JAKARTA, Redaksi.Co – Transformasi besar dalam pelayanan pertanahan nasional mulai memasuki babak baru,Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat resmi dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi sistem layanan pertanahan modern yang dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penetapan Jakarta Barat sebagai pilot project menandai keseriusan ATR/BPN dalam membangun layanan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,Melalui sistem yang mengedepankan digitalisasi, pemerintah menargetkan proses administrasi pertanahan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Program modernisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengembangan Layanan Pertanahan, Hiskia Simarmata, yang mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN, Fokus utamanya adalah menghadirkan pelayanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
Dengan penerapan sistem layanan modern, berbagai proses pengurusan sertipikat tanah diharapkan berlangsung lebih sederhana melalui pemanfaatan teknologi digital.
Selain mempercepat penyelesaian layanan, sistem ini juga dirancang untuk memperkuat akuntabilitas serta mengurangi potensi hambatan administratif yang selama ini menjadi tantangan dalam pelayanan pertanahan.
Sebagai wilayah percontohan, pengalaman Jakarta Barat akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum model pelayanan ini diterapkan secara lebih luas di berbagai kantor pertanahan di Indonesia,Hasil implementasi tersebut diharapkan mampu menjadi standar baru dalam pelayanan pertanahan nasional.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen ATR/BPN untuk terus melakukan inovasi dalam membangun birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Transformasi digital di sektor pertanahan diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, cepat, transparan, dan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, keberhasilan pilot project di Jakarta Barat diharapkan menjadi momentum percepatan reformasi layanan pertanahan nasional, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari sistem pelayanan yang lebih modern, terpercaya, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
