum dalam kasus-kasus pasar modal berisiko menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Boyamin setelah International Seminar bertajuk “Legal Aspects of Managing the JCI Systemic Crisis and Its Implications for National Economic Stability” di hoyel Kempinski Jakarta, Selasa (5/5).

Berbagai persoalan seperti dugaan manipulasi saham dan lemahnya respons aparat penegak hukum tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan ekonomi jika tidak segera ditangani.

“Kalau melihat tanda-tandanya, menuju krisis. Tapi ini bisa dicegah atau diperlambat kalau proses hukum berjalan cepat,” ujar Boyamin.

Ia mengungkapkan, kepastian hukum justru menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan pasar modal. Kekhawatiran bahwa penindakan hukum akan mengganggu investasi dinilai tidak berdasar.

“Penegakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat justru menjadikan ekonomi lebih baik karena ada kepastian,” ujarnya.

Boyamin juga mendorong penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran, termasuk skema denda yang lebih besar dari keuntungan ilegal yang diperoleh. Langkah tersebut dinilai efektif memberikan efek jera tanpa harus langsung mengguncang sistem keuangan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran. Menurutnya, transparansi, keterbukaan, dan kompetisi yang sehat menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kalau tidak ada perbaikan, kita bisa dianggap setara dengan negara yang tata kelolanya lemah,” katanya.

Boyamin menambahkan, percepatan penanganan hukum tidak hanya berdampak pada stabilitas pasar modal, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sektor keuangan.

Ia pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menganggap persoalan ini sebagai isu masa lalu. Menurutnya, langkah cepat dan tegas menjadi penentu apakah Indonesia mampu menghindari krisis atau justru terjerumus lebih dalam.

Gerak Cepat Polisi Tangani Pohon Tumbang di Bungursari

Penulis
Sukirman
-
0

 

𝙿𝚄𝚁𝚆𝙰𝙺𝙰𝚁𝚃𝙰 ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – 𝙿𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚞𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚐𝚎𝚛𝚊𝚔 𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚒 𝚔𝚎𝚓𝚊𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚝𝚞𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚛𝚓𝚊𝚍𝚒 𝚍𝚒 𝙹𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚁𝚊𝚢𝚊 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚞𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒, 𝙳𝚎𝚜𝚊 𝙲𝚒𝚋𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐, 𝙺𝚎𝚌𝚊𝚖𝚊𝚝𝚊𝚗 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚞𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒, 𝙺𝚊𝚋𝚞𝚙𝚊𝚝𝚎𝚗 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊, 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚂𝚎𝚗𝚒𝚗, 4 𝙼𝚎𝚒 2026 𝚜𝚎𝚔𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚙𝚞𝚔𝚞𝚕 16.30 𝚆𝙸𝙱. 

𝙿𝚎𝚛𝚒𝚜𝚝𝚒𝚠𝚊 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚜𝚎𝚖𝚙𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚋𝚊𝚋𝚔𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚜𝚎𝚜 𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝚍𝚞𝚊 𝚊𝚛𝚊𝚑 𝚝𝚎𝚛𝚝𝚞𝚝𝚞𝚙 𝚝𝚘𝚝𝚊𝚕 𝚊𝚔𝚒𝚋𝚊𝚝 𝚋𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚕𝚒𝚗𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒 𝚋𝚊𝚍𝚊𝚗 𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Polsek Bungursari Amankan Pelantikan Karang Taruna Adhi Mukti, Dorong Peran Aktif Generasi Muda

𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊, 𝙰𝙺𝙱𝙿 𝙸 𝙳𝚎𝚠𝚊 𝙿𝚞𝚝𝚞 𝙶𝚎𝚍𝚎 𝙰𝚗𝚘𝚖 𝙳𝚊𝚗𝚞𝚓𝚊𝚢𝚊 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚞𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒, 𝚁. 𝙳𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 𝙽𝚞𝚐𝚛𝚊𝚑𝚊 𝙶𝚊𝚘𝚜, 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝚙𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚝𝚞𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚙𝚒𝚌𝚞 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚑𝚞𝚓𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚛𝚊𝚜 𝚍𝚒𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗 𝚔𝚎𝚗𝚌𝚊𝚗𝚐 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚗𝚍𝚊 𝚠𝚒𝚕𝚊𝚢𝚊𝚑 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝.

“𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚛𝚓𝚞𝚗𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝚔𝚎 𝚕𝚘𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚔𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚖𝚊𝚗𝚊𝚗, 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚝𝚞𝚛𝚊𝚗 𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚕𝚊𝚕𝚞 𝚕𝚒𝚗𝚝𝚊𝚜, 𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚘𝚘𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚖𝚔𝚊𝚛 𝚐𝚞𝚗𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚙𝚎𝚛𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚎𝚟𝚊𝚔𝚞𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐,” 𝚞𝚓𝚊𝚛𝚗𝚢𝚊.

𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚔𝚎𝚓𝚊𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚝𝚎𝚛𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚔𝚘𝚛𝚋𝚊𝚗 𝚓𝚒𝚠𝚊 𝚖𝚊𝚞𝚙𝚞𝚗 𝚔𝚎𝚛𝚞𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚝𝚎𝚛𝚒𝚒𝚕. 𝙱𝚎𝚛𝚔𝚊𝚝 𝚜𝚒𝚗𝚎𝚛𝚐𝚒 𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊 𝙿𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚞𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚖𝚔𝚊𝚛, 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚎𝚟𝚊𝚔𝚞𝚊𝚜𝚒 𝚋𝚎𝚛𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚕𝚊𝚗𝚌𝚊𝚛 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚙𝚞𝚔𝚞𝚕 17.30 𝚆𝙸𝙱 𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚕𝚊𝚕𝚞 𝚕𝚒𝚗𝚝𝚊𝚜 𝚔𝚎𝚖𝚋𝚊𝚕𝚒 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕.

“𝙺𝚎𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝚍𝚒 𝚕𝚘𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚜𝚝𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚒𝚝𝚞𝚊𝚜𝚒 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙 𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚔𝚘𝚗𝚍𝚞𝚜𝚒𝚏 𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚛𝚊𝚜𝚊 𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚐𝚞𝚗𝚊 𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗,” 𝚞𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝙳𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗.

𝙎𝙄𝙈𝘼𝙆 𝙋𝙐𝙇𝘼: Pengabdian Tanpa Cela Berbuah Penghargaan: Dua Personel Polres Purwakarta Raih Kenaikan Pangkat

𝚂𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊 𝚒𝚝𝚞, 𝙺𝚊𝚜𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝙰𝙺𝙿 𝙴𝚗𝚓𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚞𝚔𝚊𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚐𝚊𝚜𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚖𝚎𝚖𝚒𝚕𝚒𝚔𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚝𝚒𝚏 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚗𝚊𝚗𝚐𝚐𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚗𝚌𝚊𝚗𝚊, 𝚖𝚞𝚕𝚊𝚒 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝚝𝚊𝚑𝚊𝚙 𝚔𝚎𝚜𝚒𝚊𝚙𝚜𝚒𝚊𝚐𝚊𝚊𝚗, 𝚝𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚙 𝚍𝚊𝚛𝚞𝚛𝚊𝚝 𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚙𝚎𝚖𝚞𝚕𝚒𝚑𝚊𝚗.

“𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚜𝚎𝚝𝚒𝚊𝚙 𝚜𝚒𝚝𝚞𝚊𝚜𝚒, 𝚝𝚎𝚛𝚖𝚊𝚜𝚞𝚔 𝚙𝚎𝚗𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚗𝚌𝚊𝚗𝚊. 𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚋𝚎𝚛𝚜𝚒𝚗𝚎𝚛𝚐𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚗𝚜𝚒 𝚝𝚎𝚛𝚔𝚊𝚒𝚝 𝚜𝚎𝚙𝚎𝚛𝚝𝚒 𝙱𝙽𝙿𝙱, 𝚃𝙽𝙸, 𝚂𝙰𝚁, 𝚍𝚊𝚗 𝙳𝚊𝚖𝚔𝚊𝚛 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚎𝚟𝚊𝚔𝚞𝚊𝚜𝚒, 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚖𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚕𝚘𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚙𝚎𝚗𝚢𝚊𝚕𝚞𝚛𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚗𝚝𝚞𝚊𝚗. 𝙿𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚍𝚒𝚜𝚒𝚊𝚐𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊 24 𝚓𝚊𝚖 𝚍𝚒 𝚙𝚘𝚜𝚔𝚘 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚜𝚝𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚢𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝,” 𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜 𝙰𝙺𝙿 𝙴𝚗𝚓𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚞𝚔𝚊𝚗𝚍𝚒.

𝙳𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚘𝚗 𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝, 𝚍𝚒𝚑𝚊𝚛𝚊𝚙𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚝𝚒𝚊𝚙 𝚙𝚘𝚝𝚎𝚗𝚜𝚒 𝚐𝚊𝚗𝚐𝚐𝚞𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚒𝚋𝚊𝚝 𝚋𝚎𝚗𝚌𝚊𝚗𝚊 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚐𝚎𝚛𝚊 𝚍𝚒𝚝𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚒, 𝚜𝚎𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚔𝚎𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙 𝚝𝚎𝚛𝚓𝚊𝚐𝚊 𝚍𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚝𝚒𝚟𝚒𝚝𝚊𝚜 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚔𝚎𝚖𝚋𝚊𝚕𝚒 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕. (*/𝕊𝕂)

𝙎𝙐𝙈𝘽𝙀𝙍: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒

Pengabdian Tanpa Cela Berbuah Penghargaan: Dua Personel Polres Purwakarta Raih Kenaikan Pangkat

Penulis
Sukirman
-
0

 

𝙿𝚄𝚁𝚆𝙰𝙺𝙰𝚁𝚃𝙰 ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – 𝚂𝚞𝚊𝚜𝚊𝚗𝚊 𝚔𝚑𝚒𝚍𝚖𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚕𝚒𝚖𝚞𝚝𝚒 𝙰𝚞𝚕𝚊 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚜𝚒 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝚜𝚊𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚐𝚎𝚕𝚊𝚛𝚗𝚢𝚊 𝚄𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝙺𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝙿𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝙿𝚎𝚗𝚐𝚊𝚋𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚊𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝𝚊 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚍𝚎 𝚃𝙼𝚃 1 𝙼𝚎𝚒 2026, 𝚂𝚎𝚕𝚊𝚜𝚊 (5/5/2026).

𝚄𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚖𝚞𝚕𝚊𝚒 𝚙𝚞𝚔𝚞𝚕 08.40 𝚆𝙸𝙱 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚍𝚒𝚙𝚒𝚖𝚙𝚒𝚗 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝙸 𝙳𝚎𝚠𝚊 𝙿𝚞𝚝𝚞 𝙶𝚎𝚍𝚎 𝙰𝚗𝚘𝚖 𝙳𝚊𝚗𝚞𝚓𝚊𝚢𝚊 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝚒𝚗𝚜𝚙𝚎𝚔𝚝𝚞𝚛 𝚞𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊.

𝙎𝙄𝙈𝘼𝙆 𝙅𝙐𝙂𝘼: Hadiri Upacara Hardiknas 2026, Kapolres Purwakarta Perkuat Sinergi Dukung Dunia Pendidikan

𝚃𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚓𝚊𝚓𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚓𝚊𝚋𝚊𝚝 𝚞𝚝𝚊𝚖𝚊, 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚔𝚊𝚙𝚘𝚕𝚜𝚎𝚔, 𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚑𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚊𝚝𝚊𝚜 𝚍𝚎𝚍𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚊𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚛𝚒𝚖𝚊 𝚔𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝.

𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚞𝚖 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝, 𝚍𝚞𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚛𝚒𝚖𝚊 𝚔𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚋𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚝𝚒𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚝𝚒𝚗𝚐𝚐𝚒, 𝚢𝚊𝚔𝚗𝚒 𝙰𝙸𝙿𝚃𝚄 𝚂𝚞𝚛𝚢𝚊𝚍𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝙰𝙸𝙿𝚃𝚄 𝚈𝚞𝚕𝚒𝚊𝚗𝚣𝚘𝚛𝚢 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚒 𝚛𝚎𝚜𝚖𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝙸𝚗𝚜𝚙𝚎𝚔𝚝𝚞𝚛 𝙿𝚘𝚕𝚒𝚜𝚒 𝙳𝚞𝚊 (𝙸𝙿𝙳𝙰).

𝙺𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝚒𝚗𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚍𝚒 𝚋𝚎𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚛𝚐𝚊𝚊𝚗 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚒𝚝𝚞𝚜𝚒 𝚊𝚝𝚊𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚓𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚋𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚊𝚗𝚙𝚊 𝚌𝚊𝚌𝚊𝚝 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚛𝚎𝚔𝚊 𝚝𝚞𝚗𝚓𝚞𝚔𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜.

𝙺𝚊𝚙𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊, 𝙰𝙺𝙱𝙿 𝙸 𝙳𝚎𝚠𝚊 𝙿𝚞𝚝𝚞 𝙶𝚎𝚍𝚎 𝙰𝚗𝚘𝚖 𝙳𝚊𝚗𝚞𝚓𝚊𝚢𝚊 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝙺𝚊𝚋𝚊𝚐 𝚂𝙳𝙼, 𝚁𝚊𝚗𝚍𝚢 𝙵𝚛𝚎𝚜𝚑𝚝𝚒𝚊𝚍𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝚔𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚋𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚔𝚊𝚍𝚊𝚛 𝚜𝚎𝚛𝚎𝚖𝚘𝚗𝚒, 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚒𝚖𝚋𝚘𝚕 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚑𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚝𝚒𝚗𝚐𝚐𝚒 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚐𝚊 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚐𝚛𝚒𝚝𝚊𝚜, 𝚕𝚘𝚢𝚊𝚕𝚒𝚝𝚊𝚜, 𝚜𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚎𝚜𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚒𝚜𝚖𝚎 𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚎𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚜𝚊 𝚙𝚞𝚛𝚗𝚊 𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙋𝙐𝙇𝘼: Kompak! Kepsek Yani Nuraeni dan Ketua Komite Ayo Pimpin Aksi Bersih-Bersih di SDN Ciktim 2 

“𝙸𝚗𝚒 𝚊𝚍𝚊𝚕𝚊𝚑 𝚠𝚞𝚓𝚞𝚍 𝚊𝚙𝚛𝚎𝚜𝚒𝚊𝚜𝚒 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚒𝚝𝚞𝚜𝚒 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚊𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚎𝚍𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚛𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚞𝚑 𝚝𝚊𝚗𝚐𝚐𝚞𝚗𝚐 𝚓𝚊𝚠𝚊𝚋 𝚍𝚊𝚗 𝚝𝚊𝚗𝚙𝚊 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚛𝚊𝚗,” 𝚞𝚓𝚊𝚛 𝚁𝚊𝚗𝚍𝚢.

𝚂𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊 𝚒𝚝𝚞, 𝙺𝚊𝚜𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 𝙰𝙺𝙱𝙿 𝙴𝚗𝚓𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚞𝚔𝚊𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚐𝚊𝚜𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝚔𝚎𝚗𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚋𝚍𝚒𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚒𝚕𝚒𝚔𝚒 𝚖𝚊𝚔𝚗𝚊 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚝𝚎𝚐𝚒𝚜 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗 𝚜𝚎𝚖𝚊𝚗𝚐𝚊𝚝 𝚔𝚎𝚛𝚓𝚊 𝚍𝚒 𝚕𝚒𝚗𝚐𝚔𝚞𝚗𝚐𝚊𝚗 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚒.

“𝚄𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚒𝚗𝚒 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚑𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚋𝚎𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚛𝚐𝚊𝚊𝚗 𝚊𝚝𝚊𝚜 𝚍𝚎𝚍𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚕𝚘𝚢𝚊𝚕𝚒𝚝𝚊𝚜 𝚊𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝𝚊, 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙𝚒 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚍𝚒 𝚖𝚘𝚝𝚒𝚟𝚊𝚜𝚒 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚜𝚎𝚕𝚞𝚛𝚞𝚑 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚎𝚕 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚝𝚎𝚛𝚞𝚜 𝚋𝚎𝚔𝚎𝚛𝚓𝚊 𝚜𝚎𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚎𝚜𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕, 𝚍𝚒𝚜𝚒𝚙𝚕𝚒𝚗, 𝚍𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚎𝚐𝚛𝚒𝚝𝚊𝚜 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚢𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚋𝚊𝚒𝚔 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝,” 𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜 𝙰𝙺𝙿 𝙴𝚗𝚓𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚞𝚔𝚊𝚗𝚍𝚒. (*/ 𝚂𝙺)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒

Diduga Serobot Lahan Warga, Dapur MBG Berdiri Tanpa Izin di Mataram,

Penulis
Suhaili .
-
0

Diduga Serobot Lahan Warga, Dapur MBG Berdiri Tanpa Izin di Mataram, Pemilik: “Ini Tanah Saya, Bukan Tanah Kosong”

MATARAM – Redaksi.co Dugaan praktik penyerobotan lahan kembali mencoreng tata kelola pembangunan di Kota Mataram. Sebidang tanah milik warga, Indry Surya Lestari, yang berlokasi di Jalan Bung Hatta II, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, diduga digunakan tanpa izin untuk pembangunan dapur MBG sejak Agustus 2025.

Yang mengejutkan, bangunan tersebut berdiri dan beroperasi hingga kini tanpa adanya kejelasan akad, perjanjian, maupun persetujuan dari pemilik sah lahan.

“Ini bukan tanah kosong. Ini tanah saya, ada sertifikatnya. Tapi tiba-tiba dibangun dapur tanpa izin, tanpa komunikasi yang jelas,” tegas Indry kepada Media Nasional Investigasi-Redaksi.co.

Indry menjelaskan, awal mula persoalan terungkap ketika anaknya melihat adanya aktivitas pembangunan di atas lahan tersebut. Ia pun langsung mencoba menghubungi pihak yang diduga terlibat, termasuk mitra SPPG bernama Bahrul.

Awalnya, komunikasi berjalan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut berubah drastis.

“Dulu sangat responsif, sekarang seperti menghindar. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Lebih jauh, Indry juga menyoroti dugaan keterlibatan sebuah yayasan yang beralamat di Desa Penemeng, Lombok Tengah. Namun hingga saat ini, pihak yayasan belum memberikan klarifikasi maupun itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Situasi ini menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap penggunaan lahan milik orang lain tanpa dasar hukum yang jelas.

“Saya tidak tahu ini sistemnya sewa atau bagaimana, karena tidak pernah ada kesepakatan. Tiba-tiba berdiri bangunan permanen. Ini jelas merugikan saya sebagai pemilik,” tambahnya.

Merasa haknya diabaikan, Indry akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda NTB pada April 2026. Namun, hingga berita ini diturunkan, ia mengaku belum menerima perkembangan signifikan dari pihak kepolisian.

“Laporan sudah saya buat. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Katanya masih di meja atasan, SP2HP juga belum keluar,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait keseriusan penanganan laporan masyarakat, khususnya yang menyangkut hak kepemilikan lahan.

Indry berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah ia ajukan.

Selain itu, ia juga meminta perhatian dari Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk turun langsung mengevaluasi keberadaan dapur MBG tersebut.

“Kalau program ini resmi, harusnya juga berjalan sesuai aturan. Jangan sampai merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.

Ia menambahkan, dirinya membuka ruang penyelesaian secara baik-baik, termasuk kemungkinan ganti rugi atau mekanisme sewa, namun hingga kini tidak pernah ada komunikasi lanjutan dari pihak terkait.

“Saya hanya minta kejelasan dan tanggung jawab. Jangan diam saja seolah-olah ini bukan masalah,” tutupnya.

Sorotan Redaksi: Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Program sosial seperti dapur MBG yang seharusnya membawa manfaat, justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dijalankan dengan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap hak kepemilikan warga.

Jika benar terjadi penggunaan lahan tanpa izin, maka hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik.

Catatan Hukum: Peristiwa ini berpotensi masuk dalam ranah pidana, antara lain:

Pasal 167 KUHP (memasuki/menguasai pekarangan tanpa izin)

Pasal 385 KUHP (penyerobotan tanah)

Pasal 406 KUHP (perusakan)

Namun, penentuan pasal tetap menunggu hasil penyelidikan aparat.

Sumber : Media Nasional Investigasi-Redaksi.co

Jurnalis : Abach Uhel

Dugaan Penggelapan dan Korupsi PMI Lombok Barat Terendus APH, Kejaksaan Panggil Seluruh Pengurus

Penulis
Suhaili .
-
0

Dugaan Penggelapan dan Korupsi PMI Lombok Barat Terendus APH, Kejaksaan Panggil Seluruh Pengurus

Lombok Barat, Redaksi.co – Aroma dugaan penggelapan dan korupsi dalam pengelolaan darah di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat (Lobar) mulai tercium aparat penegak hukum. Kasus ini kini menjadi perhatian serius pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram setelah adanya laporan terkait dugaan penyimpangan dana, baik di tingkat markas maupun Unit Donor Darah (UDD) PMI Lobar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejari Mataram pada Selasa (05/05) memanggil sejumlah pengurus PMI Lombok Barat untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan ini mencakup berbagai unsur, mulai dari ketua, sekretaris, hingga jajaran pengurus lainnya, termasuk pihak Unit Donor Darah PMI.

Pantauan di lapangan, sejak pagi hingga menjelang siang, para pengurus PMI Lobar terlihat mendatangi kantor Kejari Mataram. Salah satu yang hadir adalah Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnaen, yang datang bersama sejumlah pengurus lainnya.

Di sela-sela proses pemeriksaan, Haris Karnaen memilih irit bicara kepada awak media.

“Iya nanti saja, soalnya (pengambilan keterangan, red) masih berjalan,” ujarnya singkat.

Sikap serupa juga ditunjukkan pihak Kejari Mataram yang hingga kini masih enggan memberikan keterangan resmi terkait materi pemeriksaan maupun perkembangan kasus tersebut.

Usai menjalani pemeriksaan, Haris Karnaen tampak bergegas meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan lanjutan. Ia langsung menuju kendaraannya dan meninggalkan area kejaksaan, tanpa memberikan bocoran kepada awak media terkait kasus yang tengah bergulir.

Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat peran vital PMI dalam pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam pengelolaan darah. Dugaan penyimpangan dana di lembaga tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar dan diharapkan dapat diusut secara transparan.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Kejari Mataram.

Sumber : Media Nasional Investigasi-Redaksi.co

Jurnalis : Abah Uhel

Pansus DPRD Papua Barat Fokus Perbaikan Jalan Strategis Kayuni- Kokas dan Sipatnanam-Teluk Patipi.

Penulis
Berti Rahael
-
0

Fakfak, Redaksi.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penopang utama konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dua ruas jalan strategis di Kabupaten Fakfak yang menjadi fokus perhatian adalah ruas Kayuni–Kokas dan ruas Sipatnanam–Teluk Patipi.

Anggota Pansus DPRD Provinsi Papua Barat Tim Kerja Fakfak, Cliford H. Ndadarmana, menyampaikan bahwa kondisi kedua ruas jalan tersebut saat ini mengalami kerusakan cukup serius, sehingga memerlukan penanganan menyeluruh.

Menurutnya, perbaikan tidak lagi cukup dilakukan secara bertahap, melainkan perlu langkah besar berupa rehabilitasi total hingga pembangunan ulang pada sejumlah segmen jalan.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami di Pansus. Kemungkinan besar akan kami rekomendasikan pada tahun anggaran 2027 untuk dilakukan rehabilitasi total atau pembangunan ulang, baik pada ruas Kayuni–Kokas maupun Sipatnanam–Teluk Patipi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ruas Kayuni–Kokas menjadi prioritas karena memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antara ibu kota kabupaten dengan Distrik Kokas. Selain itu, jalur ini juga merupakan akses utama bagi aktivitas industri LNG yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi jalan yang rusak berat dinilai berpotensi menghambat aktivitas ekonomi serta distribusi logistik di wilayah tersebut.

Sementara itu, ruas Sipatnanam–Teluk Patipi juga mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera. Cliford menilai, ruas jalan ini memiliki nilai strategis dalam membuka keterisolasian wilayah pesisir, sekaligus menunjang potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor perikanan dan pariwisata.

Menurutnya, apabila kedua ruas jalan ini ditangani secara serius, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sinergi lintas sektor. Pansus telah melakukan komunikasi awal dengan pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak, yang pada prinsipnya mendukung rencana tersebut.

“Ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta dukungan DPR Provinsi agar program ini dapat berjalan maksimal,” katanya.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga menjamin kualitas serta keberlanjutan infrastruktur. Pengawasan, standar konstruksi, dan pemeliharaan jangka panjang menjadi aspek yang harus diperhatikan sejak tahap awal.

Dengan dorongan dari Pansus DPRD, diharapkan pemerintah provinsi dapat mengakomodasi kedua ruas jalan tersebut dalam prioritas anggaran tahun 2027. Perbaikan ruas Kayuni–Kokas dan Sipatnanam–Teluk Patipi diyakini akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Fakfak dan kawasan pesisir sekitarnya.

Keceriaan Dalam Kebersamaan KB AL- MAHRUSIYAH Di Peringatan Hardiknas 2026

Penulis
M Ardi Alhamzah
-
0
Oplus_131072

REDAKSI.CO, KEDIRI KOTA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 5/5 Tahun 2026 di Kota Kediri Jawa Timur, berlangsung semarak dengan melibatkan seluruh siswa KB Al- MAHRUSIYAH LIRBOYO, di Taman Sekartaji . Semangat perayaan semakin terasa melalui pagelaran berbagai kegiatan sebagai perpaduan pendidikan, seni, dan budaya dalam satu kebersamaan.

Hardiknas 2026 di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD Al- MAHRUSIYAH LIRBOYO KOTA KEDIRI dimeriahkan dengan berbagai kegiatan kreatif dan edukatif, seperti fashion show kostum profesi, pentas seni ceria,dalam membangun kepercayaan diri serta cinta budaya. Fokus utamanya adalah memupuk kreativitas anak dalam lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menyenangkan.

Dalam momen Peringatan Hardiknas 2026 di Kota Kediri menunjukkan bahwa pendidikan dapat dirayakan secara inklusif dan menggembirakan, Dari ruang kelas hingga ruang publik, semangat belajar, kreativitas, dan kebersamaan tumbuh menjadi kekuatan bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia.

kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh institusi sekolah, tetapi juga keterlibatan keluarga dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang optimal dan berkelanjutan.

1...206207208...682Halaman 207 dari 682