Beranda blog Halaman 101

Pemerintah Desa Widodaren Gelar Musdes Bahas RKPDes Tahun 2027 Di Pendopo Desa Widodaren

Penulis
AGUS SUPRIYOKO
-
0

Redaksi.co Ngawi – Pemerintah Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDes tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Pendopo Desa Widodaren pada Senin (29/06/2026) itu dihadiri oleh Pemerintah Desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Widodaren, Pendamping Desa,Babinsa, Babinkamtibmas,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai unsur masyarakat setempat desa Widodaren.

 

Musdes yang diselenggarakan oleh BPD Desa Widodaren ini merupakan agenda rutin pertengahan tahun.

 

Ketua BPD Desa Widodaren, Supriyanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

 

“Musdes ini menjadi agenda rutin BPD Desa Widodaren. Kegiatan ini membahas tentang bagaimana penyesuaian pelaksanaan kegiatan di tahun 2027 dengan acuan anggaran Dana Desa tahun ini ” ujar Supriyanto.

 

Ia menambahkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2027, BPD telah mengusulkan sejumlah agenda prioritas yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). “Di bidang pemerintahan, program-program yang kami usulkan maupun pemerintah desa tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Supriyanto.

 

Sementara itu, Kepala Desa Widodaren,Woko Supriyanto menegaskan bahwa Musdes ini menjadi momentum penting untuk menetapkan arah pembangunan desa ke depan. Menurutnya, dalam musyawarah kali ini pihaknya turut mengusulkan beberapa kegiatan prioritas yang telah disetujui BPD, terutama di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Widodaren.

 

“Dengan Musdes ini kita akan tetapkan sebagai dasar utama untuk APBD tahun 2027 mendatang,” tegas Woko Supriyanto.

 

 

“Dengan adanya Musdes ini, kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam kegiatan sosial,ekonomi dan pemerintahan desa Widodaren. Program-program yang akan kami jalankan nantinya akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Widodaren,” pungkas Woko Supriyanto.

 

Musdes yang berlangsung lancar tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait program prioritas pembangunan desa tahun 2027, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun mendatang. ( Agus Supriyoko)

Di Momen Berkantor Sehari di Blang Dalam Kaway XVI, Bupati Tarmizi Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II dan III

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Suasana berbeda mewarnai pelaksanaan program Berkantor Sehari yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Desa Blang Dalam Kecamatan Kaway XVI, Senin 29/6/2026.

Selain menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat, Bupati Aceh Barat, Tarmizi juga melantik sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di hadapan masyarakat.

Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Said Fadheil, Wakil ketua DPRK seluruh kepala SKPK, serta para camat tersebut menghadirkan berbagai pelayanan, mulai dari program Dokmaru, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, pasar murah, hingga pelatihan konten kreator bagi masyarakat.

Bupati Tarmizi mengatakan, pelantikan pejabat tidak harus selalu dilakukan di gedung pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan pelantikan di tengah masyarakat menjadi bentuk keterbukaan pemerintah sekaligus memperkenalkan para pejabat yang akan melayani masyarakat.

“Pejabat bisa dilantik di mana saja,termasuk di desa. Biar masyarakat menyaksikan langsung dan mengenal siapa pejabat yang akan bekerja melayani mereka,” ujar Tarmizi.

Bupati Tarmizi memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik agar tidak lagi menunjuk kepala sekolah secara asal, melainkan melalui proses seleksi yang objektif dan ketat.

Menurutnya, kepala sekolah harus memiliki visi yang kuat dalam membangun kualitas pendidikan, bukan berorientasi pada proyek semata.

“Dunia pendidikan harus berubah. Anak-anak harus lebih aktif belajar dan mengaji. Di rumah, orang tua juga harus ikut mengawasi agar anak-anak tidak terlalu larut bermain gim,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi melantik sejumlah pejabat hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), di antaranya Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Barat, Abdul Wahab sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Aceh Barat, serta Dedek Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu, turut dilantik Teuku Moerthy Yoeartha Wood sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
Untuk jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hidayat Isa SE. dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Zunaidi, SE. sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Cut Natasha, SE. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Melalui pelaksanaan Berkantor Sehari yang dipadukan dengan pelantikan pejabat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.****

Partai Buruh Lantik Pengurus Pleno dan Organisasi Sayap, Perkuat Konsolidasi Politik Kelas Pekerja

Penulis
Dini Mariyani
-
0

redaksi.co, Jakarta | Dewan Eksekutif Pusat (Exco Pusat) Partai Buruh resmi melantik jajaran Pengurus Pleno dan Organisasi Sayap di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal partai dalam memperjuangkan aspirasi kaum pekerja dan kelompok masyarakat lainnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB itu dihadiri ratusan kader, pengurus partai, serta perwakilan buruh dan petani dari berbagai daerah. Struktur kepengurusan baru disiapkan untuk memperkuat organisasi hingga tingkat akar rumput.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Exco Pusat Partai Buruh, Kahar S. Cahyono, mengatakan pelantikan ini merupakan momentum untuk memperkuat infrastruktur organisasi partai.

“Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat infrastruktur organisasi Partai Buruh,” ujar Kahar.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari penguatan mesin partai.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penguatan mesin partai untuk memastikan suara kelas pekerja, petani, nelayan, dan kaum miskin kota memiliki representasi politik yang solid di tingkat pusat,” kata Said Iqbal.

Melalui pembentukan dan pelantikan organisasi sayap, Partai Buruh menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai isu kerakyatan, seperti perlindungan hak pekerja, reforma agraria, hingga penguatan sistem perlindungan sosial.

Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan pengurus baru serta pemaparan program kerja prioritas dari masing-masing organisasi sayap. Agenda tersebut juga menjadi penegasan kesiapan Partai Buruh menghadapi dinamika kebijakan nasional dan kontestasi politik mendatang.

Ribuan Massa Datangi DPRD Sulbar, Desak Pemerataan Program MBG hingga Daerah 3T

Penulis
FZR
-
0

MAMUJU — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (29/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak agar program nasional itu segera menjangkau seluruh wilayah pelosok, khususnya daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dengan membawa berbagai spanduk, poster, serta atribut berisi dukungan terhadap Program MBG, massa bergerak menuju Kantor DPRD Sulbar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan dan anggota dewan. Selama berlangsungnya aksi, suasana tetap tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program tersebut.

Namun demikian, massa menilai pemerataan pelaksanaan Program MBG masih menjadi persoalan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok Sulawesi Barat. Mereka menyoroti masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum merasakan manfaat program tersebut meski telah berjalan lebih dari satu tahun.

Salah seorang orator, Amirulla, menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh makanan bergizi tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka.

“Kami hadir bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, kami datang untuk memberikan dukungan penuh agar program ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih dari satu tahun program ini berjalan, tetapi anak-anak di pelosok belum menikmati hidangan MBG. Semua anak negeri memiliki hak yang sama tanpa membedakan apakah mereka tinggal di kota maupun di daerah 3T,” tegas Amirulla dalam orasinya.

Menurutnya, pemerataan Program MBG merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Anak-anak yang tinggal di desa-desa terpencil juga berhak memperoleh asupan gizi yang layak sebagai investasi bagi masa depan bangsa.

Selain menyoroti pemerataan penerima manfaat, massa juga menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mereka menilai keberadaan dapur MBG di desa-desa dapat membuka lapangan pekerjaan baru, memberdayakan tenaga kerja lokal, memperkuat pelaku UMKM, serta menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“MBG bukan hanya tentang makanan bergizi. Ini adalah ekosistem ekonomi kerakyatan. Ketika dapur MBG hadir di desa-desa, petani dapat menjual hasil panennya, nelayan memperoleh kepastian pasar, peternak ikut berkembang, UMKM diberdayakan, lapangan kerja terbuka, dan roda perekonomian desa bergerak. Karena itu, masyarakat di pelosok juga harus menjadi bagian dari program ini,” ujar perwakilan massa.

Setibanya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan ASMARA diterima untuk melakukan audiensi dengan anggota DPRD Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, massa meminta DPRD Sulbar untuk mengawal serta memperjuangkan percepatan pemerataan Program Makan Bergizi Gratis kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah 3T.

TerungkapAlasanSebenarnya Razman Nasution DitempatkandiLantaiDasarLapasCipinang,KeselamatanPentingdariPolemik

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

JAKARTA, Redaksi.Co – Polemik yang berkembang terkait penempatan Razman Nasution di lantai dasar Lapas Kelas I Cipinang akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pihak lembaga pemasyarakatan, Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, Kepala Lapas Kelas I Cipinang Syarpani menegaskan bahwa keputusan tersebut sama sekali bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan langkah medis yang diambil demi menjamin keselamatan warga binaan.

Sejak mulai menjalani masa pidana pada Kamis (25/6/2026), Razman mengikuti seluruh prosedur penerimaan narapidana sebagaimana berlaku bagi setiap warga binaan,Mulai dari registrasi, pemeriksaan kesehatan, masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), hingga proses klasifikasi penempatan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil asesmen kesehatan, tim medis menemukan sejumlah kondisi yang memerlukan pemantauan intensif, Razman diketahui memiliki berat badan sekitar 120 kilogram, riwayat penyumbatan pembuluh darah berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis di RSPAD Gatot Soebroto, serta indikasi gejala stroke ringan dan gangguan kecemasan (anxiety).

Atas dasar itulah, tim medis merekomendasikan agar Razman ditempatkan di lantai dasar atau Blok E bersama warga binaan lain yang juga memiliki kondisi kesehatan serupa,Lokasi tersebut dinilai lebih aman apabila sewaktu-waktu dibutuhkan tindakan medis atau proses evakuasi darurat.

Syarpani menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi hak pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Menurutnya, seluruh warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa membedakan latar belakang maupun status perkara.

Ia menepis anggapan bahwa penempatan di lantai dasar merupakan bentuk fasilitas khusus, Justru kata dia, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan profesional tenaga medis yang mengutamakan aspek keselamatan,”Pihak lapas berkewajiban melindungi setiap warga binaan,Jika seseorang memiliki kondisi kesehatan yang berisiko, maka penempatannya harus disesuaikan agar penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Syarpani menjelaskan, sistem pemasyarakatan saat ini mengedepankan pendekatan pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,Pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi, termasuk bagi warga binaan yang membutuhkan perawatan rutin maupun penanganan penyakit tertentu,
Ia mencontohkan, Lapas Cipinang secara berkala juga mengawal warga binaan yang harus menjalani cuci darah ke rumah sakit sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memberikan layanan kesehatan.

Menurutnya, apabila hasil evaluasi medis menunjukkan kondisi Razman telah membaik dan tidak lagi memerlukan pengawasan khusus, maka penempatannya akan disesuaikan sebagaimana warga binaan lainnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan penjelasan tersebut, pihak Lapas Cipinang berharap tidak lagi muncul anggapan bahwa terdapat perlakuan berbeda terhadap Razman Nasution, Seluruh kebijakan yang diambil, ditegaskan Syarpani, semata-mata didasarkan pada pertimbangan medis, standar operasional pemasyarakatan, dan prinsip perlindungan terhadap keselamatan setiap warga binaan.

SKANDAL BEA CUKAI MAKIN MEMBUSUK! KPK SIAP BONGKAR JARINGAN SUAP, SIAPA LAGI YANG AKAN TERSERET?

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

JAKARTA, Redaksi.Co– Gelombang dugaan korupsi yang mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan peluang pengembangan penyidikan masih terbuka lebar setelah berbagai fakta baru terungkap selama proses persidangan perkara suap yang menyeret sejumlah mantan pejabat Bea Cukai.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukanlah akhir dari rangkaian pengungkapan dugaan praktik suap dalam pelayanan kepabeanan, Setiap fakta persidangan maupun alat bukti baru akan menjadi bahan evaluasi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh fakta yang muncul di persidangan akan dianalisis secara menyeluruh, Menurutnya apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, tidak tertutup kemungkinan penyidikan diperluas kepada pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, proses hukum terhadap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, telah memasuki tahap penuntutan setelah penyidik melimpahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,Dengan pelimpahan tahap II tersebut, perkara siap diuji di hadapan majelis hakim.

Dalam waktu dekat, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga akan menggelar sidang pada Jumat 3 Juli 2026 terhadap tiga mantan pejabat Bea dan Cukai yang didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp71 miliar, Nilai tersebut menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus dugaan korupsi terbesar yang pernah menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mengungkap dugaan suap berasal dari pihak Blueray Cargo Group dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam proses pengeluaran barang impor,Dugaan praktik tersebut dinilai mencederai sistem pelayanan kepabeanan yang seharusnya berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi.

Persidangan juga memunculkan sejumlah nama yang disebut diduga menerima aliran dana diantaranya adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang dalam persidangan disebut diduga menerima uang sebesar Rp21 miliar,serta mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)Marunda Ahmad Dedi alias Dedi Congor,yang disebut menerima Rp30 miliar,
Namun hingga kini, nama-nama tersebut belum berstatus tersangka maupun terdakwa.

KPK menegaskan bahwa setiap pengembangan perkara hanya akan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan nama di persidangan.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai berpotensi mengungkap dugaan praktik korupsi yang bersifat sistematis di sektor pelayanan impor, Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK untuk memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sekaligus menjadi momentum memperbaiki integritas tata kelola pelayanan Bea dan Cukai agar kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.

*Brimob Metro Jaya Raih Juara Nasional di Kejuaraan Perbakin 2026*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya pada ajang Kejuaraan Nasional Berburu Online dan Menembak Multi Event Pengprov Perbakin 2026 yang digelar di Lapangan Tembak Jusman Puger, Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Bripda Muhammad Wildan Diliyanto berhasil meraih Juara 1 Overall Divisi PCC Optic Non IPSC, sementara Bripda Heriza Ramdhani menempati Juara 3 Overall pada kategori yang sama dari total 21 peserta.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari disiplin, latihan yang konsisten, serta semangat personel dalam meningkatkan kemampuan profesional di bidang menembak. Menurutnya, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus mengembangkan kompetensi sekaligus menjaga nama baik institusi melalui pencapaian yang positif.

Keberhasilan personel Batalyon C Pelopor tersebut menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki anggota Brimob tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Prestasi ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan berdaya saing.

Kejuaraan yang berlangsung pada Jumat (26/6) itu diikuti para atlet menembak dari berbagai daerah dengan mempertandingkan sejumlah kategori, baik IPSC maupun Non IPSC. Pada kategori Tembak Reaksi Non IPSC Divisi PCC Optic, dua personel Batalyon C Pelopor berhasil naik podium dan mengharumkan nama Brimob Polda Metro Jaya.

Brimob Polda Metro Jaya terus berkomitmen meningkatkan kualitas personel melalui pembinaan kemampuan dan prestasi di berbagai bidang. Prestasi yang diraih diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

*Respons Cepat Polisi, Anak Terpisah dari Orang Tua di Thamrin Kembali ke Pelukan Keluarga*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co – Seorang anak laki-laki berinisial HK, usia 8 tahun, yang sempat terpisah dari orang tuanya di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, berhasil dipertemukan kembali dengan keluarganya.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu sore (28/6/2026). HK ditemukan seorang diri di sekitar jalan samping Hotel Mandarin, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas keamanan setempat kemudian membawa anak tersebut ke Polsubsektor Thamrin untuk mendapatkan bantuan.

Selanjutnya, HK diantar ke Polsek Metro Menteng untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan awal, anak tersebut mengaku sebelumnya naik bus bersama orang tuanya, namun kemudian terpisah di perjalanan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, petugas langsung memastikan anak tersebut dalam kondisi aman saat berada di kantor polisi.

“Alhamdulillah, anak tersebut sudah berhasil dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Saat berada di Polsek Metro Menteng, petugas memastikan anak dalam kondisi aman dan sehat,” ujar Reynold.

Reynold juga mengapresiasi petugas keamanan yang cepat membawa anak tersebut ke kantor polisi terdekat. Menurutnya, kepedulian masyarakat sangat membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak di ruang publik.

“Kami mengapresiasi petugas keamanan yang sigap membawa anak tersebut ke Polsubsektor Thamrin. Ini bentuk kepedulian bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” katanya.

Tidak lama setelah dilakukan pendataan, ibu HK datang ke Polsek Metro Menteng. Setelah dilakukan pencocokan identitas, polisi menyerahkan kembali anak tersebut kepada ibunya dalam kondisi sehat.

Ibu HK menyampaikan rasa syukur karena anaknya ditemukan dalam keadaan sehat. Ia juga berterima kasih kepada Polsek Metro Menteng, Polsubsektor Thamrin, serta petugas keamanan yang telah membantu menjaga dan mempertemukan kembali anaknya dengan keluarga.

Kapolres mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak saat berada di tempat umum, pusat keramaian, halte, maupun saat menggunakan transportasi umum.

“Apabila menemukan anak yang terpisah dari keluarga, segera laporkan kepada petugas kepolisian atau petugas keamanan terdekat agar dapat ditangani dengan cepat dan aman,” tambahnya.

Berkat respons cepat petugas keamanan dan kepolisian, HK dapat kembali ke pelukan keluarganya dalam keadaan selama

GPRA Bagikan Dividen Rp1 per Saham, Siapkan Right Issue untuk Perkuat Bisnis Hunian dan Hospitality

Penulis
Dini Mariyani
-
0

redaksi.co, Jakarta | PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) membagikan dividen tunai final sebesar Rp1 per saham kepada pemegang saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Public Expose di Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Selain menyetujui pembagian dividen, pemegang saham juga memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebagai upaya memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Dalam paparan publik, manajemen menyampaikan bahwa strategi bisnis pada 2025 difokuskan pada pengembangan proyek secara selektif, penguatan pendapatan berulang (recurring income), serta menjaga fleksibilitas keuangan di tengah kondisi pasar properti yang masih menghadapi tantangan.

“Perseroan tetap optimistis terhadap prospek sektor perumahan dan kavling, sekaligus menjaga ketersediaan inventori untuk menangkap peluang ketika kondisi pembiayaan dan insentif pasar semakin kondusif,” ujar Arvin F. Iskandar.

Sepanjang 2025, GPRA mencatat penjualan bersih sebesar Rp454,29 miliar, turun 12,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp517,03 miliar. Laba bersih tahun berjalan juga menurun menjadi Rp83,97 miliar dari Rp123,88 miliar pada 2024.

Meski demikian, fundamental Perseroan dinilai tetap terjaga. Total aset meningkat menjadi Rp1,43 triliun dari Rp1,37 triliun, sedangkan liabilitas turun menjadi Rp545,11 miliar dari Rp604,84 miliar pada tahun sebelumnya.

Segmen rumah tapak dan ruko masih menjadi kontributor utama pendapatan dengan nilai sekitar Rp272,37 miliar atau hampir 60 persen dari total penjualan. Perseroan juga terus mengembangkan sumber pendapatan berulang melalui bisnis hospitality.

Sejumlah proyek residensial yang dikembangkan antara lain Cluster Orchid di Metro Cilegon, Puri Semanan Residence Jakarta Barat, The Botanica Signature Padjadjaran Bogor, The Botanica Cibubur, serta pengembangan Bukit Cimanggu City melalui Cluster Savana Botheo, Cluster Llanos Phase 2, dan Cluster Monteverde.

Pada sektor hospitality, GPRA mengelola Nemuru Grand Bhuvana Ciawi, Nemuru Grand Anyer Palazo, Nemuru The Bellezza Suites, Nemuru Grand Suites MTH Jakarta, dan Hotel Grand Serpong.

RUPSLB juga menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta pembaruan data pemegang saham pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Pelaksanaan right issue akan dilakukan setelah memperoleh seluruh persetujuan sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Susunan pengurus Perseroan hasil RUPSLB terdiri atas Komisaris Utama Heryani Margono, Komisaris Independen Nugroho Sulistyo, Direktur Utama Rudy Margono, serta Direktur Arvin F. Iskandar, Rudi Kurniawan, dan A. Taufik Zaenal

SAQBIE Forum 2026 Resmi Dibuka, Hilirisasi Jadi Kunci Akselerasi Ekonomi Sulbar

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat resmi membuka Sandeq Business, Investment and Economic (SAQBIE) Forum 2026 di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Senin (29/6/2026). Forum bertema “Percepatan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Nilai Tambah, Stabilitas, dan Daya Saing Ekonomi Sulawesi Barat” ini menjadi momentum strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan.

Forum dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Junda Maulana, M.Si, yang mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Dalam sambutannya, Junda menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut akibat tugas mendadak di Jakarta.

Meski demikian, kata Junda, komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Pertumbuhan ekonomi Sulbar yang mencapai 5,3 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global merupakan capaian yang patut disyukuri. Potensi sumber daya alam kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi agar potensi tersebut menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi komoditas unggulan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan memperluas investasi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, menegaskan komitmen BI sebagai strategic advisor pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurutnya, dinamika geopolitik global menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian nasional maupun daerah. Namun melalui sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berbagai langkah pengendalian inflasi terus diperkuat, termasuk pembinaan terhadap kelompok tani dan nelayan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.

“Dengan penguatan sektor riil dan pengendalian inflasi yang solid, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat akan tetap terjaga serta semakin berdaya saing,” tegas Eka Putra.

SAQBIE Forum 2026 menghadirkan pelaku usaha, investor, akademisi, serta para pengambil kebijakan untuk membahas strategi percepatan hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Barat. Sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan menjadi fokus utama karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Sulawesi Barat dengan kontribusi sekitar 47–48 persen, sementara industri pengolahan menyumbang sekitar 11–12 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar penting perlunya percepatan hilirisasi agar komoditas unggulan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam daerah.

Menutup sambutannya, Dr. Junda mengajak seluruh pihak menjadikan SAQBIE Forum sebagai titik awal penguatan kolaborasi pembangunan ekonomi Sulawesi Barat.

“Mari kita jadikan Sandeq Forum ini sebagai titik awal kemajuan Sulawesi Barat. Dengan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak, kita wujudkan Sulawesi Barat yang maju, tangguh, dan sejahtera,” pungkasnya.

Forum SAQBIE 2026 turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti rangkaian diskusi strategis dan business matching sebagai upaya mendorong peningkatan investasi dan penguatan ekonomi Sulawesi Barat. (ZUL)

1...100101102...675Halaman 101 dari 675