Redaksi.co SEKAYU, MUSI BANYUASIN – Nasib lahan tanah milik Keluarga Nurhayati (74), seorang warga lanjut usia(jompo)di Kabupaten Musi Banyuasin, kini menjadi sorotan publik Lahan yang telah dikuasai nya dan dikelola keluarga selama kurang lebih 35 tahun terletak di kawasan Sungai Injab, Soak Baru, Kecamatan Sekayu, diduga menjadi objek klaim oleh pihak lain yang belakangan memasang plang klaim penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Berdasarkan keterangan keluarga, lahan tersebut awalnya dikuasai dan dikelola oleh suami Nurhayati bersama dirinya sejak sekitar 35 tahun lalu. Setelah itu, pengelolaan diteruskan oleh anak-anak mereka hingga sekarang.
Selama puluhan tahun, keluarga Nurhayati telah memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai kegiatan perkebunan dan usaha lainnya mulai dari kebun karet, penanaman padi dan penebangan pohon tembesu untuk usaha kayu, hingga perkebunan kelapa sawit. Bahkan, sejumlah tanaman dan kebun yang menjadi bukti pengelolaan keluarga masih dapat ditemukan di lokasi tersebut hingga saat ini.
Namun, persoalan mulai muncul pada awal tahun 2026. Sejumlah pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut memasang plang klaim di kawasan lahan milik keluarga Nurhayati.
Pihak keluarga Nurhayati mempertanyakan dasar klaim tersebut. Pasalnya, berdasarkan dokumen jual beli yang digunakan pihak pengklaim, lokasi tanah yang disebutkan berada di kawasan sekitar Danau Ulak Lia dan Rawa Sungai Tebakang, sementara lahan keluarga Nurhayati berada di sekitar Sungai Injab dan Danau Lintah.
Perbedaan lokasi dan batas tersebut menjadi pokok persoalan yang dibahas dalam beberapa kali pertemuan beserta pemerintah setempat.
Pada tanggal 05 Mei 2026, kedua belah pihak telah mengikuti musyawarah di tingkat Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.
Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/04/POM.SKY/V/2026.
Dalam berita acara tersebut, secara garis besar kedua belah pihak menyepakati bahwa persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah dan masing-masing pihak akan memasang patok sesuai batas tanahnya.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 16 orang, termasuk kedua belah pihak yang bersengketa, warga yang mengetahui batas-batas tanah, serta pihak kecamatan.
Akan tetapi, polemik kembali mencuat pada Agustus 2026. Pihak yang mengklaim lahan tersebut yang didalangi SH & HG kemudian melibatkan LKBH MUBA sebagai kuasa hukum untuk mempermasalahkan hasil musyawarah tingkat kecamatan dan mempersoalkan berita acara tertanggal 05 Mei 2026.
Kondisi tersebut membuat keluarga Nurhayati kembali mempertanyakan kepastian hukum atas lahan yang selama puluhan tahun telah mereka kelola.
Persoalan ini kemudian berlanjut ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Pada 15 Oktober 2026, dilaksanakan rapat yang membahas permasalahan kedua belah pihak. Dalam hasil notulen rapat tersebut, diputuskan bahwa instansi terkait akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah yang dipermasalahkan.
Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, tim melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan lokasi tanah. Kegiatan tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak turut hadir pihak kelurahan, kecamatan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam rapat pada 10 November 2026.
Dalam rapat tersebut, secara garis besar terungkap bahwa kedua berkas tanah yang dipersoalkan tidak memiliki kesesuaian terhadap batas-batas objek tanah.
Berdasarkan hasil pembahasan, lahan yang diklaim pihak lain berada di kawasan Rawa Sungai Tebakang, sedangkan lahan milik keluarga Nurhayati berada di kawasan Sungai Injab.
Perbedaan letak dan batas tersebut menjadi poin penting yang perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan objek tanah yang sebenarnya.
Meski telah melalui musyawarah di tingkat kecamatan serta pemeriksaan dan pemetaan bersama instansi terkait, pihak keluarga Nurhayati menyatakan bahwa plang klaim masih tetap dipasang di atas lahan yang selama ini mereka kelola.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar pemasangan plang tersebut, terlebih setelah adanya pemeriksaan lapangan dan pembahasan resmi di tingkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Keluarga Nurhayati berharap seluruh pihak terkait dapat menghormati proses penyelesaian yang telah ditempuh melalui pemerintah serta tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Mereka juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya instansi pertanahan, memberikan kejelasan dan kepastian mengenai letak serta batas masing-masing objek tanah berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan.
Bagi keluarga Nurhayati, persoalan ini bukan sekadar masalah tanah, melainkan menyangkut hak atas lahan yang telah mereka rawat, kelola, dan manfaatkan selama kurang lebih 35 tahun.
Kini, keluarga Nurhayati berharap banyak kepada pihak pemerintah, keadilan dapat ditegakkan secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat klaim tanah yang diduga tidak sesuai dengan tata letak objek sebenarnya.
(Alam/Tim)
