RSUDMA FC,tim sepakbola dari Rumah Sakit Umum Daerah dr Moh Anwar (RSUDMA) Sumenep meraih juara 2 dalam ajang Trofeo Persahabatan Sepakbola bertajuk Tour de Java 2026.

Trofeo ini mempertemukan tiga tim, yakni RSUDMA FC Sumenep, Hospital FC RSUD Notopuro Sidoarjo, dan ARSI FC RSI Jombang,laga ini dihelat di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo,pada Jumat lalu.

Fun football ini menjadi ajang silaturahmi salam rangka memperkuat jejaring dan kolaborasi antar rumah sakit di Jawa Timur, mempererat sinergi antar tenaga kesehatan melalui olahraga, serta menumbuhkan semangat kebugaran.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr Erliyati M.Kes, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar pertandingan, tetapi menjadi ruang mempererat hubungan antar tenaga kesehatan.

“Trofeo persahabatan itu menjadi momentum penting untuk membangun kebersamaan, menjaga kebugaran, sekaligus memperkuat jejaring antar rumah sakit. Kami bangga RSUDMA FC mampu tampil kompetitif dan meraih juara II,” kata dr Erliyati ,Jumat (29/05/26).

Dia berharap, Tour de Java Trofeo dapat menjadi agenda rutin sebagai wadah mempererat hubungan antar lembaga kesehatan, sekaligus mengkampanyekan pentingnya gaya hidup sehat di kalangan tenaga medis.

“Saya harapkan,melalui momentum ini, seluruh peserta sepakat bahwa olahraga tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga media membangun persahabatan, solidaritas, serta semangat kolaborasi demi pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat,” tukasnya.

(HR)

Demi memperkuat sistem keselamatan pasien di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin cepat dan akurat,Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, terus melakukan pembenahan sistem validasi data medis.

Salah satunya melalui Pelatihan Validasi Data yang digelar di Ruang Pertemuan Smiley lantai 3 rumah sakit beberapa waktu lalu. Kegiatan itu, difokuskan untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperketat pengawasan terhadap potensi kesalahan medis akibat data yang tidak akurat.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Erliyati M.Kes, mengatakan pelayanan rumah sakit modern tidak cukup hanya mengutamakan kecepatan layanan, tetapi juga harus dibangun di atas ketepatan data medis dalam setiap proses pelayanan pasien.

“Rumah sakit modern tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan layanan, tetapi harus berdiri di atas ketepatan data sebagai dasar setiap keputusan klinis,” ujar dr. Erliyati, Jumat (29/05/26).

Menurutnya, validasi mutu menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan rumah sakit karena mencakup seluruh proses pelayanan, mulai dari prosedur medis, penggunaan alat kesehatan, sistem layanan, hingga hasil akhir yang diterima pasien.

Ia menjelaskan, validasi dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pengukuran, evaluasi, hingga pembuktian ulang agar standar pelayanan tetap berjalan konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Tanpa validasi yang kuat, risiko kesalahan medis, infeksi rumah sakit, hingga kejadian tidak diharapkan bisa meningkat dan berdampak langsung pada keselamatan pasien,” katanya.

RSUDMA Sumenep menilai kesalahan data sekecil apa pun dapat memengaruhi pengambilan keputusan klinis dan berpotensi membahayakan kondisi pasien. Karena itu, validasi data kini menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit.

Dalam pelatihan tersebut, sejumlah sektor pelayanan menjadi perhatian khusus, mulai dari proses pendaftaran pasien, layanan rawat inap, tindakan operasi, hingga pemberian obat-obatan. Seluruh tahapan pelayanan itu disebut harus berada dalam pengawasan mutu yang ketat.

Selain itu, rumah sakit juga memperkuat validasi alat kesehatan untuk memastikan seluruh perangkat medis bekerja secara presisi melalui kalibrasi dan pengujian rutin.

“Validasi alat kesehatan juga menjadi perhatian serius untuk memastikan seluruh perangkat medis bekerja presisi melalui kalibrasi dan pengujian rutin,” jelasnya.

Tak hanya alat kesehatan, ketelitian terhadap rekam medis dan dokumentasi pelayanan juga diperkuat karena menjadi dasar dalam penyusunan indikator mutu rumah sakit. Program keselamatan pasien turut menjadi fokus, terutama terkait identifikasi pasien, pencegahan infeksi rumah sakit, dan pengawasan penggunaan obat-obatan berisiko tinggi.

“Seluruh proses validasi dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga tindak lanjut perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelayanan,” terangnya.

Saat ini, RSUDMA Sumenep terus melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator mutu pelayanan, seperti angka infeksi rumah sakit, waktu tunggu pasien, tingkat kepuasan pasien, ketepatan pemberian obat, angka pasien jatuh, hingga keberhasilan tindakan operasi.

Meski demikian, pihak rumah sakit mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan sistem validasi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya digitalisasi layanan, hingga budaya ketelitian data yang masih perlu diperkuat di sejumlah unit pelayanan.

Namun, dr. Erliyati memastikan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama tanpa kompromi.

“Tidak ada toleransi untuk data yang salah, tidak ada ruang untuk prosedur yang tidak tervalidasi, dan tidak ada kelonggaran terhadap risiko yang mengancam keselamatan pasien,” tegasnya.

Ia berharap pelatihan validasi data dapat meningkatkan kemampuan para validator mutu di setiap unit pelayanan agar seluruh proses pelayanan kesehatan berjalan lebih akurat, aman, dan konsisten bagi pasien.

“Keselamatan pasien bukan sekadar target layanan, tetapi komitmen yang dimulai dari satu hal paling mendasar, yakni kebenaran data,” pungkasnya.

(HR)

Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, meninjau langsung pelaksanaan tes CAT rekrutmen BLUD Non ASN RSUDMA Sumenep, yang digelar di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Rabu lalu.

Kehadiran Wabup Sumenep tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengawal proses rekrutmen agar benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Pada kesempatan itu, KH Imam Hasyim melihat langsung pelaksanaan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT), mulai dari sistem registrasi peserta, sterilisasi ruangan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan panitia seleksi.

Politisi PKB Sumenep itu mengapresiasi pelaksanaan tes yang dinilai tertib, modern, dan profesional karena menggunakan sistem CAT yang mampu meminimalisasi praktik kecurangan serta menjamin objektivitas hasil seleksi.

“Kami ingin memastikan proses rekrutmen ini berjalan profesional dan transparan sehingga benar-benar menghasilkan tenaga yang kompeten untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUDMA Sumenep,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan sistem CAT merupakan langkah maju dalam menciptakan tata kelola rekrutmen yang bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Kami melihat pelaksanaannya sangat baik. Fasilitas yang dimiliki UNIBA sangat mendukung dan suasana pelaksanaan tes juga tertib serta nyaman,” katanya.

Selain itu, Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga integritas proses seleksi agar tidak ada praktik titipan maupun intervensi dalam penerimaan pegawai BLUD.

Karena itu, seluruh tahapan rekrutmen diserahkan pada mekanisme sistem dan pengawasan ketat dari berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum dan pihak independen lainnya.

“Seleksi ini harus benar-benar objektif, yang diterima adalah mereka yang memang memiliki kemampuan dan layak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

(HR)

Asri SH .MH CL CPM Selaku Ketua DPD Jawa Tengah Hadiri Rakernas Dan HUT Ke 18 KAI

Jakarta,-;Perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Kongres Advokat Indonesia (KAI) menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas profesi advokat di Indonesia. Kegiatan yang mempertemukan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI dari seluruh Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi organisasi, namun juga ruang strategis membahas arah masa depan dunia advokat di Tanah Air, (30/5/2026) bertempat Hotel Tavia Jakarta Pusat.

Dalam wawancara dengan awak media, Asri SH MH CIL CPM selaku Ketua DPD KAI Jawa Tengah menyampaikan bahwa Rakernas II dan HUT ke-18 KAI menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu aktual, terutama terkait rencana perubahan Undang-Undang Advokat yang saat ini tengah menjadi perhatian nasional.

“Hari ini ada acara Rakernas ke-II sekaligus HUT ke-18 Kongres Advokat Indonesia. Kami dari DPD KAI Jawa Tengah bersama seluruh DPD se-Indonesia berkumpul di sini. Ada banyak isu terhangat yang dibahas, terutama perubahan Undang-Undang Advokat dan pembentukan satu naungan kode etik profesi,” ujar Asri.

Menurutnya, saat ini muncul banyak organisasi advokat baru yang berkembang di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus dinamika bagi perkembangan profesi advokat. Oleh karena itu, diperlukan standar kualitas yang jelas agar profesi advokat tetap memiliki marwah, integritas, dan kompetensi tinggi.
Asri menilai ke depan akan terjadi proses seleksi secara alamiah terhadap para advokat. Advokat yang memiliki kualitas, kompetensi, serta kemampuan akademik dan profesional yang baik akan mampu bertahan dalam persaingan. Sebaliknya, mereka yang tidak meningkatkan kualitas diri akan tertinggal.

“Kita memerlukan pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh anggota agar kualitas advokat semakin meningkat,” tambahnya.

Tidak hanya itu, KAI juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas akademik para pimpinan daerah. Bahkan, terdapat komitmen agar para Ketua DPD KAI di seluruh Indonesia dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral (S3). Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pemimpin organisasi yang memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan hukum yang semakin kuat.

“Kalau bisa seluruh Ketua DPD mengambil pendidikan doktor. Kita sudah berkomitmen agar seluruh Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia diharapkan mengambil S3,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asri berharap hasil Rakernas II dan peringatan HUT ke-18 KAI dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Advokat yang saat ini sedang digodok di DPR RI, khususnya di Komisi III. KAI ingin ikut berperan aktif dalam menyusun regulasi yang mampu menyatukan sistem kode etik profesi, sehingga kualitas advokat Indonesia dapat semakin terjaga.

“Dengan banyaknya organisasi yang bermunculan, perlu adanya penyatuan dalam kode etik agar profesi advokat semakin berkualitas dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tutupnya.

Rakernas II dan HUT ke-18 KAI pun diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan organisasi advokat yang semakin solid, profesional, serta mampu menjawab tantangan hukum di era modern.

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kecaman keras mengguncang Mamuju setelah dugaan aksi brutal berupa pengrusakan sekretariat, pengeroyokan, penganiayaan, hingga pengancaman menggunakan senjata tajam menimpa seorang aktivis yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Vendetta. Peristiwa ini memantik kemarahan besar dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasangkayu (IPMA).

Kepala Divisi Humas IPMA, Bima Adam, secara tegas mendesak Polresta Mamuju untuk mengusut tuntas kasus yang dinilai telah mencederai rasa aman masyarakat dan memperlihatkan wajah kelam premanisme yang masih berkeliaran di wilayah Mamuju.

Menurut informasi yang dihimpun, insiden bermula pada Kamis, 28 Mei 2026, ketika lebih dari sepuluh orang diduga mendatangi sebuah sekretariat dan melakukan aksi pengrusakan. Fasilitas sekretariat dilaporkan mengalami kerusakan serius, mulai dari pintu, pagar, hingga kondisi ruangan yang sengaja dikotori.

Ironisnya, ketika korban berupaya menyelesaikan persoalan secara damai dengan menghubungi salah satu perwakilan kelompok yang diduga terlibat, situasi justru berubah menjadi mimpi buruk. Pertemuan yang telah disepakati berlangsung tanpa kekerasan sekitar pukul 21.00 WITA diduga berakhir dengan aksi pengeroyokan brutal.

Korban disebut dipukul hingga terjatuh dari sepeda motor sebelum kemudian menjadi sasaran tendangan dan injakan secara bersama-sama. Tak hanya itu, korban juga mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang diduga membawa senjata tajam jenis badik.

Merasa keselamatannya terancam, korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mamuju dan meminta perlindungan hukum serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menanggapi peristiwa tersebut, Bima Adam menyebut kejadian ini sebagai salah satu gambaran nyata lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik premanisme yang masih terjadi di Mamuju.

“Negara tidak boleh kalah dari premanisme. Ketika sekelompok orang dengan leluasa melakukan kekerasan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap warga, maka aparat penegak hukum wajib hadir dan bertindak tegas,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap seseorang telah diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan.

Lebih jauh, Bima mengungkapkan adanya dugaan bahwa sejumlah pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut merupakan oknum karyawan dari salah satu yayasan yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mamuju.

Jika dugaan tersebut terbukti, menurutnya, maka hal itu menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan program strategis nasional yang sejatinya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah dikaitkan dengan praktik intimidasi dan kekerasan.

“Program MBG dibangun untuk menciptakan generasi sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang justru mencoreng program negara dengan tindakan premanisme yang meresahkan warga,” ujarnya.

IPMA juga mendesak para penanggung jawab dapur SPPG dan pihak yayasan terkait agar tidak memberikan ruang bagi individu-individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan.

Menurut Bima, siapapun yang terbukti melakukan pengeroyokan dan penganiayaan harus segera diberhentikan serta diproses sesuai hukum yang berlaku demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik.

Di akhir pernyataannya, IPMA menuntut Kapolresta Mamuju untuk menunjukkan keberanian, profesionalitas, dan integritas dalam menangani kasus ini secara transparan.

“Publik menunggu keberanian aparat dalam membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk berlindung di balik jabatan, kelompok, maupun institusi tertentu. Hukum harus berdiri tegak demi terciptanya rasa aman bagi seluruh masyarakat Mamuju,” tutupnya. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kecaman atas dugaan aksi premanisme yang menimpa salah satu kader PMII Mamuju terus menguat. Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mendesak Polresta Mamuju bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan pengrusakan sekretariat, pengeroyokan, penganiayaan, hingga pengancaman menggunakan senjata tajam yang dialami kader PMII yang juga menjabat sebagai Ketua Vendetta.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (28/5/2026) itu disebut telah mencederai rasa aman masyarakat sekaligus menjadi ujian bagi penegakan hukum di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lebih dari sepuluh orang diduga mendatangi sekretariat dan melakukan aksi pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas. Pintu dan pagar mengalami kerusakan, sementara kondisi ruangan sekretariat disebut turut dikotori oleh para pelaku.

Alih-alih membalas dengan kekerasan, pihak korban memilih menempuh jalan damai. Korban bahkan berinisiatif menghubungi salah satu perwakilan kelompok yang diduga terlibat untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas dugaan pengrusakan tersebut.

Kedua pihak kemudian sepakat bertemu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan komitmen menjaga situasi tetap kondusif tanpa tindakan kekerasan.

Menurut keterangan korban, sesampainya di lokasi yang telah disepakati, dirinya langsung menjadi sasaran serangan. Korban diduga dipukul hingga terjatuh dari sepeda motor sebelum kemudian dikeroyok secara bersama-sama. Tendangan dan injakan bertubi-tubi disebut menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang diduga membawa senjata tajam jenis badik.

Merasa keselamatannya terancam, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Mamuju dan meminta perlindungan hukum serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mengecam keras segala bentuk kekerasan yang terjadi.

“Kami mengecam keras segala bentuk pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, maupun intimidasi. Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada siapa pun yang merasa kebal hukum atau bertindak seolah hukum bisa dikalahkan oleh kekerasan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, korban merupakan bagian dari keluarga besar PMII Mamuju sehingga kasus ini menjadi perhatian serius seluruh kader PMII.

“Korban adalah kader PMII Mamuju dan bagian dari keluarga besar kami. Kami diajarkan untuk menjaga nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu, kami tidak akan tinggal diam ketika kader kami menjadi korban kekerasan,” ujarnya.

Asrullah juga mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan transparan.

“Kami berharap Polresta Mamuju mengusut kasus ini secara cepat dan terbuka. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Lebih jauh, Asrullah turut menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum yang bekerja pada salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.

“Program MBG dibangun atas semangat kemanusiaan dan pelayanan masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi perilaku kekerasan maupun tindakan yang mengarah pada premanisme karena hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap program tersebut,” ujarnya.

PMII Mamuju menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak ingin memperpanjang konflik. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Hukum harus menjadi panglima. Karena itu, kami akan mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang berkeadilan,” tutup Asrullah.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Di tengah meningkatnya keresahan terhadap aksi kekerasan jalanan, masyarakat menanti pembuktian bahwa hukum masih berdiri tegak dan tidak tunduk pada intimidasi maupun kekuatan massa. (ZUL)