Redaksi.co, Jakarta | Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan peringatan keras terkait potensi krisis ekonomi yang mengintai Indonesia. Ia menilai, lambannya penegakan hukum dalam kasus-kasus pasar modal berisiko menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Boyamin setelah International Seminar bertajuk “Legal Aspects of Managing the JCI Systemic Crisis and Its Implications for National Economic Stability” di hoyel Kempinski Jakarta, Selasa (5/5).
Berbagai persoalan seperti dugaan manipulasi saham dan lemahnya respons aparat penegak hukum tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan ekonomi jika tidak segera ditangani.
“Kalau melihat tanda-tandanya, menuju krisis. Tapi ini bisa dicegah atau diperlambat kalau proses hukum berjalan cepat,” ujar Boyamin.
Ia mengungkapkan, kepastian hukum justru menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan pasar modal. Kekhawatiran bahwa penindakan hukum akan mengganggu investasi dinilai tidak berdasar.
“Penegakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat justru menjadikan ekonomi lebih baik karena ada kepastian,” ujarnya.
Boyamin juga mendorong penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran, termasuk skema denda yang lebih besar dari keuntungan ilegal yang diperoleh. Langkah tersebut dinilai efektif memberikan efek jera tanpa harus langsung mengguncang sistem keuangan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran. Menurutnya, transparansi, keterbukaan, dan kompetisi yang sehat menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Kalau tidak ada perbaikan, kita bisa dianggap setara dengan negara yang tata kelolanya lemah,” katanya.
Boyamin menambahkan, percepatan penanganan hukum tidak hanya berdampak pada stabilitas pasar modal, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sektor keuangan.
Ia pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menganggap persoalan ini sebagai isu masa lalu. Menurutnya, langkah cepat dan tegas menjadi penentu apakah Indonesia mampu menghindari krisis atau justru terjerumus lebih dalam.
