JAKARTA, Redaksi.Co– Gelombang dugaan korupsi yang mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan peluang pengembangan penyidikan masih terbuka lebar setelah berbagai fakta baru terungkap selama proses persidangan perkara suap yang menyeret sejumlah mantan pejabat Bea Cukai.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukanlah akhir dari rangkaian pengungkapan dugaan praktik suap dalam pelayanan kepabeanan, Setiap fakta persidangan maupun alat bukti baru akan menjadi bahan evaluasi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh fakta yang muncul di persidangan akan dianalisis secara menyeluruh, Menurutnya apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, tidak tertutup kemungkinan penyidikan diperluas kepada pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Sementara itu, proses hukum terhadap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, telah memasuki tahap penuntutan setelah penyidik melimpahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,Dengan pelimpahan tahap II tersebut, perkara siap diuji di hadapan majelis hakim.
Dalam waktu dekat, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga akan menggelar sidang pada Jumat 3 Juli 2026 terhadap tiga mantan pejabat Bea dan Cukai yang didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp71 miliar, Nilai tersebut menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus dugaan korupsi terbesar yang pernah menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Jaksa mengungkap dugaan suap berasal dari pihak Blueray Cargo Group dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam proses pengeluaran barang impor,Dugaan praktik tersebut dinilai mencederai sistem pelayanan kepabeanan yang seharusnya berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi.
Persidangan juga memunculkan sejumlah nama yang disebut diduga menerima aliran dana diantaranya adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang dalam persidangan disebut diduga menerima uang sebesar Rp21 miliar,serta mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)Marunda Ahmad Dedi alias Dedi Congor,yang disebut menerima Rp30 miliar,
Namun hingga kini, nama-nama tersebut belum berstatus tersangka maupun terdakwa.
KPK menegaskan bahwa setiap pengembangan perkara hanya akan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan nama di persidangan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai berpotensi mengungkap dugaan praktik korupsi yang bersifat sistematis di sektor pelayanan impor, Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK untuk memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sekaligus menjadi momentum memperbaiki integritas tata kelola pelayanan Bea dan Cukai agar kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
