Redaksi.co MAMUJU : Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk mengubah nama Rumah Sakit (RS) Regional Sulbar memicu gelombang penolakan tajam. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki urgensi dan mengabaikan prosedur yang transparan.
Kritik keras ini datang langsung dari Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Sulawesi Barat (PP-IPMAPUS Sulbar). Kabid Kesekretariatan PP-IPMAPUS Sulbar, Syahrul, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seharusnya tidak memprioritaskan pergantian identitas fasilitas kesehatan di tengah segudang persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, alih-alih menghabiskan energi untuk mengubah nama, fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada pembenahan manajemen internal, peningkatan kualitas pelayanan medis, serta penguatan sistem operasional secara menyeluruh demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien.
“Perubahan nama ini kami anggap bukan sesuatu yang urgensi. Yang perlu dibenahi adalah manajemennya, pelayanannya diperbaiki, dan sistemnya ditingkatkan agar masyarakat bisa merasa nyaman serta terlayani dengan baik tanpa ada kekhawatiran,” ujar Syahrul dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/11/26).
Selain menyoroti bobroknya prioritas pemerintah, PP-IPMAPUS Sulbar juga menekankan bahwa penamaan ulang sebuah fasilitas publik strategis tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Langkah tersebut wajib melalui kajian mendalam, khususnya dari aspek sosiologi dan filosofi.
Pihaknya mendesak Gubernur Sulawesi Barat untuk segera meninjau ulang penetapan nama baru RS Regional. Gubernur dituntut mampu membuka ruang dialog yang seluas-luasnya serta menampung aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.
Langkah terburu-buru dalam mengganti nama dikhawatirkan justru mencederai penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan tokoh pejuang daerah.
“Kita harus menilai secara objektif tokoh-tokoh Sulbar yang betul-betul memiliki rekam jejak perjuangan nyata dan kontribusi besar dalam membangun daerah ini. Jangan sampai ada nama pejuang yang diabaikan atau justru tidak melalui proses yang benar,” tegas Syahrul.
Menutup pernyataannya, PP-IPMAPUS Sulbar secara kelembagaan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk perubahan nama RS Regional Sulbar yang dilakukan tanpa pertimbangan matang, kajian akademis, serta proses prosedural yang transparan. (ZUL)
