Jakarta , Redaksi.Co- Polda Metro Jaya membagikan 350 paket sembako kepada pengemudi ojek online dalam kegiatan Jumat Peduli. Kegiatan tersebut digelar di depan Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026).
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan Jumat Peduli merupakan bentuk kepedulian Polda Metro Jaya kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan para pengemudi ojol yang setiap hari membantu mobilitas warga.
“Sebanyak 350 paket sembako kami salurkan kepada rekan-rekan pengemudi ojol. Ini merupakan bentuk kepedulian Polda Metro Jaya kepada masyarakat,” ujar Kombes Budi.
Kombes Budi mengatakan, pengemudi ojol memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Karena itu, Polda Metro Jaya ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang humanis dan bermanfaat.
“Semoga bantuan ini dapat membantu rekan-rekan ojol dan keluarganya. Polri ingin terus hadir dekat dengan masyarakat,” katanya.
Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Jika melihat atau mengalami gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat Polri 110 agar segera ditindaklanjuti petugas.
Jakarta, Redaksi.Co- Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 2 Subdit 3 kembali mengungkap peredaran obat-obatan berbahaya ilegal berkedok warung sembako di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AA (29) yang diduga menjual obat keras daftar G tanpa izin edar.
Pengungkapan dilakukan oleh Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 20.50 WIB di sebuah kios berwarna hijau yang berada di Jalan Joe RT 007 RW 06, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya kios yang diduga menjual obat-obatan terlarang dengan modus sebagai warung sembako. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi.
Saat dilakukan penggerebekan dengan disaksikan petugas keamanan setempat, polisi menemukan ratusan butir obat keras berbagai jenis yang disimpan di dalam kios. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 600 butir Eximer, 40 butir Tramadol, 40 butir Alprazolam 1 mg, 762 butir pil putih tanpa identitas, satu pak plastik klip kosong, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp. 450.000 yang diduga hasil penjualan obat ilegal.
Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Denny Simanjuntak, S.IP., S.I.K., M.I.K., mengatakan “Kami dari unit 2 sudbit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sesuai yang kami amankan berinisial A.A. (29). disebuah toko diwilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan beserta dengan barang bukti obat – obatan dalam daftar G antara lain Eximer, Tramadol, Alprazolam sejumlah kurang lebih 1.442 butir, Kemudian uang hasil penjualan sejulah Rp. 450.000 dan alat komunikasi berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku. Saat ini pelaku sudah kami tetapkan sebagi tesangka”.
Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya gua kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Jakarta, Redaksi.Co – Personel Brimob Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan apel gabungan dalam rangka patroli antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026) dini hari.
Kegiatan diawali apel yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Apel tersebut diikuti personel gabungan, termasuk 10 personel Brimob Batalyon A Pelopor.
Usai apel, personel gabungan bergerak melaksanakan patroli menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Kebayoran Baru dan sekitarnya, mulai dari Jalan Barito, Melawai Raya, Panglima Polim, Wijaya, Iskandarsyah, hingga Pattimura. Patroli tersebut menyasar potensi gangguan kamtibmas, seperti tawuran warga, geng motor, serta kejahatan 3C yakni curas, curat, dan curanmor.
Dalam rangkaian patroli, personel gabungan menggelar razia kendaraan di kawasan Perempatan ASEAN, Kebayoran Baru, sekitar pukul 01.10 WIB. Dari kegiatan itu, petugas mendapati sejumlah pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, serta mengamankan minuman keras jenis Intisari, 70 butir Reklona, 563 butir Alprazolam, dan 310 butir Trihex. Para pengendara yang kedapatan membawa barang tersebut selanjutnya diamankan oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan keikutsertaan Brimob dalam patroli gabungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap jajaran kewilayahan dalam menjaga situasi kamtibmas. “Personel Brimob turut memperkuat patroli gabungan bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi kepolisian untuk mencegah gangguan kamtibmas, khususnya pada malam hingga dini hari,” ujar Henik.
Kombes Henik menambahkan patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. “Brimob hadir mendukung jajaran kewilayahan, baik dalam patroli mobile maupun pemeriksaan selektif. Semua dilakukan secara terukur, humanis, dan sesuai prosedur,” katanya. Polri mengimbau masyarakat melapor melalui Call Center 110 apabila menemukan tindak kriminalitas atau gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar.
Redaksi.co MAMUJU : Dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Tapalang kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang disebut-sebut telah berlangsung berulang kali itu memicu keresahan masyarakat karena dinilai berdampak langsung pada kelangkaan BBM serta terganggunya akses masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi.
Taufiq Afandy, mahasiswa Universitas Tadulako asal Tapalang, menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar isu biasa. Menurutnya, dugaan praktik ilegal yang selama ini beredar di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pihak Pertamina.
“Jika benar terjadi, maka ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Nelayan, petani, hingga pengendara harian menjadi pihak yang paling terdampak akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, dugaan penimbunan BBM tersebut disebut pernah dilaporkan kepada aparat setempat. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang mampu menghentikan secara permanen dugaan praktik tersebut.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Tapalang. Masyarakat menilai, apabila benar terjadi aktivitas penimbunan yang berlangsung secara berulang dan dalam skala besar, maka diperlukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
“Publik berhak mengetahui apakah ada oknum yang sengaja membiarkan atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut. Jika ada pelanggaran hukum, maka harus ditindak tanpa pandang bulu,” tegas Taufiq.
Ia juga mendesak pihak pertamina. untuk segera melakukan audit dan investigasi internal terhadap seluruh rantai distribusi BBM di Tapalang guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Secara hukum, penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi terkait Cipta Kerja.
Sebagai bentuk tuntutan kepada pihak terkait, Taufiq meminta:
* Evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen SPBU di Tapalang.
* Pengusutan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terlibat.
* Peningkatan pengawasan distribusi BBM secara intensif guna mencegah praktik penimbunan dan penyalahgunaan di masa mendatang.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menjawab keresahan masyarakat. Publik menunggu langkah konkret, transparan, dan berkeadilan untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Jika dugaan ini benar adanya, maka negara tidak boleh kalah terhadap mafia BBM. Penegakan hukum harus berjalan tegas, transparan, dan tanpa kompromi,” tutup Taufiq Afandy. (ZUL)
PURWOREJO | REDAKSI.CO — Pendidikan politik bagi generasi muda dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus membentengi pelajar dari pengaruh informasi yang menyesatkan di era digital. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo di SMP Negeri 22 Purworejo, pada Jumat (29/5/2026).
Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, pada KPU Purworejo, Abdul Azis, yang hadir sebagai narasumber menekankan bahwa generasi muda perlu memahami politik bukan sebatas urusan pemilu atau perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, pelajar saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi media sosial yang sering kali bercampur antara fakta, opini, hingga hoaks. Karena itu, kemampuan berpikir kritis dan sikap bijak dalam menerima informasi menjadi bekal penting bagi generasi muda.
“Anak-anak muda harus mulai belajar memahami demokrasi secara sehat. Jangan mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi yang memecah persatuan,” ujar Abdul Azis dalam penyampaian materinya.
Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda, khususnya para pelajar yang nantinya menjadi pemilih pemula, memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Partisipasi politik yang cerdas, kata dia, dapat dimulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, aktif berdiskusi, hingga menjaga etika dalam bermedia sosial.
Kegiatan tersebut berlangsung interaktif. Para siswa tampak antusias menyampaikan pertanyaan seputar demokrasi, peran anak muda dalam pembangunan daerah, hingga cara menyikapi perbedaan pandangan di lingkungan pergaulan maupun media digital.
Pendidikan politik sejak usia sekolah dinilai penting karena dapat membentuk karakter generasi muda yang tidak apatis terhadap persoalan bangsa.
Selain itu, pemahaman politik yang baik juga menjadi upaya pencegahan terhadap radikalisme, intoleransi, serta penyebaran ujaran kebencian di ruang digital.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, Puguh Trihatmoko, S.H., M.H., dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan sekolah, keluarga, dan masyarakat agar lahir generasi yang memiliki integritas dan kepedulian sosial.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H., Ketua Komisi I DPRD Purworejo Budi Sunaryo, S.Sos., Danan Purnomo, S.H., M.Si., Forkompimcam Gebang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami pentingnya demokrasi, tetapi juga mampu menjadi generasi yang cerdas, toleran, serta bertanggung jawab dalam menjaga persatuan dan masa depan Bangsa. (*/𝚁𝚒𝚌𝚘)
Redaksi.co MATENG : Atmosfer aktivisme di Sulawesi Barat makin membara. Dugaan aksi pengeroyokan brutal yang menimpa dua kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju di Jalan Dahlia, Kelurahan Rimuku, memicu gelombang amarah dari berbagai lini.
Tak tinggal diam, Wakil Ketua I PMII Mamuju Tengah (Mateng), M. Ismail, langsung angkat suara dengan nada tinggi dan mengecam keras tindakan pengecut tersebut.
“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan premanisme dan kekerasan terhadap kader PMII maupun aktivis mahasiswa! Mahasiswa adalah kekuatan moral dan sosial, bukan samsak intimidasi!” tegas Ismail dengan nada geram, Jumat (29/5/2026).
Kasus ini kian seksi dan memanas seiring berhembusnya isu bahwa kekerasan ini diduga melibatkan oknum relawan dari program bentukan pemerintah. Isu miring ini sontak mencoreng institusi publik.
Ismail pun langsung melayangkan ‘tamparan’ keras kepada instansi terkait agar segera melakukan pembersihan internal.
Tuntutan Evaluasi Total: Ismail mendesak agar program yang sejatinya suci untuk membantu rakyat tidak dikotori oleh mentalitas preman oknum relawan.
Ujian Profesionalisme Polisi: PMII Mateng secara terbuka menantang Polresta Mamuju untuk membongkar dalang di balik insiden berdarah ini tanpa tebang pilih.
“Polresta Mamuju harus bekerja profesional dan transparan. Buat kasus ini terang-benderang! Siapa pun pelakunya, tidak ada gigi mundur, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum!” cetus Ismail berapi-api.
Menutup statemen kerasnya, Ismail menegaskan bahwa seluruh kader PMII Mateng kini merapatkan barisan. Mereka siap berdiri di garis depan demi membela darah dan kehormatan sesama kader yang terluka di medan perjuangan.
“Kami berdiri bersama korban. Kekerasan tidak boleh menjadi budaya dalam kehidupan demokrasi! Hukum harus ditegakkan sampai tuntas demi menjaga kepercayaan publik dan keamanan masyarakat,” pungkas Ismail, menutup ancaman seriusnya terhadap para pelaku.
Kini, bola panas ada di tangan Polresta Mamuju. Publik dan ribuan kader hijau-kuning menunggu: apakah hukum akan tajam, atau justru tumpul di hadapan premanisme? (ZUL)
Redaksi.co MAMUJU : Gerakan mahasiswa di Sulawesi Barat kian memanas. Insiden kekerasan brutal menimpa dua kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Sekretariat Perjuangan Mahasiswa Vendetta, Jalan Dahlia, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, pada Kamis (28/5/2026) malam.
Dua korban yang diidentifikasi Ikhwan Rozi (23) dan Fergiawan Reizaski (23) kini telah resmi melayangkan laporan ke Polresta Mamuju. Namun, kasus ini tidak lagi sekadar kriminalitas biasa. Aroma konspirasi tingkat tinggi mulai tercium setelah Ketua PC PMII Mamasa, Yasir, angkat bicara dengan nada tinggi.
Yasir mengutuk keras aksi premanisme yang dinilainya sangat kejam dan terstruktur tersebut. Ia mengendus adanya motif terselubung di balik penganiayaan ini, yang diduga erat kaitannya dengan upaya pembungkaman suara kritis mahasiswa.
“Ini adalah bentuk kejahatan yang sangat kejam! Apalagi yang menjadi korban adalah kader kami. Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada oknum dalang yang bersembunyi di balik layar,” tegas Yasir dengan nada geram.
Ia menambahkan bahwa tren kekerasan terhadap aktivis hari ini sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan. “Hari ini, kita melihat banyaknya tindakan pembungkaman aktivis melalui jalur kekerasan. Ini tidak bisa dibiarkan!”
Daya ledak kasus ini semakin membesar setelah muncul rumor keterlibatan oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam aksi pengeroyokan tersebut. Jika terbukti, hal ini dinilai sebagai tamparan keras bagi sistem birokrasi dan rekrutmen instansi terkait.
Yasir mempertanyakan moralitas oknum yang seharusnya menjaga ketertiban, namun justru diduga menjadi pelaku kekerasan.
Kemunduran Moral: Institusi yang melalui proses rekrutmen resmi justru melahirkan oknum yang bertindak ala preman.
Gagal Rekrutmen: PMII menilai insiden ini adalah bukti nyata lemahnya sistem penyaringan dan pembinaan mental dalam rekrutmen SPPG.
“Pertanyaan besar hadir: kenapa ada oknum SPPG di sana? Ini menandakan lemahnya hasil rekrutmen mereka! Kami PMII Mamasa mengutuk keras tindakan kekerasan ini dan menuntut keadilan yang terbuka transparan,” pungkas Yasir.
Kini, bola panas berada di tangan Polresta Mamuju. Publik dan basis massa PMII kini menunggu apakah hukum akan bertindak tegas tanpa pandang bulu, atau kasus ini akan menguap begitu saja di tengah isu pembungkaman aktivis yang kian meresahkan. (ZUL)
Redaksi.co MAMUJU : Kericuhan pecah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ketua Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM), Fergiawan Rai Zacky, melayangkan kecaman keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Reaksi keras ini dipicu oleh aksi brutal dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Gerakan Vendetta serta perusakan fasilitas Sekretariat yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Relawan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 28 Mei 2026.
Hingga berita ini diturunkan, motif di balik aksi penyerangan tersebut masih misterius dan dalam penyelidikan. Namun, dampak kerusakan dan trauma yang ditimbulkan telah memantik amarah serta tensi tinggi di kalangan aktivis mahasiswa.
Menurut Fergiawan Rai Zacky, tindakan main hakim sendiri secara bersama-sama (pengeroyokan) dan perusakan properti milik orang lain merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun.
“Ini adalah tindakan kriminal murni. Kami mengecam keras, dan kami meminta pihak kepolisian segera bertindak cepat mengusut tuntas kasus ini,” tegas Fergiawan dalam pernyataan resminya.
FGMM juga menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses hukum ini bersama pihak kepolisian dan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku instansi yang menaungi program tersebut, guna memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
Ketua FGMM mengingatkan dengan tegas agar praktik premanisme tidak dinormalisasi di wilayah Kabupaten Mamuju. Konstitusi dan hukum harus berdiri tegak di atas segalanya.
Dalam statement penutupnya yang berapi-api, Fergiawan bahkan memberikan peringatan terbuka kepada siapa pun tokoh kuat yang mencoba bermain di balik layar untuk melindungi para pelaku.
“Preman tidak boleh diberikan tempat dan ruang hidup di negara ini! Negara ini memiliki sistem hukum dan aturan. Jika tidak taat dan tidak ingin mematuhi aturan yang berlaku, silakan angkat kaki dari negeri ini! Siapa pun antek-antek dan orang-orang besar yang coba melindungi preman, saya siap melawan!” pungkasnya secara lantang. (ZUL)
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026, PT Karya Alam Perdana (PT KAP) menyalurkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional.
Penyerahan simbolis hewan kurban dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, kepada Kepala Desa Horodopi dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya, penyembelihan dan pembagian daging kurban dilaksanakan pada Rabu, 27 Mei 2026.
Penyaluran daging dilakukan melalui panitia kurban yang melibatkan kepemudaan Desa Horodopi dengan sistem pembagian dari rumah ke rumah agar merata dan tepat sasaran.
Perwakilan Humas PT KAP, Rian, menyampaikan bahwa program kurban bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bentuk rasa syukur dan komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat.
“Program kurban ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen kami untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Horodopi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Kepala Desa Horodopi, Aswan Makaruru, SH, berharap program serupa dapat terus berlanjut di tahun mendatang.
“Semoga bantuan kurban ini menjadi berkah dan terus hadir untuk masyarakat,” katanya.
Redaksi.co MAMUJU – Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) mengecam keras aksi pengeroyokan brutal yang menimpa Ketua Gerakan Vendetta, Ikhwan Rozy. Tindakan kekerasan tersebut dinilai sebagai aksi kriminalitas nyata yang mencederai hukum, nilai kemanusiaan, sekaligus merusak rasa aman di tengah masyarakat.
Ketua Umum FORPMAT, Muh Idsal Ramadhani, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Ia mendesak Polresta Mamuju untuk segera memburu dan menangkap seluruh pelaku tanpa pandang bulu.
“Pengeroyokan terhadap saudara Ikhwan Rozy tidak bisa dianggap persoalan biasa. Ini adalah tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan mengancam keamanan masyarakat. Apalagi diduga salah satu pelaku membawa senjata tajam saat kejadian berlangsung,” ujar Idsal dengan nada tegas.
FORPMAT menilai aksi brutal ini telah memenuhi unsur pidana berat. Berdasarkan kronologi kejadian, para pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis, antara lain:
Pasal 170 KUHP: Terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman pidana hingga 5 tahun 6 bulan penjara (bisa lebih berat jika korban mengalami luka serius).
UU Darurat No. 12 Tahun 1951: Terkait dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa hak, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.
Lebih lanjut, Idsal meminta kepolisian bergerak cepat agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di kalangan publik. Rasa aman masyarakat kini menjadi pertaruhannya.
“Kami mendesak Polresta Mamuju untuk bertindak cepat, profesional, dan transparan. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap aksi premanisme dan kekerasan yang meresahkan masyarakat,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, FORPMAT menegaskan akan mengawal ketat kasus ini hingga tuntas di meja hijau. Idsal juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menolak segala bentuk main hakim sendiri, dan mempercayakan penyelesaian masalah lewat jalur hukum yang bermartabat.
“Tidak boleh ada ruang bagi aksi kekerasan dan intimidasi di daerah ini. Hukum harus ditegakkan demi keadilan dan rasa aman masyarakat,” pungkas Idsal. (ZUL)
