Selasa, Maret 31, 2026
Beranda blog Halaman 107

Ketua Umum AJB Maju Perjuangkan Hak Tanah Pemukiman Kp. Kepu Marunda Di Ketuai Andi Mulyati Pananrangi,SE

0

Jakarta,Redaksi.co-Dalam Pertemuannya Minggu (4/1/2026) dengan warga Kp. Kepu Marunda Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB) Andi Mulyati Pananrangi, SE menegaskan bahwa upaya penelusuran serta peningkatan status hukum lahan pemukiman yang sudah ditempati warga kampung Kepu Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara akan dilakukan secara bertahap, terbuka, dan transparan.

Selaku pendamping warga masyarakat yang terdampak sengketa lahan pemukiman yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati, Andi Mulyati Pananrangi,SE menjelaskan pihaknya telah menerima kuasa Pendampingan sebanyak 61 Kepala Keluarga (KK) dan kemungkinan jumlahnya akan bertambah dari 325 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan pemukiman seluas kurang lebih 2,5 hektare yang terletak di dua wilayah yakni RT 08,RT 09 RW 07 Kampung Kepu,Warga tersebut diketahui telah mendiami kawasan tersebut sejak kisaran tahun 1970-an,warga asli yang bernama Madjaji (Kong Jangkung) adalah warga yang pertama kali menempati lahan pemukiman tersebut.

Proses penelusuran kepemilikan dan status hukum tanah pemukiman tidak akan ditutup-tutupi serta akan disampaikan secara terbuka kepada publik guna mencegah beredarnya informasi simpang siur yang berpotensi merugikan masyarakat,Tidak perlu ada yang disembunyikan Semua proses harus transparan agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh informasi yang tidak jelas,”jelas Andi Mulyati Pananrangi, SE.

Selama proses hukum masih berjalan warga yang telah lama menempati lahan pemukiman tersebut berada dalam posisi yang relatif aman, Pemerintah maupun pihak lain tidak dapat serta-merta melakukan penggusuran tanpa melalui mekanisme hukum yang sah,
Bahkan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan pun tidak mudah dilakukan, Juru sita dan aparat penegak hukum sangat berhati-hati dalam menjalankan eksekusi artinya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan,”tambahnya.

Terkait munculnya sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan pemukiman tersebut, Andi Mulyati Pananrangi,SE selaku pendamping yang telah diberikan kuasa oleh warga masyarakat menilai hal tersebut justru dapat memperkuat posisi hukum warga Pasalnya setiap klaim kepemilikan wajib dibuktikan secara sah melalui dokumen hukum yang jelas serta dapat di pertanggungjawabkan, Semakin banyak klaim tanpa dasar hukum yang kuat justru menunjukkan lemahnya kepastian kepemilikan atas lahan tanah pemukiman tersebut,”ujarnya.

Buruknya tata kelola administrasi pertanahan, salah satunya dengan ditemukannya Sertifikat tanpa Akte Jual Beli (AJB) yang seharusnya diterbitkan lebih dulu sebelum naik menjadi status Sertifikat hak atas tanah, dengan adanya Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaktertiban administrasi yang selama ini kerap merugikan masyarakat,pihak nya akan terus berusaha mendorong peningkatan status hukum lahan pemukiman yang ditempati warga minimal menjadi hak pakai sebelum ditingkatkan ke status hak yang lebih kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu Sertifikat Kepemilikan.

Masyarakat diharapkan tetap tenang tidak mudah terpancing oleh provokasi serta dapat mengikuti berjalannya proses pengurusan, Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak warga tetap terlindungi,” jelas Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu Andi Mulyati Pananrangi,SE.

Diduga Salah Sasaran, Proyek Percetakan Sawah di Desa Lambusa Garap Lahan Produktif dan Rusak Drainase

0

Redaksi.Co — Konawe Selatan,Proyek percetakan sawah yang berlokasi di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, menuai sorotan. Proyek yang sejatinya bertujuan membuka lahan pertanian baru tersebut diduga salah sasaran, karena justru dikerjakan di area persawahan yang sudah ada dan masih aktif digunakan oleh petani.(Minggu, 4 Januari 2026)

Foto : Percetakan Sawah di Lahan Produktif
Foto : Percetakan Sawah di Lahan Produktif

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi pengerjaan bukanlah lahan kosong atau lahan baru sebagaimana konsep dasar program percetakan sawah, melainkan sawah eksisting yang selama ini telah berproduksi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait perencanaan dan penetapan lokasi proyek sejak awal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak kontraktor pelaksana diduga kebingungan mencari lahan untuk pelaksanaan proyek. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penentuan lokasi belum matang saat proyek diturunkan. Akibatnya, kontraktor disebut-sebut mencari lokasi secara langsung di lapangan, hingga akhirnya melakukan pengerjaan di area persawahan yang telah ada.

“Seharusnya lokasi percetakan sawah sudah jelas sebelum proyek berjalan. Kalau masih mencari-cari lahan, ini patut dipertanyakan perencanaannya,” ungkap seorang warga setempat.

Tak hanya diduga salah sasaran, proyek ini juga disinyalir menyebabkan pengerusakan drainase persawahan yang sebelumnya masih berfungsi normal. Drainase tersebut berperan penting dalam mengatur sirkulasi air bagi sawah warga. Kerusakan ini dikhawatirkan berdampak langsung pada sistem pengairan dan produktivitas pertanian masyarakat.

Foto : Rusaknya Drainase Persawahan

Warga menilai pengerjaan proyek terkesan dipaksakan dan tidak memperhatikan kondisi eksisting di lapangan. Jika benar tujuan proyek adalah perluasan lahan sawah, maka pengerjaan di sawah yang sudah produktif dinilai bertolak belakang dengan semangat program tersebut.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi dan audit lapangan. Penelusuran menyeluruh dinilai penting guna memastikan apakah proyek telah dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta peruntukan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan salah sasaran lokasi dan dampak pengerjaan terhadap fasilitas persawahan yang ada.

Kutuk Agresi AS ke Venezuela, Sekjen FPN: AS adalah Induk Terorisme

0

Redaksi.Co || Sekjen Free Palestine Network (FPN) Furqan AMC mengutuk keras agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.

“Free Palestine Network (FPN) mengutuk keras agresi Amerika Serikat pada Venezuela. Agresi Amerika Serikat ini adalah bukti yang kesekian kali dari brutalitas kebijakan AS yang menghancurkan sebuah negara, membunuh rakyat dan menjarah sumber dayanya, kata Furqon Sekretaris Jenderal FPN, dalam rilis diterima redaksi, Minggu (04/01/2026).

“Agresi ini mengonfirmasi bahwa AS adalah induk dari terorisme itu sendiri, biang kekacauan di seluruh dunia. Jejaknya bisa kita lihat di Chile, Guatemala, Kongo, Libya, Irak, Suriah dan Palestina. AS telah membunuh lebih 20 juta rakyat di 37 negara di seluruh dunia pasca perang dunia kedua. AS terlibat langsung atau tidak langsung dalam lebih dari 70 upaya perubahan rezim sebuah negara sejak 1945,” tambah Furqan.

Lebih lanjut Furqan menjelaskan Agresi AS ini merupakan pelanggaran telanjang terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 1 dan 2 yang menjamin penghormatan terhadap kedaulatan sebuah bangsa.

“Free Palestine Network (FPN) menyatakan solidaritasnya untuk Venezuela dan presidenya Nicolas Maduro. Dalam waktu dekat FPN akan melakukan aksi solidaritas di berbagai kota di seluruh Indonesia. FPN menyerukan kepada seluruh komunitas internasional untuk mengambill langkah berani dan tegas menghentikan agresi AS dan mengakhiri unilateralisme AS,” seru Furqan.

Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas dalam serangan pasukan Delta Force AS ke Venezuela pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Tidak hanya dari militer, korban juga jatuh dari kalangan sipil, rakyat Venezuela.

Dalam konferensi pers hari Sabtu setelah pasukan AS berhasil menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Trump mengatakan pemerintah AS akan mengambil alih kendali negara tersebut dan cadangan minyaknya yang sangat besar. ***

Editor : Ujang S

 

Proyek Percetakan Sawah Desa Lebo Jaya,Kecamatan Konda Diduga Tak Tepat Waktu, Penggunaan Anggaran Disorot

0
Foto Percetakan Sawah

Redaksi.Co – Konawe Selatan , Proyek percetakan sawah di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai melalui anggaran pemerintah tersebut diduga tidak selesai tepat waktu karena proses pengerjaannya melewati Tahun Anggaran 2025, padahal sesuai perencanaan, proyek seharusnya rampung dalam tahun anggaran berjalan. (Minggu, 4 Januari 2026)

Foto Pekerjaan Percetakan Sawah 

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025, kondisi lahan percetakan sawah belum sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan oleh petani. Beberapa bagian pekerjaan terlihat belum optimal, sehingga tujuan utama proyek untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan pelaksanaan proyek terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Secara normatif, dalam sistem penganggaran pemerintah, setiap kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah pada prinsipnya harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran, kecuali terdapat perpanjangan waktu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Sejumlah warga Desa Lebo Jaya mengaku kecewa dengan belum selesainya proyek tersebut. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai status proyek dan memastikan agar lahan yang telah direncanakan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh petani.

“Kami menunggu hasilnya, karena sawah ini diharapkan bisa membantu penghasilan petani. Kalau belum selesai, tentu kami bertanya-tanya,” ujar salah satu warga.

Keterlambatan pengerjaan proyek ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait serta aparat pengawas. Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan keterlambatan pengerjaan serta apakah telah dilakukan perpanjangan waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas, mengingat proyek tersebut menggunakan dana publik yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi warga.

Tabrak Pengendara Motor, PLN Sandai Diminta Bertanggung Jawab, Atas Korban Suami Istri

0

Diduga Lalai Dan Lepas Tanggung Jawab, Diduga Mobil PLN Tabrak Pemotor Di Sandai: Korban Terseret 20 Meter, Keluarga Tuntut Pertanggungjawaban Penuh.

Ketapang–Sandai — Minggu, 04 Januari 2026, Dugaan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas PLN menjadi sorotan publik.

Sebuah mobil milik PLN diduga menabrak sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri di ruas Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di wilayah Natai Batu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang,pada Selasa (23/12/2025) sore.

Korban diketahui bernama Ellyas dan istrinya Regina warga Kecamatan Delta Pawan Ketapang Sukaharja Jalan PLTD Gg. Almahkrub RT.25/RW.26..Saat kejadian, keduanya tengah dalam perjalanan pulang dari arah Sandai menuju mess PT LTW yg berada di wilayah administrasi Desa Pendamar indah Randau

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, ketika kondisi cuaca masih cukup terang dan belum memasuki malam sepenuhnya.

Menurut keterangan keluarga korban, mobil PLN yang melaju dari arah Randau menuju Sandai menabrak sepeda motor korban hingga menyebabkan Regina terpental, sementara Ellyas mengalami pingsan dan terseret bersama sepeda motornya sejauh kurang lebih 20 meter. Benturan keras tersebut mengakibatkan korban mengalami luka serius.

Usai kejadian, korban dilarikan ke Rumah Sakit Sandai, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Medika Jaya dan Rumah Sakit Umum di Pontianak untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Keluarga korban juga mengungkap adanya pernyataan awal dari sopir mobil PLN yang dinilai tidak berperikemanusiaan.

Kepada Regina yang saat itu masih dalam keadaan sadar, sopir diduga mengatakan, “Kalau tahu begini, saya tidak tabrakan ke kakaknya, lebih bagus saya luruskan ke jurang.” Pernyataan tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga.

Sopir mobil PLN diketahui bernama Febri, warga Jungkat, Pontianak. Pihak pelaku disebut sempat memberikan bantuan awal sebesar Rp24 juta, yang disebut sebagai uang muka biaya operasi. Namun hingga kini, Febri belum pernah kembali menemui korban maupun keluarga secara langsung.

Lebih lanjut, keluarga menyayangkan sikap pihak PLN yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan tanggung jawab penuh. Proses yang berjalan masih sebatas negosiasi, sementara pihak keluarga menyebut belum ada pengakuan kesalahan secara resmi dari pihak PLN terkait kecelakaan tersebut.

“Kami keluarga korban meminta kepada pihak PLN, khususnya PLN di wilayah Sandai, agar bertanggung jawab penuh atas kecelakaan yang menimpa anggota keluarga kami,” tegas perwakilan keluarga korban.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap tanggung jawab institusi negara dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas, khususnya terkait perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

Catatan Redaksi:

Media ini memberikan ruang kepada pihak PLN dan pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas pemberitaan ini.(SKD)

Ketua LSM MAUNG Kota Tangerang Mengkritisi Bukan Berarti Membanci

0

Tangerang. REDAKSI.CO. Kritikan mungkin dianggap sebagian pemangku kebijakan, dianggap kebencian atau mengganggu proses pembangunan, namun masih ada bahkan mungkin banyak yang bijak dan menganggap bahwa kritikan adalah salah satu bentuk kepedulian atau menganggap sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan pembangunan kearah yang jauh lebih baik.

 

 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan ( LSM MAUNG) DPC Kota Tangerang, M. Soleh, pada Minggu ( 4/1/2026 ).

 

 

 

” Mungkin sebagian OPD, Walikota dan DPRD Kota Tangerang menganggap kritikan – kritikan yang pernah kami sampaikan dianggap benci dan menggangu perkembangan pembangunan. Bila seandainya memang beranggapan demikian, itu salah besar dan perlu diluruskan “, tegas M. Soleh.

 

 

 

” Kami mengkritisi jangan lantas dianggap oposisi dan bukan berarti kami benci. Tapi kami sangat peduli dan ingin proses pembangunan bisa bergerak kearah yang jauh lebih baik, yaitu proses pembangunan yang dirasakan secara berkeadilan. Kita seringkali menyadari, bahwa dalam proses pembangunan jarang ada yang sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Namun jangan dijadikan alasan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan “, tambah M. Soleh

 

 

 

” Bagi seorang pemimpin yang bijaksana, tidak akan tendensi dan benci saat dikritisi. Justru sebaliknya akan mengapresiasi dan akan dijadikan evaluasi. Terlebih kritikan tersebut didasari argumentasi dan rasa tanggung jawab tinggi. Dengan adanya kritikan, jadi tidak terlena dan bisa lebih tahu kesalahan atau kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang mengkritisi tidak bisa dituntut memberikan solusi, karena yang berwenang dan berkewajiban memberikan solusi itu adalah pemangku kebijakan tertinggi di daerah, yaitu Walikota bersama DPRD. Jadi kami tegaskan kembali, mengkritisi bukan membenci, tapi kami peduli dengan kota kami “, ucap M. Soleh.(*/red)

Run di MTQ Kendari Jadi Magnet Warga, Ratusan Pelari Ramaikan Minggu Pagi

0

KENDARI — REDAKSI.CO. Kawasan MTQ Kendari dipadati ratusan pelari dalam kegiatan Run yang digelar pada Minggu pagi. Event lari sejauh 5 kilometer ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, hingga masyarakat umum.

Kegiatan ini disambut antusias oleh warga. Sejak pagi hari, peserta sudah berkumpul di area start untuk mengikuti pemanasan bersama sebelum memulai lari dengan rute yang mengelilingi kawasan MTQ Kendari dan sekitarnya.

Panitia pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga serta memanfaatkan ruang publik sebagai sarana kegiatan positif. Selain itu, kegiatan Run ini juga menjadi ajang silaturahmi antar komunitas.

Tidak hanya olahraga, acara ini turut diramaikan dengan hiburan, pembagian doorprize, serta kehadiran stan UMKM lokal yang menjajakan berbagai produk. Hal ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Para peserta berharap kegiatan Run di MTQ Kendari dapat digelar secara rutin. Mereka menilai kawasan MTQ sangat representatif sebagai pusat kegiatan olahraga dan event masyarakat di Kota Kendari.

RSUD Fakfak Dorong Pengembangan Layanan Jantung, Siapkan Dokter Spesialis dan Alat Medis Standar.

0

FAKFAK. Redaksi.co | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak terus mendorong pengembangan layanan kesehatan ke depan, khususnya dalam peningkatan pelayanan spesialis serta pemenuhan sarana dan prasarana medis. Salah satu fokus utama pengembangan tersebut adalah menghadirkan layanan jantung dan pembuluh darah yang lebih komprehensif bagi masyarakat, Sabtu (3/1/2026).

Direktur RSUD Fakfak, Farid Fauzan Mahubessy, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya merealisasikan program mendatangkan dokter spesialis jantung. Upaya tersebut juga diiringi dengan rencana pengadaan alat kesehatan penunjang layanan jantung sesuai standar, seperti CT Scan dan Cath Lab (Heart Catheterization) melalui sumber dana SIHREN dari kemenkes (HIBAH) dan Bangunan Fisik dari sumber dana DAK

“Kami sedang berupaya mendatangkan dokter spesialis jantung, sekaligus mempersiapkan alat kesehatan penunjang layanan jantung agar ke depan masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah semoga akhir tahun ini sudah bisa launching.’’ Farid.

Selain peningkatan sumber daya manusia dan peralatan medis, pengembangan layanan jantung juga mencakup pembangunan fisik gedung khusus. Farid menjelaskan, lahan untuk pembangunan tersebut telah disiapkan dan alokasi anggarannya direncanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Alhamdulillah Untuk petugas medis dari hasil DESK dengan Kemenkes, dimana dokter spesialis jantung RSUD Fakfak diberikan pelatihan felowship ke cina selama 9 bln

Meski demikian, realisasi pembangunan fisik layanan jantung masih sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis spesialis, khususnya dokter spesialis jantung dan dokter spesialis bedah pembuluh darah.

“Bangunan fisiknya sudah dialokasikan, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan dokter spesialis jantung serta dokter bedah pembuluh darah,” jelasnya.

Tak hanya layanan jantung, pengembangan layanan lainnya juga menjadi perhatian manajemen RSUD Fakfak. Di antaranya adalah penataan dan penguatan layanan cuci darah atau hemodialisis. Selain itu, rumah sakit juga merencanakan transformasi Instalasi Gawat Darurat (IGD), ICU dan VIP agar sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

“Saat ini, layanan yang telah memenuhi standar secara penuh adalah VMP. Ke depan, IGD baru akan kami transformasikan agar seluruh layanan dapat memenuhi standar yang sama,” tambah Farid.

Melalui berbagai upaya pengembangan tersebut, manajemen RSUD Fakfak berharap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Fakfak dan sekitarnya terus meningkat seiring dengan terpenuhinya tenaga medis, fasilitas, serta infrastruktur yang memadai.

Anggaran RS Dipangkas, Direktur Tegaskan Pelayanan Masyarakat Tetap Prioritas.

0

FAKFAK.Redaksi.co | Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tahun anggaran 2026.

Direktur RSUD Fakfak, Farid Fauzan Mahubessy, mengatakan hal tersebut usai pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait penyesuaian alokasi anggaran rumah sakit.

Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2025 RSUD Fakfak menerima alokasi dana sebesar Rp. 88 miliar. Namun, pada tahun 2026 anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp65 miliar. Kondisi ini mendorong pihak manajemen melakukan perhitungan ulang terhadap sejumlah kebutuhan operasional rumah sakit.

Salah satu yang terdampak adalah penyediaan makan dan minum bagi pendamping pasien. Berdasarkan data kunjungan pasien sepanjang tahun 2025 yang terus meningkat, kebutuhan ideal anggaran makan dan minum bagi pendamping pasien diperkirakan mencapai Rp. 7 miliar.

“Namun, pada tahun anggaran berjalan, dana yang tersedia hanya sebesar Rp3,6 miliar,” ungkap Farid.

Menyikapi keterbatasan tersebut, manajemen RSUD Fakfak mengambil kebijakan penyesuaian dengan mengurangi jumlah pendamping pasien yang mendapatkan fasilitas makan dan minum. Jika sebelumnya difasilitasi untuk dua orang pendamping, kini disesuaikan menjadi satu orang pendamping untuk setiap pasien.

Kebijakan penyesuaian ini akan diberlakukan hingga Desember 2026. Meski demikian, Farid menegaskan bahwa layanan makan dan minum bagi pendamping pasien tetap berjalan dan tidak dihentikan.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran, namun tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan untuk Pelayanan Kesehatan Gratis tidak ada pemotongan anggaran karena sdh disesuaikan dengan estimasinya kebutuhan ditahun pelayanan kesehatan gratis di RS

Farid menambahkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihak rumah sakit tetap berupaya memaksimalkan utilitas dan sumber daya yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan.

“Walaupun dengan anggaran yang terbatas, kami tetap mengutamakan pelayanan. Setiap pasien yang datang akan tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dan tetap memanfaatkan layanan kesehatan di RSUD Fakfak. Menurutnya, rumah sakit akan terus hadir lebih dekat dengan masyarakat serta berkomitmen memberikan pelayanan maksimal dan menangani setiap permasalahan kesehatan yang dihadapi.

Dengan komitmen tersebut, Farid berharap kualitas pelayanan RSUD Fakfak tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran.

Semoga ditahun 2026 Transformasi Rs dengan beberapa Inovasi pelayanan yang akan di launching untuk menjawab kebutuhan masyarakat Fakfak ., Amin

Panglima TNI Bersama Menhan RI Anugerahkan KPLB kepada Prajurit Berprestasi di Timika

0

Jakarta,Redaksi.Co-(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 155 prajurit TNI dalam sebuah upacara yang digelar di Timika, Papua Tengah, Jumat (2/1/2026).

Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, sebanyak 155 Prajurit TNI menerima KPLB beserta piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya di wilayah operasi Papua.

Dalam kegiatan tersebut Menhan RI menyampaikan bahwa pemberian KPLB merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI terhadap prajurit yang telah menunjukkan kinerja optimal serta pengabdian yang tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. “Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Panglima TNI juga menyampaikan “Penghargaan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa ini, diberikan kepada prajurit TNI yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi luar biasa, sebagai bentuk apresiasi Negara atas pengabdian dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

lebih Lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa Kenaikan Pangkat Luar Biasa dapat terus diberikan kepada prajurit TNI tanpa adanya batasan, sepanjang didasarkan pada prestasi yang telah dicapai.

#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi