Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin rapat terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di ruang rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat pada Senin 18/5/2026

Tarmizi mengapresiasi sikap tegas dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem yang telah mencabut Pergub JKA dengan berbagai pertimbangan dalam menampung aspirasi masyarakat Aceh.

“Artinya beliau sangat bijaksana dan mendengar aspirasi rakyat Aceh semuanya, walaupun mungkin tujuan pemerintah bagus tapi karena memang seperti yangs aya sampaikan dulu perlu di clearkan dulu datanya dan disosialisasikan sehingga masyarakat paham,” kata Tarmizi.

Dikatakan Tarmizi, persoalan Desil ini baru akan selesai jika datanya diperbaiki, datanya dilakukan pemutakhiran dan sejauh ini memang belum ada yang melakukan itu. Kami di Aceh Barat sudah melakukan melatih operator dan membuka posko pengaduan, namun sampai dengan deadline yang diberikan baru 50 persen selesai.

“Itu akan masih terus berlanjut, sehingga kalau tidak terkejar di bulan Juni maka akan masuk ke triwulan ketiga Agustus dan September Dan clearnya nanti di bulan Oktober, apakah 100 persen itu belum tentu juga, itu untuk di Aceh Barat, bayangkan kabupaten lain yang belum melakukan,” katanya.

Namun Alhamdulillah dengan dicabutnya Pergub JKA kata Tarmizi maka tidak ada lagi pembahasan maupun polemik terkait JKA dan masyarakat tidak perlu lagi khawatir seperti biasanya.

“Kami akan terus lanjut untuk melakukan pemutakhiran data karena data ini sangat penting. Jadi hikmah Pergub ini adalah momentum untuk memperbaiki data dan semuanya menjadi paham bahwa data itu sangat penting,” ujar Tarmizi ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Aceh Barat secara resmi mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat, Senin 18/5/2026

Langkah ini merupakan upaya penguatan legalitas kelembagaan sekaligus peneguhan eksistensi pers digital di wilayah setempat.

Rombongan dipimpin langsung Ketua PD IWO Aceh Barat, Syamsul Rizal Azm, didampingi sejumlah pengurus. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Aceh Barat, Rahmat Noer ZA, SE, beserta jajaran.

Proses pendaftaran berjalan lancar. Berkas permohonan diterima Sekretaris Dinas Kesbangpol dan segera diverifikasi secara administrasi. Hasil pengecekan menyatakan seluruh dokumen lengkap serta telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Syamsul Rizal Azm menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan pihak Kesbangpol.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas, Kabid, serta Sekdis yang telah menyambut dan melayani kami dengan sangat baik. Alhamdulillah seluruh proses berjalan lancar, kami bangga dengan pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan IWO Aceh Barat dapat menjadi wadah bagi wartawan online untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Organisasi ini juga berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Di tengah pesatnya perkembangan media digital, kami berperan aktif menjaga kualitas informasi serta menangkal penyebaran berita hoaks yang merugikan. Ke depan, IWO Aceh Barat akan bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan melalui pemberitaan yang edukatif dan konstruktif,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Kesbangpol Aceh Barat menyambut baik kehadiran IWO sebagai organisasi profesi. Keberadaannya dinilai dapat turut menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat keterbukaan informasi publik di Aceh Barat.

Dengan terdaftarnya secara resmi, PD IWO Aceh Barat kini semakin kokoh legalitasnya dan siap menjadi mitra strategis pemerintah serta masyarakat dalam dunia jurnalistik digital ****

Redaksi.co SULBAR : Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi pilar kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini menghadapi ujian integritas serius di tingkat daerah. Dugaan praktik transaksional, komersialisasi “titik dapur“, hingga penyalahgunaan pengaruh politik (influence peddling) dilaporkan terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Kasus ini mencuat setelah Muhaimin Faisal resmi melayangkan laporan ke Polda Sulbar terkait dugaan keterlibatan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulbar, Rahmat Ichwan Bahtiar, yang juga terafiliasi dengan Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat.

Dugaan penyelewengan ini diperkuat oleh barang bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara pihak yang diduga Rahmat Ichwan Bahtiar dengan seseorang bernama Muh. Firman Jaelani. Dalam percakapan tersebut, mencuat narasi eksplisit:

“Bagusnya kita juga Kak, karena ada dapurta 3 nanti sisanya jualmi yayasanta kalau ada yang mau buat dapur.”

Kalimat tersebut dianalisis pelapor sebagai indikasi kuat adanya komersialisasi dan kuota “titik dapur” melalui institusi non-profit (yayasan). Selain itu, terlapor diduga menguasai lebih dari 10 titik dapur MBG/SPPG di wilayah Sulbar. Isu ini kian memanas dengan adanya dugaan aliran dana sebesar Rp50 juta untuk mempercepat proses administrasi dengan menggunakan istilah “ordal” (orang dalam).

Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan gurita gurita keserakahan oknum legislator ini tidak berhenti di sana. Rahmat Ichwan Bahtiar diduga keras telah menguasai secara sepihak lebih dari 10 titik dapur MBG/SPPG di Sulawesi Barat. Tindakan ini memicu kemarahan publik karena mengandung unsur:

Monopoli Brutal terhadap program strategis negara;

​Konflik Kepentingan Nyata sebagai pejabat publik sekaligus pemilik yayasan;

​Penyalahgunaan Pengaruh Politik (Influence Peddling) tingkat tinggi;

​Pelacuran Program Presiden demi syahwat finansial kelompok.

Lebih parah lagi, aroma amis korupsi kian menyengat dengan adanya laporan aliran uang suap sebesar Rp50 juta yang digunakan untuk menyogok jalur birokrasi demi mempercepat proses administrasi SPPG. Istilah menjijikkan seperti “pake ordal” (orang dalam) muncul dalam komunikasi mereka, membuktikan bahwa sistem administrasi negara telah diterobos secara ilegal menggunakan kekuatan politik dan uang.

Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik biasa. Ini adalah kejahatan moral dan sabotase terhadap visi besar Presiden RI. Program yang dirancang untuk menyelamatkan masa depan generasi Indonesia dari stunting justru dijadikan alat perasan oleh pemburu rente di daerah.

​Merespons kejahatan sistemik ini, Muhaimin Faisal secara tegas mendesak tindakan tanpa kompromi:

​1. Polda Sulawesi Barat Wajib Bergerak Cepat! Tangkap dan proses hukum Rahmat Ichwan Bahtiar secara transparan. Rakyat memantau penuh, jangan ada kongkalikong di tubuh aparat hukum!

​2. Badan Gizi Nasional Harus Audit Total! Segera bekukan dan evaluasi seluruh titik dapur yang terafiliasi dengan Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat. Bersihkan program ini dari jaringan mafia lokal!

3. ​Badan Kehormatan DPRD Sulbar Jangan Mandul! Segera gelar sidang etik, copot jabatan oknum yang bersangkutan, dan berikan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

4. ​Presiden Prabowo Subianto Harus Turun Tangan! Publik meminta ketegasan langsung dari Presiden untuk “menyembelih” kader partainya sendiri yang berani merusak program prioritas kepresidenan. Jangan biarkan marwah Istana hancur oleh keserakahan kader daerah.

​PERINGATAN KERAS: Program Makan Bergizi Gratis adalah hak mutlak rakyat kecil, bukan mainan politik atau ladang bisnis haram para elite lokal. Jika para pemburu rente ini dibiarkan melenggang bebas, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan runtuh seketika di Sulawesi Barat! (ZUL)