Aceh Barat.Redaksi.co
Tuha Peut terpilih Gampong Langung kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya yang dihadiri oleh unsur Muspika kecamatan Meureubo pada Selasa 30/6/2026.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung meriah dan khidmat bertempat di kantor Keuchik setempat ini di pimpin oleh camat kecamatan Meureubo Maimun S.STP mewakili Bupati Aceh Barat,

Proses pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan Tuha Peut periode 2026/2032 dalam mengawal aspirasi masyarakat serta pembangunan Gampong.

Camat Kecamatan Meureubo Maimun.S.STP dalam kata sambutan dan arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada semua anggota pengurus Tuha Peut Gampong Langung yang baru saja di Lantik,ia menegaskan bahwa peranan Tuha Peut sangat strategis dalam perjalanan pemerintahan Gampong.

” Selamat kepada saudara yang telah di Lantik, kita ketahui bersama,Tuha Peut adalah mitra Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan dan mitra dalam mewujudkan pemerintahan Gampong yang bersih dan dapat menggali potensi potensi demi kemajuan Gampong dan menghindari dari perjudian online dan menghindari pengaruh narkoba sesuai dengan arahan dari bupati Aceh Barat ” Ujarnya.

Maimun juga mengatakan,Sinergi antara pemerintah Gampong dan Tuha Peut harus selalu terjaga antara keduanya dalam menjadikan pemerintah Gampong yang baik.

” Kerjasama ini sangat penting untuk melahirkan peraturan Gampong yang berpihak kepada masyarakat dan untuk memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel ” kata camat

Sementara menanggapi arahan camat tersebut, ketua Tuha Peut Gampong Langung Dediarnan ,menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut ia menegaskan komitmennya untuk selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Keuchik demi kemajuan Gampong.

” Sebagai ketua,saya siap bekerja sama dengan Keuchik untuk memajukan roda pemerintahan di Gampong Langung yang kita cintai ini ” tegas Dediarnan.

Dengan pelantikan ini kepengurusan Tuha Peut yg baru diharapkan dapat langsung berkontribusi untuk menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah Gampong dan bersama sama membawa Gampong Langung ke arah yang lebih baik dan maju ****

Redaksi.co MAMASA : Aroma busuk dugaan korupsi menyengat dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025. Tidak main-main, anggaran bernilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk infrastruktur, diduga kuat menguap ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab.

Borok ini dibongkar secara gamblang oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Kontrol (FM-PK) Mamasa. Mereka mengendus adanya indikasi penyimpangan masif yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang fantastis.

Bukan sekadar isapan jempol, FM-PK membeberkan tiga temuan krusial yang menjadi bukti rapuhnya pengelolaan anggaran di tubuh PUPR Mamasa:

Penyalahgunaan Dana Darurat: Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bernilai miliaran rupiah diduga kuat dilarikan untuk peruntukan yang tidak jelas dan menyimpang dari aturan.

Proyek Longsor Fiktif/Manipulatif: Paket penanganan longsor senilai ratusan juta rupiah di wilayah Orobua dan Tawalian diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Proyek Infrastruktur ‘Disunat‘: Sederet paket pengerjaan jalan, irigasi, dan jaringan disinyalir kuat digarap di bawah spesifikasi (spek) baku, memicu potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Ketua FM-PK Mamasa, Rizal Kahfi, dengan lantang menyuarakan bahwa skandal ini tidak mungkin berdiri sendiri. Ada gurita keterlibatan yang diduga kuat mengarah ke lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.

“Nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah ini adalah uang rakyat Mamasa! Uang itu seharusnya untuk jalan, untuk jembatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kami menduga ada pihak lain—pejabat besar—yang ikut terlibat dalam kasus ini,” tegas Rizal Kahfi dengan nada geram.

Rizal mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa tidak loyo dan segera bertindak agresif memburu para pelaku.

“Hukum harus menyentuh semua pihak tanpa terkecuali. Kami meminta Kejari Mamasa bekerja profesional, tuntas, transparan, dan percepat prosesnya! Keterlambatan hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan ruang spekulasi liar di tengah publik,” tambahnya.

4 Tuntutan Berdarah FM-PK ke Kejari Mamasa:

Tangkap dan Periksa: Segera panggil, periksa, dan klarifikasi Kepala Dinas PUPR Mamasa beserta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait.

Audit Total: Lakukan audit investigatif secara terbuka pada seluruh paket proyek PUPR TA 2025 tanpa ada yang ditutup-tupi.

Bongkar Sampai ke Akar: Usut tuntas struktur keterlibatan yang lebih luas. Seret sang ‘aktor intelektual’ atau pejabat besar di balik layar.

Gerak Cepat: Potong birokrasi yang berbelit, percepat proses hukum sekarang juga!

Sebagai bentuk keseriusan dan demi mengawal agar kasus ini tidak ‘di-es-kan’, FM-PK Mamasa memastikan tidak akan tinggal diam di balik meja. Dalam waktu dekat, gelombang massa dikabarkan akan mengepung Kantor Bupati dan Kantor Kejari Mamasa.

Rakyat Mamasa menuntut keadilan, dan demonstrasi besar-besaran ini akan menjadi penentu: apakah hukum di Mamasa masih punya taji, atau justru tunduk di bawah ketiak para penguasa korup? (ZUL)

LSM MAUNG DPC Kota Tangerang Kritik Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, Desak Transparansi Anggaran

Tangerang. Puluhan aktivis dari LSM MAUNG DPC Kota Tangerang berencana menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Tangerang. Mereka menyoroti kebijakan kenaikan tunjangan Anggota DPRD di tengah beban ekonomi masyarakat.

Ketua LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, M. Soleh mengatakan, kenaikan tunjangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang kini sedang mengalami kesulitan.

“Saat ini masyarakat masih bergulat dengan harga pangan, sulitnya lapangan kerja, sulitnya membiayai sekolah dan fasilitas publik yang belum merata. Di sisi lain, walikota dan anggota DPRD kota Tangerang malah sibuk menaikkan tunjangan anggota dewan. Dimana hati nurani dan akal sehat para pembuat kebijakan. Ini melukai rasa keadilan publik “, tegas M. Soleh pada Selasa ( 30/6/2026 )

LSM MAUNG DPC Kota Tangerang menuntut :

Pembatalan kenaikan tunjangan yang tidak mendesak, keterbukaan seluruh rincian anggaran kepada publik, dan pengalihan anggaran untuk program pro-rakyat seperti santunan anak yatim, beasiswa, dan perbaikan infrastruktur.

Aksi yang rencananya akan digelar pada bulan Juli 2026 merupakan bentuk pengawasan sesuai motto LSM MAUNG : *”Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan”*.

(*/red)

Redaksi.co | MURATARA – Anggota DPRD Musi Rawas Utara (Muratara), Irwansyah, menyatakan menerima keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dijatuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepadanya.

Keputusan itu diambil setelah PDIP menggelar sidang Dewan Kehormatan Partai secara virtual melalui Zoom pada September 2024 lalu. Dalam sidang tersebut, Irwansyah dinilai tidak sejalan dengan keputusan partai terkait data hasil Pemilu Legislatif 2024.

“Saya menerima keputusan partai. Sebagai kader, saya harus tunduk dan legowo terhadap keputusan organisasi, apa pun bentuknya,” ujar Irwansyah kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan data sempat menjadi sorotan. Berdasarkan rekapitulasi suaranya di seluruh TPS dapil, ia memperoleh 1.087 suara. Sementara dalam sidang Dewan Kehormatan Partai disebut memperoleh 1.027 suara, atau selisih 60 suara.

Meski begitu, Irwansyah menegaskan tidak akan menempuh jalur protes atau aksi. Ia juga mengacu pada kesepakatan Deklarasi Pilkada Damai di Polres Muratara pada 16 Oktober 2024, di mana seluruh caleg sepakat menerima hasil penghitungan suara di Kecamatan Karang Jaya.

“Pada saat deklarasi itu kami semua sepakat menerima. Sekarang saya juga tetap berpegang pada semangat itu. Saya hargai keputusan partai dan tidak akan mengajukan tuntutan,” katanya.

Dengan sikap legowo tersebut, proses PAW terhadap Irwansyah akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Muratara dan KPU.

Hingga berita ini ditulis, wartawan masih berupaya mengonfirmasi Ketua DPC PDIP Muratara terkait tahapan PAW selanjutnya.