Selamat datang di era Kelangkaan Kepala Sekolah!
Zaman memang sudah berubah total. Dulu, posisi Kepala Sekolah (Kepsek) adalah “kursi panas” yang diperebutkan. Konon, ada masa di mana orang rela melakukan gerilya politik tingkat tinggi, atau bahkan “menitipkan amplop” demi bisa duduk di kursi empuk itu. Dulu Jabatan Kepsek adalah simbol kasta tertinggi di sekolah. Penuh wibawa dan (katanya) penuh “peluang.”
Namun sekarang?
Kursi itu seolah berubah jadi kursi listrik dihindari. Pemda harus merayu, membujuk, bahkan sampai tahap “memaksa” guru-guru yang eligible untuk mendaftar lewat skema BCKS Non-Reguler. Tinggal Daftar, tanpa seleksi, langsung ditugaskan. Kurang enak apalagi itu.
Tapi Lucunya, meski sudah diundang secara personal bak tamu VIP, para guru tetap punya seribu satu alasan untuk menolak.
“Maaf, saya mau fokus mengajar saja,” atau “Aduh, saya kurang bakat memimpin,” yang kalau diterjemahkan secara jujur dan singkat, maksudnya adalah : “Ogah, ribet!” 🤣🤭
Mengapa perekrutan kepala sekolah di berbagai daerah cenderung sulit mencari kandidat?
Mungkin, setidaknya ada dua alasan utama yang menjadi penyebabnya.
1️⃣ Dana BOS: Dari “Seni Tambal Sulam” ke “Seni Digital yang Kaku”
Dulu, mengelola Dana BOS itu ibarat seni. Kepsek adalah dirigennya. Aturannya ada, tapi ruang improvisasinya luas. Saat sekolah butuh dana mendadak untuk talangan atap bocor atau kegiatan siswa yang tak terduga, Kepsek bisa melakukan manuver “subsidi silang” atau “tambal sulam” antar pos anggaran. Yang penting, di akhir tahun laporan rapi, fisik ada, dan tidak ada yang masuk kantong pribadi. Fleksibel dan manusiawi.
Sekarang? Selamat datang di era digital yang galak. Semua berbasis aplikasi online yang presisinya mengalahkan slogan polri. Setiap rupiah harus dipesan sejak awal tahun (RKAS) dan dieksekusi persis sesuai klik di layar. Mau improvisasi karena ada kebutuhan mendesak di tengah jalan? System says no. Salah-salah nanti akan jadi temuan orang inspektorat.
Kepsek kini lebih mirip akuntan bersertifikat ketimbang pemimpin pendidikan. Beban administrasi dan risiko hukumnya setinggi langit, tapi tunjangannya tidak lari ke mana-mana. Tanggung jawab naik 200%, pendapatan cuma naik sekian persen. Secara kalkulasi ekonomi dan kesehatan mental, para guru pun berbisik: “Lebih baik jadi guru biasa, tidur lebih nyenyak.”
2️⃣ Pilihan Memarkir PPPK
Penyebab kedua adalah kebijakan internal di daerah.
Secara regulasi pusat, memang guru PPPK sebenarnya punya karpet merah untuk jadi Kepsek. Payung hukumnya jelas. Permendikdasmen No 7 Tahun 2025. Persyaratannya bahkan jauh lebih mudah dari PNS.
Namun di lapangan, daerah tentu juga punya hak otonom untuk membuat kebijakan internal sendiri yang dilandasi berbagai pertimbangan matang.
Pada praktiknya, Banyak daerah yang tampaknya lebih memilih untuk mengambil Kepsek dari jalur PNS tulen. Bukan dari guru PPPK. Pertimbangannya? Tentu daerah yang tahu. Yang jelas, ini pasti menyangkut kebutuhan dan kepentingan daerah yang lebih luas.
Ini Biasanya dilakukan cara halus. Dimana pengumuman seleksi dilakukan tetap secara terbuka, PNS dan PPPK boleh mendaftar.
Tapi, bagi guru PPPK yang mendaftar, mereka nanti akan “tidak lolos administrasi”.
Ini membuat kolam pencarian calon Kepsek jadi makin sempit. Di satu sisi, Guru PNS senior sudah banyak yang pensiun atau sudah kapok, sementara guru-guru muda potensial yang statusnya masih PPPK justru tidak dilirik.
Walhasil, terjadilah krisis, Guru PNS yang eligible dan bersedia hanya sedikit. Sementara PPPK jumlahnya banyak, dan lebih berambisi. Tapi diminta parkir dulu.
Padahal, berbagai data menunjukkan bahwa untuk saat ini, guru-guru usia produktif lebih banyak yang berstatus PPPK daripada PNS. Guru PPPK didominasi oleh Generasi Y dan Z yang mana tentu lebih matang dan energik menjabat kepala sekolah. Dan mereka pun tampaknya lebih berambisi untuk menunjukkan eksistensi.
Sedangkan Disisi lain PNS lebih banyak dihuni usia senior. Yang lebih memikirkan rencana pensiun ketimbang jabatan. Dengan kondisi ini, sebenarnya jika pemda lebih membuka kran lebar-lebar untuk PPPK, mungkin akan ada lebih banyak kandidat.
Namun, sekali lagi tentunya di tingkat penyelenggara pemerintahan punya sudut pandang pertimbangan yang lebih akurat. Meski ada juga pemda yang sudah mengangkat PPPK menjadi kepala sekolah, tapi sebagian daerah masih ragu-ragu. Salah satunya mungkin karena status PPPK yang terbatas masa kontrak. Tidak seperti PNS.
- Krisis kepala sekolah ini adalah sinyal bahwa jabatan tersebut perlu “rebranding.” Selama posisi Kepsek masih dianggap sebagai “petugas administrasi keuangan yang menanggung beban hukum tinggi” tanpa apresiasi yang sepadan, maka surat undangan pemda hanya akan berakhir di folder spam.
Pemerintah perlu sadar bahwa memimpin sekolah adalah soal pedagogi dan inspirasi, bukan sekadar urusan mengelola keuangan. Jika tidak, jangan kaget kalau nanti posisi Kepala Sekolah harus diundi seperti arisan karena tidak ada lagi yang mau mendaftar secara sukarela. Imbasnya mutu atau kualitas akan merosot.
